Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi

Program Sikomandan, Jurus Kementan Penuhi Kebutuhan Protein Hewani

Koran Jurnal, Jakarta – Setelah berhasil meluuncurkan prorgam Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab), Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani, yaitu daging dan susu dengan program Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan).

“Di tahun 2017 untuk pertama kalinya Ditjen PKH menggulirkan Upsus Siwab, dan berjalan sukses sampai 2019, kemudian dilanjutkan oleh Sikomandan,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita, di Kantor Pusat Ditjen PKH Kementan RI Jakarta, Kamis (18/06/2020).

Untuk sapi perah, Ketut menjelaskan, dalam kurun waktu dua tahun terakhir sampai pada awal Juni 2020 ini tercatat di dalam sistem iSIKHNAS bahwa telah terdapat kelahiran pedet sapi perah sebanyak 217.400 ekor. Rinciannya, di tahun 2018 sebanyak 77.035 ekor, tahun 2019 sebanyak 94.025 ekor dan di tahun 2020 (per 4 Juni) sebanyak 46.340 ekor.

Rata-rata kelahiran selama dua tahun terakhir diperoleh kurang lebih 85 ribu ekor/tahun. Wilayah sebaran kelahiran sapi perah tersebut, yaitu 98,8% atau sebanyak 214.893 ekor berada di Pulau Jawa. Sedangkan provinsi dengan kelahiran sapi perah terbanyak yaitu, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

“Sisanya 1,2% atau sebanyak 2.507 ekor berada di luar Pulau Jawa, terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan,” ungkap Ketut.

Ia menambahkan, dari jumlah kelahiran sebanyak 217.400 ekor tersebut didapatkan rata-rata perbandingan atau rasio jenis kelamin (sex ratio) betina : jantan yaitu 51% : 49% (betina 110.909 ekor, jantan 106.491 ekor). Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi penambahan populasi calon sapi dara (heifer) sebanyak 51% dari total kelahiran per tahun sebagai replacement stock sapi-sapi induk yang sudah tidak produktif.

Selain itu, terdapat juga potensi penambahan populasi sapi bakalan sebanyak 49% dari total kelahiran per tahun yang diperoleh dari kelahiran pedet jantan untuk digemukkan (fattening).

Ketut mengatakan, upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan populasi sapi perah dan produksi susu di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait. Menurutnya hal ini sekaligus untuk menjawab tantangan terus meningkatnya kebutuhan susu di Indonesia.

“Pemerintah dan stakeholder terus berupaya melakukan terobosan untuk meningkatkan populasi sapi perah dan produksi susu di Indonesia. Semoga bisa semakin mendekatkan harapan untuk majunya industri persusuan di negara kita tercinta, Indonesia,” tuturnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Relawan Jokowi Jelaskan Skema Dana Talangan BUMN

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum organ relawan Joko Widodo-Ma’ruf Amin Pojok Satu, Yuyun Pringadi mengatakan, belakangan ini kritik anggota DPR RI marak menghiasi media sosial. Oleh sebab itu, kritikan yang di alamatkan ke BUMN patut direspon secara konstruktif.

Yuyun menjelaskan, terbitnya PP 1 tahun 2020 dan PP 23 tahun 2020 menunjukkan respon pemerintah begitu intens. Penyelamatan Perekonomian Nasional (PEN) menjadi agenda mendesak sebelum ambruknya sektor-sektor ekonomi, di tengah wabah virus Covid 19 yang meluas, namun tidak menyurutkan langkah Pemerintah untuk selalu merespon dinamika perubahan perekonomian global maupun nasional.

“Ketika BUMN di bawah kendali Erick Thohir, bergerak secara eksponensial dan perombakan besar terjadi di mana-mana. Ternyata tidak sedikit yang terluka dan berkepentingan terhadap unit-unit BUMN,” ujar Yuyun, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu sore (18/06/2020).

Dia mengutarakan, bahwa kritik pun menyeruak dari soal dana talangan hingga soal perombakan BUMN.

“Disinilah terkuak banalitas intelektual elit politik yang semakin absurd, bukan sebaliknya, berfikir cerdas dan memberikan solusi dalam meningkatkan kinerja BUMN,” kata Yuyun.

Yuyun yang juga Peneliti Yp institute for fiscal and monetary policy, mengungkapkan, bahwa betapa tidak, kesan penolakan terhadap dana talangan di tengah wabah Covid 19 pertanda tidak cakap menafsirkan PP 23 tahun 2020 tentang Penyelamatan perekonomian Nasional (PEN). Kecurigaan dan penolakan skema penyelamatan unit-unit BUMN sama halnya membuat daftar panjang ambruknya sektor-sektor
ekonomi.

Padahal, payung hukumnya jelas. UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP 23
tahun 2020 tentang PEN, PP 72 tahun 2016 tentang tata cara penyertaan dan
penatausahaan modal negara – BUMN, Perpres No. 102 tahun 2016 tentang
pendanaan pengadaan tanah, PP 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN.

Bahkan, Pemerintah pun akan merevisi PP 45 tahun 2020 tersebut demi membuat perusahaan pelat merah lebih akuntabel dan mampu mengembangkan bisnis menjadi lebih besar.

Yuyun menegaskan, bahwa skema dana talangan, pernah diberikan kepada Kemen PURT, Kementerian Kesehatan , tetapi ketika akan diberikan ke Kemen BUMN banyak pihak yang protes.

Kucuran Dana Talangan Untuk 12 BUMN Untuk Kurangi Dampak Pandemi Covid-19

Padahal, Pemerintah mengucurkan dana talangan untuk 12 BUMN, bertujuan untuk mengurangi dampak pandemi virus Corona yang dirasakan perusahaan pelat merah itu.

Bahkan, dana talangan itu relatif tidak terlalu besar sekitar Rp 19,65 triliun
dari Rp 152 triliun atau setara 12 persen.
Justru alokasi terbesar 75 persen
peruntukannya jelas membayar utang pemerintah ke BUMN. Pembayaran itu jangan sampai menjadi bed debt ketika menjalankan kerjasama tugas PSO (public service obligation). Distribusinya pun langsung ke unit-unit BUMN yang membutuhkan suntikan dana segar seperti, PLN, Pertamina dan selebihnya Rp 15,5 triliun berbentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Hendaknya para politisi itu menafsirkan
PEN secara komprehensif – integral, bukan dipenggal-penggal lalu dipolitisasi memunculkan konfliktual,” ungkapnya.

Misalnya, unit BUMN seperti PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. Pemilik
saham terbesar adalah Pemerintah sebesar 60,5 persen, TransAirways milik
Chaerul Tanjung 30,5 persen dan publik 9 persen.

Namun menurut dia, berdasarkan PP 23 tahun 2020 tentang PEN, dalam ketentuan umum pasal 1 dijelaskan “ program pemulihan ekonomi nasional yang selanjutnya disebut program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid -19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional”.

Dia menambahkan, bahwa dalam Pasal 1 tersebut, memberikan peluang dan tidak ada yang dilanggar, bahkan azas keadilan harus terpenuhi.

Terkait saham Pemerintah 60,5 persen tercermin pada pasal 4 yang berbunyi “ investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, suratutang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya”.

Tak cuma itu, dalam tujuan dan prinsip PEN pada pasal 2 berbunyi “
program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pasal 3 berbunyi program PEN dilaksanakan dengan prinsip: a) azas keadilan sosial, b) sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 3) mendukung pelaku usaha, d) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, e) tidak menimbulkan moral hazard, dan f) adanya pembagian biaya dan resiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Jika melihat ruang lingkup dan sumber dana PEN, pada pasal 4, PP 23
tahun 2020 berbunyi: 1) PMN, 2) Penempatan dana, 3) Investasi Pemerintah dan/atau 4) Penjaminan. Menelaah empat sumber dana dalam pelaksanaan program PEN pada pasal 8, ayat 2 sub b) berbunyi.”meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh pemerintah dalam pelaksanaan program PEN”.

Selain itu, perlu dipelajari, pemerintah memiliki otoritas penuh terhadap BUMN, sebagai pemilik saham mayoritas. Oleh karenanya, jangan terbalik-balik berpikirnya, pemilik saham minoritas berfikir ekstra “L”, tetapi pemilik saham mayoritas berfikir size “S”.

Namun, kata dia ,lucu dan memalukan, dan tidak beralasan jika skema dana talangan untuk unit-unit BUMN dianggap akal-akalan dan tak lazim dalam ekonomi-bisnis.

“Itu cara berfikirnya banalitas intelektual elit politik yang selalu mengada-ada. Semua mahfum, APBN tidak mengalokasikan dana talangan untuk BUMN, tetapi pemerintah memberikan underwriting atas skema modal kerja investasi Garuda Indonesia, dan itu tidak menyalahi aturan,” ucapnya.

Mengapa sekarang dipermasalahkan? Perlu diketahui, bentuk underwriting atas skema modal merupakan investasi yang lazim dalam dunia bisnis. Artinya, resiko investasi itu ditanggung Garuda Indonesia dalam ruang bisnis, bukan tanggungjawab Pemerintah jika terjadi masalah.

Dalam skema underwriting, PT. Garuda Indonesia itu milik Pemerintah,
karena mayoritas sahamnya ada pada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan kemen BUMN sebagai operational financial officer yang membolehkan Garuda melakukan penjajakan dan mencari pembiayaan bank atau pinjaman dana venture baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Penempatan dana talangan nantinya berada di bank peserta atau di bank pelaksana, itu soal kebijakan saja. Prinsipnya, Pemerintah memfasilitasi dan memberikan underwriting
sebagai bentuk pencarian pinjaman yang harus diperhitungkan kemudian.

Secara sederhana Underwriting itu adalah proses identifikasi dan seleksi
resiko. Dengan adanya underwriting contract atau suatu perjanjian yang diadakan perusahaan yang akan mengeluarkan sekuritas baru dengan perusahaan lain yang bersedia menjamin untuk pengambilan sekuritas tersebut. Itu berarti satu sama lain memiliki tanggungjawab secara yuridis formal.

“Underwriting dapat dibedakan yakni,
declined risk, substandard risk, standard risk dan prefered risk. Intinya semakin
tinggi resiko, semakin besar pula premi yang dibebankan kepada calon tertanggung,” sebutnya.

Sementara itu, dengan mekanisme skema dana talangan itu semestinya pengkritik tidak parno atau lebai kekhawatiran. BUMN itu kontribusinya besar terhadap APBN. Lebih dari itu, Erick Tohir pun melakukan perombakan jajaran dirut dan komisaris pada intinya untuk meningkatkan kinerja unit-unit BUMN agar menjadi institusi publik berbasis value for money.

“Masyarakat harus merespon positif, bahwa yang dilakukan Erick Tohir semata-mata untuk menata kembali BUMN agar lebih profesional, transparan, akuntabel, good governance dan berbasis kinerja. Semoga lebih baik,” tutupnya.(red)

Categories
Bisnis Ekonomi Energi SDA

BPH Migas Resmikan BBM Satu Harga Perdana Tahun 2020 di Pulau Maya Kalimantan Barat

Koran Jurnal, Kalimantan Barat – Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa didampingi Bupati Kayong Utara Citra Duani dan Sales Area Manager (SAM) Ritel Kalbar PT.Pertamina (Persero) Weddy Surya Windrawan meresmikan Program BBM 1 Harga SPBU Kompak 66.788.004 Desa Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat (17/06/2020). Peresmian ini merupakan peresmian BBM 1 Harga perdana ditahun 2020 dan menjadi peresmian ke 171 sejak tahun 2017. Peresmian SPBU Kompak yang menjual BBM satu harga itu, menggunakan tempat penyimpanan BBM sebuah kapal ponton/floating pump dengan kapasitas 400 KL dan menjadi SPBU BBM 1 Harga yang pertama dengan sistem ponton yang dapat melayani kapal-kapal nelayan sekaligus juga untuk transportasi darat diwilayah 3T. Untuk mengirim BBM ke SPBU Kompak ini tidaklah mudah karena BBM dipasok dari Supply Point Terminal BBM Pontianak yang berjarak ± 375 km atau 12 jam perjalanan darat atau 5 jam dengan menggunakan transportasi laut dalam sekali pengiriman.

Dengan diresmikan BBM 1 Harga ini, sebanyak 2.000 nelayan di Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalbar kini merasakan dampak positif bagi perekonomian mereka.”Peresmian BBM satu harga ini, karena pemerintah ingin mewujudkan keadilan ketersediaan, keadilan distribusi, dan keadilan harga di bidang energi dan ini tidak hanya jargon, tapi telah dibuktikan dengan diresmikannya program BBM satu harga di Pulau Maya mulai hari ini,” kata Kepala BPH-Migas, M Fanshurullah Asa saat meresmikan BBM satu harga di Kecamatan Pulau Maya.

Ifan panggilan untuk M. Fanshurullah Asa menjelaskan, dengan diresmikannya BBM satu harga tersebut, maka nelayan dan kapal motor milik nelayan yang sebelumnya membeli BBM ke tingkat pengecer dengan harga tinggi, kini mereka sudah bisa membeli BBM dengan harga sama dengan yang dijual di kota-kota, yakni premium Rp6.450/liter, dan solar Rp5.150/liter.

“Untuk di Kabupaten Kayong Utara sendiri akan dibangun kembali dalam waktu dekat BBM satu harga di Kepulauan Karimata, sehingga kami berharap agar pemerintah dan Pertamina mempermudah pengurusan izinnya dan kami juga meminta kepada Bupati diwilayah 3 T yang dibangun program BBM 1 Harga agar mendukungnya dengan mempermudah perijinan, apabila ada Bupati yang tidak memberikan kemudahan perijinan agar dilakukan perubahan lokasi, mengingat masih banyak diwilayah 3 T yang belum memiliki SPBU” tambah Ifan.

Dirinya juga berharap agar penyaluran BBM satu harga ini diawasi ketat oleh semua pihak terkait, baik TNI/Polri dan pemerintah setempat, agar penyalurannya tepat sasaran.”BBM subsidi jangan sampai dijual ke pihak industri, karena ini hak masyarakat kecil seperti nelayan. Kami berharap dengan membeli BBM satu harga ini, maka keuntungan para nelayan lebih besar lagi, sehingga mereka balik ke rumah dengan hati yang lebih bahagia lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kayong Utara Citra Duani mengapresiasi dengan diresmikannya BBM satu harga di Pulau Maya, sehingga bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan BBM dengan harga murah atau sama harganya dengan BBM yang dijual di kota-kota seluruh Indonesia.

“Kami berharap dengan diresmikannya BBM satu harga ini, maka masyarakat bisa merasakan BBM dengan harga terjangkau, tidak ada lagi penyalur ilegal, kalau masih ada, silakan laporkan kepada pihak terkait,” ujarnya

Sales Area Manager (SAM) Ritel Kalbar PT.Pertamina (Persero) Weddy Surya Windrawan mengungkapkan bahwa PT. Pertamina akan berkomitmen untuk mensuplai BBM 1 Harga di wilayah 3T termasuk di Pulau Maya ini. Dirinya berharap agar Pmerintah Daerah dan masyarakat ikut serta mengawasi penyaluran BBM 1 Harga agar tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan. “Pertamina akan senantiasa menghadirkan BBM yang berkualitas dan tentunya dengan safety yang terjamin untuk masyarakat” jelasnya.

Pada kurun Tahun 2017-2019, BPH Migas telah berhasil mengawal dan melakukan supervisi terhadap pembangunan penyalur BBM 1 Harga dengan capaian sebanyak 170 Lembaga Penyalur BBM 1 Harga dengan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebanyak 160 penyalur dan 10 penyalur PT AKR Corporindo Tbk.

Untuk Tahun 2020-2024, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa Program BBM 1 Harga akan dilanjutkan dengan target sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah terbangunnya 330 lembaga penyalur BBM 1 Harga. Untuk Tahun 2020 akan dilakukan pembangunan 83 lembaga penyalur BBM 1 Harga yang tersebar di 20 Provinsi, 70 Kabupaten, 83 Kecamatan dengan sebaran 13 Penyalur di Sumatera, 13 di Kalimantan, 21 di NTB dan NTT, 7 di Sulawesi, dan 29 Penyalur di Maluku dan Papua dengan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pembangunan penyalur BBM 1 Harga tersebut.

M. Fanshurullah Asa juga optimis target 83 lokasi penyalur BBM 1 Harga dapat terwujud hingga akhir tahun 2020 walaupun saat ini sedang terjadi pandemi covid-19. “BPH Migas setiap minggu mengadakan rapat monitoring dan koordinasi secara daring/online dengan PT. Pertamina dan Pemerintah Daerah untuk memonitor progres pembangunan penyalur BBM 1 harga di 83 lokasi 3T dan Alhamdulillah walaupun dalam masa pandemi covid-19, kita telah berhasil meresmikan SPBU Program BBM 1 Harga yang pertama ditahun 2020 di Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pencegahan covid-19,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Bisnis Ekonomi

Pemerintah Diminta Bantu UMKM Agar Kembali Pulih di Masa New Normal

Koran Jurnal, Jakarta – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta pemerintah membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku bisnis yang mendapatkan dampak wabah virus corona atau covid-19. Yakni dengan meringankan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyambut dibukanya kembali sektor ekonomi di masa tatanan kehidupan baru atau New Normal.

Hal itu dikatakan Sandiaga, mengingat sektor bisnis ini telah mendapatkan hantaman pandemi Covid-19, untuk itu peringanan pajak sangat diperlukan agar UMKM kembali pulih.

“Pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya. Berikan kelonggaran bagi UMKM untuk mereka bisa pulih kembali,” kata Sandiaga dalam keterangannya, Rabu (17/06/2020).

Sandiaga mengatakan, Indonesia harus menghindari gelombang PHK yang lebih jauh lagi. Pengusaha nasional ini ingin agar jangan sampai ada masyarakat kehilangan pekerjaannya, tidak mendapat penghasilan sementara beban biaya hidup semakin meningkat.

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengaku melihat bahwa UMKM mengalami kesulitan dalam berbisnis. Dia lantas meminta pemerintah memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak, khususnya UMKM.

“Dalam masa pemulihan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat adalah dana tunai, bagaimana masyarakat mendapatkan bantuan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan membuka kembali usaha yang sempat tutup,” katanya.

Sandi berpendapat, pembukaan kembali sektor ekonomi saat penerapan normal baru merupakan hal penting. Mantan calon wakil presiden ini mengatakan, sekitar 5 juta orang saat ini sudah kehilangan pekerjaan yang mayoritas berasal dari sektor UMKM.

Ia mengatakan, UMKM telah menciptakan 97 persen lapangan pekerjaan dan 60 persen sumber ekonomi. Menurutnya, salah satu solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan permodalan kepada pelaku UMKM.

Sebagai salah satu pengusaha, Sandi juga menuturkan, sulit bagi mereka mendapatkan modal dari perbankan karena banyaknya persyaratan administrasi tanpa jaminan pemerintah. Sedangkan, sambung dia, kesulitan akses pada permodalan harus segera mendapatkan solusi.

Meski demikian, dia tetap mendorong pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari perusahaan-perusahaan besar di tengah pandemi Covid-19. Dia mengatakan, pasalnya mereka telah lama menikmati keuntungan dari pasar di Indonesia.

“Ini kita harus berikan satu dukungan kepada pemerintah untuk bisa mengumpulkan pajak kepada perusahaan-perusahaan besar karena rata-rata mereka ini yang menikmati pasar populasi Indonesia yang besar,” katanya, seperti dilansir Republika.(red)

Categories
Ekonomi

Kementan Gandeng TNI-Polri Perkuat Pengawasan Karantina Pertanian dan Pangan

Koran Jurnal, Lembang — Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya memperkuat sektor pertanian terutama guna menghadapi dampak yang akibatkan sesudah virus corona atau covid 19 terhadap semua sendi kehidupan khususnya perekonomian. Salah satu akselerasinya yakni memperkuat pengawasan keamanan dan mutu pangan melalui Badan Karantina Pertanian dengan menggandeng TNI dan Polri.

“Kami hadir di Jawa Barat hari ini melakukan gerakan pengendalian diseluruh pengendalian airport dan pelabuhan yang ada untuk memastikan bahwa operasi terpadu antara jajaran pemerintahan yg diwakilakn Kepala Badan Karantina Pertanian bersmaa TNI dan Polri melakukan upaya-upaya pengawasan yang ada di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri atas sinergi yang telah terjalin kuat,” kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo saat membuka gelar Pengawasan dan Penindakan Karantina Pertanian di Lembang, Selasa (16/06/2020).

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kami, Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara.

Syahrul mengungkapkan dalam gerakan pengendalian ini pun dilakukan pemusnahan atau penghapusan terhadap temuan-temuan yang berbahaya yakni di 50 lebih pelabuhan. Badan Karantina Pertanian mencatat bahwa sejak Januari hingga Juni 2020 telah melakukan penahanan, penolakan dan pemusnahan komoditas pertanian yang berbahaya dan ilegal asal luar negeri sebanyak 7.056 kali. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan periode sama di tahun 2019 yang hanya 3.841 kali.

“Saya kira ini penting agar betul-betul pintu keluar masuk kita bisa berfungsi lebih maksimal didalam menjaga berbagai komoditas yang masuk maupun keluar. Dengan demikian dalam kondisi aman sesuai norma norma penyelenggaraan komoditas yang ada,” paparnya.

Lebih lanjut Syahrul menegaskan gerakan pengawasan keamanan dan mutu pangan merupakan salah satu akselerasi dalam mempertangguh sektor pertanian guna menjawab pelemahan ekonomi pasca covid 19. Kementan melalui Badan Karantina bertugas mensortir semua lingkup komoditas apa saja yang masuk ke Indonesia dan juga mensortir agar tidak semua komoditas Indonesia yang dikirim keluar untuk diperdagangkan dan layak dikonsumsi.

“Oleh karena itu tugas ini memang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya mengandung sebuah inti yang sangat sangat fundamental. Dapat dibayangkan kalau impor sebuah barang bibit yang dikirim masuk ke dalam negeri oleh siapa saja dan mengandung katakanlah mengandung virus yang berbahaya tidak dan saja virus corona, maka ini akan merusak kita semua. Oleh karena itu Karantina pertanian bersama TNI dan Polri kita bisa menjaga keluar masuknya penyakit,” tegasnya.

Syahrul menambahkan untuk menjamin keamanan dan meningkatkan ketahanan pangan, Kementan melalukan karantina pertanian yang baik melalui online sistem. Oleh karena itu sesudah covid 19 atau sesudah perlambatan-perlambatan yang lain diakibatkan covid 19, dipastikan nantinya akselerasi ini akan kembali muncul dengan baik.

“Saya ingin menyanpaikan hari ini bersama Gubernur Jawa Barat berbagai hal akibat dampak Covid 19, khususnya dalam mengakselerasi pertanian untuk menjawab kepentingan masyarakat lebih khususnya Jawa Barat, kita telah sepakat sama-sama mengakselerasinya. Kita sepakat untuk kompak melakukan upaya-upaya agar masyarakt tetap produktif walau hidup dalam kondisi baru atau kondisi normal sesudah covid 19 yang ada,” tuturnya.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan acungan jempol terhadap kinerja sektor pertanian khusus di masa pandemi covid 19. Sebab, hasil penelitian Universitas Pajajaran menyatakan sektor ekonomi yang paling tangguh di seluruh dunia dan juga Indonesia adalah pertanian. Pertanian, peternakan, perikanan pokoknya semua yang terhubungan dengan alam itu ternyata tidak terpengaruh terlalu besar.

“Kemudian dari statistik Jawa Barat pak, orang yang terkena covid rata-rata orang kota, orang makin ke desa ke kabupaten itu covidnya juga makin sedikit. Karena covid ini penyakit kerumunan, makin padat potensi makin besar, makin tidak berkerumun makin sedikit,” ujarnya.

Ridwan mengatakan terobosan yang dijalan Kementan saat ini dan pasca covid 19 adalah sejalan dengan yang dikonsepkan bahkan sudah dijalan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yakni membangun digitalisasi pedesaan dan di sektor pertanian memperkuat teknologi pertanian berbasis teknologi 4.0.

“Nah itulah kenapa kami juga akan berkampanye pak menteri pasca covid para lulusan perguruan tinggi tidak usah ke kota-kota lagi, tinggal aja di desa tapi rejeki kota dan bisnisnya mendunia dan salah satu yang kita siapkan pak menteri adalah digitalisasi pedesaan. Kemudian teknologi pertanian memakai drone dan kami juga punya aplikasi bisa mengetahui antara pasar pertanian dengan tanah koordinat itu bagaimana bisa macing,” ucapnya.

“Selama ini petani hanya pakai feeling pak, yang lakunya kentang, dimana-mana nanam kentang. Padahal kemiringannya tidak cocok dan kualitas tanah tidak cocok. Aplikasi yang sedang kita bangun itu akan menginformasikan pasar dimana, produk pertanian yang lagi naik apa, dihubungkan dengan geografis lahan nanti dimacingkan dengan produk yang pas,” lanjut Ridwan.

Pemetaan Zona Rawan

Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil memaparkan inovasi berupa pemetaan zona rawan untuk memperkuat pengawasan dilapangan oleh jajarannya. Ini salah satu upaya upaya untuk memitigasi resiko wilayah-wilayah yang selama ini menjadi entry points dari pangan dan komoditas pertanian ilegal masuk ke wilayah kita.

“Pemasukan pangan atau komoditas illegal atau tidak adanya jaminan pemenuhan aspek kesehatan dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Dan ini dapat berdampak negatif dalam upaya Kementerian Pertanian dalam membangun swasembada pangan,” paparnya.

Perlu diketahui, pada kegiatan ini Mentan Syahrul memberikan penghargaan atas dukungan operasional kepada Laksda TNI Didik Setiyono sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut, Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat dan Irjen Pol Drs. Erry Rudolf Nahak sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi.

Mentan Syahrul juga bersama Gubernur Jawa Barat, Pangdam III Siliwangi dan Kapolda Jabar menyaksikan secara daring patroli gabungan Kementan bersama pihak TNI dan POLRI di laut, darat dan penyeberangan serta pemusnahan komoditas pertanian impor ilegal dan berbahaya.(hum/red)

Categories
Ekonomi TNI

KSAL Tandatangani Nota Kesepahaman dengan 3 Bank Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI Angkatan Laut dengan tiga Bank Nasional yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), di Lobby Utama Gedung R.E. Martadinata, Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap Jakarta Timur, Senin (15/06/2020).

Pelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan dengan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Royke Tumilaar, Direktur Utama PT. BNI (Persero) Tbk., Herry Sidharta dan Direktur Utama PT. BRI (Persero) Tbk., Sunarso, yang disaksikan Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut (Kadiskual), Laksma TNI Dr. R. Anang D. Kuncoro, S.E., M.M., CFrA., CHRMP, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan physical and social distancing.

Dalam kesempatan tersebut, KSAL antara lain mengatakan bahwa, Nota Kesepahaman, selain untuk meningkatkan fungsi layanan perbankan agar lebih efektif, efisien, aman dan modern, juga dapat memberikan kemudahan pelayanan dan kesejahteraan bagi para prajurit TNI Angkatan Laut beserta keluarganya.

Penyebutan Penandatanganan Nota Kesepahaman ini sebelumnya adalah Piagam Kesepakatan Bersama (PKB), yang pertama kali ditandatangani pada tahun 2010 oleh Kasal Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., dan pada tahun 2015 oleh Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.AP.

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Panglima TNI Nomor 61 tahun 2016 dan Peraturan Kasal Nomor 2 tahun 2020, Piagam Kesepakatan Bersama tersebut berubah menjadi Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh KSAL.

Hal itu mengacu pada pendelegasian penandatanganan Nota Kesepahaman berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprint: 1026/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang berlaku selama lima tahun mulai 1 Juni 2020 sampai dengan Mei 2025 mendatang.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal), Laksdya TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si., Inspektur Jenderal Angkatan Laut (Irjenal), Laksda TNI Suselo, Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal, Laksda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., dan Asisten Personel (Aspers) Kasal, Laksda TNI I Nyoman Mandra, M.Sc.(disp/red)

Categories
Ekonomi

Kenali Lebih Dekat Apa Itu Telur Infertil

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) ingin masyarakat lebih memahami apa yang dimaksud telur infertil. Secara definisi, telur infertil bisa dikatakan telur yang tidak mengalami pembuahan (fertilisasi) oleh sel sperma dari ayam jantan.

Infertilitas bisa juga disebut sebagai kemandulan, yaitu suatu istilah dapat juga diartikan sebagai kegagalan, tidak berhasil, atau tidak dapat membentuk.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Dirjen PKH Kementan), I Ketut Diarmita, menjelaskan ada dua jenis telur infertil. Dua jenis telur infertil ini dibedakan berdasarkan asal sumber telurnya.

Jenis telur infertil yang pertama yaitu telur infertil bersumber dari ayam ras petelur atau layer komersial hasil budidaya, bukan pembibitan (dalam pemeliharaannya tidak dicampur dengan pejantan) atau telah lazim disebut telur konsumsi.

“Telur ini adalah telur infertil yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta tidak dicirikan oleh warna cangkang tertentu,” ujar Ketut, Minggu (14/06/2020).

Warna cangkang atau kerabang telur dari semua strain ayam layer yang dibudidayakan di Indonesia umumnya coklat. Warna kerabang sendiri dipengaruhi deposit pigmen induk selama proses pembentukan telur dan ditentukan oleh genetik ayam.

Namun, warna kerabang telur ayam layer komersial di banyak negara bervariasi seperti coklat tua, krem, putih dan biru. Pembentukan warna kerabang telur tidak ditentukan oleh asupan pakan dan tidak berkaitan dengan nilai gizi telur.

Sedangkan, telur infertil jenis kedua yaitu telur infertil hasil dari breeding farm ayam ras. Telur infertil ini adalah telur tetas atau hatching egg (HE) yang tidak dibuahi oleh sel sperma dari ayam jantan. Pembuahan telur HE melalui Inseminasi Buatan (IB) atau pencampuran dengan pejantan dalam pemeliharaannya. Telur infertil ini merupakan ayam ras yang telah melewati masa inkubasi 18 hari (dalam mesin setter/inkubator).

“Nah ini yang dilarang peredarannya dan diatur dalam Permentan No. 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi,” jelas Ketut.

Sebagai catatan, telur HE baru diketahui infertil pada saat sebelum transfer dari mesin setter ke mesin tetas (hatcher) dengan cara peneropongan (candling) yaitu tepat pada hari ke-18 ketika berakhirnya inkubasi. Melalui candling, telur infertil diamati dengan warna terang, sementara telur fertil warnanya gelap.

Pada periode setting telur HE ini, diketahui rata-rata presentase telur infertil mencapai 12 persen dari total telur yang diinkubasi (masuk mesin setter). Hal ini menunjukkan kinerja breeding farm melalui capaian fertilitas dan umumnya rata rata 83 persen, tergantung struktur flok suatu farm.

Pada ayam induk (Parent Stock) umur muda (young flock) dan tua menjelang afkir umumnya fertilitas relatif rendah, sebaliknya fertilitas tertinggi pada umur induk 30 – 50 minggu. Telur HE sejak dari farm tidak ada perbedaan antara yang fertil dan infertil karena candling dilakukan setelah 18 hari dalam mesin setter saat sebelum transfer.

Telur HE yang masuk ke mesin setter dan diketahui infertil setelah candling dikategorikan sebagai limbah hatchery dan tidak layak konsumsi karena sudah mendekati rusak atau busuk. Masa simpan telur menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) telur konsumsi tahun 2018 adalah 14 hari setelah produksi pada suhu ruangan dengan kelembaban 80 – 90 persen.

Masa simpan telur dapat bertahan sampai 30 hari sejak dari produksi pada suhu dingin yaitu 4 – 7 derajad celcius dengan kelembaban 60 – 70 persen.

“Telur HE dari breeding farm selama proses inkubasi dalam mesin setter banyak mengalami fumigasi, umumnya menggunakan formaldehid (atau biasa dikenal formalin) untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme,” tambah Ketut.

Ada potensi risiko kesehatan bagi masyarakat apabila mengkonsumsi telur infertil dari breeding farm ini, karena adanya residu fumigasi dari formaldehid dan ikut terkonsumsi serta masuk dalam saluran pencernaan manusia.

Pemerintah Jamin Keamanan dan Kualitas Telur

Ketut mengatakan, pemerintah juga memberikan jaminan untuk keamanan dan kualitas produk telur yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pemerintah memberikan jaminan berupa Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

“Sertifikat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah, telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk,” jelas Ketut.

NKV wajib dimiliki oleh semua unit usaha produk hewan termasuk unit usaha budidaya ayam petelur dan unit usaha pengumpulan, pengemasan dan pelabelan telur konsumsi sesuai dengan Permentan No. 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner pada unit usaha produk hewan.

Sanksi juga diatur secara tegas. Sanksi bagi unit usaha yang tidak mengajukan sertifikasi NKV atau unit usaha yang belum memenuhi persyaratan teknis (dalam pembinaan maksimal 5 tahun) yaitu mulai dari sanksi administrasi berupa Peringatan Tertulis dan atau Penghentian sementara dari kegiatan produksi hingga pencabutan izin usaha.

“Setiap produk hewan yang diedarkan untuk konsumsi, wajib berasal dari unit usaha yang memiliki NKV,” tegas Ketut.

“Kami semua memahami bahwa persyaratan NKV adalah persyaratan yang ideal yang harus dipenuhi oleh produsen telur untuk menjamin bahwa telur tersebut aman di konsumsi oleh publik,” tambahnya.

Ia memastikan terus berupaya mendorong publik awareness (kepedulian publik) bersama stakeholder, agar petani ternak bisa memperhatikan prinsip-prinsip keamanan (biosecurity dan biosafety) dalam beternak.

Untuk itu, penegakan persyaratan NKV ini akan dilaksanakan secara bertahap dan memiliki skala prioritas.

Dalam hal ini diprioritaskan terlebih dahulu terhadap produsen telur, unit usaha atau perusahaan telur yang berskala bisnis dan melayani kebutuhan telur untuk publik.

“Konsumen diharapkan cerdas, tidak tergiur dengan harga yang murah. Belilah telur yang memang diperuntukan untuk konsumsi dan berlabel NKV, karena telah dijamin keamanan dan kualitasnya oleh pemerintah,” tutur Ketut.

Selain itu, Ditjen PKH juga telah mengedarkan surat edaran soal pelarangan penjualan telur tertunas atau telur HE dan telur infertil kepada seluruh pimpinan perusahaan pembibitan ayam ras per tanggal 29 April 2020 lalu.

Sebagai catatan, perkembangan penyerapan livebird (LB) oleh Perusahaan Pembibitan Ayam Ras dan Perusahaan Pakan Ternak sudah semakin meningkat. Per tanggal 14 Juni 2020 terdapat sembilan perusahaan yang sudah mencapai penyerapan 100 persen.

Sembilan perusahaan ini merupakan dari 22 perusahaan sudah mencapai 100% penyerapan LB sebagai bentuk kesanggupan dan komitmen membantu peternak pada saat harga LB jauh di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP).

Sebagai informasi, dijelaskan bahwa sampai saat ini penyerapan livebird mencapai 22,55 persen (928,833 ekor) dari target 4,100.000 ekor dengan sebaran di 7 (tujuh) provinsi. Rinciannya, Jawa Barat 448.664 ekor, Banten 26.615 ekor, Jawa Tengah 226.104 ekor, Daerah Istimewa Yogyakarta 9.919 ekor, Jawa Timur 171.884 ekor, Bali 30.415 ekor dan Sumatera Utara 15.232 ekor,” tutup Ketut.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan SYL Serahkan KUR Hingga 500 Juta Per Konstraling di Cilacap

Koran Jurnal, Cilacap – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo secara simbolis menyerahkan kredit usaha rakyat (KUR) hingga mencapai 500 juta per komando strategi penggilingan (Konstraling) di Cilacap, Sabtu (13/06/2020). Kementan menggerakan Konstraling guna mengoptimalkan serapan KUR sebagai langkah mengamankan harga gabah saat panen.

Pada kesempatan tersebut, Syahrul selalu menegaskan butuh kebersamaaan untuk memastikan pertanian bisa berjalan dengan akselerasi yang cepat, apalagi adanya ancaman kekeringan yang telah disampaikan FAO serta krisis pangan dunia, harus segera direspon untuk antisipasinya. Caranya dengan mempercepat pertanaman supaya target tanam bisa dipenuhi. Jika semua bergerak bersama maka bisa dipastikan kondisi pangan kita aman sampai akhir tahun,

“Ada langkah strategis untuk ini. Kita lakukan percepatan tanam, gerakkan pangan alternatif, siapkan lumbung pangan serta siapkan kostraling. Kami sediakan fasilitasi bagi yang punya komitmen kuat,” kata Syahrul saat kunjungannya ke Desa Sidaurip Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap tersebut.

Mentan Syahrul meminta agar Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan kabupaten mendampingi Kostraling penggilingan untuk akses KUR sehingga mampu menyerap gabah petani. Menurutnya, Kostraling sebagai langkah upaya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menjaga kestabilan harga gabah. Petani penggilingan didorong untuk menyerap gabah petani.

Namun demikian, lanjutnya, pemerintah tidak hanya mendorong saja, difasilitasilah kelompok penggilingan ini untuk memdapat akses pembiayaan dari perbankan dengan bunga yang rendah.

“Kalau ini termanfaatkan dengan baik, maka petani akan terbantu melalui program Konstraling agar nanti harga gabah petani dibeli dengan harga yang menguntungkan dan tidak jatuh saat panen raya,” ujarnya.

Selain itu, Mentan SYL menginstruksikan agar penyaluran KUR ini diintensifkan untuk merespon dampak virus Covid-19. Hal ini sesuai instruksi yang diberikan Presiden Jokowi.

“Sektor pertanian tidak boleh goyah akibat virus corona. KUR ini juga sebagai upaya agar dampaknya tidak sampai memukul perekonomian petani dan usaha tani di Cilacap,” terangnya.

Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji sangat mendukung program Kementan. Seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan mampu bergerak bersama untuk menjaga pasokan pangan di CIlacap.

“Kami bersyukur meskipun masih ada pandemic covid 19 namun petani maupun jajaran Dinas Pertanian masih bekerja seperti biasa untuk memenuhi target produksi pangan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, menuturkan Kabupaten Cilacap memiliki andil yang cukup besar untuk menambah sumbangan produksi padi. Suwandi juga meminta petani bisa menyerap KUR melalu gerakan kostraling sebagai pengamanan harga gabah.

“Kami sudah sediakan KUR untuk komoditas tanaman pangan, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama bagi penggilingan padi bisa digunakan untuk menyerap gabah petani dengan harga yang layak melalui program Kostraling,” ucapnya.

Suwandi pun mengemukakan program Kostraling ini merupakan gagasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk menyerap gabah petani di saat panen raya dengan harga yang wajar. Kegiatan ini didukung dengan KUR dan pemasaran berasnya dengan cara langsung dan kerjasama pasar online.

“Kementan memberikan stimulus berupa bantuan alat panen dan pasca panen untuk menekan biaya, sedangkan permodalan dengan skema KUR yang bunganya disubsidi oleh pemerintah,” tuturnya.

“Dengan mekanisme timbal balik tersebut, maka Gapoktan dan anggota merasa sama-sama merasa di untungkan dan merupakan cikal bakal dari terbentukya Factory Farming,” pinta Suwandi.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Menteri Pertanian Lakukan Panen dan Percepat Tanam Padi di Cilacap

Koran Jurnal, Jawa Barat – Kementerian Pertanian (Kementan) terus meningkatkan produksi padi guna menjamin ketersediaan beras nasional dapat dipenuhi sendiri dan sekaligus sebagai upaya agar sektor pangan tidak terkena dampak pandemi covid 19 atau virus corona. Setelah melakukan percepatan tanam di Jawa Barat dan Kalimantan Tengah, selanjutnya Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melakukan panen sekaligus percepatan tanam padi di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (13/06/2020).

Mentan Syahrul mengatakan dalam upaya memajukan pertanian atau meningkatkan produksi pangan sangat penting sebuah manajemen dan tidak adanya korupsi serta memanfaatkan lahan pertanian dan pekarangan yang kosong untuk menambahkan penghasilalan masyarakat terutama dalam mengurai kesulitan ekonomi akibat dampak covid 19. Oleh karena itu, dalam kunjungan ini Kementan menggulirkan bantuan stimulan untuk Cilacap sebesar Rp 26 miliar.

“Oleh karena itu, dengan dana yang ada kami hadir ingin mendukung agar pertanian Cilacap. Saya mohon izin kepada Pak Gubernur, Kapolda, TNI dan Pak Bupati, Cilacap ini kita bantu. Masih banyak lahan-lahan kosong. Cilacap memiliki lahan sawah 64 ribu hektar, kalau dikali 8 ton per hektar, berarti ada 512 ribu ton gabah kering panen,” demikian kata Syahrul pada acara panen dan tanam padi di Desa Sidaurip, Kecamatan, Gandrungmangu, Cilacap tersebut.

Syahrul menyebutkan komitmen Kementan dalam meningkatkan produksi beras dan percepatan tanam yakni melalui Gerakan Olah Tanah dan Tanam (GPOT), pemberitan bantuan benih, alat mesin pertanian, Kredit Usaha Rakyat (KUR), asuransi pertanian dan pendampingan yang masif. Pada tahun 2020, secara nasional pemerintah mentargetkan luas tanam padi 11,66 juta ha, berpotensi menghasilkan 33,6 juta ton beras, sementara sasaran luas tanam padi pada musim kemarau hingga september 2020 ini sebesar 5,6 juta hektar.

“Kami mengharapkan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan gerakan di lapangan dan menggerakkan Kostratani (Komando Strategi Pertanian,- red) di Kecamatan sebagai ujung tombak nya. Komitmen yang kuat semua pihak yang terlibat di masing-masing tingkatan akan menjadi indikator keberhasilan pencapaian sasaran tanam padi,” ujarnya.

Syahrul menegaskan guna mewujudkan kemandirian pangan, oleh karenanya sasaran tanam padi 2020 ini cukup tinggi dibanding realisasi tahun sebelumnya. Langkah nyata yang diambil guna mewujudkan hal ini adalah pertanaman padi bulan Mei sampai dengan September 2020 harus dioptimalkan.

“Kami mengharapkan di masing-masing daerah yang mempunyai potensi luas lahan yang ada dapat dimaksimalkan, melalui peningkatan Indeks Pertanaman dengan cara percepatan pengolahan lahan sehingga dapat segera melakukan tanam padi, pemanfaatan jaringan irigasi yang telah dibangun, dan perluasan di areal baru pada lahan kering, lahan rawa-lebak, dan hasil cetak sawah,” bebernya.

Kemudian, lanjut pria yang akrab disapa Komandan ini, Kementan dalam mendorong pemanfaatan lahan pertanian juga melalui penyediaan dana KUR bagi para petani. Kementan juga fokus dalam mengoptimalkan bantuan alsintan prapanen dan pascapanen.

“Yang terpenting juga adalah bagaimana kita mempercepat pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD tahun 2020 dan meningkatkan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh penyuluh, babinsa, POPT (petugas organisme pengganggu tanaman, red), Pengawas Benih Tanaman, dan Kepala Cabang Dinas di Kecamatan. Dengan demikian, jika ini berjalan maka pemanfaatan lahan pertanian bisa ditingkatkan untuk menghasilkan pangan,” jelas Syahrul.

Sementara itu, Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji mengapresiasi perhatian Kementan dalam menggenjot produksi pangan khususnya padi di daerahnya. Ia menegaskan persediaan beras di tahun 2020 terjamin aman sebab selain dari produksi di tahun 2020, juga terdapat stok dari surplus 2029 sebanyak 265.000 ton beras.

“Oleh karena itu, kami prediksi panen padi di tahun 2020 akan mencapai 786.364 ton. Panen padi di Cilacap sudah berjalan sejak awal tahun 2020. Pada bulan Januari-Maret, produksi padi mencapai 183.319 ton dan pada bulan April mencapai 136.534 ton. Jadi produksi padi kami yakin surplus bahkan bisa disuplai ke daerah lain,” ucapnya.

Direktur Jenderal Tanama Pangan Suwandi mengaku optimis jika di tahun 2020 walaupun tengah dilanda pandemi corona dapat meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Oleh karenanya, wabah dunia tersebut menjadi tantangan untuk menunjukkan hadirnya negara bagi rakyat.

“Kementan melakukan empat upaya strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Pertama, percepatan tanam di musim tanam II, kejar tanam bulan ini supaya target roduksi bisa kita capai,” katanya.

Kedua, lanjut Suwandi, pengembangan lahan rawa yang masih memiliki potensi laahan sangat luas. Ketiga, diversifikasi pangan lokal dengan memanfaatkan pangan alternative dikembangkan di pekarangan. Dan keempat, penguatan cadangan pangan pemerintah dan pengembangan lumbung pangan masyarakat yang akan dikerjasamakan dengan Kostraling.

“Dalam upaya percepatan tanam, kami mengharapkan kepada para penyuluh melaporkan perkembangan mingguan luas tanam/panen padi dan jagung di wilayah kerjanya secara berjenjang di Kostratani dan disampaikan secara online sekaligus ke Kabupaten, Provinsi dan Pusat agar kinerja kita terlapor dengan baik,” jelasnya.

Perlu diketahui, dalam kunjungan ini Mentan Syahrul memberikan bantuan untuk Kabupaten Cilacap dengan total nilai Rp 26 Miliar. Bantuan berupa benih, alat mesin pertanian, asuransi pertanian dan KUR.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Keluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kurban dalam Situasi Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Pelaksanaan kurban diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Sehubungan dengan pelaksanaan pemotongan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1441 H, pemerintah berupaya melakukan penyesuaian tentang pelaksanaan kurban, mengingat saat ini Indonesia masih berada dalam situasi pandemi covid-19.

Kegiatan kurban yang meliputi penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur new normal atau kenormalan baru dalam situasi pandemi covid-19.

Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Dirjen PKH Kementan), I Ketut Diarmita mengatakan, SE ini juga sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan kurban dengan penyesuaian penerapan new normal atau kenormalan baru di tengah pandemi covid-19.

“Selain itu, harapannya lewat surat edaran ini kegiatan pelaksanaan kegiatan kurban di tengah situasi pandemi covid-19 tetap berjalan optimal dengan mempertimbangkan aspek pencegahan dari penyebaran covid-19,” kata Ketut, Jum’at (12/06/2020).

Dikatakan Ketut, surat ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati Dan Wali Kota seluruh Indonesia. Kemudian disampaikan kepada dinas terkait yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, atau instansi terkait yang membidangi fungsi kesehatan dan fungsi keagamaan, serta diteruskan juga ke organisasi masyarakat yang membidangi keagamaan.

Ketut menegaskan, langkah-langkah pencegahan potensi penularan covid-19 di tempat penjualan dan pemotongan kurban perlu diperhatikan, seperti menjaga jarak saat interaksi saat kegiatan kurban dan menghindari perpindahan orang antar wilayah pada saat kegiatan kurban.

“Memperhatikan juga status wilayah tempat kegiatan kurban serta edukasi soal bahayanya covid-19, dan bagaimana cara penularannya,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Drh. Syamsul Ma`arif, M.Si menyebutkan, surat ini akan memberikan rekomendasi dalam kegiatan penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban.

Dalam kegiatan penjualan hewan kurban, Syamsul menegaskan harus memenuhi syarat seperti jaga jarak fisik, penerapan kebersihan personal dan kebersihan tempat, serta pemeriksaan kesehatan.

“Penjualan hewan kurban juga harus dilakukan di tempat yang telah mendapat izin dari kepala daerah setempat,” ujar Syamsul.

Penjualan hewan kurban juga dikatakan harus melibatkan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), atau organisasi dan lembaga amil zakat lainnya.

Harapannya para organisasi dan lembaga amil zakat ini bisa membantu pengaturan tata cara penjualan hewan kurban yang meliputi pembatasan waktu, layout tempat penjualan dan penempatan fasilitas alat kebersihan.

Selain itu, penjual hewan kurban juga harus dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) minimal berupa masker, lengan panjang dan sarung tangan sekali pakai selama di tempat penjualan.

Setiap orang yang masuk ke tempat penjualan juga diharuskan mencuci tangan lebih dulu menggunakan sabun atau hand sanitezer. Bagi penjual yang berasal dari luar wilayah harus dalam kondisi sehat dengan melampirkan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit.

“Setiap tempat penjualan juga wajib dilengkapi dengan pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan dengan air mengalir dan tempat pembuangan limbah kotoran hewan yang aman,” jelas Syamsul.

Setiap orang juga diimbau untuk menghindari jabat tangan atau bersentuhan langsung selama kegiatan kurban. Lalu, setiap orang yang berkegiatan kurban diharuskan membawa dan menggunakan barang pribadi seperti perlengkapan salat dan perlengkapan makan sendiri.

Syamsul menambahkan, setelah pulang dari tempat kurban, setiap orang juga wajib mandi dan membersihkan diri sebelum kontak langsung dengan anggota keluarga yang ada di rumah.

Untuk kegiatan pemotongan hewan kurban, tidak banyak berbeda dengan penjualan hewan kurban yaitu tetap menerapkan protokol kesehatan berupa jaga jarak, jaga kebersihan dan menggunakan masker atau face shield selama kegiatan pemotongan hewan kurban.

“Para petugas pemotongan hewan perlu diedukasi tentang cara penyebaran covid-19 seperti hindari memegang muka, mulut, hidung dan mata. Jumlah petugas dalam satu ruangan juga perlu diatur diminimalisir agar bisa menerapkan jaga jarak,” papar Syamsul.

Petugas pemotongan hewan kurban juga diimbau untuk tidak merokok, meludah dan memperhatikan etika bersin serta batuk selama berkegiatan pemotongan kurban. Selain itu, petugas pemotongan hewan kurban juga diharuskan berasal dari lingkungan atau satu wilayah dengan tempat pemotongan hewan dan tidak sedang masa karantina mandiri.

Dikatakan Syamsul, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemotongan hewan kurban dalam situasi pandemi covid-19 ini dilakukan pemerintah, dinas kabuptan/kota yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan bersinegri dengan dinas yang membidangi fungsi kesehatan, serta instansi terkait lainnya.

“Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini harus bersinegri atau berkoodinasi dengan instansi yang membidangi fungsi kesehatan serta instansi yang membidangi fungsi keagamaan,” tuturnya.(hum/red)