Tag: Polri

Categories
Megapolitan Polisi

Idul Adha 1444 H dan Hari Bhayangkara ke-77, Polri Distribusikan 9.300 Hewan Kurban ke Seluruh Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan program Kurban Polri Presisi dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 H, sekaligus Hari Bhayangkara ke-77. Dalam program ini, Polri menyerahkan dan mendistribusikan ribuan hewan kurban baik sapi dan kambing ke seluruh Indonesia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, total ada 9.300 hewan kurban yang didistribusikan dengan rincian 5.765 sapi dan 3.535 kambing.

“Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 H yang berbarengan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-77, maka pimpinan Polri mengambil kebijakan dengan menggelar program Kurban Polri Presisi yang akan dilaksanakan penyerahan dan pendistribusian secara serentak oleh Kapolri dan jajaran,” kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/6/2023).

Ramadhan mengatakan, jumlah hewan kurban dari jajaran di Mabes Polri sebanyak 541 sapi, dimana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyumbangkan 476 sapi. Ratusan sapi sumbangan Kapolri disalurkan ke panitia kurban Mabes Polri sebanyak 37 dan 439 sapi disalurkan ke Mako dan pondok pesantren di seluruh Indonesia.

“Jumlah hewan kurban dari Satwil atau Polda jajaran sebanyak 8.759 dengan rincian 5.224 sapi dan 3.535 kambing,” katanya.

Adapun sasaran pendistribusian hewan kurban di lingkungan Mabes Polri diperuntukan untuk asrama Polri dan pondok pesantren. Sementara hewan kurban jajaran Satwil dan Polda diperuntukan untuk personel Polda, Polres, Polsek, pondok pesantren dan masyarakat sekitar.

Selain pendistribusian hewan kurban, Polri juga mendistribusikan sebanyak 10 ton daging rendang siap santap. Nantinya daging rendang ini akan didistribusikan oleh Bhabinkamtibmas untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Pelepasan pendistribusian hewan kurban dan 10 ton daging rendang akan dilakukan oleh Kapolri,” katanya.(*)

Categories
Polhukam

46 WNI Korban Sindikat Perdagangan Orang di Myanmar Berhasil Dipulangkan ke Tanah Air

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah kembali berhasil memulangkan sebanyak 46 warga negara Indonesia (WNI) korban sindikat perdagangan orang tujuan Myanmar. Puluhan korban TPPO (tindak pidana perdagangan orang) itu dipulangkan dari Manila, Filipina ke Tanah Air.

Ditjen Imigrasi Kemenkumham menyatakan bahwa pada Jum’at 26 Mei 2023 dini hari pihaknya telah melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap 20 orang WNI korban TPPO tersebut yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan Cebu Pacific Air nomor penerbangan 5J759.

Turut hadir dan menyaksikan prosesi kepulangan para korban TPPO itu diantaranya, Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Bareskrim Polri, Kementerian Sosial, serta Interpol.

“Ini bentuk dukungan kami terhadap pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang tentunya membutuhkan sinergi antar instansi,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Tito Andrianto dalam keterangannya, Jum’at (26/5).

Lebih lanjut Tito menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan diberikan tanda masuk wilayah Indonesia, ke-20 WNI beserta dokumen perjalanannya diserahterimakan ke pihak Bareskrim untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

“Setelah pemeriksaan, kami serahkan ke Bareskrim untuk penanganan lebih lanjut,” imbuhnya.

Sebelumnya pada pemulangan pertama, pihak Polri menyebut sebanyak 26 korban TPPO dipulangkan dari Myanmar melalui Don Mueang, Thailand menggunakan pesawat Batik Air ID7630 yang tiba pukul 21.30 WIB, Kamis (25/5). Pemulangan WNI itu didampingi Atase Polri hingga Konsulen KBRI Myanmar.

“Sebanyak 26 WNI korban TPPO telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang dari Bandara Don Muang, Bangkok, yang didampingi oleh Atase Polri, Atase Riset, dan fungsi Protokol dan Konsulen KBRI Myanmar,” kata Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jum’at (26/5).(*)

Categories
Ekonomi Polisi

Polri Dapat Predikat Ketiga Terbaik ‘Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022’

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Keuangan memberikan penghargaan atas peringkat ketiga nilai kinerja anggaran 2022 untuk kategori K/L dengan pagu besar yang diraih Polri. Penghargaan tersebut diberikan Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan kepada Bapak Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, bertempat di Ballroom Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan.

Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan, penghargaan peringkat ketiga yang diberikan ini merupakan kedua kalinya bagi Polri. Menurutnya, Polri mendapatkan hal itu karena selalu melakukan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan kinerja anggaran berdasarkan beberapa komponen seperti aspek konteks, aspek manfaat dan aspek implementasi.

“Polri juga selalu melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan mengevaluasi kinerja pelaksanaan kinerja satker melalui capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan untuk menjamin pelaksanaan APBN secara efektif, efisien, dan taat pada peraturan pelaksanaan anggaran yang ada, serta tercapai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi berdasarkan beberapa komponen seperti kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran,” jelas Kadivhumas, Selasa (23/5/2023).

Lebih jauh dijelaskan, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Polri 2018-2022 dengan rata-rata sebesar 90,64. NKA terendah 75,90 pada TA 2018 dan NKA tertinggi sebesar 97,02 pada TA 2022.

Meski telah meraih predikat terbaik ketiga, Polri tak akan berpuas diri. Kadivhumas menegaskan, Polri terus berkomitmen memperbaikinya, bahkan Asrena Kapolri telah mengeluarkan surat perihal direktif langkah-langkah pelaksanaan kinerja anggaran Polri tahun 2023 untuk menjadi lebih baik lagi ke depan.

“Diharapkan, baik dari pengelolaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, dapat terlaksana dengan baik,” ungkap Kadivhumas.

Dengan demikian, ujar Kadivhumas, kinerja anggaran akan meningkat dan tidak ada keterlambatan maupun kondisi force majeure yang menjadi hambatan untuk meningkatkan output yang sudah menjadi target. Selain itu, diharapkan dapat menciptakan out come yang dicapai dan dapat dirasakan/nikmati bagi seluruhnya, khususnya personel Polri sendiri maupun masyarakat pada umumnya.(**)

Categories
Polhukam

Kapolri Pastikan Siap Amankan Kepulangan Kepala Negara dan Delegasi KTT ASEAN 2023

Koran Jurnal, NTT – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya siap mengamankan kepulangan Kepala Negara dan Delegasi peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Diketahui bahwa Kepala Negara dan Delegasi akan mulai kembali ke negara asalnya setelah melalui seluruh rangkaian kegiatan KTT ASEAN, pada hari ini, Kamis (11/5/2023).

Sigit menuturkan, kepulangan para Kepala Negara dan Delegasi berbeda waktunya. Ia pun menyatakan Polri akan siap menyesuaikan pengamanan kepulangan.

“Saya kira tadi pagi kita sudah melaksanakan evaluasi dari beberapa kegiatan kemarin. Tentunya memang akan terjadi kepadatan karena memang kepulangannya berbeda-beda, ada yang masih melaksanakan kegiatan dan mungkin juga masih ada yang stay untuk menikmati indahnya Labuan Bajo,” kata Sigit di Command Center 91, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5/2023).

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, dalam proses pengamanan kepulangan Kepala Negara dan Delegasi, pihaknya berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk Paspampres yang berada di ring 1 pengamanan.

“Tentunya anggota kita telah melakukan langkah-langkah persiapan perencanaan dan juga koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dengan rekan-rekan dari Paspampres dari ring 1, sehingga terkait kegiatan yang ada atau tiba-tiba ada perubahan rencana bisa diinformasikan lebih cepat sehingga kita pun bisa segera menyesuaikan,” ujar Sigit.

Meskipun jadwal kepulangan Kepala Negara dan Delegasi berbeda, mantan Kapolda Banten ini menegaskan, pada prinsipnya Polri akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan seluruh kegiatan yang ada.

“Khususnya terkait dengan kegiatan di venue yang saat ini masih berlangsung dan juga kepulangan dari seluruh rombongan,” tutup Sigit.(*)

Categories
Polhukam

Kapolri Tegaskan Polri Siap Amankan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo NTT

Koran Jurnal, NTT – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan pengamanan pelaksanaan event internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN atau ASEAN Summit di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Baru saja kita mengadakan pengecekan langsung terkait kesiapan kepolisian dalam rangka pengamanan KTT ASEAN atau ASEAN Summit,” kata Sigit di Labuan Bajo, NTT, Rabu (3/5/2023).

Dalam kesempatan itu, Sigit juga mengecek langsung posko 91 Command Center atau pusat kendali operasi dari seluruh rangkaian pengamanan KTT ASEAN tersebut.

“Tadi kita cek ke beberapa titik dan salah satunya saat ini kita berada di 91 Command Center, pusat kendali seluruh rangkaian kegiatan operasi yang akan kita laksanakan,” ujar Sigit.

Usai mengecek langsung, Sigit memastikan, jajaran Polri siap untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan event internasional ASEAN Summit. Kepolisian, kata Sigit, akan melakukan penjagaan serta pengawasan mulai dari titik kedatangan, perjalanan hingga lokasi utama kegiatan tersebut.

Seluruh petugas, menurut Sigit, nantinya juga akan terawasi dan bisa secara langsung melakukan koordinasi serta melaporkan situasi dan kondisi yang ada melalui Command Center.

“Jadi kita cek langsung bagaimana mulai dari bandara, sampai dengan titik akomodasi. Kemudian, sampai dengan tempat kegiatan. Semuanya termonitor dan terawasi dan petugas yang melaksanakan tugas semuanya bisa tersambung dan bisa melaporkan kegiatan mereka pada saat di lapangan dengan Command Center. Dan dari Command Center tentunya bisa berikan perintah terkait dengan langkah dan kegiatan yang harus dilaksanakan,” ucap Sigit.

Demi semakin memantapkan pengamanan KTT ASEAN, Sigit mengungkapkan bahwa, di Command Center juga telah disiapkan fasilitas yang bisa mendeteksi identitas, baik tamu, delegasi maupun masyarakat sekitar.

“Kemudian, kita cek juga tadi satu per satu terkait fasilitas yang ada. Mulai bagaimana Command Center bisa mendeteksi masyarakat yang datang, baik tamu asing ataupun masyarakat lokal, identitasnya. Kemudian juga kita pasang data-data orang yang harus diawasi, yang ada di catatan kepolisian. Tentunya itu juga menjadi bagian yang kita pastikan semuanya bisa berjalan,” papar Sigit.

Karena berlokasi di dekat pantai, Sigit menyebut, pihak kepolisian juga akan melakukan pengawasan terhadap seluruh kapal yang melintas saat berlangsungnya seluruh rangkaian kegiatan ASEAN Summit.

“Termasuk juga data terkait, karena disini wilayahnya berada di dekat pantai, atau laut, sehingga kita ingin memastikan bahwa semua kapal yang ada bisa terdeteksi, jenis kapalnya apa, pemiliknya siapa. Dan ini terima kasih sudah berikan akses untuk kita. Sehingga demikian, semua jalur masuk, baik lewat dermaga, lewat laut semuanya bisa terdeteksi,” tutur Sigit.

Disisi lain, Sigit juga sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat setempat soal adanya kemungkinan penerapan kebijakan rekayasa lalu lintas (lalin) selama rangkaian kegiatan KTT ASEAN.

“Sehingga kemudian, tentunya ada pengalihan-pengalihan arus. Oleh karena itu terkait dengan ketidaknyamanan masyarakat yang mungkin terganggu karena ada pengalihan arus, kita tentunya mohon maklum dan mohon maaf,” kata Sigit.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, pihak kepolisian akan terus bersinergi dengan TNI serta pihak terkait lainnya dalam melakukan pengamanan event internasional tersebut. Setiap harinya, kata Sigit akan dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi demi pemantapan pengamanan tersebut.

Sementara itu, Sigit menjelaskan, seluruh jajaran juga telah menyiapkan langkah atau antisipasi terkait dengan potensi terjadinya bencana alam, yang tidak bisa diprediksi.

“Kemudian juga, kita tadi cek terkait dengan bagaimana posko Command Center bisa memonitor apabila terjadi situasi bencana, kemudian kondisi cuaca, kondisi gelombang, dan alarm apabila terjadi gempa dan sebagainya. Semuanya bisa kita monitor, sehingga pada saat kita melakukan langkah dari mulai normal, kontijensi sampai kita harus melakukan escape semuanya terawasi dan bisa terpantau, serta bisa kita kendalikan,” ujar Sigit.

Dengan seluruh kesiapan yang ada, Sigit menjelaskan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara optimal dalam melakukan pengamanan. Menurutnya, Polri memiliki pengalaman yang baik ketika melakukan pengamanan event internasional KTT G-20.

“Mudah-mudahan seluruh persiapan dalam rangka pengamanan ASEAN Summit betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kita pernah punya pengalaman beberapa waktu lalu di KTT G-20. Mudah-mudahan di ASEAN Summit ini kita bisa bekerja dengan lebih baik,” tutup Sigit.(*)

Categories
Bisnis Ekonomi Hukum

Instruksi Presiden Soal Pakaian Bekas Impor, Kapolri: Tindak Tegas Penyelundupan

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) geram dengan maraknya impor pakaian bekas atau thrifting. Menurutnya, hal tersebut mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Presiden Jokowi pun telah menginstruksikan jajarannya yang terkait untuk mengusut serta mencari akar permasalahan dari maraknya impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepolisian untuk mencari akar masalah serta melakukan pemeriksaan terkait dengan munculnya pakaian bekas impor tersebut.

“Terkait dengan instruksi Bapak Presiden, saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar Sigit, Jakarta, Minggu (19/3).

Sigit menekankan, apabila dalam pemeriksaan nanti diketemukan adanya praktik penyelundupan maka pihak Kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun.

“Kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang Pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas,” cetus Sigit.

Tindakan tegas tersebut, kata Sigit, merupakan komitmen dari jajaran Polri dalam rangka mengawal dan mengamankan seluruh program kebijakan Pemerintah dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Yang dimana salah satunya adalah menjaga pasar domestik.

“Kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden,” ucap Sigit.

Sebelumnya, Polri menyatakan bahwa pihaknya menggandeng Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk melakukan pencegahan bisnis pakaian bekas impor.

“Polri bersama Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai dalam mencegah bisnis pakaian bekas impor,” kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (15/3/2023) lalu.

Ramadhan memastikan, Polri siap untuk bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait yaitu Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Lebih dalam, Ramadhan menyebut, Bareskrim Polri juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah bisnis pakaian bekas impor tersebut.

“Upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Ramadhan.(rls)

Categories
Megapolitan Nasional Polisi

Terima Penghargaan dari Pemerintah, Kapolri Komitmen Terus Tingkatkan Layanan Publik

Koran Jurnal, Jakarta – Polri menerima penghargaan dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait dengan pelayanan prima dan pembangunan zona integritas di lingkungan Polri Tahun 2022.

Penghargaan dan predikat tersebut diberikan berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilakukan oleh Kemenpan RB bersama dengan kementerian dan lembaga khusus.

“Tentunya kami dari institusi Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan prima dan pelayanan terhadap zona integritas,” kata Sigit di Gedung Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2023).

Pada tahun ini, sebanyak 47 Polresta maupun Polres meraih penghargaan pelayanan prima. Serta, 19 unit kerja yang mendapatkan kategori teladan berintegritas.

Menurut Sigit, dengan adanya penghargaan tersebut, hal ini sejalan dengan instruksi dan harapan dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terhadap institusi Polri.

Oleh karenanya, Sigit menegaskan kedepannya akan terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana harapan dari Pemerintah Indonesia.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi di sampaikan oleh beliau, bahwa perbaikan pelayanan publik akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM,” ujar Sigit.

Lebih dalam, wujud konkret peningkatan kualitas pelayanan publik, kata Sigit, saat ini Polri telah menguatkan pelayanan masyarakat secara digital. Mulai dari STNK Online, SIM Online dan penindakan pelanggaran lalu lintas (lalin) dengan mengedepankan ETLE.

“Dan ini terus menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban berlalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan,” ucap Sigit.

Bahkan dewasa ini, kata Sigit, Polri terus mengembangkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara online.

Lebih dalam, Sigit menyebut, demi membuka ruang aspirasi dari masyarakat saat ini disiapkan Dumas Presisi Online hingga Propam Presisi Online. Dimana, masyarakat dapat memanfaatkan hal itu sebagai wadah untuk mendapatkan pelayanan secara interaktif untuk mendapatkan progres terkait dengan laporannya.

“Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan digitalisasi. Dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan SuperApp dalam satu genggaman,” papar Sigit.

Disisi lain, Sigit menegaskan, Polri juga akan memaksimalkan perannya untuk memberikan pelayanan terhadap publik sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Pemerintah. Diantaranya pelayanan stunting hingga pengamanan di wilayah yang difokuskan melakukan investasi dan hilirisasi industri. Termasuk juga layanan terhadap masyarakat yang berkebutuhan khusus.

“Termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang berdampak dan berkebutuhan khusus semua tentunya akan kami tingkatkan. Terima kasih, kami mohon koreksi dan dukungan dari masyarakat. Sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian,” tutup Sigit.(*)

Categories
Ekonomi Hukum Kriminalitas Polhukam

Sepanjang 2022 BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,4 Juta Liter

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada 2022 berhasil mengungkapkan kasus dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi dan telah mengamankan BBM Subsidi sebanyak 1.422.263 liter, yang didominasi BBM Solar Subsidi.

“Banyaknya kasus yang diungkap tidak terlepas dari faktor -faktor yang mempengaruhi yaitu sistem pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian BBM Solar subsidi yang belum optimal, disparitas harga solar industri dan solar subsidi yang cukup besar, permintaan pasar (demand) untuk Solar yang dipergunakan bagi Pelabuhan perikanan, industri dan pertambangan yang jumlahnya sangat besar dan tidak adanya perbedaan spesifikasi antara solar subsidi dan solar industri, perubahan ketentuan sanksi dalam regulasi terkait dengan penyalahgunaan BBM (Penerapan sanksi administrasi),” jelas Kepala BPH Migas Erika Retnowati, dalam dalam konferensi pers Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Tahun 2022 Kerjasama Antara BPH Migas dengan Polri, di Jakarta, Selasa (3/1/2022).

Lebih lanjut Erika menjelaskan beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama Polri sepanjang Tahun 2022 antara lain sosialisasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara BPH Migas dengan Polri di beberapa kota seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah.

Penindakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi terbanyak Sumsel 114,8 ton, Jawa Barat 22 ton, Jambi 700 liter dan Jawa Tengah 40 ton

Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto menegaskan peran masyarakat sangat penting untuk memberikan informasi apabila terdapat penyimpangan penyalahgunaan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM).

“Sekarang ini tidak ada yang bisa lepas dari media. Media sosial sudah luar biasa kekuatannya. Saya rasa kekuatan yang luar biasa kekuatan media. Oleh karena itu, kami mohon, kalau ada yang seperti itu (penyimpangan bbm) di media kan saja. Pasti akan kita tindaklanjuti,” tutur Agus Andrianto.

Dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi, beberapa modus operandi yang sering ditemukan yakni di SPBU dengan cara helikopter (pembelian berulang)/tangki modifikasi. Selain itu penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian JBT dari instansi terkait. Ada pula keterlibatan oknum operator SPBU, dan lainnya.

“Kami kembali mengingatkan akan sanksi pidana pada penyalahgunaan BBM subsidi yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar,” tukasnya.(*)

Categories
Pendidikan TNI

Kalemdiklat Komjen Rycko Amelza Dahniel Tutup Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI-Polri TA 2022

Koran Jurnal, Surabaya – Pelaksanaan Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI dan Polri TA 2022 selama tujuh hari mulai tanggal 9-16 Desember 2022 dengan peserta Diklat sebanyak 476 orang terdiri dari Maba TNI 356 orang, Siswa Polri 100 orang Maba Kowal 20 orang resmi dinyatakan selesai.

Rampungnya diklat tersebut ditandai dengan upacara penutupan yang dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, di Lapangan Laut Maluku Kodiklatal Surabaya, Jum’at (16/12/2022).

Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, menjelaskan, bersama sama dengan Polri melaksanakan pendidikan integrasi pada seluruh peserta anak didik.

“Kami mohon bantuan aparatur pemerintah daerah pada para tokoh, terutama pada tokoh agama untuk sama sama memberikan dorongan, memberikan penguatan kepada peserta didik TNI dan Polri,” ungkapnya.

“Tugas yang mereka emban di samping tidak ringan juga merupakan tugas yang sangat mulia. Yaitu menjaga keutuhan negeri kita yang sangat majemuk ini,” kata Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel.

Ia menegaskan, kemajemukan itu merupakan keniscayaan daripada negeri ini, negeri kebangsaan, negeri yang dibangun dari berbagai perbedaan.

“Dan kita pahami perbedaan itu memiliki potensi konflik,” tutur Komjen Pol Rycko.

Ia juga meminta untuk mengelola Perbedaan dengan baik. Jika diibaratkan kemajemukan itu sebagai sebuah mozaik, lanjut Komjen Pol Rycko maka mozaik ini apabila disatukan akan menjadi indah.

“Keindahan daripada berbagai perbedaan mozaik itu harus diikat dengan bingkai yang kuat dengan perekat yang kuat dan perekat itu TNI dan Polri,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan Perbedaan harus ada alat, harus ada organ yang diberi kepercayaan untuk menjaga perbedaan itu. Untuk menjadi perekatnya untuk menjadi bingkainya.

Oleh karena itu bingkainya tidak boleh pecah, tidak boleh retak apalagi mudah dipecah bela, mudah diadu domba.

“Kita pasti bisa menjaga negeri kita yang baik ini, negeri kita yang kita cintai secara bersama sama. Tolong kami diingatkan, anak anak kami diingatkan kami terus diberikan bimbingan melalui ajaran agama yang baik untuk mencintai negerinya dan rakyatnya,” tutup dia.

Usai upacara ditandai dengan penanggalan tanda peserta Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI dan Polri TA 2022 oleh Kalemdiklat Polri secara simbolis.

Kegiatan dilanjutkan dengan penampilan yel-yel oleh peserta Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI dan Polri TA 2022. Yel-yel tersebut menunjukkan bentuk sinergitas dan kolaborasi antara TNI Polri dalam menjaga keutuhan NKRI.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Waka Polda Jawa Timur, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Dankakodiklatal, Wadankodiklatal, PJU Lemdiklat Polri, Seklem AAL, Kapoksahli Koarmada II, Aspers Kasdam V/Brawijaya, PJU Kodiklatal, PJU Polda Jatim, PB SDM Prov. Jatim, Wadanpasmar 2, Aspotmar Lantamal V, Kadisops Danlanud Muldjono, Kapolres Pelabuhan Tj. Perak, Ketua PGI Jatim, Ketua Walubi Jatim, PBNU Jatim serta PDHI Jatim. (*)

Categories
Bencana Polisi

Polri Kerahkan Helikopter dan Drone Sisir Lokasi Desa Terisolir Gempa Cianjur 

Koran Jurnal, Jakarta – Brimob Polri mengerahkan tim drone Bid TIK untuk mendeteksi sekaligus mencari kemungkinan lokasi pengungsian warga yang daerahnya masih terisolir akibat gempa Cianjur Jawa Barat.

Koordinator Tim SAR Vertical Rescue Satlat Korps Brimob, Kombes Pol Rantau Isnur Eka menjelaskan tim khusus tersebut sudah dibekali sejumlah drone yang digunakan untuk mencari dan mendeteksi kemungkinan lokasi pengungsian warga yang belum bisa ditembus kendaraan roda dua dan roda empat.

Rantau menjelaskan apabila tim itu menemukan lokasi pengungsian warga, tim bakal langsung melaporkan ke posko Brimob atau Posko Induk Polda Jawa Barat untuk ditindaklanjuti dengan cara penyelamatan warga.

“Jadi kami mengirim tim kecil ini menggunakan alat transportasi helikopter dari Polairud di mana tim drone Brimob tersebut juga telah membawa perlengkapan drone untuk mencari kemungkinan adanya shelter-shelter warga,” tutur Rantau di Cianjur, Sabtu (26/11/2022).

Rantau optimistis tim tersebut bisa memberikan berbagai informasi yang lebih akurat dalam proses pencarian. Pasalnya, penggunaan helikopter dan drone bisa lebih efisien dan efektif dalam mencari shelter warga.

Adapun data dari laporan yang diterima Tim SAR Satlat Brimob, dari 37 lokasi terisolir hingga hari ini tersisa tiga lokasi, yaitu Kampung Kadu Gede, Pasir Manggu, dan Pasar Tunagan.

Menurut Rantau, tim drone tersebut bakal terus mencari lokasi pengungsian warga terisolir selama satu minggu ke depan yang difasilitasi oleh Polairud.

“Kita sudah membawa bekal untuk 6 hari perjalanan,” ujarnya.

Selain itu, Rantau juga bakal mencari informasi tentang desa yang terisolir tersebut baik melalui informasi lisan warga setempat maupun informasi yang beredar di media massa dan media sosial.

“Nah, nanti media itu bakal kita saring lagi semua informasinya,” tuturnya.(hum)