Tag: DPR RI

Categories
Militer TNI

Danrem 174 Merauke Terima Kunjungan Anggota DPR RI Komisi I Bidang Pertahanan

Koran Jurnal, Merauke – Komandan Korem (Danrem) 174 Merauke  Brigjen TNI Bangun Nawoko menerima  kunjungan kerja Bapak Yan Permenas Mandenas, S.Sos,. M.Si  anggota Komisi I  DPR RI  Bidang Pertahanan, bertempat di Ruang Data Makorem 174/ATW Jalan Poros Tanah Miring, Kampung Kamangi, Distrik Tanah Miring, Kab. Merauke, Papua, Kamis (22/04/2021).

Kedatangan Yan Permenas Mandenas, S.Sos,. M.Si beserta rombongan Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Merauke dan di Makorem 174 Merauke, disambut langsung oleh Danrem beserta staf, para Komandan Satuan dan Kabalakdisjan jajaran Korem serta disambut dengan Tarian Adat Papua khas Merauke,  dilanjutkan foto bersama.

Usai penyambutan, rombongan Komisi I DPR RI melaksanakan tatap muka dengan  para Kepala Seksi Korem, Komandan Satuan dan  Kabalakdisjan jajaran Korem 174 di ruang rekreasi Makorem 174/ATW Merauke.

Pada kesempatan  tersebut, Danrem Brigjen TNI Bangun Nawoko menyampaikan tentang perkembangan situasi dan kondisi keamanan di wilayah Korem 174 Merauke yang sampai saat ini masih kondusif, apalagi dalam waktu dekat di wilayah Korem 174 Merauke akan ada pelaksanaan PON XX tahun 2021.

“Korem 174 Merauke sejak awal sudah melaksanakan langkah konkrit dalam mendukung kelancaran selama pelaksanaan PON XX tersebut. Hal ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan sinergitas aparat keamanan TNI-Polri yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Danrem menjelaskan bahwa peran Korem 174 Merauke selama ini sudah banyak hal yang diperbuat dalam upaya menjaga keamanan, khususnya di perbatasana RI-PNG. Korem juga ikut serta membantu mensejahterahkan masyarakat  melalui program nyata seperti karya bakti dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di daerah pedalaman, yang selama ini masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah karena sulitnya medan, keterbatasan sarana komunikasi dan transportasi.

“Berkat semangat, kerja  keras TNI khususnya para Babinsa di Koramil-Koramil dan Satuan  Tugas Pengamanan Perbatasan  RI-PNG yang bertugas di wilayah tersebut, dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Hal tersebut disampaikan  Danrem 174 Merauke disertai pemutaran video kegiatan yang telah dilakukan  oleh TNI yang ada di wilayah perbatasan RI-PNG.

“Ini menunjukan kecintaan TNI kepada masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” pungkasnya.

Usai tatap muka, Bapak Yan Permenas Mandenas, S.Sos,. M.Si dan Bapak Sugeng Widodo selaku General Manager Telkomsel Papua menerima cindera mata dari Danrem 174 Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko. Selama kegiatan berlangsung, tetap berpedoman kepada protokol kesehatan Covid-19.(pen/red)

Categories
Ekonomi Industri

Pemerintah Diminta Evaluasi Soal Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Koran Jurnal, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan operasional penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Hal ini disampaikan Ema, lantaran kebijakan penyaluran pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani tersebut belum dilakukan maksimal.

“Sebab itu kami menilai terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi,” kata Ema dalam siaran persnya yang diterima pewarta, Selasa (19/1).

Ema menyoroti beberapa faktor penyebab utama pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah itu yang dinilai lemah.

“Beberapa faktor yaitu ketidak cocokan data dukcapil maupun sistem aplikasi data Bank, keterbatasan distribusi Kartu Tani akibat pandemi, kendala jaringan, dan human error,” bebernya setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen PSP Kementan, Dirjen Tanaman Pangan, Deputi II Bidang Pangan Kemenko Perekonomian, dan Himbara, di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, (18/1).

Untuk itu, lanjut Ema, pemerintah harus segera mengatasi permasalahan tersebut, sehingga pendistribusian pupuk subsidi efesien dan tepat sasaran.

“Kami juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk bersubsidi agar benar-benar efisien dan tidak ada penyimpangan mulai pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi kepada petani,” paparnya.

Dikatakan Ema, dalam kesempatan RDP bersama Dirjen PSP Kementan, Dirjen Tanaman Pangan, Deputi II Bidang Pangan Kemenko Perekonomian, dan Himbara itu telah disepakati bagi penerima yang belum memegang kartu tani, penebusan pupuk subsidi dapat dilakukan secara manual dengan memperlihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi petani yang sudah terdaftar di E-RDKK.

Lebih lanjut, Ema menyebut, data Kementan dan Himbara 92,08% Kartu Tani sudah tercetaknamun yang digunakan hanya 11,87%.

“Artinya masih sekitar 80% pemegang Kartu Tani belum menggunakan secara maksimal. Perubahan tata cara penyaluran dari manual ke online yang diharapkan dapat memperbaiki sistem penyaluran ternyata tidak sesuai target dan menimbulkan masalah baru,” ungkapnya.

“Sementara berkaitan dengan validasi kecocokan data, Kementan harus melibatkan Dinas Pertanian dan Penyuluh untuk melakukan sosialisasi kepada pemegang Kartu Tani. Khususnya mengenai validasi data penerima petani dengan luas lahan kurang dari dua hektar,” tukas anggota DPR dapil Jawa Timur ini.(rls/ton)

Categories
Featured Ragam

Jadi Anggota DPR RI, Rezka Oktoberia Bikin Sejarah Bagi Luak Limopuluah Sumatera Barat

Koran Jurnal, Jakarta – Untuk pertama kalinya, putri Luak Limopuluah (Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh), dilantik menjadi anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar II yang meliputi Payakumbuh, Limapuluh Kota, Agam, Bukittinggi, Pariaman, Padangpariaman, Pasaman, dan Pasbar.

Putri Luak Limopuluah yang dilantik menjadi wakil rakyat itu adalah Rezka Oktoberia. Politisi Partai Demokrat ini akan dilantik sebagai anggota DPR-RI sekaligus anggota MPR-RI oleh Ketua DPR-RI Puan Maharani pada Senin (7/12) lalu, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 118/P, 119/P, 120/P, 123/P, 126/P Tahun 2020 Tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024

Gadis manis kelahiran Payakumbuh ini menyebut, pelantikan dirinya sebagai anggota DPR-RI dari Dapil Sumbar II setelah melewati berbagai dinamika yang ada, merupakan keberhasilan dari seluruh elemen masyarakat Luak Limopuluah. Sebab, sudah bertahun-tahun, masyarakat Payakumbuh dan Limapuluh Kota, merindukan ada putra-putri terbaik mereka yang duduk menjadi anggota DPR-RI dari Dapil sendiri atau Dapil Sumbar II

DPR RI melantik sejumlah Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) di sisa masa jabatan 2019-2024 pada Rapat Paripurna di ruang rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Desember 2020. Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) dan Wakil Ketua DPR RI Korpolkam M. Azis Syamsuddin memandu pelantikan tersebut.

Salah satu dari enam yang di lantik itu adalah putri Luak Limopuluah yang bernama Rezka Oktoberia wanita berdarah Minang kelahiran kota Payakumbuh.

Atas di Lantik nya Rezka Oktoberia sebagai anggota DPR-RI dari Partai Demokrat, Andi Arif ketua Bapilu DPP Demokrat ucapkan selamat dan sukses semoga amanah dalam pengabdian sebagai wakil rakyat periode 2019-2024,” kata panggilan beken AA itu kepada wartawan di gedung Nusantara 2, Senin (07/12/2020).

Dikatakan Andi Arif, Rezka ini adalah sosok wanita yang saya kenal sangat tangguh serta kuat dalam menghadapi permasalahan apapun, dia wanita yang suka pekerja keras yang pernah saya kenal dan tak kenal lelah dalam bekerja.

Hal senada juga di sampaikan Jemi Setiawan Deputi BPOKK DPP Partai Demokrat dan juga menjabat di dalam Makamah Partai serta pengurus DPP partai Demokrat, menyampaikan selamat dan sukses Rezka Oktoberia atas sudah dilantiknya sebagai anggota DPR-RI dapil Sumatra Barat II.

“Mudah-mudahhan bisa memberikan kontribusi bagi Sumatra Barat dan dapil II pada umumnya,” singkat Jemi.

Di sisi lain, Haris Pratama Ketua Umum KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) juga mengucapkan selamat kepada Rezka Oktoberia yang baru saja di lantik menjadi anggota DPR-RI dari partai Demokrat, ini merupakan kebanggan bagi kami karena salah satu pengurus DPP KNPI bisa duduk di parlemen mewakili rakyat Sumatra Barat dan dapil Sumbar II pada khusus nya,” ucap Pemuda berdarah Pariaman itu.

Haris Pratama juga berharap agar Rezka Oktoberia bisa menyerap aspirasi di dapilnya dan bisa memberikan kontribusi yang positif dalam segala bidang untuk membangun Sumatera Barat dalam segala aspek.(rls/red)

Categories
Polhukam

KSPI Setuju Kedepankan Dialog dengan DPR dan Pemerintah Soal RUU Ciptaker

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal setuju dialog menjadi jalur yang ditempuh dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Upaya ini yang sejak awal ditempuh KSPI. Hingga saat ini, duduk bersama untuk berdiskusi membahas RUU Ciptaker, baik bersama DPR maupun pemerintah, masih terus dilakukan.

“Posisi terakhir adalah kami akan berdiskusi dengan DPR karena proses politiknya sudah jalan, dan wakil ketua DPR dan ketua Panja Baleg mengusulkan tim bersama antara DPR dan serikat kerja bahkan lebih detail lagi dengan bentuk tim perumus untuk membuat DIM (daftar inventarisir masalah),” ujar Iqbal, Senin (07/09/2020).

Bersama serikat buruh lainnya, kata Iqbal, mereka telah membuat draf sebagai revisi terhadap draf RUU Ciptaker yang diajukan pemerintah kepada DPR.

Draf inilah yang bakal dimatangkan bersama Panja RUU Cipta Kerja DPR, melalui tim perumus yang telah disepakati bersama.

Sebelumnya, ada tiga konfederasi besar dan 32 serikat pekerja yang tergabung dalam tim perumus. Selain KSPI, dua konfederasi besar lainnya yakni KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai dan Andi Gani Nena Wea.

Tim perumus ini telah selesai bekerja pada 20 dan 21 Agustus lalu.

Iqbal menegaskan, sikapnya terhadap RUU Ciptaker merupakan bentuk kecintaannya terhadap Indonesia.

“Saya dan Andi Gani (Presiden KSPSI), kami cinta republik ini. Selain menjaga dan melindungi para buruh dari kaum buruh yang serakah, kami juga mendukung kawan lain aktivis lingkungan, mahasiswa, masyarakat adat yang sedang berjuang,” tandas Iqbal.(rls/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Anggota Komisi VII DPRI dan Kepala BPH Migas Tinjau SPBU di Mojokerto, Surabaya dan Malang

Koran Jurnal, Malang – Anggota Komisi VII DPR RI, Ir.H.M. Ridwan Hisjam dan Kepala BPH Migas M. Fanshurulah Asa beserta Tim melihat langsung proses digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa Timur. Kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan itu digelar mulai Jum’at (17/07/2020) hingga Sabtu (18/07/2020) di SPBU 5461338 di Jl. Wringin Rejo No. 53 Mojokerto, SPBU 54. 601.92 Jl. Tegalsari No. 41 Surabaya, SPBU 54.612.45 Rest Area KM 754. Jl. Tol Surabaya – Gempol No. 26 Kab. Sidoarjo dan SPBU54.651.12 Jl. Raya Randuagung, Malang, Jawa Timur.

Ridwan Hisjam pada kesempatan tersebut menyampaikan sesuai laporan yang di sampaikan oleh Kepala BPH Migas, sampai dengan 16 Juli 2020 ini perkembangan digitalisasi SPBU yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) telah mencapai 49 % atau sejumlah 2.704 SPBU dari target 5.518 SPBU.

Sistem digitalisasi SPBU yang dikembangkan saat ini baru terbatas hanya untuk pencatatan volume transaksi, nilai penjualan transaksi. Dan pencatatan nomor polisi kendaraan yang dilakukan secara manual menggunakan EDC (electronic data capture).

“Saya harapkan program ini dapat terlaksana sampai mencapai target 100 persen. Dan ke depan perlu ditingkatkan dalam kualitas digitalisasinya, seperti adanya monitoring dengan perangkat video analytic (CCTV),” tegas Ridwan Hisjam

Ridwan menemukan di lapangan bahwa apabila dilakukan pencatatan secara manual, itu menambah pekerjaan bagi operator SPBU. Selain itu tingkat kelelahan yang bertambah akan berdampak juga terhadap kualitas kinerjanya. Ridwan Hisjam berpendapat digitalisasi SPBU amat penting.

“Untuk itu mutlak diperlukan sistem pencatatan dengan menggunakan CCTV yang berlangsung secara otomatis dan real time, dapat dipantau secara terus-menerus,” tegas Ridwan Hisjam, anggota DPR RI Dapil Jatim V – Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu ini.

Kegiatan digitalisasi yang dilakukan saat ini dalam rangka memudahkan pengawasan penyaluran BBM penugasan dan subsidi agar tepat volume dan tepat sasaran. Hal ini akan berdampak terhadap penghematan subsidi yang digelontorkan oleh Pemerintah bagi rakyat dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap energi.

Lebih jauh, Ridwan Hisjam mengusulkan agar dilakukan digitalisasi secara menyeluruh. Maksudnya tidak perlu lagi memasukkan nomor polisi secara manual, namun tercatat oleh sistem pencatatan secara otomatis.

“Dengan digitalisasi secara menyeluruh maka sedikitnya ada empat) manfaat,” ujarnya. Ridwan Hisjam lebih lanjut menjelaskan manfaat digitalisasi SPBU yaitu

1. Pengendalian Subsidi BBM

Dia menjelaskan bahwa kuota BBM Subsidi tahun 2020 ditetapkan sebanyak 15,87 kilo liter (KL). Terdiri dari Solar 15,31 juta KL dan minyak tanah sebesar 0,56 kilo liter. Subsidi merupakan hak bagi rakyat yang memerlukan. Dengan digitalisasi SPBU akan dapat disalurkan secara tepat volume dan tepat sasaran.

Secara otomatis penyelewengan BBM akan hilang, karena dengan mudah akan terpantau pelaku tindak kejahatan penyelewengan tersebut. Pengeluaran BBM subsidi dapat terpantau melalui nozzle SPBU, yang tercatat nomor polisi, pemilik kendaraan, jenis BBM, dan volume BBM.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kejahatan

Dengan digitalisasi ini akan bisa dipantau kendaraan yang digunakan melakukan tindak kejahatan, kendaraan yang bermasalah, kendaraan hasil curanmor, dan lain-lain.

3. Mendukung Masyarakat untuk Taat Bayar Pajak

Digitalisasi SPBU dapat digunakan membangun kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak. Kendaraan yang tercatat melakukan penunggakan membayar pajak, dalam struk pembayaran akan tercetak “PAJAK KENDARAAN ANDA BELUM DILAKUKAN PELUNASAN, SEGERA UNTUK MEMBAYAR PAJAK TEPAT WAKTU”.

Sehingga setelah tahap imbauan dilakukan secara masif, dan terbangun kesadaran masyarakat membayar pajak, maka akan berdampak terhadap pemasukan negara dari sektor pajak kendaraan.

4. Menghapus Mafia Migas

Menurut Ridwan, digitalisasi yang terbangun secara menyeluruh akan menutup ruang terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan BBM subsidi. Potensi kerugian negara dapat dihindari dengan melakukan pengendalian di ujung penyaluran yakni di nozzle SPBU. Contohnya, kuota BBM subsidi di suatu daerah adalah 10 ribu KL. Maka akan dapat dipantau BBM tersebut digunakan oleh jenis kendaraan, volume BBM, nama pemilik dan data lainnya yang diperlukan.

“Dengan digitalisasi ini, akan menghemat subsidi BBM yang diberikan oleh Pemerintah, menambah pemasukan negara yang tercecer kemana-mana namun tidak menambah beban masyarakat,” urainya.

Untuk itu, sebagai anggota Komisi VII DPR RI, pihaknya mendorong BPH Migas untuk berinisiasi melakukan kerjasama dengan Kepolisian RI, Ditjen Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam masa saat ini (New Normal) kita perlu upaya extra-ordinary dalam upaya melakukan perbaikan tata kelola hilir migas.

“Terutama dalam pengendalian subsidi BBM, pendistribusian BBM agar tepat volume dan tepat sasaran, pencegahan kejahatan, dan mendukung rakyat taat membayar pajak,” pungkas Ridwan.

Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa menyampaikan apresiasi atas dukungan Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam agar program digitalisasi Nozzle dapat segera diselesaikan dan dilengkapi
adanya monitoring dengan perangkat video analytic (CCTV) untuk mencatat nomor polisi secara otomotis sehingga digitalisasi nozzle dapat secara efektif digunakan untuk pengawasan BBM subsidi agar tepat volume dan Sasaran.

Lebih lanjut Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa pencatatan penyaluran komoditas yang diberikan subsidi (BBM JBT) secara elektronik di titik serah harus dapat mengidentifikasi penggunaan dan volume penyalurannya, karena dapat menjadi suatu variabel perhitungan besaran penggantian subsidi oleh Pemerintah. Sesuai dengan PMK 157 Tahun 2016 disebutkan bahwa volume JBT hasil verifikasi BPH Migas lah yang akan dijadikan dasar dalam perhitungan pembayaran subsidi oleh Kementerian Keuangan.

“Kita mengharapkan sekali lagi bahwa JBT dan JBKP ini agar betul-betul di verifikasi dengan baik dan IT Nozzle bisa menjadi alat verifikasi bagi BPH Migas”, jelas Ifan, sapaannya.

Program digitalisasi SPBU ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Penugasan jenis BBM Tertentu wajib menyiapkan sistem teknologi informasi terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran BBM untuk setiap konsumen secara on line.

PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia membangun program digitalisasi SPBU untuk sejumlah 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NKRI yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target awal penyelesaian pada akhir Desember 2018, namun dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan target karena terdapat kendalan di lapangan. Terakhir, PT. Pertamina PT. Pertamina (Persero) dan PT. Telkom Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan digitalisasi nozzle hingga akhir Agustus 2020.

“Kami akan menugaskan seluruh pegawai BPH Migas untuk mengecek kelapangan apakah program digitalisasi SPBU ini dapat berjalan dengan baik dan BPH Migas akan memonitor dan mengawal komitmen terakhir yang disampaikan oleh PT. Pertamina dan PT. Telkom bahwa digitalisasi SPBU di 5.518 akan selesai dan berfungsi dengan baik dibulan Agustus 2020 bersamaan dengan hari Kemerdekaan RI yang ke-75” tutup Ifan

Selain monitoring digitalisasi nozzle SPBU, Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa juga mengunjungi TBBM Malang dalam rangka pemantauan cadangan dan pengelolaan informasi BBM.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Komisi IV DPR RI Dukung Program dan Target Kementerian Pertanian

Koran Jurnal, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Mohammad Ichsan Firdaus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga performa dan kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) dibawah pimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Menurut dia, mengurus pangan untuk kebutuhan hidup 267 juta penduduk Indonesia bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh seorang Menteri. Apalagi sektor pertanian tahun ini memiliki banyak tantangan yang tidak mudah ditaklukan.

“Kinerja yang diperlihatkan sampai sekarang ini harus didukung oleh seluruh jajaran Kementan juga, mulai dari eselon satu sampai dua dan seterusnya,” kata Ichsan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/06/2020).

Ichsan mengatakan, program yang kini dijalankan kementan memang masih membutuhkan penyesuaian. Terlebih saat ini anggaran Kementan sangat terbatas.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai, pengelolaan pertanian di era Mentan Syahrul sudah jauh berbeda dengan pengelolaan pertanian yang dulu. kata dia, Syahrul berhasil merubah mindset baru terkait pertanian Indonesia.

“Kuncinya adalah di penyuluh pertanian. Penyuluh sekarang pun juga berbeda dengan dulu. Harus diupgrade supaya penyuluh juga memiliki pengetahuan pertanian yang lebih,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan hasil panen akan lebih meningkat jika petani mendapatkan penyuluhan dan bantuan secara langsung di lapangan. Sehingga, peningkatan produksi terus berada di posisi positif.

Dalam kesempatan yang sama, Sekertaris Jenderal Kementan Momon Rusmono menyampaikan bahwa program-program Kementan dan target hasil produksi tahun 2021 terus mengalami perbaikan.

“Program-program yang dimiliki Kementan ini untuk kepentingan rakyat. Sesuai arahan Mentan Syahrul bahwa pangan nasional tidak boleh bersoal,” tandasnya.

Perlu diketahui, RDP ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto, Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy, dan Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Komisi IV DPR RI Dukung Program Mentan SYL Percepatan Tanam Padi

Koran Jurnal, Subang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mendukung penuh program yang sedang dijalankan Menteri Pertanian(Mentan) Syahrul Yasin Limpo yakni gerakan percepatan tanam April- September (ASEP) 2020. Program tersebut dinilai dapat menjadi senjata ampuh dalam memerangi dampak pandemi Covid-19.

“Saya sangat mendukung adanya program percepatan tanam ini untuk memerangi dampak dari pandemi Covid-19,” demikian dikatakan Dedi dalam acara Gerakan Percepatan Olah Tanah (GPOT) bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasn Limpo, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Subang, Ruhimat, Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryan, Wakapolda Jawa Barat, Brigjen. Pol. Akhmad Wiyagus, dan Anggota DPD RI, Oni Suwarman di Desa Ciberes, Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, Sabtu (06/06/2020).

Dedi menegaskan saat ini merupakan waktu paling tepat dalam melakukan percepatan tanam dimana saat ini banyak masyarakat khususnya generasi muda yang biasa kerja di proyek belum bisa kembali bekerja karena belom normal. Dengan demikian, sektor pertanian bisa menjadi satu solusi yang dapat dilakukan dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat.

“Saya minta para bupati untuk mengajukan berbagai programnya ke Kementerian Pertanian. Mudah mudahan dengan jeda waktu yang antara 1 sampai 2 bulan seperti saat ini masyarakat desa setelah menanam tetap menghasilkan uang sambil menunggu panen,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama jajaran eselon 1 Kementan menyatakan komitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional khususnya yang ada di Jawa Barat saat ini di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan ke depan. Sektor pertanian menjadi solusi nyata terhadap dampak yang diakibatkan pandemi covid 19 terutama pada melemahnua ekonomi nasional.

“Dari apa yang kita saksikan hari ini, semangat petani yang terus berkobar itu menjadi tanda bagi saya bahwa sebenarnya kepedulian kita menghadapi Covid dengan daya tahan masyarakat melalui pertanian dan ketahanan pangan adalah sesuatu kekuatan,” kata Syahrul.

Mentan Syahrul mengatakan bahwa Gerakan percepatan tanam padi adalah kelanjutan dari pertanaman musim tanam I atau musim hujan. Dengan sisa hujan pada bulan Mei-Juni maka musim tanam II yang disebut musim tanam gadu harus segera dikejar.

“Karena itu dengan sisa hujan bulan Mei-Juni ini maka seluruh jajaran Kementerian Pertanian bersama seluruh pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan sisa hujan sampai bulan Juni-Juli,”sambungnya.

Selain Mentan juga mengatakan target luas tanam 2020 sebeear 11,66 juta ha yang berpotensi menghasilkan 33,6 juta ton beras. Sementara stok beras akhir Juni 2020 diperkirakan masih mencapai 6,84 juta ton.

Terkait hal itu, Syahrul menerangkan bahwa potensi panen padi Mei 2020 mencapai 1,25 juta ha dengan hasil beras sebesar 3,43 juta ton. Sedangkan potensi panen padi Juni 2020 mencapai 0,74 juta ha, yang dapat menghasilkan beras sebesar 1,94 juta ton.

“Musim tanam dua, target kita di atas 5,6 juta hektar dan mudah-mudahan kalau ini bisa menghasilkan maka ketahanan pangan itu bisa kita jamin lebih baik,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Subang, Ruhimat mengapresiasi kepedulian pemerintah pusat melalui Kementan yang begitu fokus meningkatkan produksi pangan di masa pandemi virus corona. Ketersediaan pangan di masa virus corona dan hingga saat ini dalam kondisi aman.

“Karena itu, Kabupaten Subang siap mendukung percepatan tanam padi dan peningkatan produksi pangan lainnya agar dampak yang ditimbulkan pasca pandemi corona tidak menyebabkan kegaduhan ekonomi,” ungkapnya.

“Di Kabupaten Subang banyak lahan tidur, baik itu eks Perhutani maupun PTPN. Ini bisa kita optimalkan untuk menghasilkan pangan demi membantu penguatan pangan nasional,” pinta Ruhimat.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan , Suwandi menambahkan percepatan tanam pada April-September 2020 ini dilaksanakan di 8 wilayah andalan, 9 wilayah utama dan 16 wilayah pengembangan. Kementan memberikan bantuan benih, alat mesin pertanian, asuransi pertanian dan pendampingan agar percepatan tanam sukses dan memberikan hasil yang tinggi.

“Ini saatnya setiap wilayah membuktikan komitmennya. Komitmen untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat, maka dari itu gerakan percepatan tanam menjadi yang utama,” sebut Suwandi.(hum/red)

Categories
Kesehatan Polhukam

DPR Minta Sektor Pertanian Jadi Kebutuhan Prioritas Selama Masa Pandemi Covid-19

*Rilis Kementan, 23 Maeret 2020*
Nomor : 182/R-KEMENTAN/03/2020

Koran Jurnal, Jakarta – Sektor pertanian harus menjadi kebutuhan prioritas dalam menghadapi penyebaran Covid 19 di Indonesia. Sektor ini tidak bisa dianggap remeh karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia. Demikian kata Anggota Komisi IV DPR RI, Hamid Noor dalam siaran pers, Senin 23 Maret 2020.

“Yang paling penting dalam situasi seperti ini adalah adanya jaminan akses pangan yang mudah didapat dengan harga yang wajar atau normal bagi seluruh masyarakat,” ujar Hamid yang juga merupakan politisi PKS ini, Senin pagi.

Menurut Hamid, penyebaran Covid 19 sangat berbahaya dan berdampak luas ke berbagai sektor. Salah satu imbasnya adalah terganggunya produksi petani di seluruh daerah.

“Untuk itu saya meminta kepada pemerintah, agar ada pernyataan dan regulasi yang ditetapkan untuk memastikan pendapatan petani yang memadai dengan kepastian harga yang baik dan tidak diganggu aktivitas impor,” katanya.

Berkaitan dengan hal ini, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menjamin terpenuhinya sebelas kebutuhan bahan pokok untuk mendukung pemberlakuan Work From Home (WFH) yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam memutus rantai penyebaran Covid 19.

Upaya tersebut salah satunya dengan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama supplier dan produsen pangan tentang ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Penandatanganan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga menghadapi wabah Korona serta menjelang puasa dan lebaran.

Dalam pertemuan dengan para pengusaha pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan Kementan, Kasdi Subagyono meminta semua pihak untuk terlibat dalam penyediaan pangan di Indonesia Utamanya bagi produsen dan supplier pangan.

“Ini tugas bersama untuk negara dan bangsa dalam menyediakan pangan yang cukup bagi 267 juta orang,” tutupnya.

Adapun kesebelas bahan pokok itu diantaranya komoditas beras, jagung, daging ayam, daging sapi, telur, minyak goreng, gula pasir, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kantong Plastik Bakal Kena Cukai Hingga Rp 500 per Lembar

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan sepakat untuk melakukan penambahan jenis barang yang akan dikenakan cukai yakni terhadap produk plastik seperti botol dan kemasan plastik.

“Persetujuan ini sangat kami hargai, ini bagus sangat baik. Mereka sama dengan kami bahwa ada concern dan prihatin pada masalah lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan masyarakat,” kata Sri Mulyani usai rapat bersama Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2).

Diketahui saat rapat bersama Komisi XI itu, Menkeu Sri Mulyani mengusulkan adanya pengenaan cukai untuk plastik jenis tas kresek dengan ketebalan di bawah 75 mikron. Nantinya, produsen plastik dan importir plastik akan dikenakan cukai sebesar Rp30 ribu per kilogram.

“Tarif cukai per lembar Rp200. Dengan demikian harga kantong plastik jadi Rp400-Rp500 setelah kena cukai,” kata Sri Mulyani.

Ia juga mengatakan, akan ada risiko penurunan konsumsi kantong-kantong ini hingga 50 persen. Sehingga total konsumsi menjadi sebesar 53.532.609 kg per tahun dari yang semula 107.065.217 kg per tahun berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Di mana kalau data dari KLHK di 2016 dilakukan berdasarkan konsumsi 90 ribu gerai di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga memperkirakan akan ada kenaikan inflasi 0,045 persen seandainya cukai plastik ini diberlakukan.(idn/red)

Categories
Ekonomi

DPR Setujui Perubahan Anggaran Kementan

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi IV DPR RI menyetujui perubahan anggaran Lingkup Eselon I di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020. Keputusan ini dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono saat menggelar Rapat Kerja bersama di Gedung Parlemen, Senin (17/02/2020) kemarin.

“Keputusan ini sudah resmi dan disepakati bersama,” ujar Budisatrio sambil mengetuk palu.

Dengan perubahan ini, anggaran Sekretariat Jenderal Kementan mencapai Rp 1,88 triliun, Ditjen Tanaman Pangan Rp 5,6 triliun, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 3,4 triliun, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Rp 1,82 triliun, dan Badan Ketahan Pangan Rp 763 miliar.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa anggaran tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada, terlebih untuk memaksimalkan kemajuan pertanian Indonesia.

“Saya kira ini sudah sesuai dengan yang kita minta. Jadi tinggal kami gunakan sebaik mungkin untuk kemajuan pertanian Indonesia,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Muslim, berharap Kementerian Pertanian mampu menjalankan semua program yang ada, sehingga target kedaulatan pangan mampu dicapai secara cepat. Meski demikian, dia menilai, Mentan Syahrul memiliki semangat dan mental yang tinggi untuk mempercepat pembangunan pertanian nasional.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Terutama soal program pertanian seperti AWR dan Kostratani. Terus terang saya sangat tertarik dengan program-program tersebut,” katanya.

Anggora Komisi IV lainya, Suhardi Duka mendukung program dan terobosan yang ada di Kementerian Pertanian. Namun, kata dia, sebaiknya program itu lebih banyak melibatkan banyak pihak, termasuk para petani, Kepala Daerah dan Komisi IV DPR RI.

“Memang kita harus saling bekerjasama dalam mencari solusi. Mudah-mudahn dengan program yang ada kita bisa meningkatkan kemajuan pertanian dimasa yang akan datang,” katanya.

Senada dengan Suhardi Duka, anggota Komisi IV lainya, TA Khalid mendukung kelembagaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) dan pusat data Agriculture War Room (AWR). Dia menilai, kedua terobosan ini mampu membuka ruang baru dalam menggerakan roda ekonomi nasional.

“Saya sangat bangga dengan program tersebut karena pada dasarnya nilai perekonomian kita ada di sektor pertanian. Saya kira dengan program satu desa satu penyuluh kemajuan pertanian kita harus bisa terwujud,” tutupnya.(hum/red)