Category: Megapolitan

Categories
Hukum Megapolitan Polhukam

FKKS Desak KPK Segera Tetapkan Musa Rajek Shah Menjadi Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Forum Komunikasi masyarakat Kelahiran Sumut (FKKS) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil, menangkap dan memeriksa Musa Rajek Shah.

Hal itu disampaikan oleh sejumlah warga masyarakat yang tergabung dalam FKKS saat melakukan unjuk rasa dan pembacaan pernyataan pers di depan halaman Gedung KPK, Jalan H.Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/06/2018).

Menurut FKKS, Musa Rajek Shah yang saat ini mencalonkan sebagai wakil gubernur Sumatera Utara pada Pilgub Sumut 2019, diduga terlibat melakukan tindak pidana korupsi dan suap pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara di era mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Koordinator FKKS Imanuel Hutapea mengungkapkan, pihaknya mendorong KPK yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Musa Rajek Shah pada 21 April 2018 lalu, untuk segera memproses secara hukum dan menetapkan status Musa Rajek Shah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Sumut.

“Kami FKKS minta kepada KPK untuk segera menangkap Musa Rajek Shah dan menetapkannya sebagai tersangka,” katanya lagi dalam aksi unjuk rasanya bersama aktivis FKKS dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Bagaimana dengan kasus Ijek (sapaan Musa Rajek Shah)?”, “Jangan Biarkan Penjahat Jadi Pejabat”.

Diketahui, terkait kasus tindak pidana korupsi APBD Sumut, KPK telah memeriksa puluhan orang, termasuk Gubernur non aktif dan anggota DPRD tingkat Provinsi Sumatera Utara, dan mereka sudah menjalani sidang, namun hingga saat ini pihak KPK belum menetapkan tersangka baru.

Dalam pantauan jurnalis dilokasi, penyampaian unjuk rasa dan orasinya yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian, FKKS menyatakan geram dengan perilaku pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi disinyalir ada dugaan pelaku korupsi ingin menjadi pemimpin daerah.

“Siapa yang mau daerahnya dipimpin oleh seorang Koruptor ?,” pekik tanya salah satu orator FKKS kepada peserta aksi serta warga masyarakat yang ikut menyaksikan unjuk rasa tersebut. Seraya peserta aksi pun menjawab, “Tidak Mau”.

Menyingkap fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan kasus korupsi suap APBD Sumut, begitu banyak nama-nama yang telah disebutkan. Hal itu, kata Imanuel, seharusnya menjadi perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara anti rasuah yang Independen dan berpegang teguh kepada Undang-undang Negara Republik Indonesia.

Selain mengungkapkan hal itu, FKKS dalam pernyataannya juga membeberkan beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan Musa Rajek Shah, antara lain, dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, kasus pengerahan massa pada kasus Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Sumatera Utara, dan kasus eks lahan sirkuit IMI, dan kemudian dugaan kasus rekayasa alih fungsi aset Pemkot Medan, dimana tersangka kasus tersebut adalah mantan Walikota Medan Rahudman Harahap dan Abdillah AK MBA.

“Kami juga meminta KPK segera melanjutkan kasus 2 tahun yang lalu yang melibatkan Musa Rajek Shah, dan menetapkannya sebagai tersangka, dalam kasus dugaan rekayasa lelang aset PTPN 2 yang diperkirakan merugikan Negara sebesar dua puluh (20) trilyun lebih,” ujar Imanuel.

“Kami Forum Komunikasi Kelahiran Sumut (FKKS) bersama rakyat Sumatera Utara meminta kepada Negara Republik Indonesia yang kami cintai ini untuk menegakkan supremasi hukum dengan segera memenjarakan cawagub Sumatera Utara Musa Rajek Shah yang telah merugikan dan menzolimi Negara, serta rakyat Sumatera Utara,” tandasnya mewakili dan menyuarakan hati nurani dari masyarakat Sumatera Utara.(tonmp)

Categories
Ekonomi Megapolitan Ragam

Silaturahmi di Kediaman Mensos, Sandiaga Uno Pastikan Angka Kemiskinan DKI Jakarta Turun 1 Persen dalam 5 tahun Kedepan

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan, akan berupaya memastikan penurunan angka kemiskinan di DKI Jakarta hingga 1 persen dalam lima tahun kedepan. Tentunya, harap Sandiaga, Pemprov DKI senantiasa didukung oleh Kementerian Sosial untuk mewujudkan hal tersebut.

Upaya itu disampaikan Sandiaga Uno kepada sejumlah wartawan seusai menghadiri acara Open House hari kedua Idul Fitri 1439 Hijriah di kediaman rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, Komplek Widya Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (16/06/2018) kemarin.

“Kita lakukan silaturahim ini tujuan kita agar Pak Mensos terus mendukung dengan program-programnya di DKI sehingga angka kemiskinan ini bisa kita pangkas,” kata Sandiaga Uno.

Ia menuturkan, Pemprov DKI Jakarta tengah berjuang menurunkan angka kemiskinan di DKI Jakarta sebesar 1 persen, dari 3,78 persen jadi 2,78 persen dalam lima tahun masa pemerintahan.

Untuk mewujudkan penurunan itu, kata Sandiaga, Pemprov DKI akan terus bekerja sama dengan Kemensos, salah satunya melalui program Basis Data Terpadu (BDT) dengan metode MPM atau Mekanisme Pemukhtahiran Mandiri yang sudah berjalan.

“Kalau kita bersinergi seperti ini saya yakin satu persen penurunan lima tahun ke depan bisa kita wujudkan,” jelasnya.(ton)

Categories
Hukum Megapolitan Polhukam

Ketum BNP Menduga Ada Sekelompok Orang Lecehkan SK Menkumham RI Nomor: AHU-001412.AH.01.07 Tahun 2018

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Ketua Umum Barisan Nasionalis Pancasila (BNP), Ragnar Andre Hutapea, SH menduga ada sekelompok orang yang mencoba merusak sistem organisasi dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikannya terkait, adanya upaya sekelompok orang yang melakukan aktivitas pernyataan resmi dan mengumumkan bentuk kepengurusan organisasi dengan mengatasnamakan Barisan Nasionalis Pancasila (BNP) tanpa melalui proses mekanisme dan aturan dalam sistem organisasi.

Ragnar menilai, tindakan tersebut adalah tindakan ilegal, tidak sah. Selain melanggar aturan organisasi juga telah melecehkan Surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SK Menkumham RI) Nomor: AHU-001412.AH.01.07 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Barisan Nasionalis Pancasila.

“Kehadiran kelompok mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena Ketua Umum yang sah adalah sesuai SK Menkumham RI tersebut,” ujar Ragnar Andre Hutapea dalam pernyataan persnya yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu (16/06/2018).

Ragnar mengatakan, Bonar Leonard Simangunsong dan Dannerd Reynard Simangunsong yang telah diberi kepercayaan sebagai Dewan Pengawas Perkumpulan BNP telah bertindak sewenang-wenang serta melawan etika organisasi dan prinsip demokrasi dalam masyarakat sipil.

“Diantaranya, mereka telah melakukan pemberhentian Ketua Umum BNP yang sah yaitu saya, Ragnar Andre Hutapea, tertanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Bonar Leonard Simangunsong dan Dannerd Reynard Simangunsong,” jelas Ragnar.

Lalu, lanjut dia, pada tanggal 1 Juni 2018, mereka melakukan undangan rapat pendiri, padahal pada tanggal tersebut adalah tanggal merah yaitu Hari Lahirnya Pancasila.

“Tiba-tiba pada tanggal 8 Juni 2018, Lisbet Hutagaol dan Effendi Hutabarat diangkat sebagai Ketum dan Sekjend yang kami anggap tidak sah lantaran tanpa melalui mekanisme yang telah diatur oleh organisasi, bahkan membentuk kepengurusan DPP BNP tanpa melalui mekanisme organisasi yang benar secara sepihak sehingga seluruh produknya ini menjadi tidak sah,” beber dia.

“Dewan Pengawas yang tersebut di atas juga membentuk organ Dewan Pengawas di dalam tubuh Perkumpulan BNP sehingga tindakan ini menimbulkan perpecahan dan manifestasi vested interest yang sangat merugikan organisasi,” tambah dia.

Sedangkan di dalam SK Menteri Kumham RI Nomor AHU-001412.AH.01.07 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Barisan Nasionalis Indonesia, menurut Ragnar, tercantum jelas bahwa susunan organ perkumpulan yang sah adalah Ragnar Andrea Hutapea (Ketua Umum), Agnes Carolina (Sekretaris Umum), Marudut Parulian Simamora (Bendahara Umum), Bonar Leonard Simangunsong (Ketua Pengawas) Dannerd Reynard Simangunsong (Wakil Ketua Pengawas 1) dan Darma Sutanta (Wakil Ketua Pengawas 2).

“Saya tidak memahami alasan dan latar belakang yang dipikirkan oleh saudari yang mau diangkat menjadi Ketua Umum secara tidak sah, sehingga menutup peluang komunikasi demi persaudaaran dan pemulihan persatuan BNP. Dan yang bersangkutan sangat berkeinginan mengambil alih kepemimpinan tanpa prosedur yang benar, sehingga sampai hati menyalahgunakan kepercayaan dan loyalitas sebagai anggota,” urai dia.

Lebih jauh, Ragnar membeberkan permasalahan yang dihadapi oleh Perkumpulan BNP mulai muncul sejak DPP BNP mendapat tawaran bantuan berupa kantor yang bebas sewa dari Lisbet Hutagaol.

“Kemudian berkembang dengan adanya cara tertentu yang memaksa beberapa pendiri BNP mengundurkan diri (dengan rekayasa permasalahan), namun pengunduran diri ini tidak pernah disahkan melalui perubahan akta notaris,” kata dia.

Selanjutnya, lanjut Ragnar, berkembang manifestasi ketidakpercayaan Panitia Deklarasi BNP yang sebelumnya direncanakan bersama, namun banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Bandahara Panitia Deklarasi BNP, Lisbet Hutagaol maupun sekretaris dan lainnya yang secara sepihak tanpa persetujuan Ketua Panitia Deklarasi BNP, Iwen Tiwit.

“Akibatnya, proposal yang beredar di masyarakat tidak sah sebab tidak pernah ditanda-tangani oleh Ketua Umum DPP BNP. Hal ini terus bergulir sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan terjadi konflik yang menyebabkan perpecahan dalam Perkumpulam BNP,” terang dia.

“Masalah semakin runyam sesudah Bonar Leonard Simangunsong dan Dannerd Reynard Simangunsong melakukan tindakan kesewenang-wenangan serta tindakan melawan etika organisasi yang lazim sebagaimana telah diterangkan di atas,” tambah Ragnar mengakhiri pernyataan persnya.(tonmp)

Categories
Megapolitan Ragam

Dishub DKI Jakarta: Pada Mudik Lebaran Tahun 2018 ini, Bus yang Tidak Laik Jalan Sudah Berkurang

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kabid Dal Ops) DKI Jakarta Maruli Sijabat menyebutkan angkutan bus penumpang yang tidak laik jalan, khususnya menjelang momen mudik lebaran tahun 2018 ini cenderung relatif berkurang.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan serta sekaligus memantau kondisi kelaikan bus penumpang, di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Senin (11/06/2018). Dalam kunjungannya, Kebid Dal Ops didampingi oleh Kepala Terminal Kampung Rambutan,  Emiral beserta jajarannya.

Memasuki H-4 Lebaran 2018, kata Maruli, pihaknya telah melakukan pengecekan dan pengujian terhadap kondisi bus penumpang yang ada di Terminal Bus Kampung Rambutan dan Kalideres.

“Ada 9 sample bus, dan hanya dua di antaranya yang tidak memenuhi syarat,” ungkapnya kepada wartawan di lokasi.

Selain itu, untuk memastikan dan meyakinkan kendaraan bus tersebut laik jalan, Dishub memberikan tanda berupa stiker. Sedangkan yang tidak laik jalan, maka tidak diberikan stiker dan bus tidak diperkenankan mengangkut penumpang dari dalam terminal utama.

“Kita sudah jelaskan tadi kepada penguji dan juga kepada para pegawai negeri sipil kami supaya tegas untuk masalah keselamatan dan dalam lalu lintas terutama dalam mengangkut penumpang yang akan melaksanakan mudik,” lugasnya.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa pengujian dan pengecekan terhadap kendaraan bus penumpang di Terminal Kampung Rambutan dan Kalideres, masing-masing memiliki tujuan perjalanan yang berbeda.

“Rata-rata tujuannya tersebut ke Jawa Tengah, Jawa Barat dan Timur,” ujarnya.

Namun hingga sejauh ini kendaraan bus yang tidak laik jalan tersebut belum dicabut Izinnya, hanya tidak diizinkan (mengangkut) saja.

Menurutnya, pada mudik lebaran tahun 2018 ini pengusaha bus dan pengemudinya memiliki kedisiplinan yang baik.

“Cukup disiplin tahun ini. Para pengemudi ataupun penyelenggara angkutan cukup memenuhi syarat,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, uji laik jalan akan terus dilakukan di terminal lainnya dalam masa mudik lebaran 2018, seperti Lebak Bulus dan terminal bantuan lainnya.

“Karena itu sangat penting sekali, selain terminal utama Kampung Rambutan nanti juga terminal utama lainnya. Karena kita lihat juga penumpangnya mulai banyak,” ujarnya.(ton)

Categories
Megapolitan Ragam

Batalkan Pertandingan Sepak Bola dengan Israel, Capres Alternatif Indonesia Sam Aliano Beri Apresiasi Sikap Tegas Argentina

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Calon presiden alternatif 2019 Sam Aliano bersama sejumlah relawan pendukungnya mendatangi kantor Kedutaan Besar Argentina yang berada di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (07/06/2018).

Maksud dan tujuan mereka adalah untuk memberikan ucapan dan ungkapan terima kasih kepada pemerintah Argentina, negara asal dari pemain sepakbola handal Lionel Messi atas pembatalan laga pertandingan sepak bola antara tim kesebelasan nasional Argentina melawan Israel.

Ungkapan rasa terima kasih yang pertama kali dilakukan oleh capres alternatif Sam Aliano ini tidak biasa terjadi, karena layaknya bukan suatu kemenangan dari hasil sebuah pertandingan melainkan bentuk apresiasi terhadap sikap tegas yang diambil oleh pemerintah Argentina untuk membatalkan laga pertandingan sepak bola tersebut.

Sam Aliano menilai sikap tegas pemerintah Argentina itu juga merupakan bentuk protes negara Argentina kepada perlakuan keji bangsa Israel terhadap bangsa Palestina.

Sebagai warga negara Indonesia berdarah eropa yang juga sudah cukup lama menetap di Indonesia, Sam Aliano adalah orang yang pertama kali mengucapkan selamat serta berterima kasih atas keberanian negara Argentina dalam mengambil keputusan.

“Saya selaku calon presiden Republik Indonesia mewakili para relawan dan rakyat Indonesia berterima kasih kepada Argentina, negara asal Lionel Messi,” ucapnya di lokasi.

“Ini kabar gembira dan mengejutkan dunia dari negara hebat dan berani berkata ‘tidak’ kepada Israel. Kami Rakyat Indonesia berdoa semoga Argentina bersama Lionel Messi menang Piala Dunia di Rusia, amin. I love you Argentina, love Lionel Messi, kiss,” ungkap Sam Aliano.

Sam Aliano yang kesehariannya sebagai pengusaha dan Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia (APMI) itu mengatakan, berjanji akan menolak Israel masuk ke Tanah Air, jika menang menjadi Presiden Indonesia.

“Pembantaian terhadap rakyat Palestina dan tolak warga Indonesia masuk Israel. Saya janji akan sama, tolak Israel masuk Indonesia. Saya lakukan ketika satu jam setelah saya dilantik menjadi prersiden. Indonesia tidak butuh Israel,” tegas dia.

Tak tanggung-tanggung, Sam juga membawa karangan bunga bertuliskan terima kasih kepada Argentina atas pembatalan pertandingan dengan Israel. selain karangan bunga, Sam Aliano juga membawa bunga tangan dan surat atas nama organisasi dan masyarakat sebagai bentuk terima kasih kepada duta besar Argentina.

Para relawan dan pendukung capres Sam Aliano pun kompak mengenakan kaos bergambar capres Sam Aliano. “Saya akan jadi Mahathir Mohamad Indonesia,” imbuhnya.(ton)

Categories
Megapolitan Ragam

Jelang Idul Fitri 1439 H, 425 Petugas Dinsos DKI Jakarta Siap Amankan Ibukota dari PMKS

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Sebanyak 425 orang Petugas P3S Dinas Sosial DKI Jakarta bersiap mengamankan Jakarta dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan mulai dari pengemis hingga gelandangan saat Idul Fitri tahun 2018. Pengamanan itu dilakukan di 284 titik rawan PMKS seperti Pasar Tradisional, TPO, Mall, hingga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan, menyampaikan, selain mengerahkan ratusan petugas yang berada di lapangan, pihaknya juga bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan untuk ikut serta mengamankan DKI Jakarta dari PMKS jalanan.

“Kami ingin memastikan agar PMKS jalanan seperti pengemis dan gelandangan ini tidak dapat leluasa beroperasi di DKI Jakarta,” ujar Masrokhan saat memimpin Apel Bersama dalam Rangka Pengendalian Sosial PMKS Jalanan Jelang Idul Fitri 1439 H di Kantor Dinas Sosial DKI Jakarta Jalan Gunung Sahari II, Jakarta Pusat, Selasa (05/06/2018).

Selain itu, Masrokhan menyampaikan, selama melakukan pengamanan dari PMKS jalanan, pihaknya memiliki strategi dengan melakukan pengawasan di 284 lokasi strategis rawan PMKS, melakukan upaya preventif, memberikan pembinaan di panti hingga pemulangan ke daerah asal.

“Strategi itu dilakukan agar PMKS jalanan itu tidak kembali di jalanan dan dapat hidup mandiri,” kata Masrokhan.

Ia juga melanjutkan, penjangkauan PMKS jalanan ini akan dilakukan dengan cara yang humanis, simpatik, dan kondusif. Penanganan PMKS itu dilakukan harus dengan cepat, tepat, dan terkoordinatif.

Pihaknya berupaya melakukan penjangkauan secara terus menerus untuk memastikan PMKS jalanan tidak nyaman dan bebas berkeliaran di Ibukota. Dengan begitu, warga dapat leluasa untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri tanpa ada gangguan dari PMKS tersebut.

Masrokhan mengatakan, berdasarkan mapping yang pihaknya lakukan, telah terjadi pergeseran sebaran PMKS yang telah berpindah ke pemukiman dan tempat-tempat umum sepeti tempat ibadah, jembatan penyeberangan orang, tempat pemakaman umum, pasar tradisional, mall hingga pusat keramaian lainnya.

“Pergeseran itu sudah kami antisipasi. Kami juga mengajak warga agar ikut serta tidak memberi apapun di jalanan. Jika ingin menyalurkan kepeduliannya bisa disalurkan ke yayasan atau lembaga resmi. Bisa ke masjid-masjid atau tempat ibadah lainnya. Agar kepedulian itu bermanfaat,” ungkap Masrokhan.(ton/mft)

Categories
Hukum Kriminalitas Megapolitan

Sam Aliano Laporkan Perusakan Baliho Promosi Dirinya ke Polres Metro Jakarta Selatan

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Calon presiden alternatif Sam Aliano melaporkan perusakan baliho promosi dirinya tentang doa ramadhan yang terpasang di Pancoran, ke Polres Jakarta Selatan.

“Dirusak sampe kabel-kabelnya, lampunya juga dicabut, sampe besi-besinya dirusak. Karena itu hari ini saya melaporkan pelaku teror perusak baliho itu. Saya harap segera ditangkap, dan mengakui dia suruhan siapa. Apa dosa baliho saya sampai dirusak ?,” kata Sam Aliano kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (05/06/2018).

Menurut Sam, tindakan perusakan ini merupakan kepanikan dari kubu-kubu partai politik, terhadap popularitasnya yang terus meningkat.

“Ini adalah tindakan (kriminal) panik yang hanya melawan dengan cara tidak sportif. Saya duga pelakunya adalah kubu dari partai politik. Yang mereka tidak senang dengan visi misi saya. Pengrusakan ini berkaitan dengan keberhasilan saya membuat sistem aplikasi pendaftaran umroh gratis, “Presiden Umroh”, yang bisa diinstal melalui playstore. Aplikasi tersebut bisa berhasil, sudah tersedia, dan sudah bisa menerima pendaftaran oleh masyarakat,” paparnya.

Itu sebabnya, lanjut Sam, kubu-kubu partai politik merusak baliho tersebut.

“Mereka khawatir, dengan aplikasi tersebut, saya bisa menarik simpati masyarakat untuk memilih saya sebagai Presiden di 2019,” ujarnya.

“Alasan saya buat program Umroh Gratis ini agar tidak ada lagi penipuan biro travel. Selama ini banyak masyarakat yang mengadu kepada saya tentang penipuan biro travel. Yang kedua mereka takut, saya seperti Mahathir Mohammad, mereka takut karena Mahathir sama visi misinya dengan saya, “Menghapus Hutang Negara”. Kubu-kubu di parpol tidak senang dengan visi misi ini. Jadi mereka ketakutan,” lanjut Sam Aliano.

Capres alternatif yang juga kader partai Idaman ini tampaknya tidak pernah mempersoalkan kerugian materil dari pengrusakan tersebut.

“Kerugian terutama harga diri saya. Ini bukan demokrasi. Ini menciderai demokrasi. Ayo kalo mau lawan saya secara sportif,” tandasnya.(ton)

Categories
Hukum Megapolitan Ragam

Ditpolair, Januari Hingga Bulan Mei 2018 Berhasil Tangkap 13 Kapal Asing

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri berhasil melakukan penangkapan sebanyak 13 kapal ikan asing, yang telah melanggar hukum di wilayah perairan laut Indonesia. Hal ini merupakan capaian kinerja jajaran Ditpolair selama periode Januari hingga Mei 2018, dalam upaya penegakkan hukum di perairan Indonesia.

Dirpolair Baharkam Polri Brigadir Jenderal (Pol) Lotharia Latif menjelaskan, 13 kapal ikan asing asal Malaysia dan Vietnam tersebut ditangkap di sekitar Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia    wilayah Sumatera dan Kalimantan karena melakukan illegal fishing.

“Mereka menangkap ikan secara tidak sah di perairan Aceh, Kepulauan Riau, Riau, dan Kaltim,” kata Brigjen Pol Lotharia Latif kepada wartawan dalam menyampaikan ‘Hasil Kinerja Kepolisian Perairan dan Kesiapan Jajaran Kepolisian Perairan Dalam Rangka Melaksanakan Ops Ketupat Tahun 2018’ di Markas Besar Polair, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (04/06/2018).

Dia menambahkan, sedikitnya 2,5 ton ikan laut berhasil diamankan jajaran Ditpolair, yang nilainya mencapai Rp 6,4 miliar.

Dalam capaian kinerja tersebut, Dirpolair juga menyampaikan bahwa penangkapan yang dilakukan jajaran Ditpolair terhadap 13 kapal ikan asing tersebut adalah bentuk sinergitas polisi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kita mengamankan laut sesuai dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang bersinergi dalam menjaga laut kita,” tandasnya.(ton)

Categories
Hukum Kriminalitas Megapolitan

Tim WFQR Koarmada I Tangkap Otak Pelaku Perompakan Kapal MT. Lee Boo di Batam

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Komitmen Koarmada I dalam menjaga dan meningkatkan keamanan perairan diwilayah barat Indonesia berhasil diwujudkan. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan Tim Gabungan WFQR Lantamal IV Tanjung Pinang dan Lanal Batam dalam menangkap terduga jaringan pelaku tindak pidana kejahatan di laut (perompakan) atas nama “A”, “F”, dan “N”, di Batam pada Jum’at (01/06/2018).

Komandan Lanal Batam Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan, S.E., menjelaskan bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi Intelijen dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terkait kejadian perompakan terhadap Kapal MT. Lee Boo di Perairan Barat Pulau Aur Malaysia pada koordinat 02 19’ 089’’ LU-104 15’ 144 BT.

Dari siaran pers yang diterima redaksi (03/06) diterangkan kronologis awal penangkapan bahwa, sebelum dilakukan penangkapan, Tim Gabungan WFQR telah mendapat informasi akan adanya kegiatan perompakan yang dilakukan oleh para pelaku dari Batam untuk merompak kapal tangker, selanjutnya Tim Gabungan WFQR Lantamal IV dan Lanal Batam melaksanakan pemantauan terhadap aktifitas saudara “A” dan “F” yang diduga kuat sebagai otak jaringan pelaku perompakan.

Pada tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 WIB, Tim WFRQ Gabungan melaksanakan penangkapan saudara “A” dan “F” di Jalan Nuri No. 07 RT. 004 RW. 002, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, selanjutnya keduanya diamankan di Mako Lanal Batam untuk pengembangan lebih lanjut.

Hasil pengembangan awal terhadap perompakan MT. Lee Boo bahwa perompakan dilakukan dengan menggunakan Kapal MT. Bright bendera Mongolia dengan pemilik Warga Negara Singapura atas nama “OTY” alias Mr. JT yang berperan sebagai pendukung dana dalam kegiatan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan diketahui peran saudara “A” bertugas menyiapkan Kapal MT. Bright (kapal yang digunakan untuk merompak) dan mengatur kesiapan operasional kegiatan perompakan, dengan dukungan dana dari Mr. JT sebesar Rp. 40.000.000,-. Saudara “F” bertugas mengatur pergerakan pelaku perompakan di laut, mencari crew Kapal MT. Bright sebanyak 10 orang dan memberikan posisi kapal yang akan dirompak kepada pelaku perompak di laut. Sementara peran dari “DN” adalah mengenalkan saudara “A” dan “F” sekaligus membantu tugas saudara “A” dan “F” dalam mengendalikan rencana perompakan kapal. Sedangkan sebagai pemberi informasi kapal-kapal dari Singapura yang akan dirompak adalah saudara “W” yang merupakan Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta.

Kronologis aksi perompakan bermula adanya informasi kapal target yang diterima oleh saudara “F” dari saudara “W” bahwa ada kapal-kapal target yang akan dirompak adalah kapal yang keluar dari Singapura mengarah ke Vietnam melalui Perairan Malaysia. Sedangkan Kapal MT. Bright sudah stand by di Perairan OPL Timur untuk menunggu kapal sasaran. Dalam setiap pergerakan, Kapal MT. Bright selalu diarahkan oleh saudara “W” via Whatsapp terkait dengan nama kapal dan posisi yang akan dirompak, termasuk salah satunya Kapal MT. Lee Boo. Setiap ada info kapal dari saudara “W” selalu diteruskan saudara “F” ke Kapal MT. Bright kepada Nakhoda saudara “B” (WNI). Pada saat melakukan aksi terhadap kapal sasaran, ternyata Kapal MT. Lee Boo dalam kondisi kosong tanpa muatan dan pelaku belum sempat melarikan diri dan berhasil diamankan oleh APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia) pada Kamis dini hari 1 Juni 2018 waktu Malaysia.

Terkait dengan penangkapan tersebut, selanjutnya Tim WFQR melaksanakan penggeledahan di rumah pelaku “A” di Jalan Nuri No. 7 Blok 4 Baloi, Batam dan rumah pelaku “DN” di Tiban Indah Permai Blok K-1 No. 17, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dan berhasil diamankan beberapa barang bukti antara lain handphone, buku tabungan dan catatan lokasi kapal yang dijadikan target perompakan.(tonmp/Disp)

Categories
Kriminalitas Megapolitan

Baliho Dirusak, Sam Aliano: Saya Marah dan Curiga Ada Kubu Parpol Dibalik Tindakan Kriminal Ini.

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Sudah kesekian kalinya Sam Aliano melaporkan tindakan kriminal terhadap pelaku yang melakukan perusakan barang publik menyangkut iklan atau promosi miliknya.

Kali ini, Sam Aliano akan melaporkan kepada pihak berwajib (Polisi) terhadap oknum atau orang yang telah merusak Baliho Doa Ramadhan Miliknya sebagai Calon Presiden Independen. Ia akan memberikan waktu 2×24 jam untuk menyerahkan diri.

“Saya marah dan kecewa karena baliho saya dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah tindakan kriminal,” kata Sam Aliano dalam konferensi pers di kantornya, Gedung Samco, Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (02/06/2018).

Terlebih, Sam Aliano menduga ada pihak partai politik yang ingin mencari-cari masalah dan cenderung dibalik aksi perusakan baliho miliknya.

“Saya curiga ada kubu-kubu partai politik yang ingin terus mencari masalah,” ujarnya.

Sam juga mensinyalir, ada pihak-pihak yang iri terhadap pencalonan dirinya untuk menjadi presiden RI pada pemilihan presiden atau Pilpres 2019 mendatang.

“Mereka takut dengan keinginan saya menjadi calon presiden dan program-program saya untuk mencalonkan diri,” pungkasnya.