Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi

Pusvetma Kementan Ekspor Vaksin Septivet ke Timor Leste

Koran Jurnal, Jakarta – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) yang merupakan UPT Bidang Kesehatan Hewan melakukan ekspor vaksin Septivet ke Republik Demorakratik Timor Leste. Ini merupakan ekspor vaksin perdana yang dilakukan Pusvetma.

Vaksin Septivet ini digunakan untuk mengatasi penyakit ngorok atau Septichaemia Epizootica (SE) pada hewan besar seperti sapi, kerbau dan babi. Vaksin Septivet yang diekspor sesuai permintaan sejumlah 63.000 dosis.

“Jumlah tersebut telah dipenuhi Pusvetma. Vaksin Septivet yang diekspor yaitu vaksin dengan kemasan 200 ml atau 100 dosis per botol. Vaksin ini dapat memberikan kekebalan pada sapi hingga 2 tahun,” ujar Kepala Pusvetma, Agung Suganda, Kamis (09/07/2020).

Ekspor vaksin ini berawal dari kunjungan Direktur Jenderal Peternakan Timor Leste ke Pusvetma pada tahun 2019 dan tertarik dengan kualitas vaksin Septivet dan Vaksin Brucivet yang dimiliki Pusvetma.

Timor Leste memutuskan mengimpor vaksin – vaksin tersebut guna mendukung program kesehatan hewan di negaranya. Vaksin Septivet untuk mengatasi penyakit ngorok atau Septichaemia epizootica (SE) pada hewan besar yaitu sapi, kerbau dan babi sedsangkan vaksin Brucivet untuk mencegah penyakit keluron menular (Brucellosis) pada sapi.

“Namun dengan adanya pandemi covid-19 ini, permintaan vaksin Septivet yang diajukan ke Pusvetma hanya sejumlah 63.000 dosis. Kalau tidak sedang pandemi mungkin lebih,” ungkap Agung.

Dijelaskan Agung, Pusvetma sendiri memang memiliki tugas utama memproduksi vaksin hewan. Pusvetma juga dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima dalam penyediaan vaksin hewan yang berkualitas.
Sehubungan telah ditetapkan sebagai Badan Layananan Umum (BLU), Pusvetma juga harus melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja. Salah satu terobosan yang saat ini dilakukan adalah bagaimana agar vaksin Pusvetma bisa menembus pasar ekspor khususnya negara-negara tetangga.

“Hal ini tentu sejalan dengan program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo,” imbuh Agung.

Dalam menjaga kualitas vaksin, Pusvetma sudah mempunyai sertifikat Cara Produksi Obat Hewan yang Baik (CPOHB) dari Kementerian Pertanian. Laboratorium pengujian mutu vaksin yang dimiliki oleh Pusvetma juga telah memperoleh Akreditasi ISO 17025 dari Komite Akreditasi Nasional.

Untuk vaksin yang di ekspor, Tim Karantina Balai Besar Karantina Hewan Surabaya, pada Senin (6/7) lalu telah menyerahkan sertifikat ekspor kepada Pusvetma. Sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksan terhadap kondisi dan suhu gudang penyimpanan serta pengecekan fisik vaksin Septivet yang akan di ekspor.

“Vaksin Septivet yang akan diekspor ini nantinya dikemas dalam box-box styrofoam dilengkapi dengan ice gel berkualitas untuk menjaga rantai dingin, kemudian dilakukan penyegelan kemasan vaksin yang akan diekspor”, jelas Agung.

Lebih lanjut, Agung mengakui, proses ekspor vaksin pertama yang dilakukan oleh Pusvetma ini juga mengalami beberapa kendala dan hambatan. Mulai dari pengurusan izin, waktu pengiriman, sampai akses masuk perbatasan yang lumayan rumit.

Pengiriman vaksin menggunakan transportasi udara dan transportasi darat untuk melewati perbatasan. Situasi lockdown yang diberlakukan Timor Leste selama pandemi covid-19 ini juga menyebabkan pengiriman vaksin sempat terkendala. Hingga kesempatan ekspor akhirnya dapat dilakukan saat Timor Leste memberlakukan kebijakan baru, yaitu dibukanya jalur lalu lintas di perbatasan. Namun, jalur pengiriman hanya dilakukan satu kali di tiap minggunya yaitu setiap hari Rabu pada pukul 10 hingga pukul 12 siang waktu setempat.

Untuk dapat melakukan pengiriman vaksin dengan protokol ketat rantai dingin, Pusvetma harus cermat dalam menghitung waktu kapan saat pengemasan produk. Harapannya agar rantai dingin tetap terjaga dan produk terkirim dengan aman dan sesuai standar.

“Tapi semua kendala tersebut tentunya telah dapat diatasi dengan baik sehingga ekspor perdana ke Timor Leste dapat terwujud,” tegas Agung.

Di sisi lain, Pusvetma juga terus konsisten menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 yang terintegrasi dengan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Selain itu, Pusvetma juga telah melaksanakan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan dan memperoleh sertifikat ISO 45001:2018.

“Karena kami sadar akan risiko dan bahaya akibat seringnya bergulat dengan virus dan bakteri serta bahan kimia, maka K3 wajib terapkan,” terang Agung.

Semua produk vaksin dan bahan biologik lainnya yang diproduksi dan diedarkan oleh Pusvetma juga telah memiliki legalitas nomor registrasi/pendaftaran obat hewan yang diterbitkan oleh Kementan. Hal ini sebagai upaya Pusvetma agar mampu konsisten menghasilkan produk vaksin bermutu sesuai slogan Pusvetma “Produk Bermutu Untuk Bangsaku”.

Dirjen PKH Kementan, I Ketut Diarmita berharap ke depannya, Pusvetma bisa melakukan lebih banyak ekspor produk-produknya. Baik vaksin, maupun bahan diagnostik lainnya. Ia percaya Pusvetma bisa membidik negara seperti Pakistan dan Srilanka sebagai negara tujuan ekspor berikutnya.

“Semoga harapan ini dapat terlaksana dengan mudah dan dalam waktu secepatnya. Dengan demikian Pusvetma turut mendukung kebijakan Pak Mentan untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern tentunya dibidang kesehatan hewan,” papar Ketut.

Ia menambahkan, dengan semakin banyaknya produk-produk buatan anak bangsa yang di ekspor, seharusnya semua pihak ikut berbangga. Menurut Ketut, ini membuktikan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia bisa bersaing di Internasional.

“Sudah saatnya produk-produk karya anak bangsa menjadi tuan di negeri sendiri dan diminati di luar negeri. Jayalah produk bangsaku,” tutur Ketut.

Sebagai informasi, Pusvetma yang didirikan sejak tahun 1952 memiliki peranan yang sangat vital dalam success story pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia. Pusvetma telah diakui oleh Badan Kesehatan Hewan (OIE) pada tahun 1990 dalam pembebasan PMK.

Keberhasilan vaksin PMK buatan Pusvetma menunjukan bahwa Pusvetma adalah institusi satu-satunya milik pemerintah yang memiliki kemampuan memproduksi vaksin hewan berkualitas. Untuk pengembangan produksi vaksin, Pusvetma juga terus dibantu oleh para pakar dibidangnya yang berasal dari beberapa perguruan tinggi.(hum/red)

Categories
Ekonomi Hukum Keuangan Kriminalitas

Pemerintah Berhasil Bawa Pulang Maria Pauline Lumowa Pembobol Bank BNI 1,7 Triliun dari Serbia

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membawa kejutan menggembirakan dari kunjungannya ke Serbia. Delegasi yang dipimpinnya sukses menyelesaikan proses ekstradisi terhadap buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari negara tersebut.

“Dengan gembira saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia,” kata Yasonna dalam keterangan pers kepada wartawan, Kamis (09/07/2020).

“Keberhasilan menuntaskan proses ekstradisi ini tak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua negara. Selain itu, proses ekstradisi ini juga menjadi buah manis komitmen pemerintah dalam upaya penegakan hukum yang berjalan panjang,” tuturnya.

Yasonna menyebut pemulangan ini sempat mendapat ‘gangguan’, namun Pemerintah Serbia tegas pada komitmennya untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa ke Indonesia.

“Indonesia dan Serbia memang belum saling terikat perjanjian ekstradisi, namun lewat pendekatan tingkat tinggi dengan para petinggi Pemerintah Serbia dan mengingat hubungan sangat baik antara kedua negara, permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa dikabulkan. Sempat ada upaya hukum dari Maria Paulina Lumowa untuk melepaskan diri dari proses ekstradisi, juga ada upaya dari salah satu negara Eropa untuk mencegah ekstradisi terwujud,” ujar Yasonna.

“Dalam pertemuan kami, Presiden Serbia Aleksandar Vucic juga kembali menggaris bawahi komitmen tersebut. Proses ekstradisi ini salah satu dari sedikit di dunia yang mendapat perhatian langsung dari kepala negara. Di sisi lain, saya juga sampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Duta Besar Indonesia untuk Serbia, Bapak M. Chandra W. Yudha, yang telah bekerja keras untuk mengatur dan memuluskan proses ekstradisi ini,” tuturnya.

Menteri kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, ini juga menyebut ekstradisi Maria Pauline Lumowa tak lepas pula dari asas resiprositas (timbal balik). Sebelumnya, Indonesia sempat mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015.

Sebagai catatan, Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 Triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari ‘orang dalam’ karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara 27 Juli 1958 tersebut belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura.

Pemerintah Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014, karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Namun, kedua permintaan itu direspons dengan penolakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang malah memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda.

Upaya penegakan hukum lantas memasuki babak baru saat Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019.

“Penangkapan itu dilakukan berdasarkan red notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003. Pemerintah bereaksi cepat dengan menerbitkan surat permintaan penahanan sementara yang kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan ekstradisi melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham,” kata Yasonna.

“Selain itu, keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan permintaan percepatan proses ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa. Di sisi lain, Pemerintah Serbia juga mendukung penuh permintaan Indonesia berkat hubungan baik yang selama ini dijalin kedua negara. Dengan selesainya proses ekstradisi ini, berarti berakhir pula perjalanan panjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap buronan bernama Maria Pauline Lumowa. Ekstradisi ini sekaligus menunjukkan komitmen kehadiran negara dalam upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia,” ucap Yasonna.

Delegasi Indonesia pimpinan Yasonna Laoly dijadwalkan tiba di Tanah Air bersama Maria Pauline Lumowa pada Kamis (9/7/2020) pagi.(hum/red)

Categories
Bisnis Ekonomi Energi SDA

BPH Migas: Digitalisasi SPBU Jauh dari Target

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M.Fanshurullah Asa mengatakan, progres digitalisasi SPBU oleh PT Pertamina (persero) masih sangat jauh dari target. Sampai dengan 30 Juni 2020, status digitalisasi SPBU dengan capaian status Berita Acara Serah Terima (BAST) sebesar 44,80 persen atau sebanyak 2.247 SPBU dari target 5.518 SPBU.

“Dari capain tersebut, sebanyak 4.819 SPBU atau 87,33 persen telah terpasang ATG (Automatic Tank Gauge). 3.060 SPBU atau 55,45 persen telah terpasang EDC LinkAja, 1.268 SPBU atau 22,98 persen telah tercatat nomor polisi melalui EDC,” kata Fanshurullah dalam konferensi Pers, Rabu (08/07/2020).

Selain itu, sebanyak 1.577 atau 28,58 persen telah terdigitalisasi dan memproduksi data yang dapat diakses melalui dashboard yang dikembangkan oleh PT Pertamina. Di antaranya berupa data volume penjualan per transaksi, sata nilai transaksi penjualan, data transaksi per SPBU.

Namun demikian, data-data tersebut belum memenuhi kriteria yang diharapkan BPH Migas, sehingga belum dapat dijadikan sebagai perangkat pengawasan yang komprehensif dalam penyaluran JBT dan JBKP.

Sebelumnya, PT Pertamina bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia membangun program digitalisasi untuk 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target penyelesaian di akhir Desember 2018.

Namun dalam perjalanannya, Fanshurullah membeberkan bahwa proyek ini mengalami perubahan target sebanyak empat kali. Target pertama pada 31 Desember 2018, kemudian berubah menjadi 28 Juni 2019, mundur lagi ke 31 Desember 2019, dan terakhir per 30 Juni 2020 yang juga masih belum tercapai.

“Terlepas dari kendala yang ada, BPH Migas tetap meminta PT. Pertamina (Persero) untuk segera menyelesaikan dan meningkatkan akselerasi penyelesaian program digitalisasi SPBU dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini dilakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, agar pendistribusian JBT dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat volume,” pungkasnya.(rls/mdk/red)

Categories
Ekonomi Kesehatan Nasional

Terkait Eucalyptus Antivirus Covid-19, Kementan Hanya Melakukan Penelitian

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Fadjry Djufry menegaskan bahwa produk antivirus corona berbasis tanaman atsiri (eucalyptus) akan diproduksi masal melalui pihak swasta. Menurutnya, Kementerian Pertanian (Kementan) hanya melakukan penelitian serta uji laboratorium saja.

“Kita sudah bekerjasama dengan beberapa perusahaan swasta dan mereka sepakat untuk memproduksi produk tersebut secara masal,” ujar Fadjry saat dihubungi, Sabtu (04/07/2020).

Seperti diketahui, dalam proses produksinya, Balitbangtan sudah menggandeng PT Eagle Indo Pharma untuk membantu memasarkannya ke masyarakat luas. Perusahaan swasta tersebut juga tidak asing lantaran sudah melakukan produk seperti minyak kayu putih.

Tak hanya dalam negeri saja, Balitbangtan tengah melakukan pendekatan kerjasama dengan mitra asing seperti perusahaan pharmaceuticals dari Jepang, Kobayashi dan Aptar Pharma dari Rusia.

Kedua perusahaan tersebut sudah memiliki cakupan pemasaran di berbagai negara mulai dari Asia Tenggara, China, Jepang, US, Rusia hingga Eropa.

“Saya harap kerjasama yang kami coba lakukan ini bisa mempercepat produksi massal produk antivirus itu demi memenuhi permintaan masyarakat luas. Sehingga paling tidak kita bisa berkontribusi juga terhadap penekanan penyebaran COVID-19,” katanya.

Sebagai informasi, produk antivirus tersebut tersedia dalam berbagai bentuk seperti inhaler, roll on, salep, balsem, dan diffuser.

Sementara itu, Kepala Balai Besar penelitian Veteriner, Indi Dharmayanti menjelaskan bahwa produk kni efektif digunakan setiap hari. Sebab hanya dengan 5-15 menit diinhalasi akan efektif bekerja sampai ke alveolus. Artinya dengan konsentrasi 1 persen saja sudah cukup membunuh virus 80-100 persen.

“Produk ini dapat melegakan saluran pernapasan, kemudian menghilangkan lendir, pengusir serangga, disinfektan luka, penghilang nyeri, mengurangi mual, dan mencegah penyakit mulut,” kata Indi.

Indi menjelaskan, bahan aktif utamanya terdapat pada cineol-1,8 yang memiliki manfaat sebagai antimikroba dan antivirus melalui mekanisme M pro. M pro adalah main protease (3CLPro) dari virus corona yang menjadi target potensial dalam penghambatan replikasi virus corona. Penelitian menunjukkan Eucalyptol ini berpotensi mengikat protein Mpro sehingga menghambat replikasi virus.

“Manfaat tersebut dapat terjadi karena 1,8 cineol dari eucalyptus disebut eucalyptol dapat berinteraksi dengan transient receptor potential ion chanel yang terletak di saluran pernapasan,” katanya.

Ke depan, inovasi antivirus berbasis eucalyptus ini dapat menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan eucalyptus dalam mencegah virus covid-19.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Ternyata, Susu Kerbau Bisa Juga Diolah Jadi Makanan Kuliner

Koran Jurnal, Jakarta – Susu segar biasanya dihasilkan dari sapi perah atau kambing perah. Namun, di Indonesia, kerbau juga bisa dihasilkan susunya yang kemudian diolah menjadi berbagai penganan enak dan bergizi. Contohnya, seperti kuliner Dangke di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, Dadih di Sumatera Barat dan Dali Ni Horbo atau Roti Batak di Sumatera Utara dan Permen Susu di NTB.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita menjelaskan bahwa berbagai kuliner tersebut bahkan bisa menjadi industri skala rumahan. Misalnya dapat dijadikan sebagai souvenir, buah tangan, ikon atau penanda khas dari daerah tertentu.

“Kuliner tersebut dihasilkan dari kerbau rumpun khusus, yaitu kerbau sungai bukan kerbau yang biasa kita saksikan sehari hari. Kerbau ini memiliki kemampuan produksi susu yang lebih tinggi dan karakteristik bentuk tanduknya yang khas. Karena kemampuan menghasilkan susu yang lebih tinggi, kerbau sungai sering disebut kerbau perah.” ungkap Ketut, Jum’at (03/07/2020).

Diketahui, kerbau biasa tanduknya berbentuk seperti setengah lingkaran memanjang ke dalam. Sedangkan kerbau perah ini tanduknya mengarah keluar, sedikit melingkar di atas kepalanya relatif pendek.

Jadi sebenarnya ada dua jenis kerbau, yaitu yang pertama kerbau lumpur yang biasa ditemui dan sering berkubang di perairan yang berlumpur. Jenis kerbau yang kedua adalah kerbau perah yang habitatnya lebih ke arah perairan, seperti sungai, sehingga bisa juga disebut sebagai kerbau sungai.

“Tapi keduanya juga sama-sama senang dengan berkubang. Keduanya juga berkulit lebih tipis dari sapi, mempunyai kelenjar keringat sedikit sehingga tidak tahan panas matahari,” jelas Ketut.

Menurut Ketut, kerbau perah ini merupakan salah satu kekayaan plasma nutfah Indonesia dan populasinya saat ini mulai terancam. Sehingga diperlukan pendekatan khusus dengan memakai pendekatan kuliner untuk mempertahankan dan mengembangkan populasinya.

“Dengan pendekatan tersebut maka sendirinya akan terkait dengan event pariwisata, yaitu kuliner yang dapat jadi ciri khas daerah bersangkutan,” terangnya.

Ketut menambahkan, para wisatawan domestik atau mancanegara tentu akan menikmati ciri khas suatu daerah dari kuliner kerbau perah ini. Jadi, bisa dibilang hilangnya kerbau perah berarti hilang pula salah satu peradaban daerah yang bersangkutan.

“Mari kita pertahankan kerbau perah yang unik itu yang merupakan salah satu kekayaan plasma nutfah Indonesia. Mari makan beragam kuliner olahan dari susu kerbau Indonesia. Susu enak, bergizi, nikmat, Indonesia sehat,” ucap Ketut dengan semangat.

Sementara itu, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH, Kementan, Ir. Sugiono, MP menjelaskan, produksi susu dari kerbau perah ini sedikit lebih tinggi dari kerbau lumpur, karena memang dipelihara untuk diambil susunya. Produksi susunya sehari mampu mencapai 6-8 liter, sedangkan kerbau lumpur jika diperah hanya menghasilkan 1-3 liter.

Lebih lanjut Sugiono menerangkan, sebagai dukungan pemerintah dari sisi produksi benih dan bibit ternak, populasi dan produksi bibit kerbau perah difokuskan di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Siborong-borong dan produksi benihnya oleh Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang.

Periode 2015-2019 telah teristribusikan sebanyak 38 ekor kerbau perah ke wilayah sentra kerbau di Sumatera Utara. Saat ini Populasi ternak kerbau perah di BPTU-HPT Siborong-borong sebanyak kurang lebih hanya 80 ekor, sehingga BPTU-HPT Siborong-borong dianggap benteng terakhir konservasi ternak kerbau perah.

“Sedangkan produksi benih (semen beku) kerbau sungai yang dihasilkan oleh BIB Lembang, jenis kerbau sungai telah didistribusikan sebanyak 75.107 dosis ke 23 Provinsi potensi pengembangan kerbau sungai di Indonesia,” ujar Sugiono.

Selain itu, Ditjen PKH Kementan juga sudah memberikan bantuan ke 4 Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan NTB) sebanyak 67 ekor, dan sampai Juni 2020 telah berkembang menjadi 76 ekor. Bantuan ini dilakukan melalui kegiatan pengembangan budidaya kerbau perah dan penguatan kelompok sejak tahun 2019.

“Lokasi tersebut merupakan daerah sentra kerbau dan secara budaya umumnya peternak memerah kerbau, dan diolah menjadi panganan khas,” tutur Sugiono.

“Mari makan beragam kuliner olahan dari susu kerbau Indonesia. Susu enak, bergizi, nikmat, Indonesia sehat” tutupnya dengan semangat.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Menko Maritim LBP & Mentan SYL Garap Food Estate di Humbang Hasundutan

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar pertemuan dalam rangka menindaklanjuti Lumbung Pangan melalui Super Prioritas Program Pertanian (SP3) di lahan khusus berkualifikasi tinggi dengan komoditas tertentu.

“Sesuai petunjuk Bapak Presiden dan kepada Pak Menko, saya sebagai menteri teknis di bidang pertanian membuat langkah, atas koordinasi di bawah Pak Menko, ini menjadi SP3. Super Prioritas Program Pertanian dan itu ditujukan pada lahan lahan khusus yang berkualifikasi tinggi untuk sebuah komoditas, dan yang berkualitas tinggi.” Sebut SYL usai ditemui Menko Maritim di ruang kerja Menteri Pertanian, di Ragunan Jakarta Selatan, Rabu (01/07/2020) kemarin.

Pada pertemuan tersebut, Kabupaten Humbang Hasundutan dipilih sebagai percontohan karena berpotensial untuk dikembangkannya beberapa komoditas terpilih dengan menggunakan sumber daya dan sistem pertanian yang terbarukan.

“Bawang (putih) itu harganya mahal, kentang itu harganya mahal, bawang merah itu harganya mahal, lahan kualitasnya bagus, dan kualitas komoditasnya bagus, oleh karena itu intervensi yang dilakukan di sana adalah dengan hi-tech”, jelas Mentan.

Sementara Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungannya pada program SP3 yang digagas oleh Mentan SYL sebagai plot awal model bagi percontohan pertanian di daerah yang lainnya.

“Saya hanya mengusulkan supaya ada tanah-tanah yang di ketinggian, yang subur bisa dibuat satu pertanian yang mekanis. Itu bisa jadi model nanti di tempat-tempat lain. Dan ternyata tanah itu ada di kabupaten Humbang Hasundutan. Tanah yang subur dan pak menteri baru dari sana.” ungkap Menko Luhut Binsar.

Dari lahan khusus tersebut, diharapkann pengembangan komoditas lainnya dapat berhasil dibudidayakan tidak hanya terbatas kepada tiga komoditas yang disebutkan di atas. Menko Luhut Binsar menaruh harapan pengembangan komoditas pertanian serta yang lainnya itu pada Badan Litbang Kementerian Pertanian.

“Hasil Litbang Pak Menteri (Mentan) itu jago-jago. Nah pikiran kita tadi, bisa direkayasa sama ahli-ahli kita, bikin durian yang bagus, jeruk yang besarnya seragam dan manis dan itu tentu ditopang oleh riset dan teknologi untuk menghasilkanya,” tambahnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Relawan Jokowi Dukung Upaya Presiden Buka Lapangan Kerja di KIT Batang Jawa Tengah

Koran Jurnal, Jawa Tengah – Rakyat Militan Jokowi (Ramijo) menyambut baik dan mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kawasan industri di Batang, Jawa Tengah.

Untuk itu, Pengurus Pusat Relawan Ramijo dan Pengurus Daerah Ramijo Kab.Batang, Usman menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam menyukseskan program pemerintah pusat guna mendorong sektor perekonomian di daerah tersebut. Salah satu yakni membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat setempat.

“Kami segenap relawan Ramijo (Rakyat Militan Jokowi) baik yang berada di Pusat, terutama yang berada dijajaran pengurus dan anggota di Kab.Batang kiranya manajemen KIT (Kawasan Industri Terpadu) Kab.Batang bisa bersinergi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat setempat,” imbuh Pengurus Pusat Relawan Ramijo dan Pengurus Daerah Ramijo Kab.Batang, Usman, di Batang Jawa Tengah, Selasa (30/06/2020).

KIT Batang memiliki lahan seluas 4.300 hektare. Pembangunan Fase 1 seluas 450 hektare akan segera dibangun. Dalam Fase 1 ini akan dibangun industri manufaktur dan logistik, industri inovasi dan ekonomi kreatif, industri ringan serta menengah.

“Kawasan ini memiliki potensi investasi yang tinggi karena keunggulan geo-ekonomi dan geo-strategi yang berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang berdaya saing nasional dan internasional,” ungkap Usman.

Terlebih, lanjut Usman, KIT Batang berada di lokasi strategis yang dekat dengan Semarang, Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki dukungan dan akses berupa bandara internasional dan pelabuhan kelas dunia.

“KIT Batang diharapkan akan bersinergi dengan KIT Kendal sehingga akan menjadikan daerah Kedungsepur (Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi) menjadi sebuah kawasan industri yang terintegrasi. Oleh karena itu, segala usaha percepatan pembangunan kawasan industri yang terintegrasi terus dilakukan pemerintah termasuk salah satunya KIT Batang,” ujar Usman.

Seperti dilansir detakindonesia, Presiden Joko Widodo meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang Wihaji dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah pada Selasa, 30 Juni 2020. Kawasan yang terletak di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tersebut dikembangkan selain untuk menjadi salah satu tumpuan pengembangan industri di Indonesia, juga memberi kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat setempat.

“Kenapa kita buka kawasan industri di Batang ini? Satu saja jawabannya. Kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Cipta lapangan kerja, itu yang kita tuju,” ujar Presiden dalam sambutannya, Selasa (30/06).

Pengembangan kawasan di wilayah tersebut salah satunya juga dimaksudkan untuk menyiapkan lokasi bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang belakangan banyak melakukan relokasi dari Tiongkok ke sejumlah negara lainnya.

Setidaknya, kurang lebih 4.000 hektare lahan disiapkan pemerintah untuk pengembangan kawasan industri terpadu ini. Pada fase pertama, 450 hektare dari jumlah tersebut disiapkan untuk membangun tiga zona, yakni manufaktur dan logistik, inovasi dan ekonomi kreatif, serta industri ringan dan menengah.

“Kita akan siapkan kurang lebih 4.000 hektare di sini dan untuk tahapan pertama akan disiapkan kurang lebih 450 hektare terlebih dahulu,” kata Presiden.

Sebagai salah satu nilai tambah dan daya saing, pemerintah mengonsepkan kawasan industri ini untuk memudahkan investor masuk ke Indonesia. Nantinya, urusan perizinan akan dipegang langsung oleh pemerintah dan para investor hanya perlu menyewa tanah dalam jangka panjang di kawasan khusus industri yang telah disiapkan tersebut.

“Sudah saya perintahkan kepada menteri dan Kepala BKPM untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia baik itu dari Jepang, Korea, Taiwan, Amerika, atau dari negara manapun berikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” ucapnya.

Pada acara itu, Presiden didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah perwakilan investor asing.(red)

Categories
Ekonomi

Komisi IV DPR RI Dukung Program dan Target Kementerian Pertanian

Koran Jurnal, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Mohammad Ichsan Firdaus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga performa dan kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) dibawah pimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Menurut dia, mengurus pangan untuk kebutuhan hidup 267 juta penduduk Indonesia bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh seorang Menteri. Apalagi sektor pertanian tahun ini memiliki banyak tantangan yang tidak mudah ditaklukan.

“Kinerja yang diperlihatkan sampai sekarang ini harus didukung oleh seluruh jajaran Kementan juga, mulai dari eselon satu sampai dua dan seterusnya,” kata Ichsan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/06/2020).

Ichsan mengatakan, program yang kini dijalankan kementan memang masih membutuhkan penyesuaian. Terlebih saat ini anggaran Kementan sangat terbatas.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai, pengelolaan pertanian di era Mentan Syahrul sudah jauh berbeda dengan pengelolaan pertanian yang dulu. kata dia, Syahrul berhasil merubah mindset baru terkait pertanian Indonesia.

“Kuncinya adalah di penyuluh pertanian. Penyuluh sekarang pun juga berbeda dengan dulu. Harus diupgrade supaya penyuluh juga memiliki pengetahuan pertanian yang lebih,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan hasil panen akan lebih meningkat jika petani mendapatkan penyuluhan dan bantuan secara langsung di lapangan. Sehingga, peningkatan produksi terus berada di posisi positif.

Dalam kesempatan yang sama, Sekertaris Jenderal Kementan Momon Rusmono menyampaikan bahwa program-program Kementan dan target hasil produksi tahun 2021 terus mengalami perbaikan.

“Program-program yang dimiliki Kementan ini untuk kepentingan rakyat. Sesuai arahan Mentan Syahrul bahwa pangan nasional tidak boleh bersoal,” tandasnya.

Perlu diketahui, RDP ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto, Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy, dan Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil.(hum/red)

Categories
Bisnis Ekonomi

Bangkitkan UMKM Indonesia, Universitas Pasundan Gelar Pelatihan Buat Pengusaha Kecil 

Koran Jurnal, Bandung – Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Pasalnya, sebagian besar UMKM di hampir seluruh Indonesia terdampak oleh pandemi Covid-19.

Untuk membangkitkan kembali UMKM masyarakat kecil, Universitas Pasundan (Unpas) menggelar seminar dan pelatihan buat pelaku UMKM di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat (Jabar). Tidak hanya pelatihan, para pelaku UMKM juga diberikan suntikan dana untuk menjalankan usaha mereka pasca pandemi nanti.

Henni Gusfa selaku penyelenggara mengatakan, dalam pelatihan ini pihaknya menargetkan 60 pengusaha kecil dari wilayaj Bandung Raya untuk mengikuti pelatihan. Namun dalam pelaksanaannya, para peserta hadir dari berbagai wilayah bahkan pengelola koperasi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Ryad, Arab Saudi ikut dalam pelatihan tersebut.

“Target kita sebenarnya untuk area Bandung itu 60 orang karena mau difokuskan, tapi ternyata setelah kita share target itu melampui. Peserta yang ikut itu sampai pada angka 80, nah angka ini tidak dilihat dari kwantiti tapi dilihat dari respek pengusaha UMKM. Ternyata tidak hanya Bandung saja, ada dari Aceh, Padang, Sumatera Selatan dan paling jauh itu dari Arab Saudi, bapak Aziz dari Riyad ini sebenarnya pengelola koperasi untuk purna TKI,” katanya dalam webinar dengan tema ‘Pelatihan UMKM Bidang Produk Pangan’ pada Senin (29/06/2020).

“Biasanya ini bagian dari program program perusahaan. Perusahaan nanti akan menyeleksi per UMKM, tapi biasa UMKM ini ada dibawah koordinasi pengawasan koperasi atau dibawah pengawasan yayasan-yayasan yang memfokuskan dirinya pada UMKM,” tambahnya.

Dikatakan akademisi Universitas Mercu Buana ini, pengembangan produk pangan saat ini menjadi kebutuhan dunia. Dimana, sistem pengembangan produk pangan sudah menggunakan teknologi, baik pengemasan hingga sistem penjualannya.

“Jadi memang kebutuhan-kebutuhan hari ini untuk pengembangan, atau disertifikasi prodak pangan itu tidak hanya ada di kita, tetapi sudah jadi wacana dunia sehingga pengetahuan tentang teknologi pangan, pengetahuan tentang bagaimana pengemasannya sangat ditunggu oleh pengusaha kecil,” ucapnya.

Olehnya itu, lanjut pakar ilmu komunikasi ini, untuk menggerakan dan menghidupkan UMKM rakyat kecil perlu adanya langkah pendampingan baik lewat online dan offline. Selain itu, dirinya mengakui pihaknya akan melakukan pelatihan secara langsung bersama para pelaku UMKM di Wilayah Kota Bandung pada, Selasa (30/06/2020).

“Kita membuat mekanisme dari pelatihan ini, pertama online dan dimikskan dengan offline. Besok kita akan bertemu dengan para peserta, khusus untuk Bandung area untuk melanjutkan bagaimana sebenarnya penguatan-penguatan pengetahuan yang mereka dapat, dan sekalugus juga braindstorming dengan kendala-kendala yang rill mereka dapatkan di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Henni Gusfa, pelatihan kepada pelaku UMKM ini juga akan dilakukan di beberapa daerah di Indinesia Timur seperti, di Nusa Tenggara Timur (NTT), Ambon dan dilanjutkan ke tahap internasional.

“Ini next projek yang kita akan bergerak untuk level nasional dan level internasional. InshaAllah kita akan ke NTT dulu, baru nanti kita ke Ambon dan selanjutnya bergerak untuk melanjutkan ke level Internasional,” ucapnya.

Diketahui, pelatihan yang digelar oleh Unpas dan Len Industri ini menghadirkan pemateri dari akademisi dan penggerak-penggerak UMKM nasional, yakni Prof. H Eddy Jusuf selaku Direktur Universitas Pasudan, Dr. Asep Dedy Sutrisno selaku
Ketua LPM Universitas Pasundan, Ina St. Nurminabari, Sumartini dan Eki Baihaqi akademisi Unpas.(red)

Categories
Ekonomi

Kemendag Apresiasi Program Kementan Jaga Ketahanan Pangan Masa ‘New Normal’ 

Koran Jurnal, Jakarta – Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Srie Agustina mengapresiasi kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjaga ketahanan pangan di era tatanan normal baru (New Normal). Salah satunya program dalam membangun lumbung pangan di daerah yang menjadi satu solusi dimasa ini.

“Sekarang sudah bagus sekali kerja Kementan.Sekarang Kementan sudah prioritaskan menanam kebutuhan daerah,” ujar Srie Agustina yang pernah menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dalam Rapat Dengar Pendapat DPD RI, di Jakarta, Senin (29/06/2020).

Menurutnya kebijakan Kementan dibawah pimpinan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo lebih baik dimana setiap provinsi saat ini didorong untuk menanam kebutuhan daerahnya sendiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain sehingga tercipta kemandirian pangan.

“Saya dulu juga pernah menjabat jadi dirjen perdagangan dalam negeri. Dulu, misalnya provinsi Lampung butuh cabe maka barang akan didatangkan dari pasar kramat jati tapi kalo sekarang tidak,”ucap Srie.

Dikesempatan yang sama, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi mengatakan bahwa sesuai arahan Mentan dalam menghadapi era tatanan baru pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan lumbung pangan secara mandiri dan berkelanjutan harus dapat dioptimal dalam penyediaan pangan.

“Dalam kebijakan stategis ketahanan pangan dan gizi, kita lakukan upaya memperkuat cadangan pangan dengan mendorong penerbitan peraturan daerah cadangan pangan provinsi dan kabupaten/kota,” ucapnya.

Lebih lanjut Agung membahas pelaksanaan Undang – Undang No.18 tahun 2012 tentang pangan yang menjadi acuan dalam membangun ketahanan pangan nasional.

Sebagai informasi, dalam UU No18 tahun 2012 dijelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan.

Baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

“Mentan selalu mengatakan 267 juta penduduk Indonesia tidak boleh lapar. Artinya setiap individu juga harus dalam sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan,” tutupnya.(hum/red)