Categories
Megapolitan Polisi

Polda Metro Jaya Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling

Koran Jurnal, Jakarta – Polda Metro Jaya meluncurkan mobil Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) online yang beroperasi secara keliling di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun tujuan diluncurkan Mobil SKCK online keliling itu untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus SKCK.

Acara ini turut dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Wahyu Hadiningrat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin. Dan juga hadir, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Bank Mandiri dan Polres jajaran.

“Hari ini kita launching SKCK online untuk mobil kelilingnya. Ada tiga mobil nanti bisa melayani masyarakat,” kata Gatot Eddy, di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/08/2019).

Ia menjelaskan, ketiga mobil tersebut akan dikoordinasikan oleh tiga Polres, yakni Polres Tanjung Priok, Polres Bekasi dan Polres Tangerang Kota.

Nantinya, Kapolda juga berjanji akan menambah mobil SKCK online keliling untuk polres-polres lainnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Ke depan kita akan menambah jumlah ini. Sehingga bisa memberikan pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” sambungnya.

Ditempat sama, Direktur Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Umar menuturkan, SKCK keliling diluncurkan karena adanya permintaan dari masyarakat yang cukup tinggi.

Lebih lanjut, Umar mengatakan, SKCK yang dibuat di mobil keliling menggunakan data base validasi dengan catatan kriminal. Sebab, data base dalam mobil keliling terkoneksi dengan data di Mabes Polri.

Menurutnya, dengan adanya web base ini maka dapat membantu, mempercepat dan mempermudah proses pembuatan SKCK, memberikan data aktual terkait rekam jejak secara cepat, serta memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan bagi kepolisian.

“Yang paling penting SKCK ini ada validasi data catatan kriminal. Bisa mempermudah proses validasi terhadap pemohon SKCK dan dapat termonitoring di seluruh jajaran Polri secara nasional,” tandasnya.(red)

Categories
Hukum Polhukam Polisi

Lawan Mafia Penyelundup, Kementan Gandeng Polri Perketat Pengawasan

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kepolisian RI di Auditorium Gedung D, Jakarta Selatan, Rabu (17/07/2019). Kerjasama ini meliputi pengawasan barang dan penindakan pelanggaran seperti penyelundupan.

“Sesuai dengan undang undang yang ada, tugas kami adalah untuk menjaga keluar masuknya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan yang masuk melalui penyelundupan. Sedangkan untuk penindakan kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” kata Kepala Barantan Kementan, Ali Jamil.

Menurut Jamil, sejauh ini jumlah petugas yang tersebar pada unit Barantan di seluruh Indonesia masih sangat kurang. Apalagi mereka diberi tugas untuk melakukan pengawasan secara ketat. Jika ditotal, jumlahnya kurang lebih mencapai 3800.

“Jumlah sebesar itu pasti tidak akan cukup untuk mengawal seluruh negeri kita yang luas ini. Maka itu, tugas ini tidak bisa dipikul sendiri, tapu harus memakai tangan pihak lain atau dari kepolisian, termasuk juga dari TNI dan Kejaksaan,” katanya.

Jamil mengatakan, kerjasama ini sebenarnya sudah terjalin sejak 2012 lalu. Namun sejak 2016 hingga 2019, kerjasama tersebut terus dilakukan pembaharuan. Langkah ini penting dilakukan untuk mempertegas wilayah strategis penjagaan.

“Pembaharuan pedoman kerjasama ini diharapan mampu mengawal dan menjaga negeri kita. Apalagi isi pedoman yang ada sudah sangat sesuai dengan undang-undang 16 tahun 92 yang mencakup wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asop Kapolri) Irjen Pol Martuani Sormin menambahkan bahwa pihaknya sudah memerintahkan seluruh jajaran Polda di seluruh daerah, khususnya wilayah perbatasan untuk memeriksa setiap bahan pangan yang masuk melalui laut, udara dan darat.

“Saya perintahkn seluruh anggota agar melindungi alam hayati kita. Dijaga bersama TNI dan pihak lainya. Khusus di Papua, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 5 kabupaten terpanjang yang harus mendapat penjagaan,” katanya.

Menurut Martuani, hasil pemetaan sementara wilayah Kalimantan dan Sumatera masih berstatus rawan sebagai akses penyelundupan. Maka itu, penjagaan di sana sudah diperketat melalui pos penjagaan yang didirikan.

“Kita juga melakukan patroli bersama dan menindak tegas siapa saja yang ingin menghancurkan alam Indonesia. Di samping itu, kita juga melakukan pendidikan yang dibalut sertifikat,” tandasnya.

Sebagai tambahan, kerjasama kedua belah pihak ini juga meliputi penguatan sistem perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, lingkungan dan sumber daya alam hayati dari proses pidana seperti penyelundupan.

Adapun data pengawasan dan penindakan Barantan mencatat bahwa sejak tahun 2017 kementan menindak 40 kasus dengan barang bukti 92 ton komoditas strategis seperti beras, bawang dan telur ilegal di wilayah Jayapura, Jambi, Pekanbaru setta Entikong.(hum/red)

Categories
Militer Pendidikan Polisi TNI

Panglima TNI: Taruna Akmil dan Akpol Merupakan Investasi Bangsa

Koran Jurnal, Jakarta – Negara telah menanam investasi jangka panjang sumber daya manusia dengan cara menjadikan atau mendidik Taruna Akademi TNI (Akmil) dan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol). Itu adalah investasi bangsa Indonesia sebagai sumber daya manusia yang luar biasa.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., saat memberikan pembekalan kepada 781 Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI-Polri, terdiri dari 259 Akademi Militer (244 putra, 15 putri), 117 Akademi Angkatan Laut (103 putra, 14 putri), 99 Akademi Angkatan Udara (90 putra, 9 putri) dan 306 Akademi Kepolisian (256 putra, 50 putri), bertempat di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jum’at (12/07/2019).

“Investasi sumber daya manusia jangka panjang yang ditanam oleh negara dan bangsa saat ini, harus benar-benar kita manfaatkan dan yang bersangkutan para Taruna-Taruni yang nanti akan menjadi Perwira harus benar-benar memiliki kemampuan yang unggul agar tidak tertinggal oleh negara-negara lain,” tegas Panglima TNI.

Lebih lanjut dikatakan bahwa peperangan bukan hanya domainnya TNI saja, peperangan itu adalah domainnya TNI-Polri dan seluruh warga negara dalam wadah Bela Negara. “Para instruktur membimbing kalian, tujuannya adalah untuk siap menghadapi tantangan masa depan,” ucapnya.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menuturkan bahwa TNI dan Polri lahir dari satu rahim yaitu Ibu Pertiwi yang saat itu juga sedang tertatih-tatih untuk bisa merebut kemerdekaan. “Saat itu TNI dan Polri pernah hidup dalam satu wadah yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI),” ungkapnya.

Menurutnya, pada tahun 1998 TNI dan Polri dipisahkan dan harus memisahkan fungsi Polri terlebih dahulu dengan kelahiran Undang-Undang No. 2 tahun 2002 dan Undang-Undang TNI No. 34 tahun 2004. “Apakah pisah secara total, jawabannya tidak bahwa TNI dan Polri memiliki tugas menjaga stabilitas politik dan keamanan Negara,” ujarnya.

Panglima TNI berpesan kepada Capaja Akademi TNI dan Akpol, diantaranya: Pertama, keterbukaan wawasan, penguasaan dan penggunaan teknologi adalah kunci di masa depan. “Kalau kita tidak paham betul revolusi 4.0, maka sia-sialah kita menjadi Perwira Remaja dengan pangkat Letda atau Ipda. Kita hanya terbengong-bengong, kita akan ditinggalkan oleh negara-negara lain yang lebih besar yang paham betul dengan revolusi 4.0.,” jelasnya.

Kedua, kita harus cepat beradaptasi dan memahami perubahan perkembangan zaman karena perubahan semakin cepat, ancaman perubahan juga semakin cepat, tugas-tugas baru akan muncul lebih cepat dalam merespon ancaman sejalan dengan apa yang sedang dibangun yaitu cyber.  Ketiga, kita harus selalu bersinergi sebagai komponen-komponen bangsa.

Diakhir pembekalannya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengucapkan selamat bertugas kepada para perwira muda. Untuk itu, tunjukan dharma bhaktimu, kejarlah ilmu dan jangan ketinggalan. “Saat ini kita masuk di revolusi industri 4.0 dan tidak lama lagi kita masuk di revolusi 5.0. Selamat bertugas, selamat berjuang di medan tempur yang sebenarnya,” tandasnya.(Pusp/red)

Categories
Polhukam Polisi

Presiden Jokowi Berterimakasih Atas Kinerja Polri Menyukseskan Agenda Bangsa Selama 2 Tahun Terakhir

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam 2 tahun ini bangsa Indonesia mempunyai agenda-agenda yang sangat besar. Tahun lalu, kita menyelenggarakan Pilkada serentak, kita menjadi tuan rumah Asian Games, Asian Para Games dan IMF World Bank Annual Meeting 2018, dan di tahun ini kita menyelenggarakan proses pemilu serentak selama 8 bulan.

“Alhamdulillah semua berjalan lancar, alhamdulillah semua berjalan aman, semua berjalan sangat sukses. Ini semua adalah berkat kerja keras Polri yang bersinergi dengan TNI. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” kata Presiden Jokowi dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Ke-73 Hari Bhayangkara Tahun 2019, di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (10/07/2019).

Kondisi Kamtibmas yang kondusif, lanjut Presiden, juga dirasakan masyarakat. Suasana Ramadhan, suasana mudik, suasana Idulfitri dan suasana Natal yang tentram dan menggembirakan, penanganan bencana dilakukan dengan cepat ditengah tantangan yang berat.

“Sekali lagi, ini semua berkat kerja keras Polri dan TNI yang selalu sinergis. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih,” ujar Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak semua peserta upacara untuk mendoakan personil Polri yang cidera dalam tugas diberikan kesembuhan. Sementara kepada personil Polri yang gugur dalam menjalankan tugas, Presiden mendoakan untuk mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan  keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran dan kekuatan.

Presiden meminta agar dalam menjalankan tugasnya Polri harus terus meningkatkan akuntabilitas, dan harus terus meningkatkan transparansi.

Presiden mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Polri. Ia juga menghargai indeks reformasi birokrasi Polri yang mengalami peningkatan, dan  menghargai banyak zona integritas yang dibangun oleh Polri, serta mengapresiasi tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang terus meningkat.

Namun itu semua, menurut Presiden, tidak cukup karena tantangan yang kita hadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan, profesionalitas dan prestasi Polri harus terus ditingkatkan.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta.(DBPers/red)

Categories
Keuangan Polisi

Polri Kembali Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) T.A 2018 dari BPK RI

Koran Jurnal, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali raih predikat  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang keenam kalinya.

Predikat WTP ini didapat berdasarkan dari penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan Polri tahun anggaran 2018 oleh BPK RI.

Acara penyerahan yang berlangsung di Rupatama Mabes Polri itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, anggota I BPK RI, Irwasum Polri, PJU Mabes Polri, para auditor BPK RI, dan seluruh Irwasda se-Indonesia.

Anggota I BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., mengatakan,
hasil pemeriksaan BPK RI kepada Polri selama 5 tahun terakhir selalu baik. BPK juga mengapresiasi prestasi ini yang merupakan suatu kebanggaan.

Prestasi ini, lanjut Agung, adalah hasil kerja keras para pimpinan Polri, dan seluruh jajaran Polri dalam mengelola keuangan.

“Selamat kepada Kapolri dan jajaran, karena telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Tetap bekerja keras dan komitmen untuk mengelola keuangan lebih baik lagi,” tegas Agung dalam acara tersebut, Senin (17/06/2019).

“Terimakasih atas kerja sama yang baik selama pemeriksaan berlangsung,” tambahnya.

Sementara Kapolri dalam sambutannya menyampaikan, ucapan terimakasih kepada BPK RI yang telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan Polri T.A. 2018. Dengan demikian Polri berhasil 6 tahun secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

“Berbagai Survei, 2016 awal Polri menjadi 3 lembaga yang tidak dipercaya publik, menjadi 3 lembaga yang dipercaya publik saat ini. Mudah mudahan dengan modal nilai opini Wajar Tanpa Pengecualian semoga tahun depan tunkin Polri dan TNI bisa menjadi 100%,” harap Kapolri.

Kita harus membuat iklim yang kompetitif, membuat anggaran terbuka, bersih dan lebih transparan lagi. Dengan Reward and Punishment untuk Satker dan Polda Jajaran.

“Terimakasih banyak atas kebaikannya, dan masukan yang diberikan sebagai konsultan. terimakasih kepada kasatker dan Polda, sehingga menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ucap Kapolri.(kp/red)

Categories
Nasional Polisi

Polri Raih Penghargaan Predikat Zona Integritas WBK dan WBBM 2018

Koran Jurnal, Jakarta –  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meraih penghargaan sebagai institusi yang telah menerapkan pelayanan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Diketahui bahwa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di akhir tahun ini memberikan penghargaan Zona Integritas Tahun 2018 kepada instansi pelayanan publik di beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Penghargaan tersebut diberikan kepada instansi pelayanan publik yang masuk dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Selain Kapolri, beberapa pimpinan tinggi lembaga pemerintahan turut juga memperoleh penghargaan, diantaranya dari pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian yang diwakili Sekjen Kemenperin Harris Munandar, dan Jaksa Agung Prasetyo.

 

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK danWBBM. Wapres JK mengibaratkan WBK emas dengan bintang empat, sedangkan WBBM ibarat platinum, atau bintang lima.

“Tapi selain bersih, pelayanan perlu juga cepat, karena pengusaha memerlukan kecepatan,” ucap Jusuf Kalla dalam sambutannya saat menghadiri acara apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Lebih lanjut, JK mengatakan, “Dilema gaji rendah, ingin dapat pendapatan lain. Jadi selain integritas juga gaji tinggi. Karena itu ada tunjangan kinerja. Itu penyelesaian dilema. Dampak biaya pemerintahan tinggi. Perlu pertumbuhan tinggi agar bisa bayar tunjangan. Ini lingkaran yang harus dipecahkan,” tambah Wapres JK

JK juga mengajak seluruh aparatur negara untuk meningkatkan layanan yang bersih dan cepat.

“Mari kita tingkatkan layanan yang bersih dan cepat, dengan demikian terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya pendapatan aparat juga meningkat,” kata Wapres JK, seraya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan.

Di tempat sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Komjen Pol (Purn) Syafruddin mengatakan, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, pihaknya memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas.

“Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kemenpan RB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi,” Syafruddin.

“Pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas, 5 unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ucap Syafruddin.

“Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK dan WBBM pada tahun ini. Angka tersebut meningkat hampir 88,4 persen dibanding dari tahun lalu, dimana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan 6 unit kerja berpredikat WBBM,” tambahnya.

Pembangunan Zona Integritas yang merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan.

“Percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk dijadikan role model nasional,” jelasnya.

“Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel,” tutup Syafruddin.(red)

Categories
Polhukam Polisi

Kepolisian Hong Kong Ingin Belajar dari Polri dalam Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme 

Koran Jurnal, Jakarta – Mengawali hari kedua Sidang Umum Interpol ke-87, Kapolri Jenderal Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. melaksanakan pertemuan bilateral dengan Commissioner of Hong Kong Police Force, Lo Wai-Chung Stephen,  di Dubai, Uni Emirat Arab, Senin pagi (19/11/2018).

Dalam kesempatan tersebut Commissioner of Hong Kong Police Force menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan dan reputasi tingkat global yang dimiliki Polri dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme. Kepolisian Hong Kong berharap dapat belajar lebih banyak dari keberhasilan Polri dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Tidak seperti Polri yang memiliki pengalaman panjang dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme, Kepolisian Hong Kong belum memiliki cukup pengalaman dalam menghadapi kasus-kasus terorisme dan radikalisme. Oleh karena itu, Kepolisian Hong Kong mengharapkan kesediaan Polri untuk menjalin kerja sama yang lebih erat khususnya dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Meskipun Hong Kong secara umum dalam kondisi aman, namun hal tersebut tidak menyurutkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan Kepolisian Hong Kong terhadap ancaman terorisme dan radikalisme. Terlebih potensi ancaman terorisme dan radikalisme telah menyebar ke seluruh negara di dunia, seiring perkembangan teknologi informasi dan media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. menyatakan bahwa Polri siap menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Kepolisian Hong Kong dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Polri siap membagikan pengalaman kepada Kepolisian Hong Kong dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme. Kerja sama juga akan diwujudkan dengan tukar menukar informasi serta penyelenggaraan pertemuan secara rutin secara formal maupun informal.

Kerja sama dalam penanggulangan terorisme tersebut akan semakin mempererat kerja sama antara Polri dan Kepolisian Hong Kong yang selama ini telah terjalin sangat baik dalam penanggulangan kejahatan narkotika.

Khusus dalam kerja sama penanggulangan kejahatan narkotika, Kapolri dan Commissioner of Hong Kong Police Force juga sepakat bahwa hal tersebut tidak kalah penting untuk terus ditingkatkan. Dengan jumlah penduduk kelas menengah yang besar, Indonesia telah tumbuh menjadi pasar sangat potensial bagi perdagangan ilegal narkotika.

Polri telah sering menggagalkan penyelundupan sabu dan ekstasi dari Taiwan dalam jumlah sangat besar. Kejahatan tersebut juga melibatkan jaringan narkotika Hong Kong. Hal tersebut merupakan hasil daribkerja sama yang baik antara Polri dengan berbagai Kepolisian negara sahabat, termasuk Kepolisian Hong Kong. Oleh karena itu, kerja sama tersebut harus terus ditingkatkan.

Kerja sama antara Polri dan Kepolisian Hong Kong juga sangat strategis karena terdapat lebih dari 150.000 warga negara Indonesia di Hong Kong. Dalam kaitan tersebut, Commissioner of Hong Kong Police Force menyampaikan bahwa kehadiran atase Polri di Hong Kong telah berperan besar dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia di Hong Kong. Oleh karena itu, Commissioner of Hong Kong Police Force mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik tersebut.

Sebagai penutup, Commissioner of Hong Kong Police Force mengundang Kapolri untuk hadir memberikan pembekalan dan membagikan pengalaman kepada Kepolisian Hong Kong dalam penanggulangan berbagai kejahatan di Indonesia. Kapolri pun menyanggupi dan berjanji untuk memenuhi undangan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Arief Sulistyanto, Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Drs. H. S. Maltha, serta Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Brigjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte.

Sedangkan Commissioner of Hong Kong Police Force didampingi Director of Crime and Security Li Chi-Hang; Assistant Commissioner of Police Personal Wing, Siu Chak-Yee; dan Head of NCB Hong Kong Liu-Wing-Yip.(red)

Categories
Megapolitan Olahraga Polisi TNI

Karateka Brigif Para Raider 3 Kostrad Ukir Prestasi Piala Kapolda Metro Jaya

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Karateka dari jajaran Brigif Para Raider 3/TBS Kostrad yang memperkuat Kontingen Divif 1 Kostrad pada Kejuaraan Karate Piala Kapolda Metro Jaya yang digelar di GOR Remaja Jakarta Selatan, Selasa 03 April 2018, berhasil menorehkan prestasi.

Kejuaraan Karate Piala Kapolda Metro Jaya diikuti 450 Karateka  dari 31 Dojo se DKI Jakarta. 7 Karateka dari Kontingen Divif 1 Kostrad berhasil medapatkan 8 Medali dan Medali Best Of The Best Putra.

Dengan demikian Kontingen dari Divif 1 Kostrad berhasil keluar sebagai juara umum pada Kejuaraan Karate Piala Kapolda Metro Jaya tahun 2018. Perolehan Medali yang di raih Karateka dari jajaran Brigif Para Raider 3/TBS Kostrad yakni, Madali Emas diraih Prada Aquila kelas – 60 Kg (Yonif PR 433 Kostrad) dan Serda Budianto kelas – 67 Kg (Brigif PR 3 Kostrad).

Medali Perak berhasil diraih oleh Serda Budianto kelas Individu Kata (Brigif PR 3 Kostrad), Praka Lasumi kelas 67 Kg (Yonif PR 432 Kostrad) dan Pratu Yusrandi kelas – 60 Kg (Yonif PR 431 Kostrad).

Medali Perunggu diraih oleh Pratu Sodiq kelas + 67 Kg (Yonif PR 431 Kostrad), Prada Adhari kelas – 67 Kg (Yonif PR 431 Kostrad) dan Prada Tasrif kelas – 67 Kg (Yonif PR 433 Kostrad) serta Medali Best Of The Best Putra diraih Prada Aguila Marani (Yonif PR 433 Kostrad).(tonmp/Pen)

Categories
Nasional Polhukam Polisi TNI

Panglima TNI: Soliditas TNI dan Polri Bukan Hanya Seremonial Belaka

Koranjurnal.co.id, Balikpapan – Soliditas TNI dan Polri bukan hanya pada tataran atas tetapi sampai pada tataran paling bawah dan bukan hanya seremonial belaka. Untuk itu, seluruh Prajurit TNI dan Polri harus memegang teguh kebanggaan, memiliki  disiplin, dedikasi dan kinerja yang tinggi, professional serta loyalitas yang  terbaik kepada negara dan bangsa.
 
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Kasad Jenderal TNI Mulyono, pada saat memberikan  pengarahan kepada 4.750 personel TNI dan Polri se-wilayah Kalimantan Timur, bertempat di Dome Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (28/03/2018) kemarin. 
 
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjantomengatakan bahwa kehadiran pejabat, prajurit TNI dan Polri termasuk para Babinsa dan Babinkamtibmas pada kegiatan hari ini menunjukkan begitu eratnya soliditas TNI dan Polri.  
“Saya bangga kepada seluruh prajurit TNI dan Polri, saya melihat dari depan empat warna pelangi ada di sini (TNI AD, AL, AU dan Polri) dan ini menunjukkan bahwa soliditas TNI dan Polri sangat baik,”  ungkapnya.
 
“Saya yakin seluruh Prajurit TNI dan Polri bangga dapat ditempatkan di wilayah ini,  yang tentunya menjadi pengalaman tersendiri dengan situasi geografi,  demografi dan kondisi sosial yang ada di Kalimantan Timur,” ujar Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
 
Dihadapan 4.750 personel TNI dan Polri, Panglima TNI juga menyampaikan bahwa  kemajuan pesat yang tak terduga di berbagai bidang khususnya bidang digital, computing power, dan analisa data selalu memiliki paradoks yang membuka peluang ancaman. “Beberapa diantaranya yang paling signifikan adalah ancaman siber, biologi dan kesenjangan,” ucapnya.
 
Disisi lain pengarahannya, Panglima TNI kembali menegaskan bahwa menjelang Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019, Prajurit TNI dan Polri harus  tetap solid dan netral serta  mempunyai tugas pengamanan demi suksesnya pesta demokrasi. “Tugas TNI mendukung Polri dalam hal mengamankan pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi 2018 dan 2019, termasuk membantu pengiriman logistik Pemilukada dan Pemilu ke daerah-daerah yang sulit dan terpencil,” tuturnya.
 
Diakhir pengarahannya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan penekanan dan harapan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas  Prajurit TNI dan Polri, sebagai berikut:  Pertama, jaga kepercayaan rakyat kepada TNI dan Polri, jangan sampai  dinodai dan rusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.  Kedua, tingkatkan kemampuan deteksi dini maupun cegah dini dari ancamanIdeologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pertahanan dan Keamanan  (Ipoleksosbudhankam) yang dapat mengancam persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilukada 2018 dan tahapan Pemilu 2019. Ketiga, TNI dan Polri sebagai aparat negara harus berdiri tegak di atas semua golongan dan mampu menjadi perekat kemajemukan dalam menjaga ke-Bhinneka–an dan senantiasa melaksanakan tugas dengan tulus ikhlas serta tidak mengenal menyerah.  Keempat, unsur pimpinan agar selalu dekat dan menyatu dengan anak buahnya,  sehingga mengetahui segala kesulitan yang dialami bawahannya dan segera dapat mengambil langkah solusinya.  Kelima, tetap jaga dan pelihara soliditas dan solidaritas TNI dan Polri hingga terjalin antar individu sebagai modal dasar melaksanakan peran fungsi dan tugas masing-masing, serta menjadi teladan bagi stakeholders maupun komponen masyarakat lainnya.
 
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam pengarahannya mengatakan bahwa ketika TNI dan Polri bersatu, maka negara ini sudah aman.  
“Agenda-agenda tingkat nasional maupun internasional seperti pengamanan pesta demokrasi Pemilukada tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 serta pelaksanaan Asian Games ke-18 di Indonesia, semuanya akan berjalan aman,” ujarnya.
 
Lebih lanjut Kapolri menyampaikan bahwa netralitas TNI dan Polri pada pesta demokrasi, dengan tidak ikut memilih dalam Pemilukada dan Pemilu merupakan kehendak rakyat. “Soliditas TNI dan Polri hendaknya tidak hanya pada tataran atas tetapi betul-betul solid sampai ke tingkat paling bawah,” katanya. 
 
Dihadapan awak media, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa tujuan kunjungannya bersama Kapolri ke Kalimantan Timur adalah untuk menyamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak demi menjamin netralitas pada pesta demokrasi Pilkada tahun 2018 dan tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019.
 
“Apa yang sudah ditunjukkan oleh seluruh  Prajurit TNI dan Polri pada hari ini, Saya yakin tujuan netralitas itu bisa tercapai dan pengamanan Pemilukada 2018 dan Pemilu 2019 berjalan aman, sukses dan lancar,” kata Panglima TNI.
 
Dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian didampingi Ibu Tri Suswati Tito Karnavian.(red/Pusp) 
Categories
Hukum Kriminalitas Megapolitan Polisi

Polisi Kembali Bongkar Bisnis Prostitusi di Apartemen Kalibata City, 4 Mucikari Diringkus

Koranjurnal.co.id , Jakarta – Polisi kembali membongkar perdagangan orang dengan modus prostitusi yang beroperasi di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Kali ini Subdit 6 Ranmor Dit Reskrimum Polda Metro Jaya berhasil meringkus 4 tersangka perantara penjaja seks komersial atau lebih dikenal dengan mucikari.

Mereka (mucikari) masing-masing berinisial SL alias M (50) perempuan, IP alias R (27) perempuan, MP alias N (21) perempuan, dan YP alias Y (19) laki-laki.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary, mengatakan ke empat pelaku memiliki peran yang berbeda-beda.

“Ada orang yang berperan sebagai penyedia kamar, kemudian orang yang mencari wanita PSK-nya, kemudian yang 2 lagi membantunya, total ada 4 pelaku,” kata Ade kepada wartawan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (29/03/2018).

Saat beroperasi, para PSK hanya tinggal menunggu di kamar, kemudian seorang mucikari bertugas turun ke bawah untuk menyerahkan kunci dan akses kepada pelanggan sehingga pelanggan bisa masuk.

“Kegiatan ini sangat privat, orang yang mengantarkan kepada pelanggan itu benar-benar sampai ke pelanggan. Jadi saat pelanggan masuk ke kamar, itu sudah tersedia PSK-nya didalam (kamar),” katanya.

Lebih lanjut Ade menjelaskan, sebelum pemesanan dilakukan pelanggan, pelaku mucikari lebih dulu melakukan komunikasi dengan mengirimkan foto para wanita PSK tersebut hingga adanya kesepakatan.

“Tipe (PSK) didapat dari kesepakatan dan komunikasi (lewat WhatsApp),” kata Ade.

Dari hasil penyelidikan sementara, bisnis prostitusi ini diduga hanya dipasarkan lewat mulut ke mulut.

Tarif untuk sekali kencan pelanggan dikenakan biaya Rp 350 ribu untuk sewa kamar, serta Rp 500 ribu untuk jasa PSK.

“Biaya sebesar 850 itu untuk satu kali kegiatan (short time) atau dengan waktu 1 jam,” kata Ade.

Sedangkan, lanjut Ade, harga Rp 2,5 juta plus sewa kamar Rp 350 ribu ditawarkan untuk jasa PSK longtime atau sekitar 9 jam lamanya.

Terkait ada atau tidaknya keterlibatan pengelola apartemen, Ade mengatakan, polisi masih mendalami kasus ini sehingga belum bisa dipastikan adanya keterlibatan pengelola apartemen atau tidak.(tonmp)