Categories
Megapolitan Polisi Ragam

Turut Beri Pembekalan PMI, Apjati: Terima Kasih Polri

Koran Jurnal, Jakarta – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) berterima kasih kepada Polri. Sebab, institusi tersebut dinilai turut berperan dalam pemberian pembekalan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Apjati sangat berterima kasih kepada Polri yang sudah menjalin hubungan yang baik selama ini, yang selalu hadir untuk kami dan untuk PMI dengan memberikan arahan-arahan dan pembekalan sebelum pemberangkatan,” ujar Ketua Umum DPP Apjati Ayub Basalamah dalam pertemuan pada hari Rabu (15/9/2021).

Apjati, kata dia, siap untuk terus bersinergi dengan Polri. Terutama bermitra dalam memberikan data-data yang diperlukan oleh Polri, baik terkait keanggotaan APJATI yang lolos verifikasi dan data penting lainnya yang diperlukan oleh kepolisian.

“Kemudian data pemulangan/kedatangan PMI dari luar negeri maupun permasalahan lain yang menimpa PMI,” kata dia.

Apjati juga akan selalu terbuka dalam mengungkap atau menangani permasalahan yang menyangkut PMI. Sehingga dengan cepat permasalahan bisa terselesaikan.

“Apjati sebagai salah satu Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia harus peka terhadap berbagai keluhan dari Calon PMI khususnya dalam proses penyelenggaraan atau perekrutan PMI agar tidak terjadi tindakan pelanggaran,” tutur Ayub.

Apjati juga sangat mendukung dengan adanya program Sistem Kanalisasi, sehingga dengan sistem tersebut Apjati akan melakukan persiapan yang matang baik administrasi pendukung, maupun sarana prasarana, serta kompetensi pekerja migran yang sudah disiapkan P3MI.

Diketahui, penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System diberlakukan di Arab Saudi, yang merupakan pilot project atau percontohan, yang nantinya akan berlaku untuk negara lain. Sistem tersebut hanya berlaku pada empat area penempatan yakni Riyadh, Jeddah, serta Madinah. Sedangkan untuk wilayah timur, berlaku di Dammam, Dahran, dan Khoba.

Dalam SPSK, hubungan kerja PMI langsung dengan syarikah atau perusahaan penempatan di Arab Saudi, tidak dengan pengguna perseorangan. Mereka akan ditempatkan pada jabatan sebagai housekeeper, baby sitter, family cook, elderly care taker, family driver, dan child care worker.

“Penyelenggaraan pengiriman PMI dengan system satu kanal mengajak berbagai pihak antara lain dengan pemerintah Arab Saudi, Kemnaker, Apjati dan BPJS Ketenagakerjaan. Agar dalam rekrutmen PMI dengan sistem tersebut akan memberikan kemudahan dan perlindungan bagi calon PMI,” tandas Ayub.(*)

Categories
Megapolitan

KSPI Apresiasi Vaksinasi Presisi Polri

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah melalui Polri melaksanakan vaksinasi Covid-19 terhadap 30 ribu buruh di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengucapkan terima kasih kepada Polri atas upaya tersebut.

“Atas nama buruh se-Indonesia, lebih dari 30 buruh dan keluarganya mengikuti vaksin Presisi tidak berbayar dan juga diberi bantuan sembako gratis dari Mabes Polri,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (01/09/2021).

Said Iqbal menilai, program vaksinasi tersebut merupakan wujud nyata didengarnya aspirasi buruh oleh pemerintah melalui Polri.

Sebelumnya, buruh meminta pemerintah melakukan vaksinasi kelompok buruh di pabrik-pabrik secara gratis.

Permintaan vaksinasi gratis sendiri, kata Said Iqbal, didasarkan pada data dan fakta yang didapat oleh KSPI. Di mana sejak mulai diberlakukannya PPKM Darurat hingga dua pekan setelahnya, tingkat angka penularan Covid-19 di lingkungan pabrik mencapai rata-rata 10 persen buruh. Bahkan, total sudah ratusan buruh yang meninggal dunia.

Atas tuntutan buruh tersebut, Polri yang mewakili pemerintah memberikan respons cepat, yang salah satunya dengan melaksanakan vaksinasi gratis kepada buruh di sejumlah pabrik.

Adapun buruh pabrik yang telah divaksinasi pemerintah, salah satunya di PT Epson di Bekasi, PT Aisin, serta beberapa perusahaan di Jakarta, Tangerang, Karawang, dan Purwakarta.

Acara pemberian vaksin Presisi kepada buruh sendiri, dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satunya di PT Epson, Bekasi. Juga turut hadir Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

“Dalam kesempatan itu, Kapolri langsung memberikan sembako gratis dari Mabes Polri kepada para buruh yang mengikuti program vaksin Presisi,” ungkap Said Iqbal.

Sementara vaksinasi di PT Aisin, dihadiri oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan beberapa di perusahaan lain dihadiri Wakil Kepala Baintelkam Irjen Suntana.

Dijelaskan Said Iqbal, vaksinasi ini, selain bekerja sama dengan KSPI, Mabes Polri juga bekerja sama dengan. Sehingga, total jumlah buruh yang tervaksin lebih dari 30 ribu buruh.

KSPI berkeinginan seluruh program vaksin untuk buruh dan keluarganya digratiskan, sebagaimana program Vaksinasi Presisi dari Mabes Polri. Sebab, dengan begitu herd immunity atau kekebalan kelompok bisa mudah tercapai.

“Dengan tercapainya Herd Immunity, yaitu 50 persen orang dalam satu komunitas sudah tervaksin, maka diharapkan para buruh bisa bekerja secara optimal. Sehingga dapat dihindari terjadinya ledakan PHK, dan perusahaan dapat beroperasi 100 persen, khususnya yang berorientasi ekspor,” papar Said Iqbal.

Meski buruh telah divaksin, ia berharap protokol kesehatan (prokes) tetap wajib dijalankan perusahaan. Meliputi pemberian masker gratis, melakukan tes antigen gratis secara berkala untuk buruh, menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan, melakukan kerja bergilir bilamana ditemui angka penularan Covid-19 meningkat kembali, dan memberikan vitamin serta obat-obatan Covid kepada buruh yang melakukan isolasi mandiri (isoman).

“Oleh karenanya, KSPI menegaskan kembali bahwa program vaksin untuk buruh yang dilakukan oleh Mabes Polri bekerja sama dengan KSPI adalah program vaksin tidak berbayar (gratis). Selain itu, juga disertai pemberian sembako gratis dari Mabes Polri kepada para pekerja/buruh yang mengikuti program vaksin gratis tersebut. Sekali lagi, buruh mengapresiasi program ini,” tandas Said Iqbal.(rls)

Categories
Jurnal Lain-lain Ragam

Kemnaker Apresiasi Polri Bantu Kepulangan PMI

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi upaya Polri dalam menangani kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Tanah Air.

“Kami sangat berterima kasih kepada Kepolisian yang turut membantu dalam pemulangan PMI,” ujar Sub Koordinator Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta Kemnaker, Suhanda, Sabtu (18/07/2021).

Menurut Suhanda, Polri turut memainkan peran strategis dalam pemulangan PMI. Terutama dalam hal pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

“Peran Polri sangat membantu dalam rangka menjaga dan memelihara kamtibmas, khususnya dalam momen tersebut,” kata dia.

Selain Kepolisian, Kemnaker juga mengapresiasi BP2MI dan Kementerian Luar Negeri atas peran serupa. Seperti Polri, bantuan mereka juga dinilai sangat berarti.

Kemitraan ini ke depannya diharapkan terus terjalin dalam berbagai aspek.

“Kami juga mengapresiasi kerja sama dengan Polri, dan BP2MI dalam mengatasi persoalan PMI ilegal ke luar negeri,” tandasnya.(rls)

Categories
Polhukam Polisi

Ketum Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara Dukung Polri Jaga Kamtibmas

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) Paduka Yang Mulia Brigjen Pol (Purn) Dr. H. A.A Mapparessa, M.M., M.Si menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan membantu Kepolisian dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Dan tentunya FSKN akan siap untuk menjalin sinergitas dengan instansi Kepolisian baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat khususnya FSKN akan hadir menjadi mitra Polri dalam mendukung mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif,” ujar Mapparessa, Sabtu (18/12/2021).

Komitmen itu ditegaskan, kata dia mengingat hal tersebut merupakan tanggung jawab dan kebutuhan bersama, termasuk FSKN.

“Situasi kamtibmas yang kondusif merupakan tanggung jawab kita semua,” kata dia.

Mapparessa berkomitmen akan terus meningkatkan hubungan kemitraan dengan Kepolisian. Terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, misalnya dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos).

“Kita akan meningkatkan program kerja sama dengan Polri di masa pandemi, serta dalam penanganan korban bencana alam seperti pemberian bansos dan sebagainya,” kata dia.

Adapun pernyataan Ketum FSKN, disampaikan kala menerima kunjungan perwakilan Mabes Polri.

Pertemuan di Kantor Sekretariat FSKN itu, digelar dalam rangka silaturahmi untuk menumbuhkan hubungan emosional.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polri yang telah berkontribusi dalam mendukung acara pelantikan pengurus baru,” tandasnya.(*)

Categories
TNI

Polri: Pengkaderan Jaringan Teroris Jamaah Islamiyah Sangat Rapi

Koran Jurnal, Jakarta – Pengkaderan teroris muda yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI) sudah sangat teragenda rapi. Bahkan perekrutmen para kader yang siap tempur juga sudah dilakukan. Hal ini teridentifikasi dengan adanya 91 kader yang telah dilatih oleh JI dan 66 di antaranya sudah dikirim ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok teror di sana.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan Polri sudah mendapatkan informasi soal adanya 91 kader JI yang dilatih siap tempur, dimana 66 di antaranya sudah dikirim ke Suriah dan beberapa sudah kembali ke Indonesia.

“Mereka (JI) sudah menyiapkan kemampuan diri dengan pelatihan-pelatihan khusus guna mempersiapkan kekuatan melawan musuh yakni negara dan aparat. Sebagian besar dari mereka juga sudah berangkat ke Suriah bergabung dengan kelompok teror di sana dan berperan aktif dalam konflik di Suriah. Kemampuan yang sudah diasah di tempat pelatihan dan medan tempur sebenarnya (Suriah) menjadikan mereka sebagai potensi ancaman nyata,” kata Argo, Jum’at (18/12/2020).

Dikatakan kader teroris ini dipersiapkan oleh organisasinya (Jamaah Islamiyah) melalui bagian struktur khusus untuk membentuk kader jemaahnya. Penanggung jawab atau amir Jamaah Islamiyah adalah Parawijayanto dan koordinator pelatihan adalah Joko Priyono alias Karso.

Ditanya mengapa radikalisme tumbuh demikian subur di tanah air, Argo menyatakan ada banyak sekali faktornya. Salah satunya adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoax.

“Maraknya penyebaran hoax tanpa filter melalui sosial media membuat paham radikal dan anti pemerintah makin subur. Dari dulu sampai sekarang radikalisasi terbentuk sebagai bagian dari respons atas ketidakadilan dan makin melebarnya kesenjangan sosial di masyarakat. Bahwa kemudian agama jadi satu alasan dalam mengekspresikan ketidakpuasan dan kebencian,” katanya.

Maka sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran paham dan ideologi radikalisme di kalangan anak muda, sambung Argo, perlu dilibatkan seluruh stakeholder yang bersentuhan langsng dengan dunia pendidikan, sosial, keagamaan, komunikasi dan keamanan di lingkungan masing-masing. “Ya perlu peran serta semua stakeholder,” katanya.

Namun khusus untuk Polri, lanjut mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini, Densus 88 terus melakukan pemantauan terhadap jaringan teror yang ada di Indonesia secara terus-menerus, mulai dari pengumpulan bahan informasi, pengolahan informasi sampai dilakukan penegakan hukum. “Spesifiknya, Densus 88 sudah melakukan penegakan hukum terhadap 20 peserta pelatihan JI,” kata Argo.

Seperti diketahui sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan penangkapan sebanyak 23 terduga teroris dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di 8 lokasi yakni di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Bandar Lampung, Pringsewu, Metro, Jambi, Riau dan Palembang. Dua dari 23 orang yang ditangkap merupakan Panglima Askari JI yakni Taufik Bulaga alias Upik Lawanga dan Zulkarnain alias Arif Sunarso.

Selain menangkap para tersangka, Densus 88 juga berhasil mengungkap adanya bunker di rumah Upik Lawanga di Lampung yang digunakan untuk bersembunyi dan menyimpan senjata-senjata rakitan buatannya. “Barang bukti yang disita dari rumah Upik ini ada senjata rakitan dan bunker,” kata Argo.(hum/red)

Categories
Hukum Keamanan Polhukam

Polri Amankan Ribuan Peserta Aksi Demo UU Ciptaker, Polisi: 240 Diproses Pidana dan 87 Ditahan

Koran Jurnal, Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengamankan sebanyak 5.918 orang dari seluruh Polda jajaran saat aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10). Ribuan pendemo terpaksa ditangkap lantaran diduga membuat kericuhan.

“Dalam aksi berujung anarkis, Polri menangkap 5.918 orang,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keteranganya, Sabtu (10/10/2020).

Diantara ribuan orang yang ditangkap itu, sebanyak 240 orang dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan atau dengan kata lain dilakukan proses pidana.

“Sementara 153 orang masih dalam proses pemeriksaan, 87 orang sudah dilakukan penahanan,” terang Argo.

Ia menekankan, penegakan hukum terhadap pendemo yang melakukan tindak anarkis sebagai upaya Polri menjaga wibawa negara sekaligus memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dan intoleran,” tegasnya.

Argo juga mengungkapkan, dari total seluruh pendemo yang telah diamankan, 145 orang diantaranya reaktif Covid-19 setelah dilakukan rapid test.

Untuk itu, Polri menghimbau agar eleman masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja agar menempuh jalur hukum melalui gugatan Judicial Riview ke Mahkamah Konstitusi (MK) ketimbang melakukan aksi turun ke yang beresiko tertular Covid-19.(hum/red)

Categories
Kesehatan Polisi

Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono resmi ditunjuk menjadi Wakil Ketua II Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Nantinya Wakapolri, membantu Menteri BUMN Erick Thohir dan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dalam penanganan Covid-19.

Atas penunjukan dirinya itu, Gatot Eddy mengungkapkan bahwa Polri memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam memutus rantai penyebaran virus covid-19.

“Ini dikerjakan bersama-sama Polri-TNI dan pemerintah. Dengan melakukan langkah-langkah dari persuasif sampai penegakan hukum,” ungkap Jenderal bintang tiga itu kepada Wartawan, Rabu (12/08/2020).

Lanjut Gatot menegaskan, telah memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan tugas dengan seksama. Selain itu, Gatot meminta tidak ada yang main-main dalam penangan virus covid-19, karena hal ini adalah kegiatan kemanusiaan.

“Saya sampaikan kepada jajaran, laksanakan tugas dengan serius. Tidak ada yang main. Tidak ada kata jenuh untuk polisi. Ini kegiatan kemanusiaan,” tegasnya.

Gatot optimistis sektor kesehatan pulih dan ekonomi bakal segera menggeliat dan bangkit kembali.

“Kesehatan pulih ekonomi bangkit, ini harapan kita bersama,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembentukan Komite untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19.

Berdasarkan perpres tersebut, Komite PCPEN memiliki tugas menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden demi mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia serta pemulihan ekonomi.

Adapun susunan Komite PCPEN, sebagai anggota ditunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono, Deputi BPKP Salamat Simanullang, dan Dirjen Kominfo Ismail M.T., dan Deputi LKPP Sarah Sadiqa.(red)

Categories
Hukum Keamanan Megapolitan Polhukam

DitjenPAS Rangkul Polri dan BNN Ungkap Jaringan Narkoba dalam Lapas

Koran Jurnal, Tangerang – Ditjen Pemasyarakatan menggelar Apel Besar Deklarasi dan Komitmen Bersama Gerakan Anti Narkoba Kementerian Hukum dan HAM wilayah Banten, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Jum’at (03/07/2020).

“Kami Tidak Ada Kompromi dengan Penyalahgunaan Narkoba, Kami Anti Narkoba,” ucap Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS), Reynhard Silitonga dalam sambutannya di lokasi acara.

Dia mengajak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian untuk bersama-sama mengungkap jaringan narkotika yang ada di dalam Lapas maupun Rutan.

“Kepada Polri dan BNN saya meminta untuk bersama-sama dan terus bekerjasama dengan kami Pemasyarakatan dalam mengungkap jaringan yang ada di dalam Lapas maupun Rutan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini dihadapkan oleh persoalan overcrowded yang telah mencapai angka 74% dari seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se Indonesia.

Jumlah tersebut didominasi oleh kasus penyalahgunaan narkoba, tentunya perlu menjadi perhatian khusus bagi pemangku kebijakan untuk menyadari bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika di Lapas/Rutan memerlukan special treatment.

Reynhard juga menerangkan bahwa, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Banten juga terus melakukan pembenahan-pembenahan untuk menanggulangi permasalahan peredaran narkoba di dalam Lapas dan Rutan. Namun dalam pelaksanaannya Pemasyarakatan tetap memerlukan dukungan dari masyarakat dan instansi terkait lainnya agar dapat mewujudkan kondisi Lapas dan Rutan yang kondusif dari perederan gelap narkotika.

“Apel Besar ini sebagai wujud sinegritas dan komitmen antar lini pemerintah baik Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Daerah, Badan Narkotika Nasional dalam upaya pemberantasan Narkoba,” tutur Reynhard.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNN Propinsi Banten, Brigjen Pol. Tantan Sulistiana mengatakan, Kebijakan pemberantasan narkoba di Indonesia perlu dilakukan dengan sinergi dan semangat yang kuat antar stakeholders, termasuk masyarakat dan Pemasyarkatan.

“Kita harus bersemangat. Untuk kawan-kawan Pemasyarakatan harus juga semangat bekerja menjalankan SOP dengan subgguh-sungguh, hingga tidak ada lagi petugas lapas ataupun rutan yang terlibat dalam peredaran narkoba,” tutur Tantan.

“Saya yakin, ini sudah komitmen Pemasyarkatan dari atas hingga jajarannya di wilayah untuk perang terhadap narkoba,” tambahnya.

Sementara itu, Ade Kusnadi, Kabag Sidik Polda Banten, yakin dengan gerakan komitmen bersama yang digagas dan dideklarasikan kementerian hukum dan HAM Banten.

“Melalui kegiatan Deklarasi dan Komitmen Bersama Gerakan Anti Narkoba ini kami yakin dan percaya, kita bisa melakukannya bersama-sama,” tutur Ade.

Ia berharap sinergitas dapat berjalan dengan baik hingga pemberantasan dan peredaran narkotika dapat terlaksana dengan baik.

Kegiatan Apel Deklarasi dan Komitmen Bersama Gerakan Anti Narkoba diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas komitmen perang terhadap narkoba antar aparat penegak hukum dan pemusnahan narkoba dan handphone hasil Rajia di lembaga pemasyarakatan dan Lapas wilayah Banten.(hum/red)

Categories
Polhukam Polisi

Pimpin Peringatan HUT Bhayangkara ke-74, Ini 7 Instruksi Presiden Jokowi kepada Polri

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan tujuh instruksi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam amanatnya pada acara peringatan ke-74 Hari Bhayangkara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (01/07/2020).

“Saya menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri. Pertama, terus pegang teguh serta amalkan nilai-nilai luhur Tri Brata dan Catur Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas. Jaga kehormatan, kepercayaan, dan kebanggaan sebagai anggota Polri,” kata Presiden.

Kedua, Presiden meminta agar Polri terus melakukan reformasi diri secara total dengan membangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta membangun kultur kerja Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.

“Ketiga, terus mantapkan soliditas internal. Perkuat sinergi dengan TNI dan seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks,” lanjutnya.

Keempat, Kepala Negara menginstruksikan agar Polri terus menerapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kelima, terus tingkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional. Lakukan penanganan hukum secara transparan dan berkeadilan sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat,” imbuhnya.

Keenam, Presiden meminta Polri untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari Covid-19.

“Ketujuh, harus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Di penghujung amanatnya, Presiden mengucapkan selamat Hari Bhayangkara untuk seluruh keluarga besar Polri. Presiden juga berpesan agar Polri bisa terus menjadi abdi utama bagi nusa dan bangsa.

“Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teruslah menjadi Rastra Sewakottama, abdi utama nusa dan bangsa. Terima kasih, selamat bertugas,” tutupnya.(DBPers/red)

Categories
Jurnal Lain-lain Polisi Ragam

HUT Bhayangkara ke-74, Polri Beri Bantuan Sosial kepada Serikat Pekerja/Buruh

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke 74, Mabes Polri menggelar aksi Bhakti Sosial dengan sasaran Serikat Pekerja/Buruh. Bhakti sosial terhadap Serikat Pekerja/Buruh tersebut merupakan lanjutan dari aksi serupa yang telah di gelar pada Senin 29 Juni 2020 yang lalu.

Bantuan sosial kepada Serikat Pekerja/Buruh berupa pemberian paket pangan/sembako kepada DPW FSPMI DKI Jakarta, Konsulat Cabang (KC) FSPMI Bekasi, Konsulat Cabang (KC) FSPMI Tangerang, DPC SPSI Bekasi, DPC SPSI Kota Tangerang, dan DPP FBTPI, yang dilakukan pada Selasa (30/06/2020).

Pimpinan Serikat Pekerja/Buruh yang berkesempatan menerima secara simbolis adalah Ketua DPC KSPSI Kota/Kab. Bekasi R. Abdullah di Jl. Rawa Tembaga Kota Bekasi, Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Bekasi Sukamto di Jl. Yapink Putra Tambun Kab. Bekasi, Ketua KC FSPMI Kota Tanggerang Jumali di Jl. Gatot Subroto Jatiuwung Kota Tangerang Banten, Wakil Ketua KSPSI Kota Tangerang Suwandi di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Tangerang, Ketua DPW FSPMI DKI Jakarta Winarso di Jl. Penggilingan Elok Jakarta Timur, dan Ketum KPBI Ilhamsyah di Kantor FBTPI Jl. Lorong Koja Jakarta Utara,

Ketua DPC KSPSI Kab/Kota Bekasi R. Abdullah menyampaikan ucapan terimakasih kepada Polri yang telah memberikan bantuan kepada buruh terdampak Covid-19. Bantuan tersebut merupakan perhatian Polri kepada kaum buruh dan sangat membantu pada situasi pandemi Covid-19 ini.

“Harapannya bantuan yang diberikan kali ini bukan yang pertama dan yang terakhir kali namun bantuan yang berkelanjutan, dan atas nama KSPSI Kota/Kab. Bekasi mengucapkan selamat HUT Bhayangkara ke 74, semoga Polri makin jaya dan sukses”, pungkas Abdullah.

Ketua KC FSPMI Kab. Bekasi Sukamto mengucapkan terimakasih atas bantuan Polri kepada FSPMI dan mengucapkan HUT Bhayangkara ke 74 dengan harapan Polri semakin jaya dan tetap dekat dengan SP/SB.

“Bantuan ini akan dibagikan kepada anggota yang memang ikut terdampak langsung oleh Covid-19,” ujar Sukamto.

Di tempat yang lain Ketum KPBI Ilhamsyah mengucapkan selamat hari Bhangkara ke 74, semoga Kepolisian Republik Indonesia bekerja secara profesional, menjadi pelindung bagi masyarakat dan pengayom bagi masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dalam rangka distribusi kebutuhan pokok yang menjadi keperluan penting bagi masyarakat, terutama bagi kawan-kawan buruh yang terdampak PHK dan Covid-19 ini, terimakasih Kepolisian RI, Selamat Hari Bhayangkara ke 74, terima kasih, hidup buruh, hidup rakyat,” ucap Ilhamsyah.

Brigjen Pol Drs J. Wisnu Sandjaya, SH mewakili Polri memimpin langsung penyerahan bantuan paket pangan/sembako menyampaikan atas nama Pimpinan Polri mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah terbina antara Polri dan rekan-rekan pekerja selama ini.

“Akibat pandemi Covid-19 ini banyak kaum pekerja yang di PHK, dirumahkan, dan atau dikurangi upahnya. Maka bantuan ini merupakan perhatian Polri terhadap Serikat Pekerja/Buruh; sehingga teman-teman pekerja untuk dapat bersabar, produktif, melaksanakan tatanan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, dan bersama menjaga situasi kondusif kamtibmas di tengah pandemi yang sedang terjadi ini,” pungkas Wisnu Sandjaya.(hum/red)