Category: Ragam

Categories
Kesehatan Ragam

Menteri Tjahjo Minta ASN Jadi Pionir Perangi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk mengambil peran penting dalam memutus penyebaran Covid-19. ASN sebagai pionir masyarakat diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan.

“Sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, ASN memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh, mengorganisir, dan menggerakkan masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Tjahjo saat menjadi pembicara dalam acara Silaturahmi Nasional Badan Publik dan Rapat Koordinasi Nasional ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia secara virtual di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (26/10/2020).

Lebih lanjut Menteri Tjahjo menyampaikan perlu dilakukan pengawasan yang ketat atas penerapan protokol kesehatan di lingkungan pemerintah. Kementerian/lembaga dan pemda diharapkan dapat memastikan ASN tetap sehat dan tidak terinfeksi Covid-19 saat memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun menyelenggarakan pemerintahan.

Berbagai strategi telah dilakukan Kementerian PANRB untuk memutus rantai penularan Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Sejumlah kebijakan telah diterbitkan Menteri PANRB, mulai dari pengaturan lokasi bekerja dari rumah atau di kantor; pelarangan mudik dan cuti; pengaturan perjalanan dinas; penyesuaian sistem kerja ASN pada tatanan normal baru; hingga pembentukan crisis center Covid-19.

Melalui Surat Edaran yang diterbitkan Menteri PANRB, ia meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah untuk mengatur dan memastikan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibillitas lokasi bekerja dari rumah atau di kantor. Walaupun bekerja dengan lokasi yang fleksibel, kedisiplinan tetap diperhatikan. Apabila ada ASN yang melanggar ketentuan peraturan, maka diberikan hukuman disiplin sesuai PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pembatasan perjalanan dinas juga diterapkan untuk ASN. Dalam melakukan perjalanan dinas, PPK harus memastikan agar penerbitan dan pemberian tugas kepada ASN terkait dilaksanakan dengan selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian.

Meskipun ada pembatasan aktivitas di tengah pandemi, ASN dituntut untuk produktif dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kinerja birokrasi harus terjaga untuk memastikan program-program pemerintah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Walaupun harus tetap produktif, tatanan normal baru dilakukan dengan memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan.

Setiap instansi pemerintah di Pusat dan Daerah juga diimbau memperkuat Tim Penanganan Covid-19 sebagai pusat penanganan krisis (crisis center) Covid-19 untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di lingkungan perkantoran. Hal ini tercantum dalam SE Menteri PANRB No. 69/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan Covid-19 Sebagai Pusat Krisis _(Crisis Center)_ di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah.

_Crisis Center_ memiliki tugas memastikan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran instansi pemerintah agar sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya memastikan lingkungan kerja yang aman dari Covid-19 dan produktif melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan tatanan kehidupan masyarakat serta tata laku pemerintahan. Saat ini masyarakat didorong untuk tidak hanya terbatas pada adopsi teknologi semata namun juga dituntut untuk menyukseskan implementasi e-government menuju digital government.

Menteri Kominfo menyatakan pemerintahan digital yang terbuka diterapkan juga dalam upaya penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, serta dukungan implementasi praktis bagi lembaga negara yang diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah dengan berbagai _stakeholder_ terkait. “Hal tersebut dilakukan dengan fasilitasi penyampaian informasi publik terkait penanganan pandemi bersama berbagai media dan beragam _platform_ media sosial, serta dukungan pemanfaatan telekomunikasi dan informatika kepada berbagai kementerian dan lembaga terkait,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana mengatakan keterbukaan informasi publik pada bidang kesehatan dan ekonomi nasional di masa pandemi perlu dibangun. Selain itu pihaknya juga mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru, sehingga masyarakat harus didorong untuk terbiasa dan penuh kesadaran mematuhi imbauan pemerintah dengan menerapkan pola hidup sehat.

“Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan agar indonesia bisa menang melawan Covid-19. Melalui kebiasaan baru ini kita semua dituntut untuk tetap memberikan layanan informasi publik secara optimal kepada masyarakat,” ujarnya.(hum/red)

Categories
Olahraga Ragam

Rakor Kepemudaan Hasilkan Rumusan Sinergi Pengembangan Wirausaha untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) tanggal 20-21 Oktober 2020 di Hotel Shangri-La Jakarta resmi ditutup Deputi Pengembangan Pemuda Asrorun Ni’am. Beberapa poin penting telah dihasilkan untuk menjadi perumusan kebijakan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pada acara penutupan tersebut, Asrorun Ni’am mengatakan sinergitas antara kementerian dan lembaga dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia di tengah Pandemi Covid-19 sekarang ini sangat penting menjadi prioritas.

“Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maka pengembangan kewirausahaan pemuda menjadi sangat penting dan strategis,” katanya.

Menurutnya ada beberapa strategi kebijakan pengembangan kewirausahaan berdasarkan RPJMN 2020-2024 diantaranya untuk meningkatkan kapasitas dan akses pembiayaan, meningkatkan peluang usaha dan start-up, meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

“Strategi itu yang harus kita dukung bersama-sama untuk meningkatkan dunia wirausaha di kalangan anak muda. Apalagi minat wirausaha muda di Indonesia masih sangat rendah yakni 3,47 % ,” tambahnya

Produktivitas tenaga kerja kita masih rendah, tingkat pengangguran yang semakin diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 dan rendahnya rasio kewirausahaan Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN, menurut Ni’am masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

“Ini menjadi tantangan kita bersama, karena itu pemuda perlu diberi ruang luas sebagai subjek pembangunan diantaranya menjadi wirausaha muda handal yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi nasional,” kata Niam yang juga sebagai Ketua Pelaksana Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.

Berikut Pokok Pikiran Perumusan Kebijakan Lintas Sektor untuk Dukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda:

1. Jumlah pemuda usia 16-30 tahun sebesar 64,19 juta jiwa atau 24 % dari total penduduk Indonesia (tahun 2019) merupakan aset bangsa yang harus dikembangkan agar dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Optimalisasi potensi pemuda Indonesia sejalan dengan upaya mewujudkan visi misi Presiden terutama pada aspek peningkatan kualitas manusia Indonesia, pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

2. Dalam 7 agenda pembangunan nasional terdapat 2 agenda langsung menyasar pembangunan kepemudaan, yakni meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan meningkatkan revolusi mental serta pembangunan kebudayaan. Kedua agenda kepemudaan tersebut dijabarkan ke dalam 2 arah kebijakan yakni (1) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; dan (2) revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.

3. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, peningkatan kualitas pemuda mencakup: (1) penguatan kapasitas kelembagaan; (2) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda; dan (3) peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik politik. Sementara itu yang berkaitan dengan revolusi mental pemuda mencakup peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda serta pengembangan pendidikan kepramukaan.

4. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maka pengembangan kewirausahaan pemuda menjadi sangat penting dan strategis. Adapun strategi kebijakan pengembangan kewirausahaan berdasarkan RPJMN 2020-2024 diantaranya: meningkatkan kapasitas dan akses pembiayaan; meningkatkan peluang usaha dan start-up; meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

5. Pentingnya pengembangan kewirausahaan pemuda menjawab tantangan kepemudaan saat ini, antara lain (1) produktivitas tenaga kerja Indonesia yang masih rendah; (2) tingginya tingkat pengangguran yang semakin diperparah oleh pandemi covid-19; dan (3) rendahnya rasio kewirausahaan Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN. Meski demikian, persepsi pemuda Indonesia terhadap kewirausahaan menempati posisi teratas dalam perbandingan dengan negara-negara ASEAN. Karena itu pemuda perlu diberi ruang luas sebagai subjek pembangunan diantaranya menjadi wirausaha muda handal yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi nasional.

6. Pengembangan kewirausahaan pemuda juga sejalan dengan upaya meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta meningkatkan semangat berkoperasi bagi pemuda. Banyak pelaku UMKM adalah kalangan pemuda yang harus terus didampingi agar mereka dapat “naik kelas” menjadi pengusaha nasional yang mampu bersaing dengan pengusaha negara lain. Salah satu upaya peningkatan daya saing pengusaha pemuda itu adalah pengembangan inkubasi bisnis terutama inkubasi bisnis yang bekerjasama dengan perguruan tinggi.

7. Sehubungan dengan kondisi pemuda sebagai aset bangsa berikut berbagai tantangan dan potensinya, maka pembangunan kepemudaan seyogyanya menjadi tugas dan tanggung jawab kolektif antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha. Oleh karena itu koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan menjadi amat penting dan strategis, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017.

8. Implementasi amanat Perpres No.66/2017 secara teknis dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan di tingkat Pusat dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan yang mengacu pada RAN di tingkat Daerah. RAN Pelayanan Kepemudaan merupakan: (1) dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu; (2) wujud komitmen bersama dari para pemangku kepentingan suatu tema kebijakan tertentu untuk mencapai suatu perubahan konkret yang disepakati bersama.

9. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Agenda pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan salah satu agenda penting dalam koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan, karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan faktual bangsa Indonesia dewasa ini yakni pentingnya penumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional.(hum/red)

Categories
Ragam

Kepala BNPB Doni Monardo: Pelestarian Alam Telaga Jadi Inspirasi Daerah di Indonesia

Koran Jurnal, Bogor – Telaga Saat sebagai titik nol kilometer Sungai Ciliwung menjadi salah satu kawasan wisata di Kabupaten Bogor. Akan tetapi wilayah tersebut juga memiliki potensi bencana banjir dan longsor yang cukup tinggi apabila tidak dijaga keseimbangan dan kelestarian alamnya.

Dalam upaya mencegah terjadinya bencana alam di kawasan hulu Sungai Ciliwung itu, Kepala BNPB Doni Monardo melakukan penanaman pohon dan pelepasan bibit ikan, yang mana hal itu sekaligus sebagai bentuk pelestarian lingkungan.

Di sela kegiatan tersebut, Doni mengungkapkan bahwa upaya pelestarian alam di Telaga Saat juga mampu menjadi inspirasi daerah lain dalam mengatisipasi potensi bencana sekaligus meningkatkan daya tarik wisata daerah.

“Upaya pelestarian alam di Telaga Saat ini mampu menjadi inspirasi bagi daerah lainnya di Indonesia. Kerja sama secara kolektif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, unsur TNI serta komunitas masyarakat mampu memperkuat upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana banjir dan tanang longsor di Kabupaten Bogor,” ujar Doni dalam sambutannya pada kegiatan Penanaman Pohon dan Pelepasan Bibit Ikan di Telaga Saat, Kawasan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Selasa (20/10/2020).

Selain melakukan pelestarian alam di kawasan hulu, Doni juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan upaya antisipatif dalam menghadapi cuaca eksrem seperti melakukan gotong royong dalam pembersihan selokan atau daerah resapan air serta mengikuti informasi cuaca setiap hari melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat harus meningkatkan upaya antisipatif dalam menghadapi cuaca ekstrem seperti melakukan gotong royong pembersihan selokan atau daerah resapan air secara berkala serta mengikuti informasi cuaca terkini melalui BMKG,” tambahnya.

Adapun melalui kegiatan tersebut, Doni sekaligus secara langsung juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai upaya pencegahan bencana alam.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat meningkatkan penataan ekosistem sehingga kelestarian alam di Kabupaten Bogor tidak hanya menjadi sebuah kebanggaan tetapi juga mampu menjadi sumber penghidupan masyarakat.

“Kami terus meningkatkan penataan ekosistem sehingga kelestarian alam yang selama ini kami jaga tidak hanya menjadi kebanggaan Kabupaten Bogor dalam sisi pariwisatanya saja tetap juga menjadi sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujar Ade.

Selain itu, Ade juga berharap bahwa pemerintah daerah dan masyarakat dapat saling mengingatkan untuk mengutamakan kelestarian alam dan tidak melakukan eksploitasi alam untuk keuntungan maupun kepentingan tertentu.

“Seperti apa yang dikatakan Bapak Doni bahwa ketika kita menjaga alam maka alam akan menjaga kita, maka mari kita utamakan selalu kelestarian alam dan tidak melakukan eksploitasi alam yang keuntungannya hanya sesaat atau sementara,” tuturnya.

Apel Kesiapsiagaan Guna Mengantisipasi Bencana

Di sela kegiatan tersebut, Doni juga mengimbau kepada seluruh komponen pemerintah daerah mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), unsur TNI/Polri, serta seluruh unsur masyarakat hingga ke RT dan RW dapat melakukan apel kesiapsiagaan dengan pemeriksaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mengantisipasi terjadinya bencana.

Kegiatan kontijensi yang harus dilakukan adalah seperti memastikan kesiapan tenda pengungsi, kebutuhan logistik, persediaan makanan, obat-obatan serta kebutuhan tambahan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak serta orang lanjut usia.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan susur sungai oleh tenaga profesional serta pembersihan tempat aliran air sehingga tidak terjadi penyumbatan.

Adapun dalam masa pandemi COVID-19, Doni juga kembali mengingatkan bahwa penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan.

“Memasuki musim liburan dimana kawasan wisata juga akan didatangi oleh masyarakat, penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang wajib dan mutlak untuk dilakukan oleh semua pihak, jangan sampai lengah, kita semua harus tetap disiplin,” pungkas Doni.

Sebagai informasi, kegiatan Penanaman Pohon serta Pelepasan Bibit Ikan yang dilakukan BNPB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga turut dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Walikota Bogor Bima Arya, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal Mohammad Hasan serta jajaran dari BNPB.

Adapun sebanyak 1.500 pohon ditanam dan 10.000 ekor ikan ditebar di Telaga Saat, Kampung Cibulao, Cisarua, Kabupaten Bogor.(hum/red)

Categories
Nasional Ragam

Keterlibatan Masyarakat Sangat Diperlukan dalam Pengurangan Risiko Bencana

Koran Jurnal, Bogor – Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2020 yang digelar pada Senin (12/10/2020) ini merupakan sarana untuk memperkuat pemahaman pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat terhadap aktifitas PRB sebagai bagian dari investasi ketangguhan bangsa. secara umum, peringatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog dan mengembangkan jejaring antar pelaku PRB serta dapat dijadikan ajang pembelajaran bersama bagi pelaku PRB seluruh Indonesia.

Setiap tahun nya peringatan bulan PRB memiliki tema yang berbeda. Pada tahun 2020 tahun ini, tema yang diusung yaitu “Daerah Punya Aksi Pengurangan Risiko Bencana” dan memiliki 5 indikator tema, diantara nya 1. Ketangguhan Daerah, 2. Peran masyarakat, Perguruan Tinggi & Lembaga usaha, 3. Mitigasi Vegetatif, 4. Peringatan Dini dan, 5. Disasters During Disasters: Multi-Hazard Approach to Geological and Hidro-Meteorological Hazard Amidst Covid-19 Pandemic.

Khusus pada tema 2″ Peran serta masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga usaha” mempunyai tujuan memahami konsep kemitraan, sinergi dan koaborasi dari masyarakat, lembaga usaha dan perguruan tinggi serta media massa, mengadopsi praktik-praktik baik serta mendapatkan rekomendasi membangun kerja sama, mengadopsi dan mereplikasi keberlanjutan pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana karena masyarakat dapat menjadi orang-orang pertama yang terkena dampak.

Masyarakat juga menjadi orang yang pertama kali memberikan respons terhadap bencana yang mereka hadapi. Untuk itu, dalam upaya membangun kapabilitas masyarakat, MDMC melakukan sejumlah program, antara lain program satuan pendidikan aman bencana dan program masyarakat tangguh bencana. Terkhusus dalam program pendidikan, MDMC bersama BNPB dan gerakan masyarakat lainnya berupaya membekali pengetahuan kepada masyarakat, terutama kepada siswa di sekolah, tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi bencana.

Sehingga dengan pengetahuan tersebut, MDMC berharap mereka dapat memahami dan mencegah terjadinya bencana dengan mengurangi potensi risikonya.Untuk itu, kesadaran tersebut perlu terus menerus dibangun di dalam organisasi kemasyarakatan mereka masing-masing.

Selain itu, Palang Merah Indonesia (PMI) juga melakukan hal yang sama, yaitu berupaya membantu mengurangi risiko bencana, salah satunya dengan membangun masyarakat yang tangguh saat menghadapi bencana.Dalam upaya membangun masyarakat tangguh bencana, PMI melakukan aksi kemanusiaannya di daerah-daerah rawan bencana dengan mengutamakan beberapa strategi.

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Letjen TNI (Purn) Sumarsono, SH mengatakan bahwa sejauh ini PMI terus berupaya membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia, baik dengan memberikan bantuan kepada korban, memberikan pelayanan darah, mengerahkan relawan dan juga dengan membangunkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

Dalam upaya membangun masyarakat tangguh bencana, PMI melakukan aksi kemanusiaannya di daerah-daerah rawan bencana dengan mengutamakan beberapa strategi.

Strategi-strategi tersebut antara lain adalah dengan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana, melakukan adaptasi perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan dalam kebijakan pengurangan risiko bencana.

Kemudian, PMI juga mempromosikan perilaku tangguh bencana mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, maupun kepada desa-desa yang rawan terkena bencana.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, PMI, kata Sumarsono, mengakui tidak bekerja sendiri, sebaliknya berupaya meningkatkan kerja sama strategis yang berkesinambungan, baik dengan pemerintah, swasta, gerakan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana, perlu mengutamakan pengelolaan risiko secara terpadu dengan secara penuh melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat serta memperkuat masyarakat dan sistem institusi untuk kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial dan penghidupan masyarakat.(hum/red)

Categories
Polhukam Ragam

BPIP dan IAIN Curup Gelar Seminar Nasional Moderasi Beragama dan Kerukunan

Koran Jurnal, Bengkulu – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup menyelenggarakan Seminar Nasional Moderasi Beragama dan Kerukunan di Kampus IAIN Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Senin (24/08/2020).

Seminar diawali penyampaian Kepala BPIP Prof. KH. Yudian Wahyudi, P.hD sebagai keynote speech pada seminar tersebut. Dalam sambutan nya Yudian menyampaikan Kerukunan umat beragama bukan hanya dicirikan dari keberagaman tempat ibadah yang berdekatan satu sama lain. Tapi juga ikatan dan relasi sosial yang hangat di antara warga.

Hadir sebagai narasumber Dr. Drs. Karjono, Sh, M.Hum (Sekretaris Utama BPIP), Antonius Benny Susetyo (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP), Dr. Ani Purwanti, SH, M.Hum (Plt. Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP), Dr. Muhammad Sabri, S.Ag (Direktur Pengkajian Materi BPIP), Dr. Nifari M. Pd (Kepala pusat kerukunan umat beragama) dan Drs. H. Bustasyar M. Pd (Kepala Kanwil Kemenag Prov Bengkulu) yang dimoderatori oleh Dr. Busman Adyar S. Ag, M. A (Dosen syariah IAIN Curup).

Sekretaris Utama BPIP Karjono menegaskan bahwa agama hadir untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

“Agama sejatinya hadir untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Indonesia yang plural akan bisa mampu meraih kemajuan, kesejahteraan, kedamaian dan keadilan dalam bingkai NKRI yang demokratis” kata Karjono di hadapan seluruh peserta seminar.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo menjelaskan bahwa nila-nilai Pancasila menciptakan tata keadaban publik.

“Nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu kehidupan bersama dalam menciptakan tata keadaban publik. Sementara tata keadaban publik menjadi acuan dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika,” jelas Benny.

Selain itu Benny menekankan bahwa setiap komponen harus memperluas pandangan inklusif atau terbuka serta visi kaum beragama untuk membangun pergaulan agama yang lebih manusiawi dan untuk meredam potensi-potensi kekerasan umat beragama.

Kebijakan dalam kemajuan teknologi pada zaman sekarang juga harus diperhatikan. Menurut Benny, mengarus utamakan nilai keluarga dalam media massa, media sosial, dan televisi juga penting.

“Mengarus utamakan Pancasila menjadi gugus insting yang mempengaruhui cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Benny.

Hal senada dijelaskan oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Nifari. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa sangat penting mengarus utamakan nilai-nilai kerukunan.

“Sangat penting untuk mengarus utama nilai kerukunan beragama dalam mengamalkan Pancasila,” jelasnya.

Semoga Moderasi Beragama dan Kerukunan tetap tumbuh dan berkembang di Indonesia demi terwujudnya cita-cita bangsa.(rls/red)

Categories
Ekonomi Ragam

BP2MI dan BUMN Tandatangani MoU Pengembangan Pekerja Migran Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk turut serta memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Penandatangan dilakukan Kepala BP2MI Benny Ramdhani dan Menteri BUMN Erick Thohir, di kantor BP2MI, Jakarta, Selasa (18/08/2020).

Dalam kerja sama tersebut, terdapat 4 komitmen Kementerian BUMN dalam memberikan perlindungan bagi PMI. Adapun komitmen tersebut, antara lain Kementerian BUMN turut memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon PMI, keberangkatan dan kepulangan PMI, remitansi bagi PMI, dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk purna PMI.

Menteri BUMN, Erick dalam sambutannya mengatakan, MoU yang ditandatangani hari ini adalah bukti keberpihakan dan kolaborasi instansi pemerintah untuk meningkatkan hidup para pekerja migran. MoU akan menjadi payung dan ditindaklanjuti dengan perjanjian-perjanjian kerja sama yang konkrit sesuai dengan 4 komitmen yang telah disepakati.

“Keberadaan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu sangat penting. Selain menjadi diaspora kita di luar negeri, mereka juga berkontribusi dalam menambah devisa negara sehingga pemerintah harus hadir untuk melindungi dan memberikan bantuan agar para pekerja migran dapat hidup dan bekerja dengan tenang di negara lain,” ujar Erick.

Erick menambahkan, bentuk dukungan BUMN terhadap PMI, diantaranya fasilitas pengiriman uang yang disediakan oleh PT POS Indonesia, dan penyediaan help desk keberangkatan dan kepulangan PMI dari PT Angkasa Pura I dan II. “ Saya berharap kerja sama antara BP2MI dan BUMN dapat berjalan dengan baik dan dapat diperluas di kemudian hari untuk membantu para pekerja migran, baik ketika mereka merantau maupun sekembalinya ke tanah air,” lanjut Erick.

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, “PMI telah berkontribusi penting memperkuat perekonomian Indonesia. Remitansi Pekerja Migran kita 159,7 Triliun, hampir setara dengan sumbangan migas kita. Dan PMI juga mencari nafkah hingga ke negeri orang untuk memastikan pendidikan generasi penerus tidak terputus. Maka sudah sepantasnya mereka dimerdekakan, dijadikan warga negara VVIP (very very important person) karena kontribusi dan pengorbanan yang telah diberikan kepada kita”.

Tentu, lanjut Benny, upaya perlindungan PMI dan keluarganya tidak akan berhasil, tanpa dukungan dan sinergi serta kemitraan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah hingga ke tingkat Desa, dan sinergi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, NGO, Swasta, dan yang terpenting dukungan dari BUMN.

Di samping penandatangan MoU dengan Kementerian BUMN, dilaksanakan juga Tiga Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP2MI dengan BUMN.

Pertama, Perjanjian Kerja Sama antara BP2MI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyediaan Layanan Perbankan, Sosialisasi Bersama, dan Pemberdayaan PMI dan Keluarga PMI. Kedua, Perjanjian Kerja Sama antara PT Pegadaian (Persero) dan BP2MI tentang Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. Ketiga, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP2MI dan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemanfaatan Layanan PT Pos Indonesia (Persero) bagi PMI dan Keluarga PMI.

Kerja sama perlindungan PMI dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari penerbitan Kartu Edisi PMI untuk seluruh Calon PMI dan PMI yang berada dalam proses persiapan keberangkatan maupun yang sudah di negara penempatan. Kartu Edisi PMI akan terhubung dengan rekening BNI Taplus yang dapat digunakan sebagai rekening untuk bertransaksi, tabungan, dan menerima pencairan KUR selama di negara penempatan maupun setelah kembali ke daerah asal. Selain itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk juga akan turut memberikan fasilitas pemberdayaan bagi PMI berupa edukasi literasi keuangan.

“Kami juga akan memberikan layanan remitansi (pengiriman uang dari luar negeri) bagi pegawai dan PMI melalui kantor cabang luar negeri, anak usaha, dan bank koresponden/mitra penyedia remitansi resmi yang bekerja sama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,” ucap Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Herry Sidharta.

Fasilitasi pemberdayaan juga diberikan oleh PT Pegadaian (Persero). Perusahaan pelat merah tersebut akan memberikan layanan edukasi pengelolaan keuangan dan investasi emas, serta layanan pembukaan rekening tabungan emas bagi calon PMI.

“Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan para calon PMI mampu mengelola keuangannya sejak sebelum bekerja sehingga berdaya ketika pulang ke Tanah Air,” ujar Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto.

PT Pos Indonesia (Persero) juga turut berpartisipasi dalam memberikan kemudahan layanan bagi PMI dan keluarganya. Adapun kerja sama yang akan diberikan PT Pos Indonesia (Persero) untuk perlindungan PMI dan keluarganya, antara lain fasilitas layanan transaksi keuangan terpadu bagi PMI melalui Giroku, pemanfaatan Kantor Pos sebagai sarana layanan pendataan calon PMI, pertukaran data PMI dan data transaksi keuangan PMI melalui Giroku, layanan kurir dan logistik bagi PMI dan keluarganya, serta sosialisasi dan pemberdayaan PMI dan keluarganya melalui program Agen pos dan program lainnya.

Penandatanganan PKS antara BP2MI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dilakukan oleh Sekretaris Utama BP2MI, Tatang Budie Utama Razak dan Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sis Apik Wijayanto. Sementara itu, penandatanganan PKS antara BP2MI dan PT Pegadaian (Persero) dilakukan oleh Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Anjar Prihantoro dan Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan. Penandatanganan PKS antara BP2MI dan PT Pos Indonesia (Persero) dilakukan oleh Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Teguh Hendro Cahyono dan Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Ihwan Sutardiyanta.(rls/red)

 

Categories
Kesehatan Ragam

PBNU: Penyelenggaraan Salat Idul Adha Wajib Menerapkan Protokol Kesehatan

Koran Jurnal, Jakarta – Idul Adha merupakan hari raya yang mempunyai beberapa rangkaian ibadah yang perlu dilakukan oleh umat muslim. Mulai dari ibadah haji, salat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban. Bagi umat muslim yang tidak bisa menunaikan ibadah haji, masih dapat melakuan rangkaian ibadah lain yaitu salat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban.

Pada Idul Adha kali ini, masyarakat dunia dan Indonesia pada khususnya sedang berada pada masa pandemi COVID-19. Walapun dalam masa pandemi COVID-19, pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dan memotong hewan kurban tetap bisa dilaksanakan namun dengan menerapkan protokol kesehatan agar meminimalisir penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 tanpa mengurangi arti dari ibadah itu sendiri.

Ketua PBNU Bidang Hukum HAM dan Perundang-Undangan Robikin Emhas mengatakan, masyarakat diperbolehkan untuk melaksanakan salat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban tentunya dengan memperoleh izin dari pemerintah setempat.

“Yang tahu data pasti tentang COVID adalah pemerintah masing-masing, dalam hal ini satgas COVID-19. Jangan lupa kordinasi untuk memastikan tempat penyelenggaraan salat id aman COVID, jika tempat anda berada di zona hijau, maka dapat melaksanakan ibadah Idul Adha,” ujar Robikin, Kamis (30/07/2020).

Robikin menambahkan, bagi warga yang berada di zona hijau agar tetap mematuhi protokol kesehatan ketika berada di tempat salat dan pemotongan.

“Sebaiknya wudhu dari rumah, menggunakan masker dan membawa alat salat sendiri, ketika berjalan menuju lokasi salat tidak berkerumun, sementara itu tradisi bersalam dihindari dan dapat diganti dengan cara memberikan tanda hormat dengan meletakan tangan di dada dan membungkukan badan sedikit serta senyum,” tambahnya.

Kemudian ia menyatakan, bagi panitia salat dan kurban agar memastikan terlaksananya protokol kesehatan untuk memberikan kenyamanan bagi para masyarakat.

“Panitia harus memenuhi kebutuhan dasar dan pelaksanaan protokol Kesehatan, dengan menyediakan sabun atau _hand sanitizer_, kemudian tempat salat diberikan tanda untuk jaga jarak, menyediakan termo gun untuk mengukur suhu serta menyediakan petugas yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut,” ungkapnya.

Bagi masyarakat yang ingin beramal melalui kotak amal, disarankan untuk tidak diedarkan dengan cara menggeser-geser antar jamaah, tapi disediakan dibanyak tempat untuk menghindari kontak fisik bagi para jamaah.

“Kotak amal disarankan tidak diedarkan mengelilingi jamaah, namun disediakan saja di beberapa titik, agar masyarakat dapat dengan mudah untuk menyisihkan harta mereka untuk beramal dengan tidak berkerumun,” ucap Robikin

Lebih lanjut Robikin mengimbau agar para khotib tidak terlalu lama dalam menyampaikan khotbahnya, dikarenakan untuk mengurangi aktivitas masyarakat di tempat umum.

“Diharapkan para khotib untuk berkotbah tidak panjang dan tidak berlama-lama, yang penting rukun kotbah terpenuhi dan pesan Idul Adha tersampaikan dengan baik, singkat padat berisi dan tanpa mengurangi kekhidmatan dan pesan yang disampaikan,” lanjutnya.

Selain itu, bagi panitia kurban dianjurkan untuk memotong hewan kurban di tempat pemotongan hewan agar tidak terjadi penumpukan kerumunan di sekitar tempat salat dan agar menyiapkan peralatannya sendiri-sendiri untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19.

“Melakukan penyembelihan hewan kurban sebaiknya di tempat pemotongan hewan, namun jika tidak memungkinkan dapat menyembelih di tanah lapang. Semua petugas dianjurkan mengenakan pakaian lengan panjang, wajib pakai masker dan menggunakan alat-alat pemotongan milik sendiri jangan bergantian,” kata Robikin.

Selanjutnya, Robikin menyarankan untuk pembagian daging diharapkan dapat diantarkan oleh panitia ke rumah penerima daging. Jika memberatkan panitia, bisa dengan memberikan kupon dan dijadwalkan agar tidak terjadi kerumunan saat pengambilan daging.

Sementara itu jika pemerintah daerah tidak memperbolehkan salat berjamaah, agar masyarakat mentaatinya karena taat kepada pemerintah adalah tanda bahwa kita taat kepada Allah dan Rasul.

“Untuk masyarakat yang tinggal di zona merah, jika pemerintah setempat tidak memperkenankan salat Idul Adha berjamaah di masjid, tanah lapang atau dimanapun, agar masyarakat mentaatinya. Menaati pemerintah merupakan salah satu bentuk taat kepada Allah dan Rasul,” jelas Robikin.

Robikin berpesan, jika pemerintah melarang dengan alasan yang jelas maka masyarakat wajib mentaati pemerintah, karena mentaati pemerintah adalah salah satu ikhtiar bagi umat muslim untuk terhindar dari penyebaran COVID-19.

“Jika pemerintah melarang untuk melakukan kebaikan tanpa dengan alasan yang tidak tepat, maka boleh tidak kita taati. Namun jika larangan tersebut berdasarkan fakta empiris, kondisi aktual di lapangan, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak mematuhinya. Mematuhi pemerintah merupakan salah satu ikhtiar kita kepada Allah, karena ikhtiar adalah perintah agama, maka mari kita patuhi anjuran pemerintah,” pungkasnya.(pus/red)

Categories
Megapolitan Ragam

Pemuda Pancasila Siap Salurkan Bansos dari Pemerintah kepada Masyarakat Terdampak Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Sosial RI bekerjasama dengan Ormas Pemuda Pancasila dalam memberikan ribuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Disaksikan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, Menteri Sosial (Mensos) RI, Juliari Peter Batubara, secara simbolis menyerahkan paket sembako tersebut kepada anggota Pemuda Pancasila, di kantor MPN Pemuda Pancasila, Jakarta Selatan, Rabu (29/07/2020).

Mensos menilai keberadaan Ormas di masa pandemi Covid-19 saat ini sangat penting. Karena Ormas bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19, termasuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

“Karena kita sadar bahwa pemerintah tidak bisa kerja sendirian. Tentunya harus merangkul teman-teman ormas, khususnya ormas-ormas yang besar, mapan, anggotanya di mana-mana,” ujar Mensos.

Sementara, Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemuda Pancasila untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Jadi sebetulnya kami sebagai ormas, banyak anggota kami kalau dihitung jutaan se Indonesia, yang butuh juga banyak. Tapi sebagai satu organisasi sosial kemasyarakatan, kita mengutamakan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” kata Japto.

Ia berharap pihaknya bisa segera menyampaikan bantuan sosial ini kepada masyarakat yang memang patut menerima. “Kita berikan sesuai dengan daftar yang ada di daerah. Seperti sekarang bantuan dari Kemensos pun kita daftar, sebagian anggota PP, sebagian masyarakat yang terdaftar di kita,” ucap Japto.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen MPN Pemuda Pancasila, Arif Rahman, menjelaskan bahwa bantuan sosial ini akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui cabang-cabang Ormas Pemuda Pancasila.

“Jadi kami dapatkan data 2.856 ini berdasarkan permintaan kami ke MPC-MPC yang ada di Jakarta. Ini memang harus berdasarkan data yang fix, berdasarkan kriteria yang memang harus kita berikan, misalkan karyawan-karyawan yang di PHK atau mereka yang tidak mampu,” ungkap Arif.

Ia berpesan agar dalam penyaluran bantuan sosial itu jangan sampai ada kegaduhan, jangan sampai ada keramaian. “Supaya kita semua kedepannya bisa menjalankan kembali program yang mulia ini, yang diserahkan kepada kita ini,” tuturnya.

“Isi paket sembako adalah beras 10 kilogram, sarden 10 kilogram dengan berat 155 gram, minyak goreng 2 liter, mie instan 10 bungkus, 1 botol saos,” pungkas pria yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Nasional Task Force Kemanusiaan Covid-19 Pemuda Pancasila.(pen/red)

Categories
Kesehatan Pendidikan Ragam

Kiat Pemerintah dalam Melindungi Anak di Masa Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Di balik jumlah total pasien sebanyak 95.418 terkonfirmasi Covid-19 per 24 Juli 2020, terdapat anak-anak yang turut terdampak. Baik menjadi salah satu pasien terkonfirmasi, meninggal dunia, bahkan berada di situasi sulit di saat orang tua mereka menjadi salah satu pasien terkonfirmasi positif. Tidak hanya itu, masa pandemi ini pun mempengaruhi perkembangan psikologis anak.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat menjelaskan terdapat berbagai dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19 bagi anak-anak, di antaranya adalah keterpisahan keluarga, berkurangnya akses terhadap dukungan sosial, stres orang tua, kekerasan, perlakuan salah, stres psikologis terhadap anak, penelantaran, eksploitasi, dan stigma pada etnis tertentu.

Dalam melakukan tindak pencegahan dan penanganan anak yang terdampak akibat Covid-19, Harry menjelaskan bahwa Kemensos telah melakukan upaya bagi anak-anak yang terpapar.

“Sudah tentu ada upaya langsung kepada anak-anak yang terpapar dan ini dilakukan oleh para pekerja sosial di seluruh Indonesia berdasarkan laporan pengaduan maupun juga rujukan. Jadi ada balai-balai besar anak, panti sosial anak, lembaga kesehatan sosial anak yang kita kerahkan untuk mengantisipasi kalau ada resiko terburuk pada anak,” ujar Harry saat berdialog di Media Center, Jakarta, Sabtu (25/07/2020).

Terdata saat ini terdapat 346 anak positif Covid-19 yang terpapar dari 25 provinsi di Indonesia dan telah ditangani secara langsung oleh para pekerja sosial.

Dalam proses penanganan anak yang terpapar, pekerja sosial tidak hanya melakukan pendekatan pada anak, para pekerja sosial pun akif melakukan pendekatan kepada orang tua dan keluarga dari anak tersebut melalui online.

“Nah ini yang perlu satu pemahaman di mana anak itu harus mengerti terhadap situasi yang sulit tapi sisi lain orang tua pun juga harus bisa mengerti bahwa situasi seperti itu tidak bisa terlalu dekat dengan anak. Untuk itu kita pun melakukan pendekatan tidak hanya pada anak, tetapi juga kepada orang tua dan keluarganya melalui media online,” tutur Harry.

Harry menambahkan bahwa layanan online dapat diakses melalui hotline TePSA 1500771.

“Telepon Sahabat Anak yang sering dipakai untuk rujukan, untuk pengaduan, itu ditindaklanjuti oleh pekerja sosial dan upaya tersebut dilakukan melalui online. TePSA itu (nomor hotline) 1500771,” tambah Harry.

Kemensos bekerja sama dengan Satgas Covid-19 BNPB, Unicef, dan lembaga internasional lain, seperti Yayasan Tunas Cilik, telah mengeluarkan panduan bagi para pekerja sosial untuk menunjang jalannya pendampingan.

“Kami sudah mengeluarkan panduan untuk pekerja sosial bagaimana menjada kesehatan dirinya sendiri sebagai pekerja sosial, dan bagaimana menangani kasus anak-anak yang terpapar Covid-19 berikut juga penanganan kepada keluarganya,” ucap Harry.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Harian PKSAI Tulungagung, Sunarto Agung Laksono menjelaskan peran Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) dalam proses perlindungan anak di masa pandemi Covid-19.

“Kita mengintegrasikan semua jenis layanan anak yang dimiliki oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kita rangkul di situ,” ujar Sunarto melalui aplikasi Zoom.

Tidak hanya itu, PKSAI pun melakukan berbagai upaya untuk menangani anak yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan melakukan advokasi dan memberikan recreational kit agar tetap bisa mengembangkan diri saat karantina.

“Kiita melakukan advokasi bersama dengan tim media untuk memberikan layanan yang lebih intensif. Utamanya terhadap psikologi anak, agar mereka tidak trauma,” tutur Sunarto.

“Kita bagikan yaitu recreational kit. Di situ ada buku gambar, kemudian buku untuk mewarna, ada alat untuk bola, balon, kemudian kayu, dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak selama dikarantina itu bisa lebih bisa mengekspresikan dirinya, kemudian mengurangi traumanya, dan bisa melewati masa karantina itu dengan lebih baik,” tambah Sunarto.

Selanjutnya, Sunarto menjelaskan pula penanganan yang dilakukan PKSAI bagi anak yang terdampak COVID-19.

“Kita kerja sama dengan pemerintah desa di mana anak itu tinggal. Kemudian kita melakukan asesmen melalui kepala desa, dan hasil asesmen kemudian kita rujuk ke layanan dan sekaligus kita melakukan monitoring terhadap hasil layanannya,” jelas Sunarto.

Kembali pada upaya pemerintah, Harry menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki upaya pencegahan dengan menerapkan family support yang telah tergambar pada program jaring pengaman sosial, mencakup bantuan sosial keluarga harapan dan sembako.

Pada akhir dialog Harry mengajak masyarakat agar ikut berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi, bukan hanya saat anak sudah terpapar, namun juga pada fase pecegahan, yakni dengan menguhubungi hotline 1500771 untuk menyampaikan pengaduan.

“1500771 siap menerima pengaduan,” tutup Harry.(pus/red)

Categories
Polisi Ragam TNI

Kompak, Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Panen Raya Serentak Serta Luncurkan Kampung Tangguh Nusantara

Koran Jurnal, Tangerang – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar Panen Raya Serentak dan Penebaran Benih serta Peluncuran Program Kampung Tangguh Nusantara di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (09/07/2020).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolri, Jenderal Pol Idham Azis, bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, ini merupakan wujud peran serta TNI-Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya, dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat diminta memberikan sambutan, menjelaskan dasar pemikiran diselenggarakannya kegiatan tersebut.

Kegiatan yang mengusung tema “Masyarakat Produktif Wujudkan Ketahanan Pangan” ini juga diikuti para Kapolda, Pangdam, dan gubernur (Forkompimda) dari seluruh Indonesia melalui sambungan virtual Zoom. Selain itu, dilakukan juga dialog interaktif dengan Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Timur.

Turut hadir dalam kegiatan yang berisi sejumlah kegiatan seperti panen ikan nila, penanaman pohon jagung, penebaran benih lele, dan panen udang, ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Hadir juga para pejabat utama TNI dan Polri.

Saat panen, tampak kekompakan Panglima TNI dan Kapolri mengangkat ikan nila dari dalam tambak menggunakan jaring penangkap ikan secara berasama-sama. Semakin eratnya kekompakan TNI-Polri merupakan tujuan lain dari kegiatan ini.

Sinergitas TNI-Polri yang kian kompak itu diharapkan dapat menjadi pendorong semakin kuatnya ketahanan masyarakat khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. oleh karena itu, di sela kegitan tersebut, diselipkan juga kegiatan sosial pemberian bantuan Sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19.

“Dalam rangka membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19, TNI-Polri bahu membahu melaksanakan bakti sosial dalam bentuk pemberian bantuan 2.000 paket Sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat si sekitar lokasi ini,” ungkap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Sementara itu Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz melalui Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto selaku penanggungjawab kegiatan mengatakan bahwa ketahanan pangan merupakan solusi untuk mengantisipasi bahaya krisis pangan yang dilontarkan oleh FAO, juga sebagai upaya untuk menebarkan semangat hidup produktif di masyarakat.

“Kita harus antisipasi krisis pangan, karena kamtibmas itu mencakup segala aspek, pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan masyarakat yang terdampak akibat pandemi baik penurunan penghasilan maupun yang kehilangan pekerjaan”, ujar Komjen Agus.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta agar kementerian/lembaga mempunyai sense of crisis yang sama demi percepatan penanganan COVID-19.(rls/red)