Categories
IPTEK Megapolitan Polisi

Kapolri Tegaskan Telah Siapkan Antisipasi Serangan Siber di KTT G20

Koran Jurnal, Bali – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan telah menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya serangan siber di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Sigit memaparkan, Polri telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam hal ini, BSSN menjadi leading sectornya.

“Karena memang yang namanya serangan siber walaupun leading sectornya BSSN selaku penanggungjawab keamanan sistem jaringan namun tetap proses penegakan hukum dan pencarian pelaku tetap harus kita lakukan. Sehingga dari awal sebaiknya kita semua harus siap menghadapi kondisi tiba-tiba ada serangan,” kata Sigit dalam tinjauannya di Posko Satgas Gakkum Mabes Polri di Badung, Bali, Sabtu (12/11/2022).

Menurut Sigit, antisipasi pencegahan serangan siber dilaksanakan di seluruh lokasi event internasional tersebut. Baik lokasi utama maupun pendukung yang terhubung dengan koneksi internet.

Dengan adanya antisipasi di semua lini, Sigit menekankan, Konferensi Tingkat Tinggi G20 dapat berjalan dengan lancar dan aman dari gangguan siber.

“Jadi kita minta itu betul-betul dilakukan, persiapan begitu ada serangan bagaimana recovery yang bisa dilakukan sehingga tidak mengganggu kegiatan utama khususnya terkait dengan pada saat event berlangsung,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit meminta kepada seluruh stakeholder untuk terus mematangkan langkah maupun skenario atas segala dinamika yang dapat berkembang sewaktu-waktu.

“Jadi saya minta terus dilakukan peningkatan terhadap skenario-skenario yang mungkin terjadi terkait dengan sistem serangan yang akan mengganggu baik di luar maupun di dalam venue,” ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit mengungkapkan, BSSN, Polri dan BIN dapat terus melakukan koordinasi serta proses evaluasi untuk pengamanan serangan siber di KTT G20.

“Karena memang ini harus dilakukan evaluasi setiap hari. Sehingga kita yakin mulai dari proses sampai pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik,” tutup Sigit.(hum)

Categories
Ekonomi Nasional Polisi

Polri Raih Predikat WTP Sembilan Kali Berturut-turut dari BPK RI

Koran Jurnal, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut. Adapun predikat WTP tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Nyoman Adhi Suryadhnyana kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/6/2022).

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, peraihan predikat ini merupakan wujud komitmen dari institusi Korps Bhayangkara yang selalu transparan dan akuntabel dalam menggunakan keuangan negara.

“Tentunya ini menjadi komitmen kami, untuk di tahun-tahun berikutnya. Kami akan terus berkomitmen terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan,” kata Listyo Sigit usai menerima predikat WTP dari BPK RI, Selasa (28/6/2022).

Lebih dalam, Sigit menekankan, dengan capaian WTP kesembilan kalinya ini, kedepan Polri akan terus mengawal seluruh kebijakan Pemerintah hingga mendorong pemasukan atau peningkatan anggaran APBN.

“Kami juga selalu ikut mendorong dari sisi PNBP dan mengawal seluruh kebijakan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga agar APBN tetap bisa berjalan baik di situasi yang penuh ketidakpastian ini, dengan mengawal melalui berbagai strategi tranformasi ekonomi,” ujar eks Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu, Sigit juga menegaskan, Polri akan terus berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dalam aturan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

“Sekali lagi terima kasih atas opini yang telah diberikan kepada kami. Kami akan terus melakukan perbaikan untuk tahun-tahun ke depan,” ucap eks Kapolda Banten itu.

Kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Nyoman Adhi Suryadhnyana menyebutkan bahwa, perolehan predikat WTP sembilan kali berturut-turut yang diterima Polri merupakan suatu prestasi dari institusi negara.

“Hasil dari pemeriksaan tersebut, saat ini kepolisian RI memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dan ini adalah perolehan yang kesembilan kali berturut turut, suatu prestasi yang membanggakan. Pak Kapolri beserta seluruh jajaran, dalam melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan,” kata Adhi.

Adhi berharap, kedepan prestasi yang diperoleh Polri ini dapat dipertahankan. Mengingat, menurutnya, kepolisian selain melaksanakan tugas dan fungsi utamanya, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP bagi negara.

“Sehingga Kepolisian RI adalah suatu institusi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan,” tutup Adhi.(*)

Categories
Daerah Polhukam Polisi

Bareskrim PolriI Gelar Rakernis Fungsi Teknis Reserse 2022 di Bali

Koran Jurnal, Bali – Bareskrim Polri gelar rakernis fungsi teknis reserse tahun anggaran 2022 di Nusa Dua Bali, mulai sejak tanggal 7 Juni hingga 9 Juni 2022.

“Rakernis tahun ini memiliki topik adalah Transformasi Penyidik yang Presisi Guna Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto kepada wartawan, Rabu (8/6/2022).

Dalam kesempatan ini, Agus mengungkapkan bahwa Polisi merupakan alat pembangun peradaban dan mesin perubahan sosial.

“Baik buruknya suatu negara dipengaruhi dari Polisinya, jadi kalau mau negara ini maju Polisinya harus baik,” ujar Agus.

Pada kegiatan rakernis tahun ini, seluruh jajaran reserse di Indonesia juga mendapatkan bekal dari sejumlah menteri yang diundang untuk memberikan pandangannya.

Diantaranya adalah Menkopolhukam Mahfud MD yang menekankan soal keadilan Restorative Justice diperlukan untuk membangun harmonisasi di sosial masyarakat.

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terkait aparat penegak hukum memiliki peran krusial dalam pemulihan transformasi ekonomi, termasuk penegakan PPKM, percepatan vaksinasi Covid-19 hingga penyaluran bantuan kepada PKL dan warga lainnya.(hum)

Categories
Bencana Kesehatan Nasional

Polri Bantu Kementan Cegah Penyebaran Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak Sapi alias PMK

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka membantu melakukan pendampingan serta pengawasan terkait penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak sapi.

Dengan begitu, dinas peternakan di daerah sebagai leading sector terkait adanya penyakit itu, kata Sigit, dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat dalam rangka pengawasan agar tidak terjadinya penyebaran wabah penyakit tersebut ke luar wilayah temuan.

“Polri akan bekerjasama dengan dinas peternakan daerah untuk membantu mengawasi penanganan penyakit tersebut agar tidak terjadi pergeseran ke luar dari wilayah temuan,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jakarta, Rabu (11/05/2022).

Mantan Kabareskrim Polri ini menyatakan, dengan adanya sinergitas antara dinas peternakan dan jajaran Polri di setiap wilayah, dapat dilakukan tracing dan pengecekan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut ke hewan ternak lainnya.

“Sehingga penyakit tersebut bisa kita bantu lokalisir dan tidak meluas dengan bantuan penjagaan dan pengawasan,” ujar eks Kapolda Banten itu.

Lebih dalam, Sigit menyatakan bahwa, pihaknya siap untuk mendukung langkah Kementan melakukan upaya lockdown sebagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut.

Pihak Kepolisian, dikatakan Sigit, juga akan ikut membantu melakukan pengecekan ketat terhadap proses perdagangan hewan ternak dengan merujuk dari hasil pemeriksaan dokter hewan dari Balai Karantina Dinas Pertanian dan Peternakan.

“Melakukan pengawasan dengan cara penyekatan perdagangan hewan ternak keluar atau masuk pada wilayah tersebut yang mengacu pada dokumen hasil pemeriksaan dokter hewan dari Balai Karantina Dinas Pertanian dan Peternakan,” papar Sigit.

Sementara itu, Sigit juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Satgas Pangan Polri untuk turun ke lapangan guna memastikan ketersediaan stok pangan hewan ternak serta melakukan pengendalian harga dipasaran.

Dalam hal ini, Sigit mengungkapkan, Kepolisian bersama dengan dinas peternakan juga sudah melakukan pendataan untuk menentukan luas penyebaran serta jumlah ternak yang berpotensi tertular penyakit PMK.

Tak hanya itu, Sigit menyebut, dinas peternakan juga telah menyiapkan vaksinasi serta obat-obatan untuk diberikan kepada hewan ternak sapi setelah adanya temuan tersebut.

Lebih lanjut, Sigit mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik terkait dengan adanya laporan temuan penyakit itu. Menurutnya, semua pihak terkait telah bekerja secara maksimal untuk menangani hal tersebut.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tetap tenang terkait adanya laporan temuan ini,” tutup Sigit.

Diketahui, temuan wabah PMK terhadap hewan ternak sapi dilaporkan pertama kali terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur yakni Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Lamongan.

Pihak Kementan pun bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berupaya dan telah menyiapkan langkah pencegahan penyebaran wabah tersebut agar tidak meluas ke daerah lain dan hewan ternak lainnya.(hum)

Categories
Ekonomi Nasional Polisi

Libur Lebaran 2022 Usai, Polri Kembali Buka Layanan SIM, STNK dan BPKB

Koran Jurnal, Jakarta – Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus menyampaikan, layanan Polri terkait kepengurusan SIM, STNK, dan BPKB sudah berjalan normal per hari ini, Senin 9 Mei 2022.

“Dengan selesainya Operasi Ketupat 2022, kami (Polri) membuka kembali pelayanan bagi masyarakat yang ingin mengurus SIM, STNK, atau BPKB,” ujar Yusri Yunus, Senin (9/5/2022).

Diketahui sebelumnya, Korlantas Polri memberhentikan sementara aktivitas pelayanan SIM baik di satpas, gerai, ataupun SIM keliling selama periode lebaran Jumat (29/4/2022) hingga Minggu (8/5/2022).

“Jadi, bagi masyarakat yang ingin mengurus surat-surat tersebut bisa langsung datang ke lokasi pelayanan terdekat,” jelasnya.

Yusri menambahkan, telah ada relaksasi bagi masyarakat yang masa berlaku SIM-nya habis di waktu libur dan cuti berama. Namun, Yusri mengimbau agar masyarakat kembali membuat atau memperpanjang SIM mereka.

“Jadi, memang sudah ada relaksasi jika masa berlakunya habis saat libur kemarin. Masyarakat diimbau segera memperpanjang, karena layanan telah dibuka kembali,” tutupnya.(hum)

Categories
Ekonomi Nasional Polisi

Satgas Kemenperin-Polri Siap Awasi Produksi dan Distribusi Minyak Goreng Curah

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan bersinergi membentuk satuan tugas (satgas) dalam upaya pengawasan produksi dan distribusi program minyak goreng sawit (MGS) curah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu. Jika ditemukan pelanggaran dalam prosesnya, kedua pihak akan menindak tegas.

“Kami ingin program ini ada progresnya sesuai yang diharapkan oleh Presiden. Untuk itu, kami melakukan rapat pembahasan dan evaluasi ini agar bisa segera diakselerasi,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari laman resmi Kemenperin, Selasa (05/04/2022).

Menperin menegaskan, pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Regulasi ini mendorong industri MGS menjalankan kewajiban untuk menyediakan minyak goreng curah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil.

“Regulasinya sudah memadai, semua sudah diatur, termasuk sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan yang sudah digariskan dalam Permenperin 8/2022 tersebut,” ujarnya.

Sanksi itu, lanjut Agus, misalnya terkait dengan produk yang tidak sesuai dengan alokasi dan jumlah, berdasarkan yang sudah ditetapkan Kemenperin.

“Selain itu juga adanya tindakan berkaitan dengan repacking, ini tidak boleh dilakukan pada MGS curah. Juga sama sekali tidak boleh disalurkan untuk industri menengah maupun besar. Ini yang akan kami kawal di lapangan,” tegasnya.

Tak hanya produsen saja, kebijakan penyediaan berbasis industri juga mewajibkan seluruh distributor yang menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi, mulai dari distributor 1 (D1), Distributor 2 (D2), dan lini distribusi di bawahnya.

“Sudah ditetapkan margin di level distributor dengan rata-rata Rp600 per kilogram, di tingkat pengecer rata-rata Rp1.000 per kilogram. Policy terkait margin sudah dikeluarkan Dirut BPDPKS, ini sangat penting supaya HET bisa tercapai di lapangan,” paparnya.

Menperin menyebutkan, sampai saat ini sudah ada 72 kontrak atau 72 perusahaan yang terlibat dalam program MGS curah.

“Dalam jumlah kontrak tersebut, telah memenuhi kebutuhan yang cukup bagi kebutuhan nasional per hari dan juga meng-cover ke mana saja produsen harus mengeluarkan distribusi di wilayah kerja masing-masing,” imbuhnya.

Pemerintah telah merombak total kebijakan terkait penyediaan minyak goreng curah, dari yang semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri. Kebijakan berbasis industri ini juga diperkuat dengan penggunaan teknologi informasi berupa Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) dalam pengelolaan dan pengawasan produksi distribusi minyak goreng curah.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan bahwa Polri dan Kemenperin sepakat untuk membentuk satgas gabungan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV, serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh.

“Oleh karena itu untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami Bersama Menperin membentuk satgas gabungan yang akan ditempatkan mulai di level kantor pusat para produsen, yang personelnya berasal dari kepolisian dan Kemenperin. Khususnya di beberapa produsen besar, pengawasan proses produksi dilakukan melekat selama 24 jam,” kata Sigit.

Dengan adanya pengawalan melekat selama 24 jam penuh itu, Kapolri berharap, minyak goreng khususnya jenis curah dapat terjamin ketersediaannya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Serta, harga penjualannya pun sesuai dengan kebijakan HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Karena memang ada kekhawatiran, keragu-raguan terkait dengan penggantian. Dan itu sudah ditegaskan bahwa, semuanya yang sudah diikat dengan kontrak badan sawit pasti akan diberikan subsidi. Karena itu tugas dari produsen adalah bagaimana kemudian memastikan produksinya sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Kalau ini bisa berjalan 50 persen saja, seharusnya di pasar terpenuhi,” ujar Sigit.

Oleh karena itu, Kapolri menekankan, dalam melakukan pengawasan dan pemantauan melekat selama 24 jam, pihak Polri akan mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, intelijen hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran. (*)

Categories
Nasional Polisi

Kapolri Buka Rakernis Gabungan Satuan Kerja

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis (rakernis) gabungan beberapa satuan kerja (satker) di Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/03/2022).

Dalam arahannya, Sigit pun mengingatkan masing-masing satker untuk selalu bekerja secara beriringan dan bersinergi agar organisasi Polri menjadi lebih baik.

“Saya ingin mengibaratkan, ibarat organ tubuh maka di Polri ini ada berbagai macam unsur yang sudah diatur dimana seluruh organ tubuh ini bisa bekerja dengan baik apakah itu organ vital, panca indra, alat gerak sehingga tubuh kita yang bernama organisasi Polri ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan kuat,” kata Sigit.

Ia pun menuturkan, dengan kondisi tubuh yang prima dan sehat, maka Polri bisa menghadapi segala macam ancaman dan tantangan ke depan guna mewujudkan organisasi Polri yang Presisi dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurutnya, Polri yang kuat menjaga stabilitas kamtibmas menjadi salah satu kunci utama agar seluruh kebijakan nasional dan harapan masyarakat terhadap Polri bisa diwujudkan.

“Ini menjadi bagian yang kita semua harus memahami dan saling bersinergi menjaga kekuatan kesehatan yang ada sehingga warna dan persepsinya menjadi satu,” ujar Sigit.

Ia pun mengingatkan jajarannya untuk tak pernah lepas dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis. Dampak situasi global saat ini, kata Sigit sangat luar biasa dan menimbulkan ketidakpastian.

Ia pun mencontohkan bagaimana Pandemi Covid-19 berdampak ke seluruh negara di dunia dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Kemudian invasi Rusia ke Ukraina juga menimbulkan dampak bagi Indonesia.

Fenomena ini, kata Sigit harus dikelola dengan sebaik mungkin. Sebab, jika tidak akan menimbulkan gangguan kamtibmas. Kedepan, memasuki bulan Ramadan ia juga mengingatkan jajarannya agar mewaspadai kenaikan beberapa harga bahan pokok.

“Kita akan memasuki bulan ramadhan dimana harga-harga komoditas dan bahan pokok akan naik. ini menjadi ancaman apabila tak bisa diatasi,” tutur Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Dimana semua informasi yang ada baik di dalam maupun luar negeri akan berdampak. Hal ini menurutnya harus diikuti perkembangannya agar mengetahui langkah yang dilakukan jika terjadi sesuatu.

Tak hanya itu, ia pun meminta jajarannya untuk mengetahui kerja makro dan mikro di lapangan. Kerja makro adalah hal besar dilaksanakan negara dan mikro hal-hal menjadi tugas pokok kita.

Indonesia, lanjut Sigit saat ini sedang berusaha terus menjaga pertumbuhan ekonomi kita berada di atas lima persen. Pemerintah telah memberikan kelonggaran terhadap defisit negara dan mau tak mau hal itu harus dikembalikan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.

“Refocusing membuat APBN kita menjadi kurang maksimal. Beban APBN menjadi berat dan mau tak mau pemerintah melakukan langkah dengan membesarkan sektor investasi. sektor investasi di angka 85 persen dan saat ini sedang dikawal dan bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan tentunya ini bagian upaya kita yang 85 persen bisa dilaksanakan maksimal,” papar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit pun mengatakan saat ini Indonesia tengah membangun pondasi menjadi negara maju. Salah satunya dengan merubah kebijakan dari negara konsumen menjadi produsen. Merubah kebijakan yang tadinya melepas ekspor material mentah, saat ini disetop dalam rangka membuka hilirisasi di dalam negeri.

Hal itu dilakukan agar Indonesia mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan bisa melompat serta tak tergantung dengan negara lain.

“Transformasi yang ada di satu sisi suatu lompatan jika kita bisa melakukan, namun disisi lain ini berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Menjaga pondasi ini bisa kita bangun dengan sinergitas,” jelas Sigit.

Terkait dengan transformasi digital, ia pun mengingatkan akan menjadi tantangan sendiri bagi Polri. Di satu sisi menjadi hal yang memudahkan, khususnya dalam hal memprediksi sebagaimana keinginan menjadikan pemolisian prediktif dengan mengelola data yang ada dan mendapatkan rekomendasi dalam mengambil keputusan. Namun disisi lain ada tantangan.

Dengan semua hal itu, Kapolri berharap jajarannya untuk tak menjadikan Polri Presisi hanya sebagai program kerja. Namun, juga bisa menjadi lompatan perubahan untuk kembali ke esensi sejarah Kepolisian yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Harapan saya disamping tugas dan kebijakan pemerintah. Saya kembali mengingatkan bahwa kita semua ingin mengukir sejarah Polri. Kita sudah buat road map menuju Polri yang Presisi. Tentu harapan saya ini bukan hanya program kerja, tapi lompatan perubahan untuk kembali ke esensi sejarah kepolisian yang tentunya ini betul-betul dirasakan masyarakat. Polri yang mampu menjadi garda terdepan menjaga negara, Polri yang bisa diandalkan, profesional, dekat dan dicintai masyarakatnya,” tutup Sigit.(hum)

Categories
Polhukam

KPBI Siap Jaga Kamtibmas Bersama Polri

Koran Jurnal, Jakarta – Ilhamsyah kembali terpilih sebagai Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) periode 2022-2026. Ilham terpilih pada Kongres ke-II KPBI yang diselenggarakan di Gelanggang Remaja Kecamatan Koja, Jakarta Utara, 28-30 Januari 2022.

Banyak hal disampaikan Ilhamsyah dalam komitmennya usai terpilih kembali. Salah satunya mengenai mendukung upaya percepatan vaksinasi Covid-19 di Tanah Air.

“Kami sepenuhnya mendukung langkah mempercepat vaksinasi,” ujarnya, Minggu (30/1/2022).

Sebab vaksinasi semasa pandemi Covid-19 seperti sekarang, dinilainya penting. Terutama demi kesehatan dan keselamatan masyarakat khususnya buruh atau pekerja, bersama keluarga.

“Juga vaksinasi agar mendukung aktivitas bekerja mereka,” kata Ilhamsyah.

Ilhamsyah juga berkomitmen untuk terus menjaga protokol kesehatan (prokes) di masa pandemi. Ini juga demi kepentingan seluruh pihak.

“Mari semua kita patuh terhadap protokol kesehatan. Ini demi kebaikan kita bersama,” jelasnya.

Ilhamsyah pun berjanji untuk terus menjaga kamtibmas dengan semua pihak, tak terkecuali bersama Kepolisian. Mengingat, suasana yang kondusif merupakan kebutuhan semua pihak, termasuk pekerja.

“Kami siap memelihara kamtibmas bersama, termasuk dengan Polri,” tandasnya.(*)

Categories
Nasional Polhukam

Polri dan Polisi Selandia Baru Teken Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

Koran Jurnal, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kepolisian Negara Selandia Baru menandatangani perjanjian kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas.

Penandatanganan kerjasama institusi penegak hukum dua negara tersebut di gelar di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/12/2021), yang dilaksanakan secara Offline maupun Online.

“Hari ini kita hadir dalam pertemuan penandatanganan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas,” kata Sigit mengawali sambutannya.

Kerjasama ini, kata Sigit, bergerak dari perkembangan lingkungan strategis (lingstra) yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu. Sehingga, berdampak terhadap stabilitas keamanan. Bahkan, modus kejahatan terus berkembang dan kejahatan berdimensi baru muncul seiring dengan perkembangan teknologi.

Dengan begitu, menurut mantan Kapolda Banten ini, kejahatan tersebut tidak lagi mengenal batas antar-negara. Karenanya, Sigit berpandangan, kerjasama antar-kedua negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan sangat diperlukan.

“Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepolisian dikedua negara, utamanya dalam menangani terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan ilegal, kejahatan ekonomi dan pencucian uang, kejahatan siber, dan kejahatan transnasional lainnya,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Dengan penandatanganan kerjasama ini, Sigit berharap, Polri dan kepolisian Selandia Baru akan semakin optimal dalam rangka menanggulangi segala bentuk kejahatan. Mengingat, hal ini bisa berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian.

“Tentunya kita semua berharap, hubungan antara Polri dan Kepolisian Selandia Baru semakin erat. Kolaborasi yang efektif akan meningkatkan stabilitas keamanan kedua negara sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Sigit.

Kerjasama di bidang keamanan antara Polri dan kepolisian Selandia Baru telah lama terjalin. Sekiranya sejak tahun 2011. Diantaranya adalah, 8 kelompok kerja bilateral atau Bilateral Working Group, 24 program peningkatan kapasitas dalam bentuk studi banding, beasiswa S2, dan kursus singkat.

Lalu, 19 kegiatan pertukaran informasi kriminal dan lima kerjasama penegakan hukum seperti operasi militer kewilayahan, deportasi dan penyidikan bersama.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Selandia Baru, Komisioner Mr.Andrew Coster secara virtual menyatakan apresiasinya terhadap Polri, terkait dengan fokus untuk menanggulangi kejahatan transnasional tersebut.

“Saya sangat senang bahwa penandatanganan ini dapat dilaksanakan. Selama 1 dekade terakhir kita telah melaksanakan kerja sama yang baik sekali. Dengan adanya MoU yang kita perbarui ini tentu kita dapat memfokuskan kerja sama kepada hal-hal dan kejahatan yang sudah lazim terjadi pada akhir-akhir ini,” kata Andrew.

Andrew mengatakan, salah satu kejahatan transnasional yang menjadi atensi salah satunya adalah peredaran narkotika serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), ekstrimisme kekerasan dan penyelundupan atau perdagangan manusia.

“Walaupun Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia tapi kita tetap positif bisa terus melaksanakan kerja sama.Dan saya berterima kasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan dan saya menantikan waktu dapat bisa bertemu langsung dengan Bapak Kapolri. Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya,” tutup Andrew.(hum/red)

Categories
Polhukam Ragam

Bantu Polri, SP PLN Siap Jaga Kamtibmas

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) M Abrar Ali menegaskan pihaknya siap berkontribusi secara positif di masyarakat, dalam segala aspek. Termasuk mendukung peran Kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kami sangat mendukung upaya Polri dalam menjaga situasi kamtibmas, khususnya di ruang lingkup PLN,” ujar Abrar, Rabu (22/09/2021).

Hal ini dilakukan, kata Abrar demi kepentingan bersama. Terlebih, saat ini pandemi Covid-19 masih melanda Tanah Air.

Sehingga dampaknya bukan hanya terhadap perekonomian, tapi juga risiko kesehatan dan keselamatan yang terancam. Karena itu diperlukan kondusifitas dan kamtibmas yang terjaga dengan baik.

“Ini demi kepentingan masyarakat luas, bukan hanya SP PLN,” kata dia.

Selain itu, SP PLN menurut Abrar akan mendukung seluruh kebijakan pemerintah. Terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat, termasuk anggota SP PLN di dalamnya.

“Kami siap mendukung kebijakan pemerintah, terutama yang pro rakyat, yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” tandasnya.(rls)