Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi Hukum

Cegah Korupsi, Kemenkumham Lakukan Penandatanganan MoU dengan Sejumlah Kementerian dan Lembaga Terkait

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan sejumlah kementerian lain, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Penandatanganan kerjasama ini tentang penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat (Beneficial Ownership). Salah satu bentuk sinergitas antar kementerian ini dilakukan dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi.

“Kita akan memiliki database pemilik manfaat (Beneficial Owner) yang akurat dan mudah diakses baik untuk kepentingan publik dalam berusaha maupun penegakan hukum yang tidak menyisakan ruang gerak bagi pelaku tindak pidana untuk memanfaatkan korporasi sebagai kendaraan untuk menutupi tindak pidana beserta hasilnya,” kata Menkumham Yasonna Laoly di Golden Ball Room, The Sultan Hotel, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (03/07/2019).

Menurut Yasonna, tantangan penegakan hukum seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan pengungkapan dari pemilik manfaat korporasi. Pengungkapan pemilik manfaat menjadi penutup atas potensi celah tindak kejahatan.

“Mengingat banyaknya upaya pengelabuan informasi pemilik manfaat melalui tindakan-tindakan berlapis dengan menggunakan corporate vehicle, antara lain shell companies atau nominees,” paparnya.

Lebih lanjut, Yasonna mengatakan, kerjasama itu juga sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

“Ini menunjukkan kesungguhan Indonesia untuk betul-betul menjadi salah satu negara di dunia yang sangat transparan dalam beneficial ownership,” tambahnya.

Dalam kesempatan sama, ‎Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta aturan ini tidak disalahartikan sebagai bentuk mengancam dunia usaha melainkan bentuk perlindungan terhada itu sendiri.

“Oleh karena itu maka sistem transparansi keuangan, transparansi kepemilikan itu perlu kita tingkatkan,” pungkasnya.(red)

Categories
Ekonomi

Kementan: Akumulasi PDB Peternakan 2015-2018 Meningkat Rp 18,2 Triliun

Koran Jurnal, Surabaya – Kinerja peternakan tercatat mengalami peningkatan signifikan selama kurun waktu 2015 – 2018. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) I Ketut Diarmita menyampaikan bahwa pada periode tersebut pertumbuhan produksi daging meningkat sebesar 17,6 % per tahun, susu 8,5 % per tahun dan telur 17,5 % per tahun. Ekspor produk peternakan pada periode yang sama juga meningkat 44,5 % per tahun.

“Akumulasi peningkatan investasi dalam negeri usaha peternakan pada periode 2015-2018 juga meningkat Rp 541,04 miliar. Sedangkan akumulasi PDB Sub Sektor Peternakan pada periode yang sama juga meningkat sebesar Rp18,2 triliun, dengan peningkatan dari 2017 ke 2018 sebesar 13,3% menjadi Rp 155,15 triliun,” ungkap Ketut saat mewakili Menteri Pertanian membuka Indolivestock 2019 Expo & Forum yang diselenggarakan pada tanggal 3-5 Juli 2019 di Grand City Convex, Surabaya, Selasa (03/07/2019).

Kinerja membanggakan lainnya yaitu terkait serapan tenaga kerja subsektor peternakan yang mengalami pertumbuhan sebesar 22,27% atau 1,04 Juta orang pada periode 2015-2018. Bahkan pada tahun 2018, sektor peternakan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 4.831.210 orang.

Untuk produk-produk hewan tertentu, berdasarkan data hasil rakor supply demand yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada tahun 2018 Indonesia surplus daging ayam sebesar 517,8 ribu ton, dan telur ayam ras surplus 26,1 ribu ton.

Secara keseluruhan, pembangunan pertanian pada 4 tahun terakhir juga menunjukkan capaian yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan inflasi bahan makanan pada periode 2014-2018, dari 10,57% pada tahun 2014 menjadi 5,17 % pada tahun 2018. Bahkan pada tahun 2017 inflasi bahan pangan mencapai angka terendah sepanjang sejarah, yaitu sebesar 1,26%.

Lanjut Ketut, nilai ekspor pertanian juga meningkat, yaitu dari Rp 403,86 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 499,30 triliun pada tahun 2018 atau meningkat 29,7% pada periode 2015-2018. Pada periode yang sama, dengan deregulasi yang dilakukan Kementan, mendongkrak nilai investasi sektor pertanian sebesar 42,9%, yaitu sebesar Rp 43,1 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi Rp 61,6 Trilyun rupiah pada tahun 2018.

Terkait Produk Domestik Brutto (PDB) sektor pertanian, Ketut menggambarkan peningkatan PDB dari 1.089,6 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 1.463,9 triliun rupiah pada tahun 2018, atau meningkat 34,35%.

Pada periode yang sama, daya beli petani menguat dimana Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat 0,22%, yaitu sebesar 102,03 pada tahun 2014 menjadi 102,25 pada tahun 2018. Selain itu Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) juga tercatat meningkat 5,39%, yaitu sebesar 106,09 pada tahun 2014 menjadi 111,77 pada tahun 2018.

“Pertanian juga berkontribusi besar dalam mengentaskan kemiskinan perdesaan, dimana pada Maret 2018 terdaftar 15,81 Juta jiwa, turun 10,88% dibanding pada Maret 2013 dengan angka kemiskinan 17,74 Juta jiwa,” jelas Ketut.

Dukungan terhadap Indolivestock 2019 Expo & Forum

Terkait penyelenggaraan Indolivestock 2019 Expo & Forum, Kementan menyambut baik pameran dagang dan teknologi pada kegiatan yang berlangsung pada 3 – 5 Juli 2019 ini. Menurut Ketut, acara ini dapat mendorong kemajuan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Indolivestock Expo & Forum dihadiri oleh para pembuat keputusan dan buyers nasional dan internasional, dengan target lebih dari 12.000 pengunjung dan delegasi perdagangan, serta lebih dari 400 peserta pameran dari 35 negara.

“Dengan Indolivestock ini diharapkan meningkatkan minat masyarakat pada dunia peternakan, membuka peluang bisnis dan investasi,” ujar Ketut.

Lebih lanjut, Ketut berharap melalui forum dialog dan seminar yang diselenggarakan selama Indolivestock dapat berkontribusi pada formulasi kebijakan dan memberikan solusi permasalahan dunia peternakan.

Ketut juga mengapresiasi penyelenggaraan Indolivestock yang telah menambahkan pavilliun ekspor dan pavilliun khusus untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini telah sejalan dengan program pemerintah dalam upaya akselerasi peningkatan ekspor produk peternakan, dan daya saing produk UMKM baik di pasar domestik maupun internasional.

“Hal ini memberi kesempatan kepada UMKM untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya terhadap teknologi, sehingga dapat meningkatkan standar mutu produknya dan bersaing di pasar global, serta membangun kemakmuran ekonomi dalam konteks era Industri 4.0,” tambahnya.

Pada Indolivestock 2019 ini tersedia juga Paviliun Kredit Peternakan Rakyat (KUR), sebagai sarana sosialisasi KUR kepada UMKM bidang peternakan agar meningkatkan akses pembiayaan usahanya.

“Harapan saya, paviliun ini juga memberi kesempatan bagi peternak dan pelaku usaha bidang peternakan lainnya untuk menginformasikan karakteristik usaha peternakan, sehingga perbankan akan lebih bersahabat dalam memfasilitasi usaha peternakan” tutup Ketut.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan Amran: Stok Beras Nasional Aman Hingga Tahun Depan 

Koran Jurnal, Sidoardjo – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau pasokan beras di kompleks pergudangan Bulog, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo, Kamis (27/06/2019). Saat peninjauan, Mentan Amran menyebut pasokan beras Nasional di Bulog masih cukup besar, bahkan stok beras disini cukup sampai dengan tahun depan.

“Kami berterima kasih untuk petani-petani Indonesia, sekarang gudangnya sudah penuh. Bulog juga terima kasih sudah berkerja keras, menyerap hasil petani. Dan hasilnya ini kita syukuri, ini semua atas arahan Bapak Presiden Jokowi. Kita membangun infrastruktur selama empat tahun hasilnya kita nikmati hari ini,” lugas Mentan Amran.

“Saat ini stok yang ada di gudang Banjar, Surabaya mencapai 630 ribu ton untuk kebutuhan masyarakat Jawa Timur sampai tahun depan. Kami pastikan stok ini lebih dari cukup,” tukasnya.

Menurut Amran, semua beras merupakan jenis lokal, dimana seluruhnya adalah hasil produksi petani lokal. Dia pun memastikan bahwa kualitas yang ada masuk dalam posisi tinggi karena benih yang digunakan adalah benih unggulan.

“Ini beras unggulan hasil produksi petani yang sangat bagus karena benih yang ditanam merupakan benih unggulan,” katanya.

Amran mengatakan, bahwa pembangunan infrastruktur selama empat tahun terakhir untuk pertanian bertujuan meningkatkan indeks pertanaman sehingga petani bisa panen lebih dari satu kali bahkan samai tiga kali panen dalam setahun.

Hanya dengan meningkatkan infrastruktur pertanian, mulai dari perbaikan jaringan irigasi, penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), benih unggul dan pupuk ini semua merupakan proses untuk peningkatan produktivitas.

Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur, Muhammad Hasyim memastikan harga beras kedepan tetap dalam kondisi normal, meski beberapa bulan lagi masyarakat Indonesia akan menghadapi hari raya idul adha.

“Saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir karena Bulog sudah menyiapakan stok yang banyak. Kedepan harga juga akan stabil karena dibantu dengan operasi pasar,” katanya.

Sekedar diketahui, beras yang dijual di Gudang Banjar Kemantren dibandrol Rp 8.100 perkilogram. Namun, harga tersebut naik menjadi 8.500 jika dijual di pasar kecil dan tradisional. Walau begitu, harga tersebut dalam kondisi normal karena sesuai acuan HET.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan: Indonesia Mencatat Surplus Perdagangan Pertanian dengan Eropa

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui berbagai unit kerjanya terus melakukan berbagai upaya peningkatan produksi. Upaya itu antara lain dengan membuat program kerja dan trobosan nyata untuk mendobrak pasar ekspor dunia.

Hasilnya, ekspor produk pertanian Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa, serta menjadi andalan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari itu, pasar ekspor ini menguat sampai ke negara-negara Eropa seperti Belanda, Spanyol, Italia, Irlandia, Belgia, Filandia, Luxembourg, Swedia, Denmark, Prancis dan Yunani.

“Program dan berbagai trobosan ini bisa dibuktikan saat neraca perdagangan Indonesia melemah, namun produksi pertanian dalam negeri tetap menuai hasil yang sangat membanggakan,” ujar Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Ketut Kariyasa, Kamis (20/06/2019).

Berdasarkan data yang dihimpun Kementan, lalu lintas ekspor produk pertanian ke Belanda selama empat tahun terakhir meningkat 1,84 persen pertahun dengan rata-rata ekspor sebesar 3,13 juta ton pertahun.

Masuk periode berikutnya, Indonesia juga mengalami surplus pada level perdagangan produk pertanian ke Belanda dengan angka rata-rata 3,07 juta pertahun atau meningkat 1,68 persen pertahun.

“Sejak 2014, Indonesia sudah mengalami surplus perdagangan produk pertanian yang berada di tingkatan lwvel tinggi, terutama dengan Spanyol. Sebab, surplus perdagangan ke sana rata-rata 1,18 juta ton pertahun atau meningkat 6,31 persen,” katanya.

Di samping Belanda dan Spanyol, peningkatan kerjasama ini juga terjadi dengan negara Belgia, Swedia, Denmark, dan Yunani. Tercatat, selama periode 2014-2018, surplus perdagangan produk pertanian Indonesia dengan Belgia mencapai 43,55 persen pertahun dan Swedia mencapai 38,41 persen pertahun.

“Perlu diketahui bahwa Indonesia juga tercatat mengalami surplus perdagangan produk pertanian dengan Italia yang mencapai rata-rata 1,18 juta ton pertahun. Kemudian demgan Filandia 22,1 ribu ton pertahun, Irlandia 16,5 ribu ton pertahun, Perancis 9,5 ribu ton pertahun dan Luxemborug 4,1 ribu ton pertahun,” katanya.

Mengacu data periode 2013-2018, volume ekspor produk pertanian Indonesia meningkat sebesar 26,9 persen (9-10 juta ton) atau rata-rata 5,4 persen pertahun. Padahal, tadinya, angka yang ada hanya 33,5 juta ton pada tahun 2013 dan meningkat 42,5 juta ton pada tahun 2018.

“Dengan demikian, Indonesia mengalami surplus perdagangan produk pertaanian rata-rata 10,37 juta ton per tahun,” katanya.

Kariyasa menambahkan, Kementan juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan ekspor dan produksi dalam negeri. Kebijakan itu antara lain mempermudah perizinan eskpor dengan waktu pengurusan singkat, yakni sekitar 3 jam. Padahal sebelumnya waktu perizinan bisa memakan waktu 312 jam.

“Terobosan lainnya adalah sistem layanan karantina jemput bola (inline inspection) yang akan membangun kawasan pertanian berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif. Selain itu sistem ini juga langsung mengatur registrasi kebun, sertifkasi packaging house, dan pembinaan mutu antara eksportir, petani dan Atase Pertanian sebagai market intelegent,” tukasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

BPH Migas Resmi Tutup Posko Nasional ESDM Lebaran 2019

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi menutup posko nasional sektor energi dan sumber daya mineral selama arus mudik dan balik Lebaran 2019. Evaluasi telah dilakukan agar kendala yang terjadi tidak terulang dalam momentum berikutnya.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan posko nasional ESDM tersebut berlangsung selama 30 hari terhitung mulai dari 21 Mei hingga 19 Juni 2019. Seluruh petugas dikerahkan dalam mendata dan mengawasi pendistribusian BBM, gas, listrik dan kebencanaan geologi di titik yang telah ditentukan.

“Kondisi ketersediaan BBM selama posko nasional ESDM adalah normal, tidak terjadi kelangkaan BBM,” kata Fanshurullah dalam pemaparan di kantor BPH, Jalan Kapten Tandean, Jakarta Selatan, Rabu (19/06/2019).

Sejumlah evaluasi masalah terutama pada saat arus balik juga dilakukan agar dilakukan perbaikan. Menurut Fanshurullah kesiapan kios BBM di jarak-jarak tertentu di tol harus dilengkapi modular, motoris dan stok BBM yang cukup.

“Perbaikan yang berkesinambungan perlu dilakukan sehingga satgas kedepan lebih baik. Kami minta ada kantong BBM jangan sampai terjadi kelangkaan, supply BBM ke SPBU bisa cepat,” ungkapnya.

Dalam agenda menghadapi momentum hari besar keagamaan maupun libur panjang BPH juga meminta kebijakan menutup rest area di tol dikaji kembali. Sebab, selain dimanfaatkan bagi pengisian BBM, pengendara juga bisa beristirahat dan keperluan orang sakit dalam perjalanan.

“Kami minta wacana ide rest area nanti kalau bisa dipertimbangkan. Bukan hanya supply tapi kepentingan istirahat,” ujarnya.

Pengelola jalan tol juga diminta agar tidak mengenakan biaya sewa lahan SPBU modular maupun kios dalam rangka pemenuhan BBM selama Lebaran. Diusulkan pula agar truk tangki BBM dilengkapi navigasi agar tidak terjadi kesalahan pengiriman.

“Kios motoris BBM kalau bisa yang semula sebaran terbagi pada saat arus balik mestinya di geser semua ke tol Cikampek, kios motoris ini mesti standby,” tuturnya.

Penanganan arus balik menjadi catatan penting evaluasi posko nasional ESDM terutama di kawasan tol Cikampek. Namun demikian, kinerja yang dilakukan personel tetap perlu diapresiasi lantaran telah melaksanakan tugas dengan baik di lapangan.

“Kita sudah antisipasi arus balik walaupun ada catatan Pak Polisi sampai bantu isi BBM saat penumpukan kendaraan di tol. Tetapi relatif tidak lihat kemacetan luar biasa pada saat arus balik,” ucapnya.(md/red)

Categories
Ekonomi Industri

Sidang Gugatan Petani Rumput Laut Indonesia Mulai Disidangkan di Australia

Daniel Sanda, Petani rumput laut di Pulau Rote NTT. Foto: Greg Phelps

Koran Jurnal, Jakarta – Sidang gugatan ‘class action’ atas nama petani rumput laut Indonesia yang menggugat perusahaan minyak asal Australia mulai disidangkan di Sydney, Australia, Senin (17/06/2019).

Gugatan itu terkait dugaan pencemaran lingkungan laut dari sebuah kecelakaan anjungan minyak lepas pantai Montara pada tahun 2009 yang dikelola oleh PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Ptl Ltd (pihak tergugat). Diketahui, akibat kecelakaan anjungan itu, terbakar ribuan barel minyak dan mencemari Laut Timur selama lebih dari 70 hari.

Dalam sidang yang akan berlangsung selama 10 minggu tersebut, petani dari kawasan Nusa Tenggara Timur menggugat ganti rugi sekitar AU$200 juta, atau lebih dari Rp 2 triliun, karena pendapatan mereka berkurang setelah adanya pencemaran tersebut.

Salah seorang wakil dari petani, Daneil Sanda hadir di Pengadilan Federal Australia di Sydney kemarin didampingi oleh tim pengacara dari kantor pengacara Maurice Blackburn yang menangani kasus tersebut.

Daniel Sanda menjadi wakil dari sekitar 15 ribu petani di Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya menggantungkan mata pencahariannya pada rumput laut di kawasan tersebut.

Anjungan Montara ini terletak sekitar 250 km arah Barat Daya dari Pantai Australia Barat dan sekitar 700 km dari Darwin.

Sementara jarak ke Pulau Rote adalah sekitar 250 km dari lokasi anjungan.

Sebagai informasi, tanggal 21 Agustus 2009, terjadi kebocoran di anjungan bernama Montara, sehingga 69 pekerja terpaksa diungsikan.

Ketika terjadi kebocoran ribuan barrel minyak, pihak petani di Pulau Rote mengaku kebocoran bergerak ke arah mereka dan akhirnya mencemari laut di sekitar tempat mereka mengambil rumput laut.

Menurut laporan media di Australia, SBS, pengacara yang mewakili penggugat, Julian Sexton, mengatakan selain minyak, bahan kimia yang digunakan untuk menutup kebocoran guna merusak industri rumput laut di kawaasan Pulau Rote selama bertahun-tahun kemudian.

Usaha menutup kebocoran itu dilakukan selama lima kali dan baru pada tanggal 3 November 2009 kebocoran minyak di anjungan tersebut berhasil dihentikan.

Menurut Sexton, tidak ada yang mengetahui dengan pasti berapa jumlah minyak yang mencemari laut, namun sebagai pengelola, PTTEP tidak pernah secara terbuka memberikan penjelasan bahwa yang bocor hanya antara 200 sampai 400 barel per hari.

Karena pencemaran, menurut pihak penggugat, sekitar 90 ribu kilometer laut tercemar dan rumput laut yang dikelola petani mati atau rusak.

Selain matinya rumput laut pada akibat pencemaran, para petani di Pulau Rote ini juga kehilangan pendapatan.(abc/red)

Categories
Ekonomi

Pesantren Madinatunnajah At-Taqwa Al-Amin Sukabumi Ajak Santri Kembangkan Peternakan dan Pertanian

Koran Jurnal, Jakarta – Ibadah qurban pada bulan Dzulhijah adalah momentum bagi umat Islam di dunia. Momen untuk ber-qurban hewan ternak, seperti sapi, kerbau, ataupun kambing.

Hari raya qurban ini pun sangat semarak di Indonesia yang lebih dari 85 persen penduduk nusantara beragama Islam, artinya ada lebih dari 200 juta orang di Indonesia yang memahami tentang ibadah qurban.

Potensi ini mengilhami Abdul Khalid, Pimpinan Yayasan Pesantren Madinatunnajah At-Taqwa Al-Amin. Abdul Khalid sendiri adalah cucu dari Pendiri Yayasan Madinatunnajah yang berada di desa Benda, Kampung Manggis Hilir, Sukabumi Utara.

Pada 2016, ia merencanakan sebuah komunitas pemberdayaan manusia berkarakter kewirausahaan yang mandiri, berwawasan ramah lingkungan dengan memanfaatkan santri-santri yayasan pesantren yang mayoritas adalah yatim piatu.

Para santri diajarkan belajar mengelola sebuah peternakan sapi yang dipersiapkan untuk ber-qurban. Mereka pun diajarkan bagaimana mengelola sosial media, penggunaan internet melalui smartphone untuk berjualan qurban agar mampu menjual hewan qurban yang telah dikelolanya.

Ekosistem yang diciptakan Yayasan Pesantren ini pun akhirnya terus berinovasi. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, ekosistem ternak sapi ini terus berkembang.

Cukup dengan membuka sosial media Instagram @attaqwa.farming melalui smartphone, maka para konsumen dapat melihat proses dari hulu ke hilir dari peternakan sapi yang dikelola oleh santri-santri dan bisa langsung memesan hewan qurban yang konsumen inginkan.

“Ini sesuai dengan harapan kedepan yaitu Dari At-Taqwa, Oleh Santri, Untuk Masyarakat,” ujar Abdul Khalid.

Dengan membantu usaha masyarakat setempat dibidang pertanian dan peternakan, santri-santri dipersiapkan untuk menjadi wirausaha setelah lulus dari Pesantren.

“Tujuannya adalah mempersiapkan santri dalam membangun nilai-nilai kemandirian dalam berwirausaha dan mampu membuka lapangan pekerjaan dan menswasembadakan masyarakat setempat,” ujar Abdul Khalid.(red)

Categories
Ekonomi

APL: Mariposa, Rumah di Jantung Kota Karawang Sesungguhnya Hanya Rp 850 Juta

Koran Jurnal, Jakarta – Mariposa, rumah di jantung kota sesungguhnya dengan harga Rp. 850 juta sudah termasuk pajak dan bisa dicicil, master piece terbaru dari Agung Podomoro Land berada di kota yang menghubungkan dua kota megapolitan Jakarta dan Bandung.

Proyek baru ini akan menjadi area lengkap terpadu yang terdiri atas tiga kluster rumah tapak, ruko, taman tematik, club house, dan pusat kuliner. Ditilik dari lokasinya, proyek residensial ini terletak di jantung Karawang Barat, yakni di Jalan Kertabumi 1 atau Bundaran Tugu Padi Karawang.

Lokasinya yang sangat strategis dan sangat Premium, Last piece dan best piece di pusat kota Karawang Barat.

Tidak ada lahan perumahan lagi di Karawang Barat yang posisinya seperti ini. Dekat dengan sekolah bermutu, rumah sakit, Hanya 8 menit dari exit tol Karawang Barat.

Taruma City akan memenuhi setiap kebutuhan penghuninya maupun masyarakat kota Karawang dan sekitarnya. Termasuk para ekspatriat yang bekerja di Karawang. Taruma City akan menjadi kawasan elit dan One of a Kind di kota Karawang, berdiri di atas lahan seluas 5,6 hektar dan hanya selangkah ke pusat pemerintahan. Taruma City kelak akan menjadi central business district semacam kawasan Sudirman di Jakarta yang captive market-nya sudah terbentuk. Lokasi Taruma City yang terletak di Jalan Kertabumi No.1 layaknya Kertabumi Central Business District, dekat tempat hangout, coworking space, café, cinema.

Sebagai tahap awal, Agung Podomoro Land akan membangun kluster pertama rumah tapak yang diberi nama Mariposa.

“Unit di kluster pertama ini, jumlah unit sangat terbatas hanya 60 unit dan sudah banyak yang memberikan tanda minat. Harganya Rp 800 jutaan. Ini jelas sangat
kompetitif, rumah modern minimalis di jantung kota dengan harga seperti ini. Apalagi Agung Podomoro Land selalu menghadirkan spesifikasi bangunan yang berkualitas. Agung Podomoro Land menjaga benar mutu produknya dan menjadi bagian dari kepercayaan konsumen yang tak bisa dibeli.”

Selain itu, optimis peluang usaha di Karawang pun masih sangat luas karena didukung pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga yang tinggi, membuat kota ini semakin cocok untuk investasi. Apalagi dengan bukti peningkatan margin yang signifikan dari investasi properti di Agung Podomoro Land ditambah lokasinya di tengah kota pastinya akan menjadi investasi yang sangat menguntungkan.

Kabupaten Karawang telah tumbuh menjadi kawasan industri, bisnis dan investasi yang memukau. Dulu, Karawang hanya dikenal sebagai lumbung padi. Namun, kini, Karawang juga telah tersohor sebagai kota industri dan bisnis modern. Dengan luas wilayah sebesar 1.737,53 kilometer persegi dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai 2,5 juta orang, Karawang akan menjadi kawasan yang tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan Karawang ditunjang oleh berbagai rencana pemerintah daerah dan pusat.

Contohnya, transit oriented development (TOD) kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan melewati Kota Karawang, jalan tol layang Jakarta-Cikampek, rencana pembangunan bandara Karawang, dan pembangunan pelabuhan peti kemas Patimban untuk mendukung sektor industri dan bisnis.

1.000 hektar tanah milik Negara telah disiapkan untuk pembangunan
bandara Karawang sesuai dengan peraturan pemerintah. Khusus di Karawang Barat, perkembangan kawasannya lebih terasa progresif sebab kawasan industri dan bisnis rata-rata berada disini. Kawasan industri dan bisnis tentu menarik banyak tenaga kerja baik dalam dan luar negeri.

Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor telpon (0267 ) 845 09 88, WhatsApp 082138888158, dan kunjungi website taruma.city atau bisa juga datang langsung ke Marketing
Gallery di Jalan Tarumanagara Kav 8 Arteri Tol Karawang Barat 1.(red)

Categories
Keuangan Polisi

Polri Kembali Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) T.A 2018 dari BPK RI

Koran Jurnal, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali raih predikat  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang keenam kalinya.

Predikat WTP ini didapat berdasarkan dari penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan Polri tahun anggaran 2018 oleh BPK RI.

Acara penyerahan yang berlangsung di Rupatama Mabes Polri itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, anggota I BPK RI, Irwasum Polri, PJU Mabes Polri, para auditor BPK RI, dan seluruh Irwasda se-Indonesia.

Anggota I BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., mengatakan,
hasil pemeriksaan BPK RI kepada Polri selama 5 tahun terakhir selalu baik. BPK juga mengapresiasi prestasi ini yang merupakan suatu kebanggaan.

Prestasi ini, lanjut Agung, adalah hasil kerja keras para pimpinan Polri, dan seluruh jajaran Polri dalam mengelola keuangan.

“Selamat kepada Kapolri dan jajaran, karena telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Tetap bekerja keras dan komitmen untuk mengelola keuangan lebih baik lagi,” tegas Agung dalam acara tersebut, Senin (17/06/2019).

“Terimakasih atas kerja sama yang baik selama pemeriksaan berlangsung,” tambahnya.

Sementara Kapolri dalam sambutannya menyampaikan, ucapan terimakasih kepada BPK RI yang telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan Polri T.A. 2018. Dengan demikian Polri berhasil 6 tahun secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

“Berbagai Survei, 2016 awal Polri menjadi 3 lembaga yang tidak dipercaya publik, menjadi 3 lembaga yang dipercaya publik saat ini. Mudah mudahan dengan modal nilai opini Wajar Tanpa Pengecualian semoga tahun depan tunkin Polri dan TNI bisa menjadi 100%,” harap Kapolri.

Kita harus membuat iklim yang kompetitif, membuat anggaran terbuka, bersih dan lebih transparan lagi. Dengan Reward and Punishment untuk Satker dan Polda Jajaran.

“Terimakasih banyak atas kebaikannya, dan masukan yang diberikan sebagai konsultan. terimakasih kepada kasatker dan Polda, sehingga menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ucap Kapolri.(kp/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Tegaskan Kebijakan Wajib Tanam Bawang Putih Tetap Dilanjutkan

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan kebijakan wajib tanam dan memproduksi bawang putih sebanyak 5% dari pengajuan impor, akan terus dilanjutkan dan disempurnakan. Kebijakan tersebut diyakini bukanlah penyebab atau pemicu kenaikan harga salah satu bumbu dapur tersebut di tingkat konsumen beberapa waktu lalu.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura, Moh Ismail Wahab menjelaskan sampai dengan tahun 2021, pemerintah memproyeksikan pasokan bawang putih konsumsi dalam negeri masih mengandalkan impor. Sementara, produksi dalam negeri difokuskan untuk memenuhi kebutuhan benih tanam.

“Tahun 2019 ini saja, Kementan terus berupaya menggenjot produksi bawang putih lokal di lebih dari 100 kabupaten seluruh Indonesia melalui dana APBN,” demikian dijelaskan Ismail di Jakarta, Senin (17/06/2019).

Wajib tanam importir digadang menjadi pendukungnya. Meski dalam pelaksanaannya diwarnai berbagai kekurangan, program wajib tanam ini terbukti mencatatkan berbagai keberhasilan diantaranya seperti dilansir data BPS tentang kenaikan luas panen 250 persen dan produksi 200 persen tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya.

“Wajib tanam importir hanyalah salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah guna mendukung pencapaian target swasembada selain melalui dana APBN,” sebut Ismail.

“Pelibatan importir dalam proses wajib tanam, dimaksudkan agar tumbuh kepedulian dan komitmen kebersamaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional khususnya bawang putih,” imbuh dia.

Menurut Ismail, hingga saat ini mekanisme penerbitan rekomendasi impor oleh Kementan dan Persetujuan Impor oleh Kementerian Perdagangan diklaim masih berjalan sesuai koridor aturan. Pihaknya membantah ada upaya kesengajaan menciptakan kelangkaan pasokan pada bulan-bulan tertentu, sehingga memicu lonjakan harga, seperti yang terjadi beberapa pekan menjelang puasa 2019 lalu.

“Berdasarkan data BPS 2018, realisasi impor bawang putih periode November/Desember 2018 mencapai 227,6 ribu ton. Kebutuhan nasional kita rata-rata sekitar 40 ribu ton sebulan, sehingga diperkirakan stok carry over masih mencukupi sampai dengan April 2019,” ujarnya.

Tentunya, lanjut Ismail, tanpa menafikkan faktor susut bobot selama penyimpanan. Kenyataannya trend kenaikan harga sudah mulai sejak Februari/Maret 2019.

“Bisa jadi ada pihak-pihak yang sengaja menggunakan isu penerbitan RIPH dan SPI untuk mempengaruhi psikologi pasar,” tegasnya.

Ismail mengakui bahwa kebijakan importasi bawang putih nasional selama 7 tahun terakhir mengalami dinamika. Sejak tahun 2013 hingga 2017, bawang putih diatur dalam RIPH tanpa wajib tanam. Dampaknya, importir leluasa menguasai pasar bawang putih impor, bahkan bisa mencapai 96 persen lebih.

Lebih lanjut Ismail menegaskan, baru tahun 2017 lalu, seiring dengan pencanangan program swasembada oleh Menteri Pertanian, ditambahkan aturan wajib tanam bagi importir bawang putih. Tentu diantara sekian banyak importir penyikapan terhadap kebijakan tersebut berbeda-beda.

“Ada yang mendukung, ada yang biasa-biasa saja, adapula yang justru melawan. Ini yang perlu juga dicermati bersama,” ungkap Ismail tanpa merinci siapa saja yang dimaksud.

Ismail pun menjelaskan besaran wajib tanam RIPH tidak bisa mengacu kepada SPI. Proses RIPH lebih awal dibanding SPI, karena wajib tanam ini lebih dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen mendukung swasembada, dan bukan sekedar syarat memperoleh SPI

“Sehingga, filosofi wajib tanam 5 persen itu berbeda dengan usulan kebijakan tarif dan CSR. Wajib tanam diarahkan untuk membangun kemitraan, sehingga sejak awal sudah didesain dan dibangun model komprehensif bawang putih lokal, mulai dari proses budidaya panen, kemitraan, gudang, distribusi hingga pasarnya,” jelasnya.

“Artinya, importir benar-benar diajak terlibat langsung dan menyelami ruh dari rantai agribisnis bawang putih lokal,” sambung dia.

Ismail pun mengakui bahwa pemerintah tidak menutup mata adanya kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan wajib tanam ini. Bayangkan, sejak 1996 sampai 2017 bawang putih lokal nyaris hilang dan petani-petani lama sudah banyak yang meninggal serta riset bawang putih nyaris stagnan.

“Pun Lahan sudah berubah peruntukan. Iklim juga mengalami pergeseran. Benih lokal awalnya juga sangat terbatas. Kita sudah petakan itu semua. Evaluasi dan pembenahan terus dilakukan bersama semua pihak terkait. Tentu berlaku mekanisme reward and punishment dalam proses ini,” bebernya.

Sanksi Bagi Importir Nakal

Ismail menuturkan hingga saat ini Kementan telah mengantongi daftar hitam setidaknya 38 importir bawang putih yang tidak patuh aturan wajib tanam dari total 81 importir penerima RIPH 2017 lalu, dan 15 importir bermasalah terkait importasi produk hortikultura. Artinya, untuk RIPH 2017 lebih banyak importir yang patuh wajib tanam dibanding yang tidak. Importir yang serius dan rajin tanam nyatanya bisa berhasil.

“Sementara bagi yang ogah-ogahan dan sengaja lari dari kewajiban, ya tidak dapat apa-apa,” tuturnya.

Oleh karena itu, Ismail tidak menampik kemungkinan jumlah daftar hitam akan terus bertambah, seiring proses evaluasi wajib tanam RIPH 2018 dan 2019. Pihaknya melibatkan Inspektorat, KPK, Satgas Pangan, KPPU, DPR dan pihak-pihak lain dalam proses evaluasinya.

“Tentu saja importir dan stakeholder lain juga kita ajak komunikasi,” katanya.

Dari data yang dihimpun pihaknya, rata-rata produktivitas bawang putih lokal nasional baru mencapai 8 ton per hektar. Namun, di beberapa daerah seperti Sembalun bisa mencapai 12 ton hingga 18 ton per hektar. Bahkan ada yang diatas 20 ton seperti yang dihasilkan petani Karanganyar.

“Tentu kita akui angka provitas kita masih lebih rendah dari China, tapi soal aroma rasa, kita masih jagonya,” ujar Ismail.

Kedepan, kata Ismail, pihaknya berharap semua pihak saling bahu membahu mensukseskan agenda kedaulatan pangan nasional termasuk bawang putih. Persoalan bawang putih dinilainya melibatkan banyak faktor kompleks mulai dari budidaya, regulasi impor, distribusi, tataniaga, pengawasan hingga penegakan hukum.

“Kita harapkan institusi pengawasan maupun instansi terkait bisa lebih berimbang dan objektif dalam melaksanakan peran dan fungsinya mengawal bawang putih nasional,” pungkasnya.(hum/red)