Categories
Daerah TNI

Cegah Covid-19, Lanal Ranai Lakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan Ditempat Ibadah dan Kapal Cargo

Koran Jurnal, Natuna – Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) berbagai upaya terus dilakukan oleh banyak pihak, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun individu. Salah satunya yang dilakukan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai melakukan penyemprotan disinfektan terhadap tempat ibadah dan kapal kargo, Kamis (28/05/2020).

Petugas dari Balai Kesehatan Lanal Ranai melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada 8 titik di Kelurahan Batu Hitam, diantaranya Masjid An-Nur, Mushola At-Tarbiyah SMA 1 Bunguran Timur, Surau Al-Hidayah Gang Kemunting III, Surau Al-Istiqomah Gang Sepakat, Surau Al-Mukarramah, Klenteng Fo Tek Chi Kota Tua Penagi, serta dua kapal cargo yakni KM. Victori Indah dan KM. Permata Hati yang sedang sandar di Pelabuhan Umum Tanjung Payung Penagi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Lanal Ranai memaksimalkan perlindungan bagi masyarakat terhadap potensi penularan virus covid-19. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kesehatan diri masing-masing.

Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Dofir mengatakan, penyemprotan disinfektan di fasilitas umum dapat memberikan kenyamanan serta kesehatan masyarakat, ini salah satu langkah preventif yang kami lakukan dalam mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Ranai.

“Harapan kami, dengan berbagai langkah-langkah antisipasi yang telah kami lakukan dalam mencegah penyebaran wabah covid-19, ini dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan tidak hanya bagi masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah, tetapi juga kenyamanan masyarakat yang kesehariannya bekerja di Pelabuhan Penagi, mengingat Pelabuhan Penagi merupakan salah satu pintu gerbang keluar masuk orang dan barang. Untuk itu, kita semua berharap dan berdoa semoga wabah virus corona ini dapat segera diatasi sehingga perekonomian daerah maupun nasional dapat terus tumbuh dan berkembang,” ujar Kolonel Dofir.(disp/red)

Categories
Nasional Polhukam

Doni Monardo: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Masyarakat Agar Patuh dan Ikuti Aturan Pemerintah

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo kembali menegaskan kepada masyarakat agar mengikuti ketentuan yang telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Nomor 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Menurut Doni, dalam surat edaran itu telah mengatur bahwa pemerintah telah memberikan ruang kepada masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan percepatan penanganan Covid-19. Adapun masyarakat yang diperbolehkan bepergian dalam hal ini adalah bukan untuk mudik maupun kembali ke kota dengan tujuan merantau, melainkan hanya dikhususkan bagi mereka yang berdinas maupun masyarakat yang mengalami kemalangan.

“Mereka yang memang diberikan kesempatan, karena masalah kesehatan, dan juga adanya masyarakat yang mengalami musibah, atau kematian,” jelas Doni di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (25/05/2020).

Dalam hal ini, SE mengatur ketentuan bagi siapa saja yang bepergian harus dapat menunjukkan surat dinas dari instansi atau perusahaan terkait, surat kesehatan dan telah melaksanakan tes cepat (rapid test) dan swab polymerase chain reaction (PCR) dengan hasil negatif dan dokumen pendukung lain seperti kartu identitas resmi.

“Setiap orang yang berpergian, wajib menunjukkan dokumen perjalanan yang terdiri dari Surat Keterangan Sehat dan telah mengikuti Rapid Test untuk jangka waktu kadaluarsa 3 hari, dan PCR Test untuk jangka waktu kadaluarsa 7 hari,” jelasnya.

Menurutnya, dokumen perjalanan itu wajib dikeluarkan di setiap tempat pemeriksaan seperti di bandara, pelabuhan, maupun di check point-check point selama melaksanakan perjalanan darat, termasuk juga perjalanan kereta api.

“Oleh karenanya, saya mengimbau, kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di tempat keberangkatan, sebelum melaksanakan perjalanan. Apabila, saudara-saudara sekalian tidak bisa menunjukkan surat keterangan yang dimaksud, maka aparat gabungan, baik dari Dinas Perhubungan, dari kepolisian, dan juga didukung oleh Satpol PP, serta unsur TNI, akan meminta saudara-saudara untuk kembali ke tempat semula,” jelas Doni.

Lebih lanjut, Doni juga mengatakan bahwa aturan tersebut akan berlaku hingga waktu yang belum ditentukan. Dalam hal ini, Doni yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu juga berharap agar masyarakat dapat memahami dan tetap patuh terhadap anjuran pemerintah.

“Oleh karenanya, besar harapan kita semua, kita bisa mematuhi aturan yang ada, untuk selalu taat kepada protokol kesehatan. COVID ini belum akan berakhir, dan kita pun belum mendapatkan kepastian kapan kiranya vaksin akan ditemukan,” jelasnya.

“Oleh karenanya, mungkin kita akan memerlukan waktu yang lebih lama, untuk sesegera mungkin menyesuaikan dengan wabah pandemi ini. Kita dituntut untuk bisa beradaptasi. Kita dituntut untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu membersihkan atau cuci tangan setiap ada kesempatan, agar kita bisa terhindar dari penularan COVID-19,” pungkasnya.(pus/red)

Categories
Megapolitan

SIKM Jadi Syarat Mutlak untuk Masuk Wilayah DKI Jakarta

Koran Jurnal, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 47 Tahun 2020 tentang Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki oleh warga untuk keluar atau masuk ke wilayah Jakarta.

Adapun keputusan yang diatur melalui Pergub tersebut adalah untuk menekan angka kasus Covid-19 yang juga disesuaikan dengan Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020.

Dalam Pergub tersebut, dijelaskan bahwa SIKM dapat diperoleh melalui laman resmi corona.jakarta.go.id atau bit.ly/SIKMJABODETABEK

Dalam situs tersebut juga mengatur bahwa sektor yang diperbolehkan untuk keluar-masuk wilayah DKI Jakarta hanya meliputi bidang kesehatan, keuangan, logistik, industri strategis, bahan pangan, energi, perhotelan, konstruksi,komunikasi dan teknologi informatika, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu.

Selain SIKM, persayaratan lain yang harus dimiliki bagi setiap warga yang hendak memasuki wilayah DKI Jakarta adalah surat keterangan sehat dan dibuktikan dengan hasil tes cepat (Rapid Test) dan tes Swab Polymerase Chain Reaction (PCR), surat dinas dari instansi atau perusahaan dan dokumen perjalanan lainnya seperti kartu identitas resmi.

Oleh sebab itu, Anies, melalui keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menegaskan agar masyarakat sebisa mungkin menunda dulu untuk masuk ke wilayah Jakarta apabila tidak memiliki kepentingan seperti yang telah disebutkan dalam aturan Pergub tersebut.

“Bila anda berencana ke Jakarta dan tidak memilki ketentuan-ketentuan yang disebutkan di sini (di laman corona.jakarta.go.id), tidak memiliki hasil tes (kesehatan), maka tunda dulu keberangkatannya (ke Jakarta),” tegas Anies, Senin (25/05/2020).

Apabila ada pihak yang memaksa, Anies juga mengingatkan bahwa siapapun akan mengalami kesulitan di perjalanan. Sebab, dalam hal ini semua pintu keluar-masuk dari dan menuju wilayah DKI Jakarta dijaga ketat oleh aparat keamanan yang melibatkan unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan sebagainya.

Para petugas tidak akan segan-segan meminta untuk kembali ke asalnya kepada mereka yang memaksa masuk tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

“Bila Anda memaksakan, justru nanti Anda akan mengalami kesulitan di perjalanan. Mengapa kesulitan? Karena Anda harus kembali. Pemeriksaan akan ketat,” tegas Anies.

Hal itu juga dilakukan agar kerja keras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh komponen hingga masyarakat dalam menurunkan Covid-19 tidak menjadi sia-sia, karena apabila Jakarta terkena imbas gelombang kedua penambahan Covid-19, maka permasalahan akan lebih sulit dikendalikan.

“Ini dilakukan, agar kerja keras puluhan juta orang di Jakarta, ada 10 juta, Jabodetabek adalah lebih dari 25 juta, selama dua bulan lebih bekerja keras menjaga, dan menurunkan tingkat penularan virus corona. Kita tidak ingin kerja keras kita batal, karena muncul gelombang baru penularan virus corona. Kalau itu sampai terjadi, maka yang menderita adalah kita semua di Jakarta,” jelas Anies.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar memahami dan mematuhi peraturan pemerintah, yang semata-mata dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Saya mengimbau, kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di tempat keberangkatan, sebelum melaksanakan perjalanan. Apabila, saudara-saudara sekalian tidak bisa menunjukkan surat keterangan yang dimaksud, maka aparat gabungan, baik dari Dinas Perhubungan, dari kepolisian, dan juga didukung oleh Satpol PP, serta unsur TNI, akan meminta saudara-saudara untuk kembali ke tempat semula,” tegas Doni.

Dalam keterangannya, Doni yang juga selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengingatkan bahwa sampai hari ini belum ditemukan vaksin untuk virus SARS-CoV-2, sehingga pandemi Covid-19 juga belum dapat dipastikan kapan akan berarkhir.

Oleh sebab itu, dia meminta agar masyarakat dapat beradaptasi dengan terus mengikuti protokol kesehatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

“Besar harapan kita semua, kita bisa mematuhi aturan yang ada, untuk selalu taat kepada protokol kesehatan. Virus corona ini belum akan berakhir, dan kita pun belum mendapatkan kepastian kapan kiranya vaksin akan ditemukan,” tuturnya.

Sebagai informasi, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan angka kasus Covid-19 tertinggi dengan jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 6.628 yang mana ada 2.044 masih dalam perawatan, 1.648 dinyatakan sembuh, 506 meninggal dunia dan sebanyak 2.430 melakukan isolasi mandiri.

Kemudian untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) ada sebanyak 27.281 di mana 297 orang masih dalam proses pemantauan dan 26.984 telah selesai dipantau. Selanjutnya untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada sebanyak 9.987 dengan rincian 722 orang masih dirawat dan 8.265 dinyatakan sehat dan telah diperbolehkan pulang.(pus/red)

Categories
Polhukam Polisi

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Argo Yuwono mengatakan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia akan memberlakukan penyekatan jalur-jalur utama arus balik yang menuju ke wilayah Ibu Kota Jakarta dari berbagai daerah.

Argo mengimbau agar masyarakat tidak kembali masuk ke Jakarta, sebagaimana diketahui bahwa kasus positif COVID-19 di Ibu Kota paling tinggi.

“Bagi masyarakat yang tidak memiliki ketrampilan khusus dan tidak memiliki suatu keahlian diharapkan untuk tidak kembali ke Jakarta,” kata Argo, di Jakarta, Sabtu (23/5) malam.

Selain itu, Argo juga menjelaskan bahwa Provinsi DKI Jakarta juga sudah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 tahun 2020, dan dalam hal ini telah diperpanjang sampai tanggal 4 Juni 2020. Artinya bahwa selama masa PSBB maka setiap orang dilarang memasuki wilayah dengan pengecualian, sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19.

Dalam pelaksanaan penyekatan-penyekatan tersebut, petugas dari unsur TNI dan Polri akan berjaga di masing-masing lokasi yang di tentukan. Kemudian mereka akan memutarbalikkan kendaraan yang akan kembali ke Jakarta.

“Artinya, bahwa kita berharap, semuanya untuk patuh, dan kemudian mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah,” jelas Argo.

Adapun penyekatan arus balik yang dilakukan pada tiap-tiap wilayah meliputi;

Penyekatan Arus Balik Polda Jawa Timur:

1. Penyekatan antar provinsi di jalur Tol :
– Wilayah Ngawi – Sragen di Gate Tol Ngawi Km 679.200

2. Penyekatan antar provinsi di jalur arteri :
• Tuban – Rembang di Pos Bancar
• Pelabuhan Ketapang Jl. Raya Situbondo
• Bojonegoro – Cepu di Pos Padangan
• Magetan – Karanganyar di Pos Cemoro sewu
• Pacitan – Solo di Ds Glonggong Donorojo
• Ponorogo – Wonogiri di Ds Biting kec Badegan
• Ngawi – Sragen di Mantingan

3. Penyekatan arus balik antar kota/kabupaten di jalur arteri :
a. Jalur pantura (Arteri):
• Tuban dgn Lamongan.
• Lamongan dgn Gresik.
• Gresik – Surabaya
• Surabaya – Sidoarjo
• Sidoarjo – Pasuruan
• Pasuruan – Probolinggo
• Probolinggo – Situbondo
• Situbondo – Banyuwangi

b. Jalur Tengah:
• Ngawi – Magetan
• Magetan – Madiun
• Madiun – Nganjuk
• Nganjuk – Kediri (Mengkreng)
• Kediri – Jombang
• Jombang -Mojokerto – Mojokerto-Sidoarjo
• Sidoarjo – Surabaya
• Sidoarjo – Pasuruan
• Pasuruan – Malang

c. Jalur Selatan:
• Banyuwangi – Jember
• Jember -Lumajang
• Malang – Blitar
• Blitar – Tulungagung
• Tulungagung – Trenggalek
• Trenggalek – Pacitan

Penyekatan Arus Balik Polda Jawa Tengah:

1. Penyekatan antar provinsi di jalur Tol :
– Wilayah Sragen di exit sragen Km 528.
– Gate tol banyumanik Km 421.

2. Penyekatan antar provinsi di jalur arteri :
– Rembang (Sarang).
– Blora (Simpang 3 Ketapang).
– Wonogiri (Selogiri)
– Sragen (Sambung Macan)

3. Penyekatan arus balik antar kota / kabupaten di jalur arteri/Jalur pantura:
– Rembang dgn Pati.
– Pati dgn Kudus.
– Kudus dgn Demak.
– Demak dgn Semarang.
– Semarang dgn Kendal
– Kendal dgn Batang
– Batang dgn Pekalongan.
– Pekalongan dgn Pemalang
– Pemalang dgn Tegal.
– Tegal dgn Brebes.

Penyekatan Arus Balik Polda Jawa Barat:

Penyekatan Jalur Tol:
1. Jalur Tol Indikator dari Gerbang Tol Palimanan Utama:
a. Tegal karang
b. Plumbon
c. Ciperna timur
d. Kanci
e. Ciledug (perbatasan dengan Brebes)

2. Jalur Tol Indikator dari Gerbang Tol Cikatama:
a. Kalijati
b. Cilameri
c. Cikedung
d. Kertajati
e. Sumber jaya

3. Jalur Tol Indikator dari Gerbang Tol Kalitama:
a. Sadang
b. Jatiluhur
c. Cikamuning

4. Jalur Tol Japek Indikator di KM 47 B
a. Kalihurip
b. Karawang timur
c. Karawang barat

Penyekatan Jalur Arteri:

1. Polres Sukabumi di Gunung Buthak berbatasan dgn Prop Banten
2. Polresta Cirebon di:
a. Susukan/ Losari (Brebes)
b. Ciledug arteri (Brebes)
3. Polres Kuningan di Cibimbin (Brebes)
4. Polres Banjar di Cijolang (Cilacap)
5. Polres Ciamis di pos Kalikucang (Cilacap)

Penyekatan Arus Balik Polda Banten:

1. Batas DKI Jakarta
• PCP Citra Raya
• PCP Pasar Kemis
• PCP Kronjo
• PCP Tigaraksa
• PCP Solear
• PCP Jayanti
• PCP GT. Cikupa
• PCP Simpang Asem
• PCP Simpang Pusri/KSB

2. Batas Jawa Barat
• PCP Jasinga
• PCP Cilograng
• PCP Gayam

3. Batas Sumatera
• PCP Gerem
• PCP Pelabuhan Merak
• PCP Pelabuhan BBJ Bojonegara

Dari pemberlakuan penyekatan di beberapa titik tersebut, masyarakat diminta agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk memutus rantai penularan COVID-19.

“Itu yang kita lakukan, dan kita berharap masyarakat untuk mentaati kaitannya dengan apa yang menjadi program, maupun yang telah disampaikan oleh pemerintah, ya. Ini kita belajar, kemudian kita patuh, jangan sampai kita menjadi jadi korban ya, itu di situ,” jelas Argo.

“Kita harus memberikan contoh teladan kepada keluarga kita sendiri, lingkungan kita sendiri, negara kita sendiri,” pungkas Argo.(pus/bh/amp)

Categories
Nasional Polhukam

Wapres RI KH Ma’ruf Amin Minta Umat Rayakan Idul Fitri 1441 Hijriah Dari Rumah Saja

Koran Jurnal, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin menyampaikan Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh umat muslim yang segera merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Ucapan itu disampaikan Wapres KH Ma’ruf Amin saat telekonferens yang disiarkan langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta Jum’at (22/5).

Dalam kesempatan itu, Wapres menghimbau agar masyarakat merayakan hari kemenangan tersebut dari rumah saja, sebab kondisi bangsa dan negara masih mengalami pandemi Covid-19.

Wapres meminta masyarakat dapat memahami bahwa aturan pemerintah bukan melarang ibadahnya, akan tetapi melarang adanya aktivitas yang berpotensi membuat kerumunan, sehingga hal tersebut berpotensi penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 dapat terjadi.

“Tidak di masjid, ataupun di lapangan terbuka, karena situasi keadaan negara kita masih menghadapi bahaya Covid-19. Oleh karena, itu masih perlu adanya mencegah berkumpulnya massa yang banyak, untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Wapres.

Ia juga meminta umat muslim kembali mengingat apa yang diajarkan dalam agama Islam tentang pentingnya membangun kemaslahatan, untuk memperbesar kemaslahatan, dan juga menghilangkan kemadharatan, kedaruratan, dan kerusakan, atau memperkecil kerusakan, dan kemudharatan.

“Karena itu, di dalam melaksanakan ajaran agama kita, senantiasa menyesuaikan dengan keadaan, dan tahun ini, hari raya yang kita masih dalam suasana kedaruratan itu, kebahayaan itu. Tahun ini, kita masih dalam suasana tahun kebahayaan,” jelas Wapres.

Beliau juga menambahkan bahwa, andaikata seseorang memaksakan untuk mengadakan di masjid atau di lapangan, kemudian terjadi penularan Covid-19, maka hal itu berarti tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama yang seharusnya memperkecil bahaya. Dengan kata lain, justru itu memperbesar bahayanya.

Kemudian atas nama Wakil Presiden dan Pemerintah, Ma’ruf Amin juga memohon maaf karena pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dituntaskan. Menurutnya hal tersebut juga karena ada beberapa faktor.

Akan tetapi dia tetap menjamin bahwa Pemerintah akan mengupayakan semaksimal mungkin sehingga virus corona jenis baru itu dapat ditaklukan, tentunya Pemerintah juga mengharapkan sumbangsih dan peran dari masyarakat.

“Kami, Pemerintah mohon maaf, karena memang, bahaya belum hilang. Bahaya Corona ini belum hilang. Untuk menghilangkan ini, bukan-bukan sesuatu yang mudah, karena Indonesia ini selain Corona-nya itu juga memang merupakan virus yang sulit dihadapi, kita bangsa Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang besar dibanding negara-negara ASEAN lainnya, dan wilayah kita juga sangat luas dari Sabang sampai Merauke, ini juga kesulitan tersendiri,” jelas Ma’ruf.

Dalam hal ini, Ma’ruf melihat bahwa, masih adanya sebagian masyarakat yang kurang disiplin, kurang mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, tidak ada keramaian-keramaian yang banyak orang.

Kendati demikian, melalui aturan dan kebijakan serta peran masyarakat, dia juga mengakui bahwa suasana COVID-19 ini sudah terjadi penurunan-penurunan yang terjadi dan dirasakan di tengah masyarakat.

“Karena itu kita harapkan, nantinya tidak akan lama lagi, Covid-19 ini akan segera hilang, akan segera berlalu,” harap Wapres.

Selanjutnya, Wapres juga merasa prihatin dengan keadaan hari raya di tengah pandemi sehingga menyebabkan umat muslim terpaksa harus merayakan dalam suasana yang memprihatinkan. Dia meminta agar masyarakat muslim dapat bersabar dalam menghadapi situasi seperti ini.

“Sabar, kalau (umat mukmin) ditimpa kesulitan, dia itu sabar. Saat seperti inilah, di mana banyak kesulitan dihadapi oleh masyarakat dalam ber-Lebaran oleh umat Islam, khususnya, kita memang harus bersabar,” tutur Ma’ruf.

Lebih lanjut, Pemerintah menyadari bahwa COVID-19 juga membawa dampak ekonomi dan sosial. Pemerintah tentunya tidak akan tinggal diam. Di bidang sosial, Pemerintah sudah membantu dengan memberikan bantuan-bantuan sosial.

Kemudian dalam masalah ekonomi yang terdampak, Pemerintah sekarang juga tengah memikirkan cara untuk melakukan pemulihan ekonomi.

“InsyaAllah beberapa waktu yang akan datang akan coba digulirkan, supaya ekonomi yang terdampak ini bisa kembali lagi, dengan tetap menjaga kesehatan masyarakat, dengan tetap berusaha untuk mengendalikan dan menghilangkan COVID-19, tetapi bagaimana ekonomi bisa tumbuh,” jelas Ma’ruf.

“Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah, yang sedang dirancang. Karena itu, kami mohon doa kepada seluruh bangsa, pada seluruh masyarakat, supaya upaya-upaya untuk mengembalikan, memulihkan ekonomi nasional kita. Sehingga, demi sedikit, demi sedikit, ekonomi, kehidupan ekonomi masyarakat bisa kembalikan,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Nasional Polhukam

Hasil Survei BPS: Sebagian Besar Masyarakat Paham dan Patuh Anjuran Pemerintah Terkait PSBB

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pusat Statistik mengatakan hasil survei demografi dampak Covid-19 diketahui bahwa sebanyak 87 persen responden mengetahui kebijakan physical distancing dan 72 persen telah menjalankan himbauan untuk tetap berada di rumah.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum BPS, Endang Retno Sri Subiyandani mengatakan hal tersebut tentunya sangat penting sebab physical distancing dan tetap berada di rumah menjadi bagian dari penerapan kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dilakukan untuk memutus rantai penularan virus corona jenis baru penyebab Covid-19.

“Hal ini penting, karena salah satu kegiatan yang dapat memutus penyebaran Covid-19 adalah dengan tetap di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan beribadah dari rumah,” kata Endang di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (19/5).

Selain itu, dari survei sosial demografi dampak Covid-19 tersebut, diketahui juga, bahwa sebagian besar responden telah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat.

Ada sebanyak 83 persen responden mengaku, selalu menggunakan masker pada saat harus keluar rumah.

Kemudian 80 persen responden mengaku, sering mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun, dan 63 persen responden selalu menjaga jarak minimal dengan orang terdekat.

Bagi Endang, hasil survei tersebut sudah baik, akan tetapi dia tetap mengimbau agar kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan tersebut agar dipertahankan. Sebab, upaya memutus penyebaran Covid-19 sangat membutuhkan kedisiplinan tinggi.

“Hal ini baik dan positif, namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan, karena pemutusan penyebaran COVID-19 butuh kedisiplinan yang tinggi, dan kesadaran masing-masing,” kata Endang.

*BPS Minta Partisipasi Masyarakat dalam Sensus Penduduk 2020 Online*

Pada situasi seperti ini, setiap negara dituntut harus dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran. Untuk dapat menghasilkan kebijakan yang tepat, dibutuhkan data yang akurat.

Tanpa data maka tidak akan ada informasi. Tanpa informasi, tidak akan dapat dibuat kebijakan yang tepat. Dan untuk menghasilkan data yang akurat, dibutuhkan partisipasi yang sangat baik dari masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengumpulan data sangatlah penting.

BPS sebagai lembaga sensus yang berhubungan langsung dengan data statistik melaksanakan sesus penduduk 2020 melalui dua tahap, yakni melalui online dan tahap sensus penduduk wawancara.

Akan tetapi karana adanya pandemi COVID-19, maka BPS melakukan penyesuaian dalam Sensus Penduduk 2020.

Adapun penyesuaian sesus penduduk adalah kelonggaran waktu sensus online yang awalnya dijadwalkan pada 15 Februari hingga 31 Maret, maka disesuaikan menjadi 15 Februari hingga 29 Mei. Oleh sebab itu BPS mengharap partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mensukseskan Sensus Penduduk 2020 melalui situs sensus.bps.go.id.

“Hal ini mengalami perpanjangan selama 59 hari. Penduduk dapat berpatisipasi melalui laman sensus.bps.go.id, dengan menyiapkan nomor KTP, dan nomor Kartu Keluarga untuk melakukan pengisian,” terang Endang.

Kemudian untuk sensus penduduk wawancara, yang semula dijadwalkan pada bulan Juli, mengalami penyesuaian. Baik itu dari sisi jadwal menjadi bulan September 2020, maupun dari sisi mekanisme pelaksanaan, yaitu dilaksanakan tanpa wawancara.

“Mekanisme penyesuaian proses bisnis pada tahapan sensus penduduk lanjutan ini, akan kami sampaikan kemudian,” jelas Endang.

Dalam hal ini, Endang juga menjelaskan bahwa langkah penyesuaian tersebut dipilih BPS, sebagai upaya dalam mengutamakan kesehatan dan keselamatan penduduk, serta petugas sensus pada masa pandemi ini.

Hingga hari ini, capaian partisipasi penduduk dalam Sensus Penduduk Online, cukup menggembirakan. Dari tanggal 15 Februari, hingga 19 Mei 2020, sebanyak 44,83 juta penduduk, atau 16,63% dari jumlah penduduk Indonesia, telah berpartisipasi secara online.

Kendati demikian, jika kita melihat data dari _we are social_, ada sebanyak 175,4 juta penduduk Indonesia, yang menggunakan internet. Artinya, BPS melihat masih cukup banyak penduduk Indonesia yang dapat berpartisipasi untuk mencatatkan informasi kependudukannya pada Sensus Penduduk Online ini.

“Oleh karena itu, di 10 hari terakhir sampai dengan 29 Mei ini, kami terus mengajak kepada seluruh penduduk Indonesia yang belum berpartisipasi dalam Sensus Penduduk, agar mencatatkan diri beserta keluarganya. BPS menjamin keamanan informasi yang disampaikan,” pungkas Endang.(hum/red)

Categories
Polhukam Polisi Transportasi

Polri Perpanjang Masa Operasi Ketupat 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Polri memperpanjang masa pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Operasi kemanusiaan ini direncanakan hanya selama 16 hari. Tetapi kini diperpanjang masanya menjadi 37 hari.

“Ya, diperpanjang sampai 37 hari, berlaku untuk Polda Metro, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono, di Mabes Polri Jakarta, Selasa (19/05/2020).

Dalam operasi ketupat ini, Argo mengungkapkan pihaknya telah mengerahkan personel sebanyak 172.038 orang. Argo menyatakan dalam operasi ini, Polri akan menyiapkan 56 Pos Penyekatan yang meliputi Polda Metro 18, Jabar 17, Banten 6, Jateng 5, DIY 2, Jatim 8, dengan sasaran prioritas larangan mudik.

“Dalam operasi ini, kami mengupayakan cara preventif humanis melalui himbauan, teguran dalam upaya pencegahan mudik,” ujar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.

Selain menyiapkan penyekatan, sambung Argo, Polri juga mengoptimalkan satgas-satgas bantuan operasi seperti, Satgas Antisipasi Terorisme selama bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang telah melakukan penangkapan sebanyak 49 tersangka terorisme.

Lalu, Satgas Pangan Polri periode tahun 2020 telah melakukan penegakan hukum sebanyak 17 perkara, Satgas BBM secara intens bekerja sama dengan Pertamina dan BP Migas. Dan Satgas Anti Hoax sampai sekarang telah dilakukan penegakan hukum sebanyak 104 perkara.

“Seluruh Satgas kita optimalkan,” tutup Argo.(okz/red)

Categories
Kesehatan

Laboratorium Kesehatan Hewan Kementan Dukung Pengujian Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Upaya penanganan wabah Covid-19 terus digencarkan oleh Pemerintah, termasuk upaya penyediaan pangan dan distribusinya selama masa pandemi yang selalu ditekankan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Selain itu, Kementan juga mempunyai peran penting lain dalam mendukung penanganan Covid-19 ini melalui dukungan pengujian.

Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah menugaskan lima dari delapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Veteriner (BBVet) dan Balai Veteriner (BVet) dibawahnya untuk melaksanakan uji Polymerase Chain Reaction (PCR) virus Covid-19 di wilayah kerja masing-masing.

Kelima UPT tersebut adalah BBVet Maros di Sulawesi Selatan, BBVet Wates di DI Yogyakarta, BVet Bukittinggi di Sumatera Barat, BVet Lampung di Lampung, dan BVet Subang di Jawa Barat. Adapun tiga BBVet/BVet lainnya tetap diminta mempersiapkan diri apabila nanti diperlukan dan mendapat penugasan.

“Dukungan ini merupakan bentuk kerjasama lintas sektor, dan bentuk respon wabah penyakit yang terkoordinasi dan terpadu sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019,” terang Dirjen PKH, I Ketut Diarmita di Jakarta, Selasa (19/05/2020).

Menurutnya, jejaring laboratorium kesehatan hewan di Indonesia telah berpengalaman menguji sampel menggunakan PCR pada saat wabah Avian Influenza. Ia juga memastikan bahwa UPT yang ditugaskan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Uji Real Time-PCR (RT-PCR) SARS-CoV-2 bagi laboratorium di lingkungan Rumah Sakit dan laboratorium lain yang melakukan pemeriksaan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

“Laboratorium UPT kami sudah memenuhi standar Good Laboratory Practice, bahkan tersertifikasi SNI ISO/IEC 17025 dari KAN sebagai bentuk penjaminan mutu uji PCR, serta menerapkan sistem manajemen biorisiko laboratorium untuk penjaminan keselamatan dan keamanan personil dan lingkungan,” tambah Ketut.

Lebih lanjut Dirjen PKH memastikan bahwa semua laboratorium yang ditunjuk juga memperhatikan panduan yang diterbitkan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) tentang dukungan laboratorium kesehatan hewan dalam pengujian Covid-19 terhadap spesimen asal manusia di laboratorium kesehatan hewan pada tanggap darurat kesehatan masyarakat.

Perkembangan Pemeriksaan Covid-19 di BBVet/BVet

Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa menerangkan bahwa BVet Bukittinggi sudah aktif melaksanakan uji PCR virus Covid-19 sejak 28 April 2020, tidak lama setelah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan dan tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penangulangan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk gubernur.

Dalam pelaksanaannya, BVet Bukittinggi yang memiliki kapasitas pengujian PCR 100 spesimen per hari ini berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi, serta bermitra dengan Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

“Sampai 17 Mei 2020, BVet Bukittinggi sudah melaksanakan uji PCR sebanyak 897 spesimen swab yang berasal dari lima wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fadjar menambahkan bahwa BVet Subang juga telah mulai menguji Covid-19 mulai tanggal 4 Mei 2020 dan sudah menguji sebanyak 27 sampel. Adapun tiga UPT lain yang telah mendapat penugasan masih dalam tahap koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan laboratorium kesehatan pelaksana pemeriksaan Covid-19 setempat serta finalisasi persiapan teknis.

“Untuk BBVet Maros dan Wates serta BVet Lampung telah sampai tahap akhir persiapan dan siap menerima sampel sesuai prosedur yg telah ditetapkan,” jelas Fadjar.

Ia juga menambahkan bahwa selain mendukung pemeriksaan Covid-19 untuk manusia, Ditjen PKH melalui delapan BBVet/BVet juga telah menyiapkan program surveilans SARS-CoV-2 pada hewan sebagai langkah antisipasi adanya penularan dari manusia ke hewan, meskipun sampai saat ini belum ada bukti penularan dari hewan ke manusia.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Kementan telah sejak lama bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam implementasi One Health.

“Tujuannya adalah mewujudkan ketahanan kesehatan global dan nasional, melalui jejaring yang saling memperkuat dalam pencegahan, deteksi dan penanganan wabah penyakit, termasuk Covid-19 ini,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ragam TNI

Gerakan “Wong Cilik Ojo Nganti Ngeleh” Kodim 0727/Karanganyar Bantu Warga Karanganyar Terdampak Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Kodim 0727/Karanganyar membuat gerakan pembagian nasi bungkus untuk masyarakat kurang mampu. Gerakan ini dinamakan “Wong Cilik Ojo Nganti Ngeleh” yang artinya rakyat kecil jangan sampai kelaparan di tengah wabah covid-19.

Hal tersebut disampaikan Dandim 0727/Karanganyar Letkol Inf Andy Amin Latama, dalam keterangannya di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (16/05/2020).

Dandim mengatakan, gerakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang kehilangan penghasilan harian akibat pandemi covid-19.

“Masyarakat yang terdampak umumnya adalah mereka yang bekerja pada sektor informal seperti tukang sayur, pengayuh becak, tukang parkir di jalan dan buruh harian,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam kegiatan ini, masyarakat miskin terdampak covid-19 menerima nasi bungkus setiap hari pada saat buka puasa dan sahur.

“Dengan gerakan ini, warga Karanganyar sangat terbantu sekaligus juga dapat berperan aktif untuk membantu personel kami di dapur umum yang kami gelar,” tuturnya.

Untuk diketahui, pembagian nasi bungkus ini dimulai sejak awal puasa hingga akhir puasa Ramadan, dari hari Senin hingga Jumat.

“Kodim memasak sekitar 250 – 500 nasi bungkus yang siap dibagikan di setiap kecamatan secara bergilir oleh para Babinsa dan didampingi perangkat desa setempat,” pungkas Dandim.(Disp/red)

Categories
Megapolitan Ragam

Komunitas IAC19: Gotong Royong Perkuat Ketahanan Keluarga Hadapi Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Siapa pun tidak dapat memprediksikan waktu berakhirnya pandemi sebelum vaksin berhasil ditemukan. Kondisi ini memperburuk ketahanan keluarga maupun individu. Kekuatan dan kemampuan adaptif mereka menjadi poros untuk bertahan hidup.

Merespons badai penyebaran Covid-19, nilai gotong royong dapat menjadi penopang maupun memperkuat ketahanan keluarga. Nilai ini dibagikan oleh sosok perempuan Putri Simorangkir dari Indonesia Against Covid-19 (IAC19). Ia menunjukkan kepedulian jauh sebelum virus SARS-CoV-2 ini merebak di Indonesia. Putri dan kelompoknya mengenalkan urban farming kepada masyarakat kampung Pesanggarahan, Jakarta Selatan. Urban farming merupakan bercocok tanam di lingkungan rumah perkotaan dengan lahan terbatas.

Ingin mengembalikan nilai kegotongroyongan di tengah masyarakat merupakan latar belakang Putri kala itu.

“Dengan cara bertanam kolektif ini, kami harapkan memiliki rasa peduli kepada orang lain, bisa bekerja sama bahkan juga memelihara toleransi. Tepatnya mengembalikan sifat gotong royong,” ujar Putri melalui pesan digital pada Sabtu (16/05/2020).

Ia sudah menduga bahwa virus ini akhirnya masuk ke Indonesia.

Ketika Covid-19 terdengar masuk Indonesia, ia bersama kelompoknya IAC19 mengajak warga untuk tangguh. Ketangguhan tersebut ingin ia tunjukkan dengan cara sederhana, yakni urban farming. Putri mengatakan bahwa Covid-19 ini mematikan.

“Kondisi penyebaran yang meluas sangat mengejukan siapa pun bahkan ketika wabah ini merembet dengan cepat ke seluruh dunia itu sangat mengejutkan sekaligus menakutkan,” ujarnya.

Penyebaran COVID-19 yang meluas memperlemah kondisi masyarakat. Ketangguhan masyarakat dalam bentuk ketahanan pangan diuji di krisis ini. Ia pun tergerak membagikan pengalamanan untuk bertanam sayur dan beternak ikan.

“Saya sebagai salah satu ketua grup relawan pernah memiliki pengalaman tentang bertanam sayur secara hidroponik yang pernah kami terapkan di suatu wilayah Jakarta Selatan di Gang Hijau Pesanggrahan,” ujarnya.

Langkah yang digagas untuk warga ini bertujuan untuk mendukung pemerintah. Saat bertemu dengan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Wisnu Widjaja pada Jum’at lalu (15/5), salah satu rekannya, Lourda, menyampaikan dukungan untuk mengenalkan secara luas urban farming. Salah satu harapan dari upaya urban farming, Putri menyampaikan ini untuk mengantisipasi kesulitan pangan dan solusinya.

“Nah, kemudian teman-teman dari berbagai perkumpulan relawan bergabung oleh inisiatif ibu Lourda Hutagalung, bekerja sama dengan BNPB maupun Gugus Tugas. Semuanya berkonsolidasi dan berusaha melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menolong saudara-saudara sebangsa, baik para medis maupun para korban serta mereka yang terdampak COVID-19,” ujarnya.

Putri menuturkan kisah bahwa kelompoknya yang didampingi seorang ahli pertanian mengenalkan berkebun di lahan terbatas kepada warga kampung Pesanggrahan.

“Tim ahli kami, Pak Bambang Riono, memberikan arahan dan kami lengkapi seluruh peralatan yang diperlukan bagi wilayah yang memang menunjukkan antusias. Oleh kerja keras serta semangat gotong royong, warga wilayah ini bersama-sama menjaga dan mengelola dalam bertanam sayur-sayuran secara hidroponik tersebut,” tuturnya.

Kenangnya, panen pertama sukses. “Hasil mereka nikmati sendiri, siapa pun yang membutuhkan boleh mengambil secukupnya. Demikianlah mereka menikmati hasil panen setiap tiga minggu sekali,” katanya.

Belakangan karena hasil panen semakin baik, mereka bisa mulai belajar menjual hingga saat ini. Putri dan relawan lain juga mengenalkan sistem baru yang lebih menjanjikan yaitu budidaya sayuran dan ikan sekaligus, dengan aquaponik.

Salah satu contoh kampung yang telah menerapkan dengan sukses, yaitu di RT 14/RW 1 Kampung Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Kampung yang semua gersang, menjadi hijau.

“Setiap tempat yang bisa dimanfaatkan semuanya ditanami sayuran,” ucapnya.

Di saat krisis akibat dampak Covid-19, pemerintah dan multipihak bagian dari pentaheliks telah berupaya untuk memutus rantai penyebaran dan menjaga stabilitas di berbagai sektor. Namun, ini belum lah cukup karena dampak pandemi yang sangat kompleks. Masyarakat sendirilah dan nilai-nilai positifnya merupakan kapital terbesar di negeri ini, salah satu bentuknya melakukan aktivitas bermanfaat untuk keseimbangan fisik dan mental di tengah pandemi.(hum/red)