Categories
Daerah IPTEK TNI

Pushidros TNI AL Dukung Percepatan Pembangunan Destinasi Wisata Super Prioritas Danau Toba

Koran Jurnal, Balige – Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) mendukung percepatan pembangunan destinasi wisata super prioritas Danau Toba.

Seperti diketahui, Danau Toba telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu dari lima kawasan strategis pariwisata nasional dengan status super prioritas, selain Likupang, Mandalika, Borobudur dan Labuan Bajo.

Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. di Mako Pushidrosal, Jakarta, mengatakan dukungan Pushidrosal kepada pemerintah dalam percepatan pembangunan destinasi wisata super prioritas Danau Toba dengan dilaksanakannya operasi survei dan pemetaan (Opsurta) di perairan Danau Toba, Selasa (17/03/2020)

“Penyediaan Peta baik Peta Kertas maupun peta elektronik menjadi bagian penting dalam peningkatan fasilitas destinasi wisata super prioritas guna memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran di Danau Toba,” kata Kapushidrosal.

Diharapkan peta navigasi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan nasional dalam penetapan alur maupun sistem transportasi di Danau Toba.

Menurut Kapushidrosal, pasca musibah tenggelamnya KM Sinar Bangun IV, yang berlayar dari pelabuhan Simanindo (Samosir) dengan tujuan Tigaras (Simalungun) pada tanggal 18 Juni 2018; menjadi momentum pelaksanaan operasi survei dan pemetaan (Opsurta) Hidro-Oseanografi seluruh perairan Danau Toba.

“Hasil survei tersebut telah diolah menjadi peta kertas (paper chart) dan peta digital atau electronic navigation chart (ENC) dengan standard internasional IHO. Peta kertas dan peta digital tersebut dibuat dengan sekala Approach to Harbour, dengan 10 cell ENC sesuai dengan jumlah liputan peta kertas (nomor 522 dan 523),” ungkap Chief Hydrographer Indonesia.

Peta Laut Danau Toba merupakan peta danau toba pertama yang dibuat di Indonesia dalam versi kertas dan elektronik menggunakan standar internasional peta inland waterways melalui survei hidrografi selama kurang lebih dua tahun untuk mendapatkan data kedalaman dan karakteristik perairan Danau Toba.

Hal ini untuk mendukung kegiatan navigasi dan keselamatan transportasi di perairan Danau Toba serta mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia khususnya terkait Destinasi wisata premiun dalam rangka mendukung kebijakan poros maritim dunia

Menindaklanjuti hal itu, pada 12 Maret 2020 lalu, telah dilaksanakan rapat koordinasi rencana penetapan alur pelayaran Danau Toba dengan pimpinan rapat Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Odo R.M.Manuhutu dan dihadiri oleh Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Disnav kelas 1 Belawan, Direktur Kenavigasian Hubla, Kepala pengelola Transportasi Darat wilayah II Sumut, dan Pushidrosal yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemetaan Pushidrosal Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana P, M.M.

Untuk menunjang hal tersebut, perlu adanya pemenuhan aspek keselamatan pelayaran meliputi penetapan alur pelayaran, penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), dan telekomunikasi pelayaran (Telkompel).

Pada kesempatan ini juga, Kepala Dinas Pemetaan Pushidrosal Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana P, M.M., menyampaikan bahwa peta kertas dan peta digital (ENC-Electronic Navigation Chart) siap untuk diluncurkan dan dapat digunakan sebagai bahan penetapan alur pelayaran di perairan Danau Toba bagi stakeholder terkait maupun untuk digunakan bagi kapal-kapal yang beroperasi di Danau Toba.

Diharapkan, penetapan alur pelayaran di perairan Danau Toba selesai pada Juni 2020 dengan rencana kurang lebih 35 trayek alur pelayaran serta dapat segera ditetapkan pemerintah. Mengingat aspek keselamatan navigasi pelayaran dan pengembangan pelabuhan beserta SBNP pendukungnya merupakan salah satu pendukung fasilitas percepatan pembangunan destinasi wisata super prioritas Danau Toba.(disp/red)

Categories
Daerah Ekonomi

Antisipasi Wabah, Kementan Perkuat Jejaring Laboratorium Kesehatan Hewan

Koran Jurnal, Denpasar – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) perkuat jejaring dan kapasitas laboratorium kesehatan hewan (veteriner) guna mengantisipasi ancaman wabah penyakit hewan. Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, hal ini diperlukan agar laboratorium veteriner mampu mendeteksi secara cepat, tepat, dan akurat penyebab wabah, termasuk penyakit infeksi baru/berulang (PIB).

Ketut menjelaskan bahwa penguatan kapasitas laboratorium veteriner merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

“Inpres tersebut harus diterjemahkan menjadi rencana kerja operasional dan terukur untuk mengatasi masalah aktual yang dihadapi saat ini, seperti African Swine Fever (ASF) di Sumatera Utara, Anthrax di Jawa Tengah dan DIY, serta antisipasi kemungkinan COVID-19 pada hewan,” ujarnya saat menutup acara Pertemuan National Reference Coordinating Committee dan Jejaring Laboratorium Veteriner, di Bali, Kamis  (05/03/2020).

Ia juga berharap bahwa peningkatan kapasitas laboratorium veteriner tersebut dapat berkontribusi langsung pada peningkatan daya saing komoditi peternakan dan obat hewan, serta mendukung Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks) sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Di depan pimpinan Laboratorium Kesehatan Hewan lingkup Kementan dan provinsi se-Indonesia, Ketut berpesan agar peningkatan kapasitas laboratorium veteriner dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas sistem kesehatan hewan nasional yang memenuhi standar internasional.

“Peningkatan kapasitas ini harus meliputi peningkatan kemampuan pengujian, manajemen sistem mutu, sistem manajemen biorisiko, jejaring kerja, dan sistem manajemen informasi,” tegasnya.

Menurut Dirjen PKH, penguatan jejaring laboratorium veteriner dilakukan melalui penguatan laboratorium rujukan nasional penyakit hewan, penambahan ruang lingkup laboratorium rujukan nasional guna memenuhi kebutuhan pengujian ASF di Balai Veteriner Medan, COVID-19/SARS-CoV2 pada hewan di BBVet Wates, Toxoplasmosis di Balai Veteriner Lampung, serta Dourine dan Glanders di BBUSKP.

Lebih lanjut Ketut menjelaskan perlunya laboratorium rujukan nasional memperluas parameter pengujian keamanan pangan produk hewan, keamanan pakan dan obat hewan, serta berpartisipasi dalam jejaring laboratorium one health bersama jejaring laboratorium kesehatan masyarakat dan jejaring laboratorium universitas one health.

“Saat ini, hampir 100% laboratorium veteriner di bawah Kementan terakreditasi ISO/IEC SNI 17025:2017, namun untuk tingkat provinsi baru 19. Kita coba akselerasi agar pada tahun 2024 seluruh laboratorium veteriner terakreditasi ISO/IEC SNI 17025:2017,” tambahnya.

Ketut kemudian meminta agar jejaring laboratorium veteriner juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang dapat dijadikan kerangka untuk penguatan kapasitas mencegah, mendeteksi dan merespon zoonosis pada pemerintah daerah.

Terakhir, ia berpesan agar laboratroium veteriner mengoptimalkan penerapan iVLab guna memperkuat sistem manajemen informasi di unit pelaksana teknis lingkup Kementan dan laboratorium veteriner provinsi.(hum/red)

Categories
Daerah Ekonomi

PT BUMI Sosialisasikan Program Sistem Penempatan Satu Kanal

Koran Jurnal, Cianjur – PT. BUMI (Bursa Usaha Migran Indonesia) sebagai pelaksana dan penyelenggara Job Fair pusat informasi pasar kerja hari ini Selasa (03/03/2020) melakukan sosialisasi tentang program SPSK ke Saudi Arabia.

PT. BUMI juga membawahi beberapa Perusahaan P3MI yang telah Memiliki SIP (Surat Ijin Pengerahan atau Job Order yang bernaung di bawah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI).

Keikutsertaan PT. BUMI di acara CNL-BHS (Cianjur Ngabangun Lembur – Bergerak Hadirkan Semangat) yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur.

Menurut salah satu petugas Sosialisasi PT. BUMI Ali Abdurahman kepada media mengatakan bahwa ini kesempatan baik untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang program SPSK ini untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang ingin bekerja ke Saudi Arabia secara prosedural serta mencegah adanya pemberangkatan unprosedural (salah prosedur) yang cenderung kepada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih marak terutama di kabupaten Cianjur.

Ali Abdurahman juga dalam kesempatan ini juga menerima pendataan untuk selanjutnya memberikan arahan tentang mekanisme mulai pra keberangkatan melalui LTSA (Layayan Terpadu Satu Atap) pendataan di Disnaker hingga pemberangkatan.(AA/red)

Categories
Daerah Nasional Polhukam

Hadiri Kenduri Kebangsaan, Presiden Jokowi: Mari Bersama Hadapi Tantangan Bangsa

Koran Jurnal, Aceh – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan yang digelar oleh Yayasan Sukma Bangsa dan Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD RI asal Aceh. Acara yang hendak membangun semangat keacehan, keislaman, dan keindonesiaan dalam satu bagian tak terpisahkan tersebut digelar di Sekolah Sukma Bangsa, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (22/022020).

Kepala Negara yang berkesempatan memberikan sambutan dalam acara tersebut sangat mengapresiasi inisiatif digelarnya acara Kenduri Kebangsaan ini. Presiden sendiri memandang Aceh sebagai daerah berbudaya dinamis, penuh toleransi, menjunjung nilai-nilai keislaman, dan memiliki sejarah kemaritiman yang kuat.

“Kalau kita ingat saat Asian Games 2018 lalu, tarian yang membuat seluruh negara berdecak kagum dan memberikan apresiasi adalah tarian dari Aceh, yaitu tari Ratoh Jaroe. Tari yang sangat dinamis dan itu menggambarkan budaya Aceh: dinamis, toleran, keislaman, dan kemaritiman. Itu adalah kebudayaan Aceh yang semua orang sudah tahu,” ujarnya.

Aceh juga disebutnya memiliki potensi besar dan merupakan daerah modal selain karena alasan historis perjuangan kemerdekaan Indonesia, juga karena kaya akan sumber daya alam serta sumber daya manusianya. Maka itu, Kepala Negara mengajak masyarakat Aceh untuk bersama membangun Aceh juga bangsa Indonesia.

“Marilah sekarang konsentrasi kita ke arah pembangunan. Aceh memiliki kekuatan dan potensi karena ini merupakan daerah modal. Modal sumber daya alam dan modal sumber daya manusia yang saya tahu karena saya tahun 86 hingga 88 itu berada di Lhokseumawe dan di Bener Meriah,” tutur Presiden.

Selain itu, untuk membangun dan mendorong perekonomian Bumi Serambi Mekkah tersebut Presiden juga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat Aceh untuk bekerja dan duduk bersama dalam menyelesaikan tantangan pembangunan di provinsi itu.

“Mari kita bersama-sama bersatu. Masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menyelesaikan persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang ada di Bumi Aceh ini. Kalau ada persoalan besar yang bisa kita selesaikan bersama, mari duduk bersama,” tandasnya.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar, Pembina Yayasan Sukma Bangsa Surya Paloh, serta sejumlah ulama dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI asal Aceh.(DBPers/red)

Categories
Daerah Ekonomi

Mentan Syahrul Panen 1000 Ekor Pedet dan Luncurkan Program ‘Sikomandan’ di Serdang Berdagai

Koran Jurnal, Sumut – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan panen 1000 ekor pedet sekaligus meluncurkan program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan) di Kabupaten Serdang Bedagai – Sumatera Utara, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pertanian (Kementan) mengakselerasi pertumbuhan populasi dan peningkatan produksi ternak sapi dan kerbau dalam negeri.

Menurut SYL, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk Sumatera Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian termasuk perkebunan dan dunia peternakannya.

“Negara kita negara kaya, negara kaya adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri, dan Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang sangat hebat karna telah berhasil memanfaatkan kekayaan alamnya dengan tepat, membangun suatu daerah dengan kekuatan alam seperti Sumatera Utara itu yang luar biasa” ungkap SYL disela – sela acara Panen 1000 Ekor Pedet dan Launching Sikomandan di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Kamis (20/02/2020)

Lebih lanjut SYL mengatakan berbagai upaya peningkatan populasi sapi lokal yang dilakukan Kementerian Pertanian, merupakan rangkaian dari komitmen pemerintah untuk menekan angka dominasi impor sapi di Indonesia, sekaligus sebagai upaya memenuhi kebutuhan daging sapi nasional yang jumlahnya mencapai 700.000 ton pertahun.

“Kebutuhan konsumsi nasional untuk daging sapi di Indonesia adalah 700.000 ton, sementara kemampuan produksi kita diangka 400.000 ton, artinya kita masih defisit 300.000 ton, angka itu setara dengan 1.300.000 ekor sapi setiap tahun, untuk itu saya harapkan upaya ini bisa meningkatkan produksi sapi kita bahkan hingga dua atau tiga kali lipat” ungkap SYL.

Selain itu, masih dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas sapi serta kerbau di Indonesia, SYL menambahkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan integrasi sapi sawit. Ia menilai potensi lahan sawit untuk pengembangan sapi berpotensi cukup besar untuk turut membantu memecahkan permasalahan pemenuhan daging sapi di tanah air.

*Program Sikomandan Targetkan 4.000.000 Sapi Lahir di 2020*

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita menyampaikan selama rentang waktu 3 (tiga) tahun tahun 2017 – 2019, Kementan telah berhasil melakukan kegiatan inseminasi buatan (IB) sebanyak 11.524.268 ekor akseptor dari target 10.000.000 ekor.

Hasilnya pun fantastis, Ketut menyebut kebuntingan sapi dan kerbau pada rentang waktu tersebut mencapai 6.249.303 ekor, serta menghasilkan anak dari hasil perkawinan IB sebanyak 4.741.764 ekor.

Dengan adanya program Sikomandan, lanjut Ketut, tahun 2020 ditargetkan setidaknya ada 5.862.500 ekor akseptor dengan target kelahiran 4.000.000 ekor hasil optimalisasi kawin IB dan kawin alam.

“Sesuai arahan Bapak Mentan, mari bersama gaungkan Sikomandan yang salah satu kegiatannya adalah gerakan IB secara masif dan hasilnya seperti yang bisa kita lihat pada kegiatan panen pedet ini,” pungkas Ketut.(hum/red)

Categories
Daerah Hukum Kriminalitas

4 Oknum Wartawan Ditangkap Polisi, Ngaku Tim KPK dan Peras Kades

Koran Jurnal, Maluku – Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Mohamad Roem Ohoirat menyatakan polisi menangkap empat oknum wartawan yang berpura-pura menyamar sebagai tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) perwakilan Maluku. Keempat oknum wartawan itu, yakni Abraham Sahetapy alias Ampi (53), Onisimus Robibawala alias Oni (27), Yance Frans alias Yance (47), dan Septian Dion Irwanto alias Dion (24).

Mereka berempat yang kini telah diamankan Mapolres Maluku Barat Daya itu diduga telah melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa di Wenwaru, Moa, Maluku Barat Daya. Total hasil pemerasan tersebut mencapai Rp39 juta.

“Sudah diamankan bersama barang bukti uang senilai Rp39 juta di Polres MBD,” kata Ohoirat, Sabtu (26/01/2020) malam.

Dia menerangkan, peristiwa pemerasan terjadi pada Jum’at (25/01). Sejumlah kepala desa, diantaranya, Elias Tenggawna, Kades Wenwaru, Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya berhasil diperas sebesar Rp8 juta.

Berdasarkan pemeriksaan polisi dan pemberitaan online di cnnindonesia, aksi pemerasan itu berkaitan dengan proyek pembangunan jalan beton sepanjang 300 meter dan proyek air bersih di desa Wenwaru, Kecamatan Moa, Maluku Barat Daya yang menggunakan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2018. Namun, proyek tersebut tak kunjung rampung. Kemudian mereka mengancam bahwa hasil ‘temuan’ pada proyek itu terdapat penyimpangan. Elias pun dimintai uang agar tidak masuk penjara.

“Ini temuan, mau tidak mau bapak Elias Tenggawna bisa masuk penjara,” kata Ohoirat meniru ucapan pelaku kepada Elias.

Korban (Elias) awalnya hanya sanggup membayar Rp5 juta, namun pelaku meminta tambahan Rp3 juta dan akhirnya disepakati.

“Korban setuju dan memanggil bendahara desa memberikan uang Rp8 juta,” ujarnya.

Ohoirat menambahkan para pelaku saat beraksi melengkapi diri dengan tanda pengenal dan surat tugas pimpinan KPK pusat yang dicetak sendiri untuk mempermudah aksi mereka memeras kades yang tersandung masalah ADD dan AD di kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Selain memeras Kades Wenwaru (Elias), para pelaku (oknum wartawan) juga memeras kepala desa lain.

“Peras terhadap Kades Kaiwatu Rp10 juta, Kades Tounwawan Rp1 juta, Kades Wakarleli Rp10 juta, dan Kades Moin Rp10 juta,” kata ohoirat.

Atas perbuatan, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Mereka kini ditahan di Rutan Mapolres Maluku Barat Daya. (cnn/red)

Categories
Daerah Militer Ragam TNI

Pangdam III/Siliwangi Sambut Kedatangan Presiden Jokowi Meninjau Korban Banjir Bandang Lebak Banten

Koran Jurnal, Lebak – Pangdam III/Slw Mayjen TNI Nugraha Budi Wiryanto, S.I.P., M.M., Q.I.A., menyambut kehadiran Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo beserta rombongan di Ponpes Latansa

Kampung Parakan Santri, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak Banten, Selasa (0701/2020).

Selain Pangdam III/Slw, Gurbenur Banten, Kabinda Banten, Danrem 064/MY, Bupati Lebak, dan Pimpinan Ponpes Latansa Lebak Banten turut menyambut Kehadiran Presiden RI Ir.Joko Widodo.

Kedatangan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerjanya untuk meninjau secara langsung warga korban pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Juga untuk memastikan penanganan bagi para warga yang terdampak banjir dan longsor berjalan dengan baik.

Sebelumnya Persiden Jokowi sempat meninjau warga terdampak longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.
“Tadi pagi saya hadir di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dan sekarang kita melihat (penanganan) banjir bandang di Kabupaten Lebak,” kata Presiden di Pondok Pesantren La Tansa yang juga terdampak banjir bandang.

Bangunan-bangunan hancur masih terlihat di Pondok Pesantren La Tansa saat Presiden tiba sekitar pukul 11.48 WIB. Presiden melihat beberapa fasilitas yang rusak dengan didampingi rombongan. Dari La Tansa, Presiden kemudian meninjau para pengungsi di Gelanggang Olah Raga (GOR) Lebak Gedong. Presiden hendak memastikan kebutuhan warga terdampak bencana terpenuhi.

Presiden mengatakan, beberapa penyebab bencana banjir bandang di Lebak adalah akibat perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal. Untuk itu, ia meminta Gubernur Banten dan Bupati Lebak untuk menghentikan kedua aktivitas tersebut.

“Enggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini,” tegasnya.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Jokowi menyebut ada 30 jembatan penting yang menghubungkan antardesa yang perlu segera diselesaikan.

“Tadi saya sudah perintahkan kepada Menteri PU agar dalam 3-4 bulan itu semuanya sudah bisa diselesaikan,” ungkapnya.

“Rumah yang rusak dilaporkan oleh Bu Bupati tadi ada 1.410. Nanti akan kita data di lapangan secara lengkap, apakah memungkinkan untuk direlokasi, karena memang kalau melihat banjirnya besar seperti ini harus direlokasi,” jelasnya.

“Beberapa hal tadi sudah disampaikan untuk masyarakat yang terkena longsor untuk mau direlokasi, dipindahkan ke tempat yang tidak terlalu jauh kurang lebih 2 kilometer dari situ.

“Kemarin kita lihat dari helikopter sangat kelihatan sekali, yang longsor itu bukan hanya puluhan, tapi ratusan. Ini baru pada tahap diselesaikan, dibersihkan, terutama yang terisolir,” ucapnya.

Oleh karena itu, Presiden mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari tingkat desa agar terus waspada terhadap kemungkinan bencana. Terutama mengingat puncak musim hujan masih akan berlangsung sampai bulan depan.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau lokasi banjir bandang di Lebak antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. (Pen/red)

Categories
Daerah Ragam

Mentan SYL Serukan Persaudaraan Saat Serahkan Bantuan Kemanusiaan Korban Banjir Lebak Banten

Koran Jurnal, Lebak – Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir di Desa Kampung Nunggul, Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (07/01/2020). Bantuan ini diberikan, terutama kepada masyarakat yang bermukim di 3 desa terparah yakni Sajira, Sukasari dan Lebakgedong.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan upaya negara dalam mengajak semua pihak agar merasa empati terhadap kepentingan bangsa dan negara. Musibah dan bencana, kata Syahrul, harus menjadi introspeksi dalam memperbaiki diri.

“Bencana adalah peringatan dari Tuhan agar kita terus memperbaiki diri. Tentu setiap saat ada hal hal yang harus kita tingkatkan, minimal menghadirkan rasa persaudaraan dan persatuan,” ujar Syahrul yang didampingi Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya saat meninjau lokasi terdampak banjir di Desa Sukasari, Selasa sore.

Syahrul berharap, masyarakat Lebak kembali pulih dan memulai aktivitas dengan penuh semangat. Ke depan, dia berjanji akan membantu merevitalisasi lahan pertanian yang ada dengan mengirim bantuan bibit dan benih.

“Tentu saja revitalisasi adalah bagian dari proses yang akan kita lakukan ke depan. Tapi yang terpenting saat ini adalah memulihkan semangat warga Lebak, terutama para petani agar memulai bercocok tanam. Yang pasti, lahan pertanian harus dipulihkan,” katanya.

Syahrul menambahkan, sektor pertanian harus menjadi konsep pendidikan dan edukasi yang baik untuk menghidupkan perekonomian masyarakat luas. Pertanian, lanjut Syahrul, harus menjadi pilihan pasti dalam mendorong hadirnya kesejahteraan.

“Saya katakan bahwa pertanian itu punya backup yang cukup untuk kehidupan masyarakat. Tentu kita berharap pertanian di Kabupaten Lebak lebih kuat dan lebih baik. Yang paling penting pertanian harus mengenergi masyarakat sebagai suatu konsep dalam menghadirkan kesejahteraan,” katanya.

Bupati Lebak menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan pemberian bantuan jajaran Kementerian Pertanian kepada warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Lebak. Bantuan ini, kata Iti akan disalurkan secara bertahap melalui gotong royong warga sekitar.

“Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dikunjungi bapak Menteri. Hari ini kita merasa bahagia karena mendapat bantuan. Kita harus bangkit dan kembali bertani untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mencapai swasembada,” katanya.

Ke depan, tambah Iti, pihaknya akan mendorong petani di Kabupaten Lebak untuk menggunakan layanan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disiapkan Kementerian Pertanian dalam mendorong kemajuan usahatani dan kesejahteraan petani.

“Kredit Usaha Rakyat yang disampaikan pak Menteri akan kita dorong agar petani Lebak memiliki kemampuan menghitung pasar dan melihat potensi pasar, terutama kemajuan petani dan usahatani,” tukasnya.

Masih dari Kabupaten Lebak, sebelumnya Kementan juga melakukan nota kesepahaman MoU peningkatan produksi dan akselerasi ekspor komoditas perkebunan di Kantor Bupati Lebak. MoU ini diharapkan dapat menekan angka rentan rawa pangan. Adapun penandatangan ini dilakukan oleh jajaran Dirjen Kementan dan Kepala Dinas Pertanian setempat.(hum/red)

Categories
Daerah Ragam TNI

Pangdam III/Siliwangi Tinjau Lokasi Banjir Desa Karangligar

Koran Jurnal, Karawang – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, S.I.P., M.M., Q.I.A., didampingi Dandim 0604/Krw Letkol Inf Medi Hariyo Wibowo, M.MSc., meninjau lokasi terdampak banjir di Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, Minggu (05/01/2020).

Dalam peninjauanya, Pangdam III/Siliwangi menyapa dan menyalami warga serta memberikan bantuan berupa paket sembako kepada para pengungsi korban banjir dihalaman Kantor Desa Karangliga, dilanjutkan menuju ke lokasi banjir di Desa Kampak RT/RW. 005/002 Desa Karangligar.

Sebelum memberikan bantuan bingkisan paket sembako dan meninjau lokasi banjir, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto terlebih dahulu meninjau Posko Terpadu Tanggap Darurat Banjir dan untuk memastikan personil jajaran Kodam III/Siliwangi sigap dan cepat dalam menanggulangi bencana yang sewaktu-waktu terjadi di wilayah Kodam III/Siliwangi.

Usai meninjau lokasi banjir di Kabupaten Karawang, Pangdam III/Siliwangi dan rombongan melanjutkan perjalanan untuk meninjau lokasi banjir lainnya yang berada di wilayah Kodam III/Siliwangi. (Pen/red).

Categories
Daerah Ragam

Kepala BNPB Tinjau Lokasi Banjir Bandang dan Longsor Lebak Gedong Banten

Koran Jurnal, Banten – Kepala BNPB Doni Monardo bersama Menko PMK Muhajir Effendi meninjau lokasi yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Lebak Gedong, Lebak, Banten pada Sabtu (04/01/2020).

Pada kunjungan tersebut Doni Monardo menyerahkan bantuan dana siap pakai [DSP] sebesar Rp 350 juta kepada Korem 064/Maulana Yusuf yang digunakan untuk penanganan darurat. Penyerahan DSP disaksikan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Danrem setempat. Selain itu, pemda setempat mendapat bantuan dana dari kemenko PMK sejumlah Rp 500 juta dan Kemensos Rp 611 juta.

Setelah melihat lokasi terdampak, Doni menyapa para penyintas yang masih bertahan di pos kesehatan yang terletak di Desa Banjar Irigasi, Lebak Gedong. Di sela-sela kunjungan, Doni menyampaikan apresiasi kepada petugas, TNI, Polri, Basarnas dan unsur Pemerintah Kabupaten Lebak yang telah melakukan upaya penanganan darurat.

“Sejak hari pertama mereka telah turun ke lapangan, memberikan bantuan pertama, pertolongan pertama kepada masyarakat terdampak,” ujar Doni di lokasi.

Banjir bandang dan longsor yang tepatnya melanda Kampung Cigobang, Kecamatan Lebak Gedong ini mengakibatkan lima orang meninggal dunia. Bencana tersebut terjadi pada Jumat (3/2), pukul 16.30 WIB. Selain hujan intensitas tinggi, salah satu penyebab longsor adanya galian tambang milik Aneka Tambang yang tidak dikembalikan fungsinya.(hum/red)