Tag: Kerjasama

Categories
Ekonomi

Kementan Gandeng PT Nestle Tingkatkan Produksi Susu di Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam rangka meningkatkan produksi susu di Indonesia, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menggandeng PT. Nestle Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Nasrullah, Rabu (17/08/2022) melalui siaran persnya.

Nasrullah mengungkapkan, kerjasama ini sangat penting, terutama dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) beberapa peternak sapi perah di Indonesia mengalami kerugian. Ia sampaikan, ternak sapi perah memang lebih rentan terhadap PMK. Hal ini karena menurutnya, yang paling banyak berinteraksi langsung dengan manusia, terutama saat diperah karena manusia dapat menjadi media yang menularkan penyakit.

“Hal ini tentunya tidak bisa kita biarkan, oleh karena itu kita menggandeng mitra kerja kita dalam hal ini PT. Nestle Indonesia untuk bekerjasama mendorong peningkatan produksi susu di dalam negeri,” ungkap Nasrullah.

Sebagai informasi, sejak tahun 1975, Nestle telah bermitra dengan peternak sapi perah di Jawa Timur. Setiap harinya Nestle menyerap sekitar 700 ribu liter susu segar dari 26 ribu peternak yang merupakan anggota dari 42 koperasi susu.

“Dalam kerjasama ini kita akan berkolaborasi untuk memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana serta jejaring yang dapat disinergikan dalam pengembangan sapi perah,” ungkap Nasrullah.

Ia sebutkan ruang lingkup Nota Kesepahaman yang telah ditandatangi oleh kedua belah pihak pada tanggal 14 Agustus 2022 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian meliputi: (1). Dukungan pembibitan dan budidaya, pakan, kesehatan hewan sapi perah; (2). Pemanfaatan sumber daya; (3). Peningkatan akses pemasaran dan pengolahan susu.

Sementara itu, Presiden Direktur PT. Neslte Indonesia, Ganesan Ampalavanar menyampaikan, Penyakit Mulut dan Kuku yang menyerang ternak sapi merupakan masa terberat bagi para mitra peternak mereka dan mempengaruhi suplai susu untuk produksi di perusahannya.

Oleh karena itu, dalam rangka percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada sapi perah, PT. Nestle sepakat untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertanian.

“Adapun ruang lingkup kerja sama antara Nestle dan Kementerian Pertanian yaitu (1). Menginformasikan dukungan kebutuhan pengembangan sapi perah modern, meliputi pembibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan sapi perah; (2). Memanfaatkan sumber daya untuk mendukung pengembangan sapi perah; dan (3). Meningkatkan akses pemasaran dan pengolahan susu sejalan dengan pertumbuhan pasar.

Ganeshan juga menyampaikan, dalam rangka meningkatkan promosi susu di dalam negeri, pihaknya pun telah berpartisipasi dalam kegiatan Bazar yang beberapa kali diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian.

“Kegiatan ini tentunya dimaksudkan untuk mendorong konsumsi susu di dalam negeri”, ungkap Ganeshan menambahkan.

“Dengan adanya kerja sama dengan Kementerian Pertanian, diharapkan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dapat terlaksana dengan baik, serta membawa manfaat bagi para mitra peternak sapi perah kami”.(hum)

Categories
BP2MI

Animo Kerjasama dengan BP2MI Tinggi, Benny Minta Perang terhadap Sindikat Penempatan Ilegal PMI Dimulai di Daerah

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali mengakselerasi keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Akselerasi itu dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan atau Memorandum of understanding (MoU) antara BP2MI dengan 16 Kepala Daerah, dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lima institusi pendidikan, yang digelar di Aula Abdurrahman Wahid BP2MI, Kamis (16/6/2022) kemarin.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, penandatangan dokumen kerjasama tentang Penempatan dan Pelindungan PMI antara BP2MI dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam melibatkan semua pihak yang concern dalam pelindungan terhadap PMI.

“Penandatanganan kesepakatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder pendidikan dalam lingkup penempatan dan pelindungan PMI secara kolaboratif dan holistik,” kata Benny, dalam sambutannya.

Penandatanganan Nota Kesepakatan diikuti oleh jajaran Kepala Daerah maupun perwakilan antara lain: Kab. Kerinci; Kab. Manggarai Barat; Kab. Siak; Kab Sumba Barat Daya; Kab. Timor Tengah Utara; Kab. Rote Ndao; Kab. Sumba Tengah; Kab. Lombok Tengah; Kab. Cilacap; Kab. Pekalongan; Kab. Balangan; Kab. Buton; Kab. Dharmasraya; Kab. SIgi; Kab. Sidoarjo; Kab. Buleleng dan; Kota Mataram.

Selain itu, turut ditandatangani perjanjian Kerja sama antara BP2MI dengan institusi Pendidikan antara lain: Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Universitas Cahaya Bangsa, Universitas Sari Mulia, Politeknik Aisyiyah Pontianak, dan LPK PT. Cerdas Digital Nusantara.

Lebih lanjut Benny menyampaikan apresiasi terhadap tingginya animo Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan untuk menjalin kolaborasi dengan BP2MI.

“Di era reformasi ini kita harus mendorong pembangunan yang sinergis dan harmonis. Tidak ada satu pun instansi pemerintah yang bisa bekerja sendiri, baik di level pusat maupun daerah. Dalam konteks pelindungan pekerja migran, tidak mungkin BP2MI mengurus sendiri 4,4 juta PMI yang saat ini tersebar di 150 negara penempatan”, ungkapnya.

Benny menambahkan, Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah adalah wujud negara hadir sesuai mandat Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tertuang dalam salah satu dari 9 program prioritas BP2MI yakni Peningkatan Sinergi dan koordinasi multi-stakeholder terkait tata Kelola penempatan dan pelindungan PMI.

“Pelindungan PMI adalah kerja Bersama, yang dalam Undang-undang 18 tahun 2017, pasal 40 termaktub 9 kewenangan Pemerintah Provinsi, pasal 41 memuat 11 Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan di Pasal 42 memuat pula 5 Kewenangan Pemerintah Desa. Sebelum penandatanganan Nota Kesepakatan hari ini, BP2MI telah menjalin 90 kerja sama dengan Pemerintah Daerah, 49 kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, 26 kerja sama dengan Pemerintah Pusat, BUMN, lembaga keuangan, lembaga swasta dan lembaga kesehatan, serta 5 kerja sama dengan luar negeri, baik lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi internasional,” tambah Benny.

Benny berharap, Pemda dapat merespons jalinan kesepakatan dengan melahirkan regulasi dan kebijakan afirmatif terkait Penempatan dan Pelindungan PMI.

“Peperangan terhadap Sindikat Penempatan Ilegal PMI harus dimulai di Daerah, termasuk berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan kompetensi CPMI melalui Pelatihan, serta sosialisasi dan fasilitasi para PMI untuk menangkap peluang kerja di luar negeri. Hal tersebut yang dapat dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Inshaa Allah ini menjadi ikhtiar kita untuk membayar utang Pemerintah kepada para PMI sebagai penyumbang Devisa negara,” seru Benny.(hum)

Categories
Megapolitan TNI

TNI AL dan Pemprov DKI Tandatangani PKS Pemanfaatan Tanah SHP

Koran Jurnal, Jakarta – TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kapal Survei Pushidrosal KRI Rigel-933 yang berlayar di Teluk Jakarta, Rabu (25/05/2022).

Penandatanganan perjanjian kali ini merupakan kerja sama antara TNI AL dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pemanfaatan tanah sertifikat hak pakai (SHP) di atas Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dimana tanah yang berlokasi di Jalan Pantai Kuta V/1, Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang mana tanah tersebut saat ini digunakan oleh Pushidrosal.

Pihak TNI AL, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut (Kadisfaslanal) Laksamana Pertama TNI Agus Santoso, S.E.dan pihak Pemrov DKI Jakarta diwakili Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta Muhammad Reza Phahlevi H, di depan Notaris Relawati, S.H.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Kapoksahli Danpushidrosal Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., Irpushidrosal Kolonel Laut (P) Rony Saleh, Aslog Danpushidrosal Kolonel Laut (T) Andi Jaswadi, perwakilan Mabes TNI AL, serta staf BPAD DKI Jakarta.

Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Nurhidayat dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapoksahli Danpushidrosal antara lain menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan komitmen bersama antara TNI AL dan Pemprov DKI dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan aset Pemprov DKI. Hal tersebut akan memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi Pushidrosal dalam membangun sarana dan prasarana gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam melayani kebutuhan data dan informasi hidro-oseanografi kepada masyarakat secara optimal.

Danpushidrosal berharap, dengan adanya PKS tersebut pemanfaatan tanah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara transparan sekaligus dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan TNI AL dalam hal ini Pushidrosal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.(disp)

Categories
Featured TNI

Danpushidrosal Sambangi Menparekraf: Jalin Kerjasama Meningkatkan Wisata Bahari 

Koran Jurnal, Jakarta – Komandan Pusat Hidro-oseanografi TNI AL (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat mengadakan kunjungan kerja ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Dr. Sandiaga Salahuddin Uno di kantor Kemenparekraf Jl. Medan Merdeka Barat No.17, Gambir, Jakarta, Selasa (08/03/2022).

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama antara kedua institusi yang selama ini sudah terjalin dengan baik serta untuk meningkatkan wisata bahari di tanah air.

Kunjungan kerja Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Nurhidayat yang didampingi Asisten Operasi Survei dan Pemetaan (Asopssurta) Pushidrosal Laksamana Pertama TNI Dyan Primana Sobaruddin, M.Sc, dan Kadispeta Dr. Oke Dwiyana Pribadi, kunjungan ini diterima langsung oleh Menparekraf RI Dr. Sandiaga Salahuddin Uno yang didampingi Deputi 1 Bidang Pemasaran Nia Niscaya, S.H, M.B.A, Direktur Hubungan Antar Lembaga Imam Santosa, serta Deputi 6 Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Ir. Rizky Handayani.

Pada kesempatan tersebut, Danpushidrosal menyampaikan secara umum tentang tugas pokok dan fungsi Pushidrosal yang merupakan lembaga Hidrografi nasional di bawah organisasi TNI AL. Salah satu fungsi yang terkait dengan Pariwisata adalah Fungsi pelayanan umum, dimana Pushidrosal sebagai penyedia resmi (official) Peta Laut Indonesia dan Publikasi Nautika untuk mendukung peningkatan Wisata Bahari.

Pushidrosal siap mendukung Kemenparekraf dalam setiap kegiatan yang berkaitan pariwisata perairan untuk mengembangkan pariwisata Indonesia, dengan menyediakan data berupa peta laut, baik peta kertas dan peta elektronik (ENC) maupun buku-buku nautika yang dibutuhkan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Pushidrosal dalam mendukung pengembangan wisata bahari antara lain, kerja sama Pushidrosal dengan Carnival Group dalam penggunaan data ENC S 57 untuk meningkatkan kunjungan kapal pesiar (cruise), kegiatan survei Pushidrosal di Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata dengan status super prioritas, penyiapan Peta Laut baik bentuk Kertas maupun Peta elektronik untuk keperluan kapal-kapal Yacth dan Cruise, membangun portal Indonesia Hydrographic Data Centre (IHDC) yang merupakan layanan hidrografi dapat di akses secara terbuka oleh para pengguna maupun pemangku kepentingan baik nasional maupun internasional, serta kegiatan yang akan dilaksanakan Pushidrosal yaitu Ekspedisi Jala Citra II-2022 “BANDA”.

Sementara itu, Menparekraf sangat mengapresiasi kinerja Pushidrosal dan menyampaikan bahwa Kebijakan strategis Kemenparekraf dapat didukung dengan produk Pushidrosal berupa peta dengan data akurasi yang tinggi yang dapat dimanfaatkan dalam memasarkan spot-spot wisata bahari seperti diving, yacht, serta boat race. Untuk itu pihaknya akan meningkatkan kolaborasi dengan memperbarui PKS antara TNI AL dengan Kemenparekraf dalam hal ini Pushidrosal.(disp)

Categories
Nasional Polhukam

Polri dan Polisi Selandia Baru Teken Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

Koran Jurnal, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kepolisian Negara Selandia Baru menandatangani perjanjian kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas.

Penandatanganan kerjasama institusi penegak hukum dua negara tersebut di gelar di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/12/2021), yang dilaksanakan secara Offline maupun Online.

“Hari ini kita hadir dalam pertemuan penandatanganan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas,” kata Sigit mengawali sambutannya.

Kerjasama ini, kata Sigit, bergerak dari perkembangan lingkungan strategis (lingstra) yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu. Sehingga, berdampak terhadap stabilitas keamanan. Bahkan, modus kejahatan terus berkembang dan kejahatan berdimensi baru muncul seiring dengan perkembangan teknologi.

Dengan begitu, menurut mantan Kapolda Banten ini, kejahatan tersebut tidak lagi mengenal batas antar-negara. Karenanya, Sigit berpandangan, kerjasama antar-kedua negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan sangat diperlukan.

“Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepolisian dikedua negara, utamanya dalam menangani terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan ilegal, kejahatan ekonomi dan pencucian uang, kejahatan siber, dan kejahatan transnasional lainnya,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Dengan penandatanganan kerjasama ini, Sigit berharap, Polri dan kepolisian Selandia Baru akan semakin optimal dalam rangka menanggulangi segala bentuk kejahatan. Mengingat, hal ini bisa berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian.

“Tentunya kita semua berharap, hubungan antara Polri dan Kepolisian Selandia Baru semakin erat. Kolaborasi yang efektif akan meningkatkan stabilitas keamanan kedua negara sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Sigit.

Kerjasama di bidang keamanan antara Polri dan kepolisian Selandia Baru telah lama terjalin. Sekiranya sejak tahun 2011. Diantaranya adalah, 8 kelompok kerja bilateral atau Bilateral Working Group, 24 program peningkatan kapasitas dalam bentuk studi banding, beasiswa S2, dan kursus singkat.

Lalu, 19 kegiatan pertukaran informasi kriminal dan lima kerjasama penegakan hukum seperti operasi militer kewilayahan, deportasi dan penyidikan bersama.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Selandia Baru, Komisioner Mr.Andrew Coster secara virtual menyatakan apresiasinya terhadap Polri, terkait dengan fokus untuk menanggulangi kejahatan transnasional tersebut.

“Saya sangat senang bahwa penandatanganan ini dapat dilaksanakan. Selama 1 dekade terakhir kita telah melaksanakan kerja sama yang baik sekali. Dengan adanya MoU yang kita perbarui ini tentu kita dapat memfokuskan kerja sama kepada hal-hal dan kejahatan yang sudah lazim terjadi pada akhir-akhir ini,” kata Andrew.

Andrew mengatakan, salah satu kejahatan transnasional yang menjadi atensi salah satunya adalah peredaran narkotika serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), ekstrimisme kekerasan dan penyelundupan atau perdagangan manusia.

“Walaupun Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia tapi kita tetap positif bisa terus melaksanakan kerja sama.Dan saya berterima kasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan dan saya menantikan waktu dapat bisa bertemu langsung dengan Bapak Kapolri. Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya,” tutup Andrew.(hum/red)

Categories
Militer TNI

TNI AU dan PAF Sepakat Tingkatkan Kerjasama

Koran Jurnal, Jakarta – TNI AU dan AU Philipina (Philipine Air Force-PAF) sepakat meningkatkan kerjasama dan hubungan yang lebih erat.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Konferensi Intelijen kedua Angkatan Udara, yang digelar secara virtual di Jakarta, dan Manila, Senin (29/11/2021).

Asisten Intelijen (Asintel) Kasau Marsda TNI I Wayan Sulaba, S.Sos., M.Sc., mengatakan, konferensi Intelijen membahas revitalisasi ancaman terorisme di Asia Tenggara paska pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan. Kedua AU juga membahas Cyber Warfare di Asia Tenggara pada masa yg akan datang.

“Kegiatan ini untuk menciptakan kesempatan dan berbagi ide, pandangan, pengalaman serta pengetahuan, isu-isu yang sedang berkembang untuk kepentingan kedua Angkatan Udara,” kata Asintel Kasau.

Sementata Assistant Chief of Air Staff for Intelligence PAF, Colonel Loreto B Pasamonte MNSA mengatakan, PAF menilai konferensi I pada 2019 lalu telah memberikan capaian positif bagi kedua AU.

“Kami benar-benar telah mencapai hasil yang baik dari konferensi pertama pada tahun 2019. Sekarang langkah-langkah baru yang signifikan dibidang intelijen, telah kami ambil,” kata Colonel Loreto B. Pasamonte, MNSA.

Kedua AU berharap hubungan bilateral yang telah terjalin dapat lebih ditingkatkan untuk menjaga keamanan kawasan.

Turut hadir mendampingi Asintel Kasau, Paban IV/Hublu Sintelau, Kasubdispamsut Dispamsanau, Katim Cegah Satsiber Dispamsanau dan perwira staf Sintelau.

Sementara Assistant Chief of Air Staff for Intelligence PAF, didampingi Director for Production Major Junius N Zulueta PAF, Director for Foreign Liaison Major Virgilio T Palecpec Jr. PAF, Director for Counter Intelligence Major Marlon M Senon PAF, Analyst Mr. Emmanuel Portento Civ Hr, Ms. Shiela Mari Capoquian Civ Hr, Ms. Phoebe Jayne Quimio Civ Hr dan Mr. Daniel Soriano Civ Hr serta Athan RI di Manila.(disp/red)

Categories
Angkutan Darat Ragam Transportasi

BP2MI Gandeng Damri, Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggandeng Perum Damri dalam memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Adapun penandatangan PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BP2MI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 2020 lalu.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, penandatanganan PKS tersebut merupakan upaya nyata dua lembaga negara dalam memberikan pelayanan optimal kepada PMI sebagai warga negara very very important person (VVIP). Momentum tersebut pun menjadi ‘kado’ bagi para PMI menjelang peringatan Hari Buruh Migran Internasional yang diperingati setiap 18 Desember.

“Bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Pekerja Migran Internasional yang puncaknya akan dilaksanakan pada 18 Desember 2020, momentum penandatanganan PKS dengan Perum Damri ini menunjukan bahwa BP2MI berkomitmen dalam bersinergi dengan berbagai stakeholders, terlebih BUMN untuk meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada PMI dan keluarganya,” ucap Benny dalam konferensi pers di Gedung BP2MI, Jakarta, Selasa (10/11/2020).

Adapun ruang lingkup kerja sama antara BP2MI dan Perum Damri, antara lain fasilitasi transportasi untuk PMI yang bermasalah dari embarkasi ke bandara, debarkasi ke daerah asal, debarkasi ke shelter UPT BP2MI, dan satu tempat ke tempat lain yang ditentukan sesuai kesepakatan; penggunaan batas tarif atas biaya transportasi dalam pemulangan PMI yang bermasalah; penentuan kapasitas alat transportasi dan jumlah PMI yang dapat difasilitasi; dan pengaturan tata cara penagihan dan pembayaran.

Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dan Direktur Utama Perum Damri, Setia N Milata Moemin. Acara penandatanganan PKS dilaksanakan di Aula Serbaguna BP2MI dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kemendes, Kemenparekraf, Bareskrim Polri, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Usai penandatanganan PKS, Kepala BP2MI dan Direktur Utama Perum DAMRI melepas secara simbolik rombongan 30 PMI bermasalah dari Malaysia untuk kembali ke daerah asal menggunakan bus DAMRI. Di samping itu, dilaksanakan pula peluncuran branding terbaru Bus DAMRI yang akan membantu rangkaian kegiatan peringatan Hari Pekerja Migran Internasional yang diselenggarakan oleh BP2MI.(rls/red)

Categories
Ekonomi TNI

Kementan-TNI AD Sepakat Perkokoh Kesiapan Penyediaan Pangan

Koran Jurnal, Jakarta – Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian, maka dibutuhkan kekuatan dan kebersamaan dari semua pihak, termasuk TNI.

Terkait hal tersebut, Kementan dibawah pimpinan Mentan Syahrul Yasin Limpo menggandeng TNI AD guna memperkokoh dukungan pendampingan, percepatan tanam dan peningkatan produksi komoditas tanaman pangan melalui program food estate dan pendampingan pengembangan sapi. Program ini untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok utamanya padi, jagung, dan daging sapi dan komoditas pertanian lain seperti sayuran, buah, perkebunan utamanya kelapa, serta ternak itik.

“Secara umum TNI siap mendampingi seluruh akselerasi dari program Kementan baik secara teknis maupun secara fisik. Karena kalau kesiapan pangan dalam negeri kita sudah cukup maka ekspor sangat terbuka lebar,” ujar Syahrul saat menandatangani MoU dengan TNI AD, di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (29/09/2020).

Syahrul juga menyampaikan bahwa kerjasama yang dilakukan tersebut sebagai bentuk pendampingan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan pertanian.

“Kerjasama yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pemanfaatan sarana, prasarana, serta pendampingan penerapan inovasi teknologi pertanian, serta bidang kerja sama lain dalam upaya mencapai swasembada pangan,” tandasnya.

“Saya melihat respon dari TNI AD sangat luar biasa, juga angkatan lain dan Polri juga terus mendorong kami di Kementan. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI AD yang terus memberikan pendampingan dan juga didukung oleh para Bupati dan Gubernur di daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan bahwa pihaknya selalu siap untuk mendukung program ketahan pangan yang dicanangkan oleh Kementan. Menurutnya, TNI AD dan Kementan sudah bekerjasama di banyak kegiatan dan kedepannya akan terus membantu Kementan dalam mempersiapkan pangan.

“Ketersediaan pangan merupakan suatu tugas besar negara. Kami merasa ini bagian dari tanggung jawab dan dalam hal ini kami sekali lagi siap bersama Kementan dalam me jaga ketahanan pangan,” tegasnya.

Sebagai informasi, ada 4 fokus program yang menjadi perhatian Kementan dalam menjaga ketahan pangan. Yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Diversivikasi pangan non beras, perkuatan cadangan pangan daerah, serta modernisasi dan mekanisasi pertanian.(hum/red)

Categories
Militer TNI

Kasau-CAF RSAF Sepakat Tingkatkan Kerja Sama

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P. mengatakan, TNI AU dan Republic of Singapore Air Force (RSAF) akan terus meningkatkan kerja sama di bidang latihan dan hubungan persahabatan yang lebih baik pada masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kasau kepada Chief of Air Force Republic of Singapore Air Force (CAF RSAF) Major General Kelvin Boon Leong Khong melalui telekonferensi video dari Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/06/2020).

Lebih lanjut Kasau menyampaikan, TNI AU dan RSAF akan merencanakan menggelar latihan bersama guna meningkatkan keterampilan dan profesionalitas penerbang dari kedua negara dalam suatu operasi bersama (Joint Operation) tahun depan, setelah pandemi Covid-19 mereda.

Pada kesempatan tersebut CAF RSAF yang didampingi Head of Air Intelligence dan Head of Air Relations menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., sebagai Kasau yang baru.

Hadir mendampingi Kasau, Asisten Intelijen (Asintel) Kasau Marsda TNI Tamsil Gustari Malik.(disp/red)

Categories
Pendidikan TNI

KSAD-Rektor UI Tanda Tangani Perjanjian Kerjasama Program Pasca Sarjana dan Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan TMMD

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A. Ph.D., melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan program pendidikan Pasca Sarjana bagi anggota TNI AD serta pelibatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Indonesia (UI) dalam kegiatan TMMD, bertempat di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis (11/06/2020).

Dijelaskan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Nefra Firdaus, bahwa Perjanjian Kerja Sama antara TNI AD dengan UI yang tertuang dalam dokumen Nomor 17/VI/2020 dan Nomor 313/PKS/R/UI/2020 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Pasca Sarjana melingkupi pelaksanaan Program Pendidikan Pascasarjana bagi Perwira dan Bintara Angkatan Darat yang telah memenuhi syarat dan lulus seleksi masuk Program Pendidikan Pasca Sarjana yang diselenggarakan oleh pihak UI. Jalur pembelajaran pascasarjana yang dapat diikuti oleh calon mahasiswa dari Angkatan Darat adalah jalur Program Magister (S2) Satu Tahun, jalur Program Doktor (S3) by research, dan jalur Fast-Track S2-S3 pada Program Studi yang menawarkan jalur-jalur tersebut.

Sementara itu, KSAD dalam sambutannya menyampaikan antusiasme anggotanya terhadap program ini. “Sebelumnya kami sudah bertemu dengan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) membicarakan program yang sama. UGM sudah mulai melangsungkan perkuliahan pada semester ini dengan jumlah 48 orang program S2 dan S3,” ujar KSAD.

Lebih lanjut Jenderal bintang empat ini menyatakan bahwa dari 82 orang yang mendaftar ada yang berasal dari Papua, Papua Barat, Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi.

“Jadi kami mengharapkan metode pendidikan yang fleksibel sehingga mereka tidak harus hadir secara fisik dalam bentuk pendidikan yang normal, sehingga makin banyak personil Angkatan Darat yang bisa mengambil program-program ini,” tandasnya.

“Selanjutnya kami akan serahkan kepada Universitas Indonesia, standar disamakan karena memang tujuan kami kerjasama dengan universitas yang Prominent. Kami berharap dari 82 orang ini bisa terpilih sesuai standar dari UI,” harap Andika.

Ditambahkan Kadispenad, perjanjian kerja sama juga meliputi pelibatan personil Mahasiswa KKN dan Dosen Pendamping dari UI dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan TMMD yang diselenggarakan sebanyak tiga kali setahun maupun program KARYA BHAKTI dengan sasaran nonfisik sesuai dengan lokasi dan waktu pelaksanaan yang disepakati.

“TMMD adalah program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan komponen bangsa lainnya meningkatkan kegiatan pembangunan di pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan, dan daerah kumuh perkotaan,” tandas Jenderal bintang satu tersebut.

Dalam sambutannya, Rektor UI Prof. Ari menyampaikan, “Kerja sama dalam hal TMMD ini sejalan dengan program UI yaitu Kuliah Kerja Nyata atau KKN. Melalui KKN, mahasiswa akan memperoleh pengalaman dan pengenalan akan daerah-daerah terluar di wilayah Indonesia. Hal ini penting dalam rangka mengenalkan seutuhnya Indonesia, berwawasan luas, tidak sempit.”

Diharapkan kerja sama UI dengan TNI AD dapat menjadi sinergi dalam pengembangan SDM Unggul, guna mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045.

Dalam kesempatan tersebut, KSAD Andika dan Presiden Direktur/CEO PT Arwana Citra Mulia Tbk, Tandean Rustandy juga melakukan penandatanganan berita acara penyerahan beasiswa dari PT. Arwana Tbk kepada calon mahasiswa Angkatan Darat.

Hadir mendampingi KSAD, Aspers Kasad Mayjen TNI Heri Wiranto, Aster Kasad Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Kadispenad, Waaspers Kasad bidang pembinaan personel, Waaster Kasad bidang Tahwil, Komsos dan Bakti, dan Waaster Kasad bidang Wanwil dan Kerma. Sementara pihak UI antara lain dihadiri Ketua dan Sekretaris WMA, Sekretaris Universitas, para Wakil Rektor dan pejabat utama.(disp/red)