Tag: Protokol Kesehatan

Categories
Hiburan Megapolitan

Bioskop di Jakarta Akan Dibuka Kembali, Gubernur Anies: Prioritas Nomor Satu Protokol Kesehatan dan Keselamatan

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah DKI Jakarta berencana untuk membuka kembali bioskop di wilayahnya. Salah satu langkah persiapan dengan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang berlangsung di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (26/08/2020).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa pihaknya telah mengkaji rencana pembukaan bioskop meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung. Anies mengingatkan, apabila pelaku usaha bioskop yang tidak mengikuti protokol kesehatan, maka langkah yang dilakukan pemerintahnya akan menutup usahanya. Menurutnya, prioritas nomor satu yakni kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Bila ada kegiatan bioskop yang tidak mengikuti protokol kesehatan, maka langkah yang dilakukan DKI cukup sederhana, yaitu menutup kegiatan usahanya. Jadi semuanya harus disiplin, mengikuti protokol, bila tidak diikuti maka langsung kita akan lakukan penutupan karena Jakarta dari awal memprioritaskan nomor satu adalah kesehatan dan keselamatan,” jelas Anies dalam konferensi pers di Media Center Satgas Nasional, Rabu (26/08/2020).

Terkait dengan rencana pembukaan kembali bioskop, Anis menyampaikan Pemerintah DKI Jakarta akan menyiapkan regulasi secara lengkap. Regulasi tersebut akan memasukkan unsur-unsur yang disampaikan oleh Ketua Tim Pakar Satgas Nasional Wiku Adisasmito. Unsur-unsur yang direkomendasikan Satgas Penanganan COVID-19 seperti kualifikasi siapa saja yang bisa menonton di bioskop, pemesanan tiket via online, masker, filtrasi udara, pembersihan secara teratur, pengaturan tempat duduk dan penerapan 3M.

Selanjutnya, Gubernur menyampaikan mengenai pengaturan dengan para pelaku industri bioskop. Menurutnya, para pelaku telah bersiap sejak Juni lalu ketika DKI Jakarta memasuki masa transisi pembatasan sosial berskala besar. Kedua belah pihak sudah berkomunikasi secara intens untuk membahas persiapan pembukaan.

“Kami selalu garis bawahi kepada mereka, persiapan silakan dilakukan, tetapi keputusan mengenai pembukaan nanti akan melihat kondisi di Jakarta dan juga melihat bagaimana kesiapan di pelaku untuk mengeksekusinya,” tambah Anies.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan kesimpulan dari pertemuan pagi tadi (26/8) dalam waktu dekat kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali di buka. Pembukaan akan dikoridori protokol kesehatan dan regulasi detail dan pengawasan yang ketat sehingga pelaku memberikan jasa kepada masyarakat tanpa memberikan risiko yang besar.

“Dan bagi masyarakat juga ketika berkegiatan mereka akan bisa merasa aman,” ucapnya.

Terkait dengan pembukaan bioskop, Anies mengatakan dari beberapa kajian ada keunikan dalam kegiatan di bioskop. Aktivitas di bioskop jauh lebih aman dibandingkan tempat-tempat seperti kantor dan restoran.

Dari kajian yang dilakukan, penonton tidak saling berhadapan dan tidak berbicara satu sama lain. Ini berbeda dengan situasi di restoran dan kafe dimana orang-orang mengobrol.

“Kalau di bioskop, justru semua diam,” ungkap Anies.

Ia menambahkan kalau ada percakapan, itu terjadi antara orang yang saling kenal. Kemudian, dilihat dari posisi semua penonton berada pada arah yang sama dan bukan interaksi berhadap-hadapan.

Pada konteks bioskop, pengunjung dapat dikendalikan dengan posisi kursi yang bisa ditentukan. Ini mirip dengan pengaturan di dalam kabin pesawat.

“Pesawat terbang itu ruangan kecil, kursinya rapat, tetapi bisa diatur seating arrangementnya. Kemudian juga bisa diatur sirkulasi udaranya dengan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan standar protokol kesehatan,” katanya.

Anies menekan kembali satu hal paling penting dalam semua proses untuk membuka kembali bioskop di wilayah Jakarta, yakni kedisiplinan untuk taat, khususnya pemakaian masker.

Ia berharap seluruh komponen masyarakat untuk mempelajari secara detail, dan terkait dengan pembukaan atau ijin berkegiatan banyak menyangkut fakta yang harus dipelajari sehingga tidak terjebak dalam pandangan yang keliru tetapi jutrsu bisa memahami dengan menggunakan rujukan-rujukan berdasarkan ilmu pengetahuan.(pus/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Presiden Jokowi: Kedisiplinan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Sebelum Vaksinasi Dilakukan

Presiden RI Joko Widodo.(Foto: Istimewa)

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa kedisiplinan protokol jadi kunci sebelum vaksinasi nanti dilakukan pada bulan Januari tahun 2021.

”Insyaallah ini kita sudah mendapatkan komitmen dari Uni Emirat Arab, dari China totalnya 290 juta vaksin yang kita harapkan nanti insyaallah sebagian besar diproduksi di Indonesia, sebagian diproduksi di luar. Saya harapkan nanti, insyaallah nanti Januari sudah mulai vaksinasi,” tutur Presiden saat melakukan peninjauan Posko Penanganan Covid-19 Provinsi Aceh, Selasa (25/08/2020).

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Wali Nanggroe, Ketua DPRA dan seluruh Bupati, Wali Kota serta seluruh Gugus Tugas, dokter, perawat, tokoh masyarakat, relawan, dan tentu saja TNI dan Polri, Pangdam dan Kapolda yang telah bekerja keras.

”Semuanya bekerja keras tak kenal waktu dalam rangka mengendalikan Covid-19 di Provinsi Aceh,” kata Presiden. Menurut Presiden, sampai hari ini di dunia ada 23,8 juta kasus di 215 negara, hampir semua negara terinfeksi virus Corona.

Kematian di seluruh dunia, menurut Presiden, sampai hari ini ada 816 ribu yang meninggal.

”Kita semuanya patut bersyukur alhamdulillah bahwa di Aceh kasus sampai hari ini saya tadi mendapat laporan dari Pak Gubernur 1.241 kasus, ini masih dalam angka yang kecil, tetapi jangan dibiarkan untuk membesar lagi. Kasus baru 30 dan yang sembuh 191,” ujarnya.

Mumpung masih dalam jumlah yang kecil, Presiden minta Pangdam dan Kapolda, agar Gubernur di-back up yang berkaitan dengan hal-hal pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumunan, berdesakan.

”Ini harus diulang-ulang terus ke masyarakat. Kita tahu betapa sangat bahayanya kalau kita enggak pakai masker, kalau kita berkerumun dalam jumlah yang banyak,” jelas Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut, KSP Moeldoko, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.(Ist/red)

 

Categories
Kesehatan

Kerumunan di Libur Panjang Picu Penyebaran Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Libur panjang beberapa waktu yang lalu mendorong masyarakat untuk bepergian ke luar daerah. Salah satu situasi yang mungkin terjadi yaitu adanya kerumunan warga di ruang publik, seperti di taman atau tempat wisata lain. Mereka yang berada di kerumunan itu berisiko tertular virus penyebab Covid-19.

Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Atik Choirul Hidajah mengatakan, pergerakan manusia dapat berpengaruh pada penyebaran Covid-19. Pergerakan manusia seperti yang terjadi pada hari libur dapat meningkatkan risiko penularan.

“Ada tren kenaikan ekstrem pada HUT RI kemarin. Tren menunjukkan peningkatan risiko yang sangat besar. Perlu dibandingkan pola mobilitas ini dengan kenyataan,” ujar Atik saat berdialog melalui ruang digital, Selasa (25/08/2020).

Ia mengatakan, setiap individu perlu untuk menerapkan physical distancing dan tidak berkerumunan. Menurutnya, menjaga jarak atau physical distancing bertujuan untuk memberi jarak secara fisik sehingga kerumunan tidak terjadi. Ini bertujuan untuk menghindari risiko terpapar droplet dari orang di sekitar.

Pada kesempatan itu, Atik menambahkan bahwa dilihat dari libur panjang, sampai dengan 23 Agustus kemarin, ada tren meningkat pergerakan masyarakat di sekitar rumah. Ia berpendapat bahwa setiap orang harus disadarkan apa yang harus dilakukan sehingga membantu untuk ikut memutus rantai penularan.

“Ini yang harus kita lakukan. Kita tidak patuh pada upaya tadi maka risiko penularan yang akan terjadi,” pesannya.

Sementara itu, Pecalang Bali I Made Sudiarta menyampaikan suasana di wilayahnya selama waktu libur yang lalu belum ada pergerakan yang signifikan baik dari pendatang maupun penduduk lokal.

“Jadi yang sudah saya lihat selama ini tidak terlalu banyak pergerakan dari kerumunan dari masyarakat baik itu dengan pariwisata yang datang dan tidak seperti yang sebelumnya,” ucapnya melalui ruang digital.

Ia menceritakan pecalang juga berkontribusi dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan memberikan imbauan dan edukasi mengenai protokol kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan anjuran pemerintah. Made mengatakan, para pecalang atau petugas adat Bali selalu menyampaikan kepada warga yang bepergian dari rumah untuk menggunakan masker di mana pun mereka berada, terutama di tempat-tempat umum, seperti lapangan.

“Kita juga sampai pantau sampai malam itu di lapangan, tidak terlalu banyak berkerumun dan kita tetap mengedukasi harus memakai masker,” jelasnya.

Dalam menghadapi bertambahnya wisatawan di Bali, Made menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan ketika ada pendatang seperti wajib lapor, pendataan, melakukan rapid test dan juga menerapkan protokol kesehatan di tempat wisata.

“Kedatangan domestik kan sudah mulai banyak nih di Bali, jadi semua obyek wisata sudah menyiapkan protokol kesehatan dan dibantu juga dengan pecalang-pecalang yang ada di desa itu masing-masing,” imbuhnya.

Made menambahkan belum adanya sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, namun dalam melakukan penertiban para pecalang berkoordinasi dengan berbagai pihak.

“Kita juga berkolaborasi dengan TNI, Polri, Pol PP, dishub, dan juga kalo di dinas kan ada juga Linmas kita tetap kolaborasi semua, jadi saling memberitahu dan edukasi sama-sama,” ujar Made.

Menutup dialog, Atik mengimbau masyarakat untuk sadar akan pentingnya memutus rantai penularan COVID-19 dan berusaha bersama-sama untuk mengendalikan pandemi.

“Setiap orang ini harus disadarkan ya, harus disadarkan apa yang harusnya dilakukan untuk dapat berbuat mencegah atau ikut memutus rantai penularan tadi. Ini menjadi sesuatu yang penting,” tutup Atik.(pus/red)

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=yWoXKwRYSUU

Categories
Kesehatan

Peran Sentral Kader Tim Penggerak PKK dalam Kampanyekan Disiplin Protokol Kesehatan

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam rangka mempromosikan adaptasi kebiasaan baru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk turut membantu. Edukasi dan penguatan di tingkat keluarga menjadi fondasi kokoh untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Elly Farida selaku Ketua TP-PKK Kota Depok mengatakan bahwa sejak awal Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi, TP-PKK telah melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai hal-hal yang penting dilakukan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Sosialisasi tersebut pun dilakukan melalui penyuluhan langsung serta penggunaan media sosial.

“Kami, TP-PKK Kota Depok, juga telah melakukan Gerakan Sejuta Masker. Dalam hal ini kami bisa langsung terjun ke masyarakat memberikan edukasi ke beberapa titik-titik yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” ujar Elly saat berdialog melalui ruang digital di Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Jakarta, Senin (24/08/2020).

Selain itu, Elly juga menjelaskan bahwa cara lain yang digunakan adalah dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru. Kemudian TP-PKK juga diusahakan selalu membawa masker lebih ketika berpergian sehingga masker tersebut dapat diberikan kepada orang yang tidak memiliki masker.

Kemudian ia berpesan supaya masyarakat dapat memahami bahwa pandemi COVID-19 ini perlu ditanggapi secara serius sehingga penerapan protokol kesehatan pun dilakukan dengan disiplin.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris TP-PKK Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati melalui sambungan telepon menyampaikan bahwa pada bulan Januari 2020 TP-PKK Provinsi Jawa Tengah membuat sebuah film yang mensosialisasikan pentingnya mencuci tangan kepada kader-kader PKK. Kemudian pada bulan Maret 2020 TP-PKK Provinsi Jawa Tengah mulai mensosialisasikan gerakan 3M (Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menggunakan masker).

“Bahkan TP-PKK Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan membuat masker sebanyak 2,5 juta masker, yang menggarap adalah kader-kader PKK. Jadi 17.000 perempuan mengerjakan 2,5 juta masker,” tambah Ema.

Ia kemudian mengatakan bahwa yang menjadi tantangan dalam mendisiplinkan masyarakat untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru adalah penegakan hukum yang masih lemah. Hal ini dikarenakan masih terjadinya perdebatan mengenai sanksi yang perlu diberikan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Selanjutnya mengenai target sasaran dari penyuluhan yang dilakukan TP-PKK, Ema menyatakan bahwa targetnya adalah seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. “Anak-anak diajarin dengan cerita, dengan dongeng tentang bagaimana menggunakan masker, kenapa harus menggunakan masker,” ucapnya.

Terakhir, ia menuturkan bahwa pedagang pasar adalah kelompok yang paling sulit untuk disiplin menggunakan masker. Maka dari itu, strategi yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi serta bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menindak tegas para pedagang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Meski begitu, Ema tetap mengharapkan kejelasan penegakkan hukum sehingga dapat membantu mendisiplinkan para pedagang pasar.(pus/red)

Link video: https://youtu.be/9zYcInLjNYU

 

Categories
Kesehatan

Doni Monardo: Perubahan Perilaku adalah Cara Memutus Rantai Penularan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 terus fokus menangani pandemi Covid-19 melalui pendekatan perubahan perilaku masyarakat.

Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa implementasi daripada perubahan perilaku untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tersebut adalah melalui disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Kalau kita bisa melakukan perilaku hanya dengan disiplin, disiplin dan disiplin serta patuh pada protokol kesehatan maka kita akan mampu memutus mata rantai penularan,” ujar Doni dalam diskusi bertajuk “Optimis Bangkit dari Pandemi: Kesehatan Pulih, Ekonomi Pulih” bersama Komite Penanganan Covid-19 di Jakarta, Sabtu (15/08/2020).

Menurut Doni, perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan akan menjadi kekuatan masyarakat, sebab hingga hari ini belum ditemukan obat Covid-19. Sehingga dalam hal ini, dia meminta agar masyarakat dapat menerapkan perubahan perilaku sampai vaksin dapat diberikan.

“Ini menjadi kekuatan kita, karena sampai hari ini obat Covid-19 belum ada. Vaksin pun baru bisa efektif beberapa bulan ke depan. Sehingga ada banyak kejadian yang mungkin terjadi menjelang vaksin diberikan kepada masyarakat,” jelas Doni.

Adapun kaitan dengan perubahan perilaku ini menurut Doni, adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran kolektif dan peran dari seluruh komponen bangsa.

Dalam hal ini, Doni menekankan akan pentingnya peran kolaborasi pentaheliks berbasis komunitas untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh aspek.

Di sisi lain, Doni mengatakan bahwa 63 persen keberhasilan dalam menangani Covid-19 adalah melalui sosialisasi yang baik dan tepat sasaran kepada masyarakat. Sehingga peran komunikasi publik menjadi hal yang sangat mendasar.

“63 persen keberhasilan kita dalam menangani Covid-19 adalah di bidang sosialisasi. Oleh karenanya peran komunikasi publik adalah hal yang sangat mendasar,” kata Doni.

Doni yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menekankan pemahaman dan pengertian bahwa Covid-19 berbahaya dan proses seseorang terpapar Covid-19 itu adalah orang lain.

Oleh sebab itu, melalui fungsi edukasi, sosialisasi dan mitigasi ditambah tiga hal penting protokol kesehatan yakni mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, memakai masker dan menjaga jarak harus diimplementasikan dengan baik.

“Harus senantiasa diingatkan. Kalau kita bisa melindungi diri sendiri, maka kita menjadi bagian dari pahlawan kemanusiaan. Karena kita bisa menyelamatkan jiwa manusia,” tegas Doni.

*Mengoptimalkan Peran Ibu-ibu PKK*

Dalam diskusi tersebut, Doni juga mengatakan bahwa upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran para ibu.

“Ini sesuai arahan Presiden memanfaatkan ibu-ibu PKK,” jelas Doni.

Di samping itu, ibu dianggap sebagai figur yang dihormati dan dipatuhi oleh siapa saja. Sehingga Doni yakin bahwa kehadiran dan peran kaum ibu di tengah masyarakat akan menjadi kekuatan yang luar biasa.

“Ketika ibu-ibu, orang tua mau menyampaikan pesan tentang bagaimana melindungi diri melindungi lingkungan akan menjadi kekuatan bagi bangsa kita,” jelas Doni.

Selain itu, Doni juga melihat bahwa pelibatan para pemuka agama, tokoh budaya dan orang-orang yang memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat dapat memberikan dampak besar dalam penanganan COVID-19.

“Kita harus menjaga masyarakat yang sehat agar tetap sehat, yang kurang sehat harus kita pulihkan menjadi sehat dan yang sakit harus kita obati sampai sembuh,” jelas Doni.

Kekuatan Masyarakat Adalah Ujung Tombak

Pada kesempatan yang sama, Doni mengatakan bahwa kekuatan masyarakat dapat menjadi ujung tombak dalam upaya memerangi penyebaran dan penularan Covid-19.

Menurut Doni, dokter dan para tenaga medis lainnya harus menjadi benteng pertahanan yang terakhir. Sehingga dalam hal ini berarti masyarakat yang harus menjadi pelopor pencegahan penularan virus dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Kekuatan masyarakat harus menjadi ujung tombak. Sementara tenaga kesehatan, dokter dan perawat harus menjadi benteng terakhir,” tegas Doni.

“Jangan kita biarkan tenaga medis kita, dokter kita kehabisan tenaga dan kehilangan energi karena merawat pasien dengan jumlah yang cukup banyak. Kita tidak ingin lagi kehilangan pahlawan kemanusiaan,” pungkasnya.(pus/red)

Categories
Megapolitan Transportasi

Pemerintah Mendorong Penerapan Intelligent System dan Protokol Kesehatan Pada Sistem Transportasi

Koran Jurnal, Jakarta – Menghadapi adaptasi kebiasaan baru (AKB) akibat pandemi covid-19, pemerintah mendorong secara maksimal Penerapan intelligent system dan protokol kesehatan pada sistem transportasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada webinar tentang Integrasi Antarmoda Transportasi dalam era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang diselenggarakan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB (SBM-ITB), Rabu (05/08/2020).

Menhub mengatakan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru (AKB) akibat pandemi covid-19, tentunya masyarakat masih merasa waspada untuk menggunakan angkutan umum terutama dari adanya interaksi dengan pengguna lain. Untuk itu Pemerintah berusaha keras melakukan upaya pemulihan / Build Back Better dengan memastikan ketersediaan dan layananan angkutan umum masal yang tersedia melaksanakan penyesuaian dengan Penerapan Protokol Kesehatan di tempat pemberangkatan, selama perjalanan maupun di tempat kedatangan.

“Pemerintah juga mendorong secara maksimal Penerapan intelligent system dan protokol kesehatan seperti contactless ticketing, cashless payment, digital information, system apps, dan disiplin physical distancing,” ujar Menhub.

Menhub menambahkan secara spesifik terkait dengan pengembangan transit / perpindahan moda, tentunya tidak terlepas dari pengembangan Sistem Trunk and Feeder. Trunk sebagai Sistem transportasi massal layaknya MRT, BRT dan LRT tentunya memerlukan dukungan dari Sistem Feeder atau sistem pengumpan sebagai first mile dan last mile melalui moda angkutan dengan ukuran yang lebih kecil dan fleksibel.

“Dengan pesatnya pertumbuhan permintaan perjalanan harian penduduk di wilayah perkotaan serta perubahan pola pergerakan yang dinamis, maka pendekatan penyediaan layanan Feeder konvensional kurang dapat diandalkan, Sehingga diperlukan sistem yang mampu melayani kebutuhan perjalanan masyarakat secara fleksibel dan dapat dijangkau secara real-time,” jelasnya.

Keberadaan Sistem Ride Hailing dapat dimanfaatkan untuk mengisi kebutuhan layanan Feeder guna mendukung layanan transportasi massal perkotaan secara optimal. Dengan basis layanan yang bersifat on-demand services, tentunya layanan Ride Hailing memiliki keunggulan dibandingkan Feeder konvensional, yakni dengan menghadirkan kemudahan akses dimanapun dan kapanpun dibutuhkan khususnya dalam melayani kebutuhan first mile dan last mile.

Menhub berharap dengan pengembangan sistem transit yang andal serta keterpaduannya dengan Ride Hailing, tentunya era mobility as a services dapat terwujud. Sebuah era dimana perjalanan dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun dan kemanapun dengan memanfaatkan layanan transportasi yang selalu tersedia tanpa harus bergantung pada kepemilikan atas kendaraan pribadi.

“Maka dari itu, integrasi antar moda merupakan solusi utama dalam memenuhi kebutuhan perjalanan di wilayah metropolitan dengan tetap bertumpu pada nilai kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa transportasi,” pungkas Menhub.

Turut hadir dalam webinar ini Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Polana Banguningsih Pramesti; Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta (Dishub DKI), Dr. Syafrin Liputo; Presiden Direktur PT. Transportasi Jakarta, Sardjono Jhony Tjitrokusumo; Presiden Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, Ridzki Kramadibrata; Dekan SBM ITB, Prof. Dr. Utomo Sarjono Putro; dan Peneliti SBM ITB, Dr. Yos.(hum/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Jokowi Minta Penerapan Protokol Kesehatan Lebih Fokus dan Pelibatan PKK dalam Sosialisasi

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas membahas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (03/08/2020). Dalam rapat tersebut, Presiden memberi dua arahan, salah satunya terkait sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat.

“Yang pertama, saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai Covid-19. Entah karena kasusnya meningkat atau, terutama menengah atas melihat, karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit, tetapi semakin banyak,” kata Presiden.

Berdasarkan data hingga Minggu, 2 Agustus 2020, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai 111.455 orang dengan 68.975 orang sembuh dan 5.236 orang meninggal. Presiden pun menyoroti persentase angka kematian di Indonesia yang lebih tinggi dari angka kematian global.

“Kita tahu sampai kemarin sudah ada 111 ribu lebih kasus dengan case fatality rate 4,7 persen dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8 persen dari kematian global. Ini saya kira yang menjadi PR besar kita bersama. Selain itu juga case recovery rate di negara kita, data terakhir adalah 61,9 (persen). Ini saya kira juga bagus, terus meningkat angkanya,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Kepala Negara kembali mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan terus disosialisasikan kepada masyarakat. Secara khusus, Presiden ingin agar sosialisasi tersebut dilakukan secara terfokus dan tidak dilakukan secara sekaligus.

“Saya ingin agar yang namanya protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat betul-betul menjadi perhatian kita. Saya ingin fokus saja, seperti yang saya sampaikan yang lalu, mungkin dalam dua minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Nanti dua minggu berikut kampanye jaga jarak atau cuci tangan misalnya,” ungkapnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Presiden ingin agar peran ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilibatkan. Menurutnya, jika ibu-ibu PKK siap, maka mereka bisa menjadi cara yang efektif untuk menyosialisasikan protokol kesehatan dari rumah ke rumah.

“Saya kira PKK ini juga sangat efektif untuk door to door urusan masker. Urusan perubahan perilaku betul-betul harus kita lakukan dengan komunikasi di TV, di medsos, dan lain-lain secara masif dalam dua minggu ini dengan cara-cara yang berbeda,” imbuhnya.(DBPers/red)

 

Categories
Kesehatan Ragam

PBNU: Penyelenggaraan Salat Idul Adha Wajib Menerapkan Protokol Kesehatan

Koran Jurnal, Jakarta – Idul Adha merupakan hari raya yang mempunyai beberapa rangkaian ibadah yang perlu dilakukan oleh umat muslim. Mulai dari ibadah haji, salat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban. Bagi umat muslim yang tidak bisa menunaikan ibadah haji, masih dapat melakuan rangkaian ibadah lain yaitu salat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban.

Pada Idul Adha kali ini, masyarakat dunia dan Indonesia pada khususnya sedang berada pada masa pandemi COVID-19. Walapun dalam masa pandemi COVID-19, pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dan memotong hewan kurban tetap bisa dilaksanakan namun dengan menerapkan protokol kesehatan agar meminimalisir penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 tanpa mengurangi arti dari ibadah itu sendiri.

Ketua PBNU Bidang Hukum HAM dan Perundang-Undangan Robikin Emhas mengatakan, masyarakat diperbolehkan untuk melaksanakan salat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban tentunya dengan memperoleh izin dari pemerintah setempat.

“Yang tahu data pasti tentang COVID adalah pemerintah masing-masing, dalam hal ini satgas COVID-19. Jangan lupa kordinasi untuk memastikan tempat penyelenggaraan salat id aman COVID, jika tempat anda berada di zona hijau, maka dapat melaksanakan ibadah Idul Adha,” ujar Robikin, Kamis (30/07/2020).

Robikin menambahkan, bagi warga yang berada di zona hijau agar tetap mematuhi protokol kesehatan ketika berada di tempat salat dan pemotongan.

“Sebaiknya wudhu dari rumah, menggunakan masker dan membawa alat salat sendiri, ketika berjalan menuju lokasi salat tidak berkerumun, sementara itu tradisi bersalam dihindari dan dapat diganti dengan cara memberikan tanda hormat dengan meletakan tangan di dada dan membungkukan badan sedikit serta senyum,” tambahnya.

Kemudian ia menyatakan, bagi panitia salat dan kurban agar memastikan terlaksananya protokol kesehatan untuk memberikan kenyamanan bagi para masyarakat.

“Panitia harus memenuhi kebutuhan dasar dan pelaksanaan protokol Kesehatan, dengan menyediakan sabun atau _hand sanitizer_, kemudian tempat salat diberikan tanda untuk jaga jarak, menyediakan termo gun untuk mengukur suhu serta menyediakan petugas yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut,” ungkapnya.

Bagi masyarakat yang ingin beramal melalui kotak amal, disarankan untuk tidak diedarkan dengan cara menggeser-geser antar jamaah, tapi disediakan dibanyak tempat untuk menghindari kontak fisik bagi para jamaah.

“Kotak amal disarankan tidak diedarkan mengelilingi jamaah, namun disediakan saja di beberapa titik, agar masyarakat dapat dengan mudah untuk menyisihkan harta mereka untuk beramal dengan tidak berkerumun,” ucap Robikin

Lebih lanjut Robikin mengimbau agar para khotib tidak terlalu lama dalam menyampaikan khotbahnya, dikarenakan untuk mengurangi aktivitas masyarakat di tempat umum.

“Diharapkan para khotib untuk berkotbah tidak panjang dan tidak berlama-lama, yang penting rukun kotbah terpenuhi dan pesan Idul Adha tersampaikan dengan baik, singkat padat berisi dan tanpa mengurangi kekhidmatan dan pesan yang disampaikan,” lanjutnya.

Selain itu, bagi panitia kurban dianjurkan untuk memotong hewan kurban di tempat pemotongan hewan agar tidak terjadi penumpukan kerumunan di sekitar tempat salat dan agar menyiapkan peralatannya sendiri-sendiri untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19.

“Melakukan penyembelihan hewan kurban sebaiknya di tempat pemotongan hewan, namun jika tidak memungkinkan dapat menyembelih di tanah lapang. Semua petugas dianjurkan mengenakan pakaian lengan panjang, wajib pakai masker dan menggunakan alat-alat pemotongan milik sendiri jangan bergantian,” kata Robikin.

Selanjutnya, Robikin menyarankan untuk pembagian daging diharapkan dapat diantarkan oleh panitia ke rumah penerima daging. Jika memberatkan panitia, bisa dengan memberikan kupon dan dijadwalkan agar tidak terjadi kerumunan saat pengambilan daging.

Sementara itu jika pemerintah daerah tidak memperbolehkan salat berjamaah, agar masyarakat mentaatinya karena taat kepada pemerintah adalah tanda bahwa kita taat kepada Allah dan Rasul.

“Untuk masyarakat yang tinggal di zona merah, jika pemerintah setempat tidak memperkenankan salat Idul Adha berjamaah di masjid, tanah lapang atau dimanapun, agar masyarakat mentaatinya. Menaati pemerintah merupakan salah satu bentuk taat kepada Allah dan Rasul,” jelas Robikin.

Robikin berpesan, jika pemerintah melarang dengan alasan yang jelas maka masyarakat wajib mentaati pemerintah, karena mentaati pemerintah adalah salah satu ikhtiar bagi umat muslim untuk terhindar dari penyebaran COVID-19.

“Jika pemerintah melarang untuk melakukan kebaikan tanpa dengan alasan yang tidak tepat, maka boleh tidak kita taati. Namun jika larangan tersebut berdasarkan fakta empiris, kondisi aktual di lapangan, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak mematuhinya. Mematuhi pemerintah merupakan salah satu ikhtiar kita kepada Allah, karena ikhtiar adalah perintah agama, maka mari kita patuhi anjuran pemerintah,” pungkasnya.(pus/red)

Categories
Kesehatan Polhukam

PBNU: Protokol Kesehatan Wajib Diterapkan

Koran Jurnal, Jakarta – Menerapkan protokol Kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu cara mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Seperti diketahui virus tersebut dapat menular melalui percikan yang dikeluarkan dari mulut atau hidung yang jatuh di tangan, pakaian, pintu dan tempat-tempat umum lainnya.

Pentingnya penerapan protokol kesehatan juga diamini oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, ia menegaskan, mengikuti protokol Kesehatan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat.

“Wajib hukumnya mengikuti protokol Kesehatan, jangan sampai kita mencelakai diri kita dan orang lain,” tegasnya, Jum’at (10/07/2020).

Lebih lanjut Said Aqil mengungkapkan menjalankan protokol kesehatan merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain.

“Sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan menggunakan masker. Selalu menggunakan masker dimanapun kita berada merupakan salah satu ikhtiar kita menyelamatkan diri kita dan orang lain,” ujar Said Aqil.

Selanjutnya ia mengimbau masyararakat untuk tetap disiplin dan waspada .

“Selama masih ada COVID-19 maka kita harus disiplin, hati-hati dan waspada. COVID-19 ini betul-betul nyata, bukan konspirasi ataupun bohong-bohongan,” ujarnya

Sementara itu, PBNU telah ikut berkontribusi dalam penangan COVID-19 ini, dengan menerjunkan satuan tugas (Satgas) COVID-19 dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat.

“Satgas COVID-19 PBNU tersebar di 227 ribu titik dan bantuan sembilan belas truk sembako telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima,” tutupnya.(pus/red)

Categories
Kesehatan

Selama Masa Pandemi Covid-19, Pemerintah Tidak Hanya Melindungi WNI tetapi Juga WNA 

Koran Jurnal, Jakarta – Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 tidak hanya dilakukan untuk Warga Negara Indonesia (WNI), namun juga untuk Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia maupun yang akan masuk ke Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus SARS-CoV-2 yang masih terjadi di Indonesia.

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Andy Rachmianto mengungkapkan bahwa protokol kesehatan yang diwajibkan bagi WNA tidak berbeda dengan apa yang diterapkan bagi WNI di Indonesia.

“Kalau kita bicara protokol kesehatan, untuk warga negara asing sebetulnya tidak beda dengan warga negara kita sendiri atau WNI. Tentunya bahwa virus itu sebetulnya tidak mengenal kewarganegaraan,” ungkap Andy dalam dialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta (09/07/2020).

Semenjak pembukaan terbatas bandara maupun pelabuhan pada awal Mei 2020, WNA yang ingin masuk ke Indonesia telah dibatasi dan harus memiliki persyaratan khusus.

“Kita buka untuk beberapa WNA yang punya persyaratan, misalnya untuk tujuan diplomatik, kemudian untuk WNA pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), itu masih boleh masuk secara terbatas dan protokolnya sama dengan di Indonesia,” lanjut Andy.

Andy juga menjelaskan tahapan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh WNA ketika datang ke Indonesia adalah wajib melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dan melampirkan hasil tes PCR negatif sebagai salah satu persyaratan berkas untuk masuk ke Indonesia.

“Jadi sebelum masuk ke tanah air, mereka sudah kita minta persyaratan harus melakukan tes PCR dan hasilnya negatif di negara asal mereka dengan jangka waktu satu minggu sebelum masuk ke Indonesia,” jelasnya.

Setelah tiba di bandara, para WNA wajib untuk mengisi kartu kesehatan atau clearence kesehatan dari petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandara, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan lainnya. Kartu kesehatan dari petugas KKP di bandara harus diberikan ke perwakilan kedutaan besar negara WNA masing-masing.

Kemudian, ketika melakukan perjalanan ke tempat tujuan, para WNA wajib menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan di Indonesia. Andy juga menambahkan bahwa par WNA yang telah tiba di tempat tujuannya, tetap harus melakukan isolasi diri 14 hari untuk mencegah potensi penularan COVID-19.

“Setelah mereka masuk (tempat tujuan), mereka juga tetap harus menerapkan protokol 14 hari isolasi mandiri di tempat tujuan mereka,” tambahnya.

Bagi para WNA yang belum melampirkan persyaratan PCR tes negatif, maka wajib untuk mengikuti rapid tes dan PCR tes yang telah disediakan oleh petugas. Untuk menunggu hasil tes, para WNA difasilitasi tempat karantina dan apabila memilih tempat lain, akan diarahkan ke hotel rujukan pemerintah.

“Bagi yang hasil rapid tesnya reaktif, harus mengikuti PCR test di salah satu rumah sakit rujukan pemerintah. Sambil menunggu hasil tes selama tiga sampai empat hari, pemerintah telah menyiapkan tempat karantina dan jika mereka memilik tempat lain, kita sudah menyediakan hotel rujukan yang biayanya ditanggung oleh para WNA,” jelasnya.

Meski hasil rapid tesnya non-reaktif, WNA tersebut tetap wajib untuk mengikuti PCR tes.

“Kalau non-reaktif, protokolnya sama tetap harus melakukan PCR tes, karena rapid tes sendiri kemampuan sensitivitasnya terbatas,” lanjutnya.

Jika ada WNA yang positif COVID-19, akan ditangani ke rumah sakit rujukan pemerintah antara lain Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Siloam dan rumah sakit swasta lainnya.

Untuk biaya perawatan para WNA positif COVID-19 akan ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Andy mengungkapkan bahwa hal ini merupakan prinsip timbal balik.

“Kita dalam hubungan antar negara menerapkan prinsip lokal, yakni prinsip timbal balik. Jadi karena warga negara kita di luar negeri yang positif itu juga ditangani oleh pemerintah negara-negara lain, maka untuk pasien-pasien WNA positif harus kita rawat di rumah sakit dan menjadi tanggungan negara,” ungkapnya.

Selain penanganan, Kemelu juga aktif dalam melakukan koordinasi dengan negara-negara lain terkait situasi pandemi COVID-19 untuk menjadi informasi bagi negara lain sekaligus sosialiasi protokol kesehatan yang diterapkan di berbagai negara sehingga para WNA yang masih tinggal di daerah terkait dapat memahami situasi serta protokol yang harus dilaksanakan melalui informasi melalui kedutaan besar negara masing-masing.

Andy juga menjelaskan bahwa Kemenlu telah responsif terkait izin tinggal para WNA melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020.

“Sejak awal pandemi, Permenkumham nomor 11 tahun 2020 sampai sekarang masih berlaku. Jika WNA memiliki izin tinggal atau KITAP dan KITASnya sudah habis, sampai sekarang masih diberikan dispensasi sehingga para WNA tidak perlu khawatoir harus membayar denda karena _overstayed_, dengan kata lain akan diputihkan,” tambah Andi.

Kemenlu memiliki mekanisme pembuatan database bagi orang asing yang masuk ke Indonesia dan keluar-masuk Indonesia pada masa COVID-19. Sekitar 192.000 WNA yang ada di Indonesia, ada 334 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini ada 228 orang sudah dinyatakan sembuh dan sembilan orang yang meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19.

Protokol Kesehatan Bagi WNA di Pelabuhan

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS Andrew Mantong menjelaskan bahwa selain di bandara, protokol kesehatan bagi para WNA di pelabuhan juga membutuhkan perhatian bukan hanya dari pemerintah namun dari semua pihak.

“Jika perjalanan melalui kapal itu kan berkaitan dengan aktivtas ekonomi yang melibatkan tenaga kerja, perusahan dan banyak pihak. Pengawasan aktivitas ini membutuhkan partisipasi dari sektor yang berbeda-beda bukan hanya pemerintah,” ujar Andrew.

Menanggapi hal tersebut, Andy menambahkan bahwa pemerintah melalui Kemenlu telah melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan aktivitas para WNA di pelabuhan.

Andy menegaskan bahwa walaupun hanya mengantar barang atau bongkar muat saja, para WNA tetap diharuskan melakukan protokol kesehatan yang sama seperti pelaksanaan di bandara.

“Walaupun hanya bongkar muat, virus ini (SARS-CoV-2) bertransmisi melalui barang, jadi kita harus menerapkan protokol yang sama. Karena kondisi yang relatif sulit dibandingkan dengan di bandara, tetap harus melakukan rapid tes dulu. Ini adalah langkah-langkah pencegahan yang harus kita lakukan,” tutupnya.(pus/red)