Category: Polhukam

Categories
Polhukam TNI

Tiga Negara Pantai Sepakati Strategi Peningkatan Kualitas Peta Navigasi Elektronik Selat Malaka-Singapura

Koran Jurnal, Tokyo – Tiga negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura menyepakati strategi peningkatan kualitas Peta Navigasi Elektronik Selat Malaka-Selat Singapura (Malacca and Singapore Straits – Electronic Navigational Charts (MSS-ENC).

Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan MSS ENC Steering Committee di Tokyo, Jepang pada tanggal 4 Februari 2020, yang dihadiri Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) sebagai wakil Indonesia, National Hydrographic Centre Malaysia, Maritime Port Authority – Hydrographic Division Singapura, dan Japan Hydrographic Association (JHA) sebagai administrator MSS ENC serta Japan Hydrographic Oceanographic Department.

Malacca and Singapore Straits – Electronic Navigational Charts (MSS ENC) adalah ENC produksi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Singapura yang telah dipublikasikan sejak Tahun 2005 sebagai edisi pertama dengan MPA Singapura. Pada tanggal 17 Oktober 2019 yang lalu.

Pada pertemuan MSS-ENC/SC disepakati bahwa di masa mendatang MSS ENC akan beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan standarisasi survei hidrografi dan kartografi yang terus berkembang secara pesat.

Kehadiran Indonesia di MSS ENC Steering Committee meeting di Tokyo, Jepang dipimpin langsung oleh Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H yang didampingi oleh Dirpamkersamtas Kolonel Laut (E) Yanuar Handwiono, Kadispeta Pushidrosal Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana. P, dan Kasubdis Petmilsus Letkol Laut (KH) Moh. Qisthi Amarona.

Pada kesempatan itu Kapushidrosal mengatakan bahwa Pushidrosal sebagai koordinator telah menerbitkan MSS ENC edisi ke-6 yang mana pembaruan MSS ENC edisi ke-6 tersebut mengakomodasi data hasil survei bersama (joint hydrographic survey) Tahun 2018 di area Traffic Separation Scheme (TSS).

“Sebagai Chairman MSS ENC, Pushidrosal akan terus meningkatkan kualitas produksi MSS ENC dengan dukungan pembaruan data dari littoral states” kata Kapushidrosal

Perubahan yang memerlukan perhatian secara khusus terutama terkait dengan beberapa perubahan besar dari kriteria teknis peta navigasi elektronik (Electronic Navigational Chart/ ENC) sebagaimana mandat organisasi IHO yaitu untuk menuju kepada migrasi dari kriteria standar sebelumnya (S-57/IHO) untuk menuju kepada adopsi dari standar internasional peta elektronik yang baru (S-100/IHO).

“Hal ini memerlukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan perubahan tersebut dan salah satunya melalui pembentukan MSS ENC Task Group for S-101 implementation yang terdiri dari tenaga ahli peta elektronik dari tiga negara pantai Selat Malaka bekerjasama dengan Jepang” katanya

Pada pertemuan tersebut disampaikan laporan dan evaluasi hasil penjualan MSS ENC yang terus meningkat setiap tahunnya sebagai indikator meningkatnya kepercayaan pengguna laut. JHA menyampaikan apresiasi dari distributor-distributor tentang peningkatan kualitas data dan pembaruan data MSS ENC hasil joint hydrographic survey oleh littoral states.

Salah satu agenda penting dari kegiatan MSS ENC/SC ini adalah menetapkan strategi dan rencana kegiatan MSS ENC task group S-100 untuk dapat disiapkan sebagai antisipasi mandat IHO untuk S-100 series standard serta mendiskusikan hasil kegiatan joint hydrographic survey untuk dapat dipublikasikan pada 7th edition MSS ENC yang rencananya akan di launching pada awal tahun 2021. Jepang melalui JHA berperan sebagai administrator dan distributor MSS ENC sangat mengapresiasi dan akan mendukung upaya littoral states untuk dapat meningkatkan kualitas MSS ENC yaitu migrasi dari S-57 ke S-100 implementation.(disp/red)

Categories
Polhukam

Bakamla RI dan US Coast Guard Bahas Keamanan Maritim

Koran Jurnal, Jakarta – Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksamana Muda Bakamla TSNB Hutabarat, M.M.S., bahas respon pemerintah terhadap keamanan maritim dengan US Coast Guard Maritime Advisor Captain (retired) Jim Duval di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (03/02/2020).

Kedatangan Captain (retired) Jim Duval adalah tindak lanjut hasil keputusan bersama pada kunjungan US Coast Guard di Mabes Bakamla RI pada 9 Desember 2019 tentang kerja sama dibidang keamanan maritim antara Bakamla RI dan US Coast Guard.

Selain menjajaki kerja sama di bidang keamanan maritim, US Coast Guard juga menawarkan kerja sama terutama di bidang pertukaran informasi, analisa informasi gabungan US Coast Guard dan Bakamla RI serta Maritime Service Code.

Tidak tanggung-tanggung, pertemuan ini berlangsung dua agenda yakni kunjungan kehormatan dan diskusi dari tim Maritime on Threat Response (MOTR) kepada para pemangku kepentingan Bakamla khususnya personil Puskodal Bakamla RI.

Kunjungan kehormatan US Coast Guard Maritime Advisor Captain (retired) Jim Duval di dampingi oleh MoTR expert Brian Wilson, USCG expert LDCR Jeff Janaro, INL Director Kim Penland, Political Professional Associate Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta Dilyara Austin, Staf INL Kedutaan Amerika Moja Nurkalam dan Staf Angkatan Laut Amerika Scott Bentley itu disambut langsung oleh Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda Bakamla T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., didampingi Direktur Strategi Keamanan Laut Laksma Bakamla Sandy M. Latief, Direktur Latihan Laksma Bakamla Yeheskiel Katiandagho, S.E.,M.M., Kepala Biro Sarpras Bakamla Laksma Bakamla Amrien, Direktur Kerja Sama Kolonel Bakamla Salim, S.E., dan beberapa pejabat terkait.

“Secara rinci banyak bidang kerja sama yang sudah diwujudkan antara Bakamla RI dan US Coast Guard diantaranya perkembangan pembentukan Maritime Security Training Center di Batam, kegiatan pelatihan dasar dan lanjutan bagi personel Bakamla RI di Amerika Serikat, seperti Boatswain Mate, Damage Controlman, Machinery Technician, Electrician Mate, Maritime Law Enforcement Specialist, Gunners Mate, Intelligence Specialist, Health Service Technician/Medical Specialist/Corpsman, Teknisi Information System, Storekeeper, Culinary Specialist, Yeoman, dan Penyelaman. Dan pada tahun 2020 ini, kita akan melaksanakan kegiatan Subject Matter Experts (SME), Maritime on Threat Response (MOTR) yang akan melibatkan K/L terkait, pelatihan bagi personil Bakamla di pusat pelatihan USCG di AS dan latihan bersama,” terang Laksda Hutabarat.

“Saat ini, perkembangan hasil kerja sama antara Pemerintah AS dan Bakamla RI, kita telah menerima berbagai manfaatnya, seperti berbagai pelatihan dan bantuan fasilitas untuk pengembangan Pusat Informasi Bakamla RI,” kata Laksda Hutabarat.(hum/red)

Categories
Polhukam

Ormas Pejuang Bravo Lima Siap Kawal Kerukunan Umat dan Menjaga Kebhinekaan

Koran Jurnal, Jakarta – Gerakan Bravo Lima secara resmi bermetamorfosis menjadi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pejuang Bravo Lima (PBL). Perubahan menjadi ormas ini akan memperkuat gerakan ormas PBL dalam menjaga kerukunan serta kebhinekaan dan melawan sikap intoleran demi tercipta perdamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami dari ormas Pejuang Bravo Lima, tentu satu komando dibawah Ketua Umum DPP Ormas Bravo Lima bapak Fachrul Razi, bahwa ancaman perpecahan dan disintegrasi harus dilawan,” ujar Ketua DPD Pejuang Bravo Lima (PBL) Sumatera Utara, Dharman Yang saat menghadiri acara peresmian ormas Pejuang Bravo Lima dengan mengangkat tema “Untukmu, Kerukunan dan Kedamaian Indonesiaku”, di Jakarta, Sabtu (01/02/2020).

Sebagaimana arahan Ketua Umum DPP Pejuang Bravo Lima Fachrul Razi, permasalahan terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah ancaman disintegrasi dan perpecahan, baik yang terkait dengan isu SARA, intoleransi, maupun isu ekonomi.

Dharman menjelaskan, di wilayah Sumut sendiri tergolong rawan gesekan, apalagi di Sumut ada banyak ragam suku. Bukan hanya batak, ada juga minang, melayu, jawa dan lainnya. Maka itulah, DPD Ormas Pergerakan Bravo Lima akan berperan aktif melawan intoleransi.

“Kami akan bentuk pengurus cabang di tiap kabupaten, kota, bahkan kecamatan hingga kelurahan. Kita akan perkuat kepengurusan dan sekretariat di 33 kabupaten/kota se-Sumut,” ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, Bendahara DPD Pejuang Bravo Lima (PBL) Sumatera Utara, Mikhael Siregar menjelaskan, saat ini wabah intoleransi dan pecah belah sudah marak terjadi. Kerap muncul gesekan-gesekan di masyarakat, terutama dengan mengangkat politik identitas.

“Hal ini sering terjadi di Sumut, khususnya di pantai utara,” jelasnya.

Mikhael juga mengatakan, masyarakat perlu diingatkan tentang bagaimana memakai media sosial dengan baik. Jangan mudah termakan isu hoax yang sifatnya menghasut dan mengadu-domba sesama anak bangsa.

“Pejuang Bravo Lima akan aktif di media sosial, untuk memberi pencerahan pada warga net, mana berita hoax dan mana yang berita benar. Kita harap masyarakat akan mendapatkan informasi yang jelas dan sesuai, sehingga tidak mudah diadu-domba,” lanjutnya.

Rencananya, DPD Pejuang Bravo Lima Sumatera Utara akan beraudiensi dengan Gubernur Sumatera Utara sebagai pimpinan daerah, sehingga ketika semua DPC kabupaten/kota sudah terbentuk, maka akan mudah berkoordinasi.

“Bahkan kami juga akan membentuk kepengurusan sampai.di kelurahan-kelurahan. Kita harap nanti Pejuang Bravo Lima akan menjadi mata bagi pemerintahan untuk menyukseskan program,” jelasnya.(red)

Categories
Megapolitan Polhukam

MPR RI Dukung Penuh Konsep Rumah Rehabilitasi yang Diinisiasi ETOS Indonesia dan JBMI

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh rencana Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) dan ETOS Indonesia membuka rumah rehabilitasi bagi penyalahguna zat adiktif, psikotropika dan narkoba.

Dukungan itu disampaikan saat menerima audiensi Ketua Umum JBMI H. Albiner Sitompul, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Iskandarsyah, serta kawan-kawan dari FORZA, G-Millenial, dan GABEMA. Pertemuan dilakukan di ruang kerja Bamsoet, Gedung MPR, Jakarta, Rabu (29/1).

“Kita harus siap berjihad melawan narkotika. Ini demi masa depan anak bangsa kita,” ujar Bamsoet.

Tak hanya mendukung, Bamsoet juga sangat mengapresiasi gagasan besar JBMI dan ETOS Indonesia itu dalam memerangi narkoba.

“Saya akan siap membantu kawan-kawan semua. Ini kegiatan yang sangat membantu program pemerintah dalam perang terhadap barkoba,” jelas politikus Partai Golkar ini.

Sementara itu, Direktir Eksekutif ETOS Indonesia Iskandarsyah yang didapuk menjadi ketua pengawas rumah rehabilitasi, mengingatkan bahwa Indonesia sudah masuk kategori darurat narkoba. Karena itu dibutuhkan komitmen bersama seluruh elemen bangsa memberantas peredaran narkoba.

“Kasus narkotika sudah sangat parah, dan Indonesia masuk pada titik darurat narkotika,” ujar Iskandarsyah.

Ia menjelaskan, pendirian rumah rehabilitasi narkoba sangat mendesak, terlebih selama ini banyak korban pengguna narkoba yang tak tertangani dengan baik.

Melalui rumah rehabilitasi itu, jelas Iskandarsyah, pihaknya akan memberi pelayanan, mulai dari penanganan dari pihak kepolisian, hingga menuju lapas/rutan hingga rehabilitasi.

“Target utama kita adalah menciptakan generasi-generasi muda Indonesia yang cerdas, sehat dan berintegritas,” ucapnya.

“Jangan lah anak-anak bangsa ini mudah dipenjarakan, mereka sakit jadi harus segera diobati dan semua sudah kita siapkan untuk mereka,” lanjut Iskandarsyah.

Sementara itu, Ketua Umum JBMI, Haji Albiner Sitompul yang didapuk menjadi Ketua Yayasan menuturkan, pihaknya akan melakukan mega seminar 1 tahun di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia. Ini sebagai langkah sosialisasi tentang betapa bahaya narkoba.

“Jangka pendeknya adalah Seminar Nasional yang akan dilaksanakan di PTIK yang Insya Allah akan dibuka oleh Presiden RI dan Kapolri, juga dihadiri beberapa stageholder pendukung nantinya,” kata Albiner.

Sementara jangka panjang, pihaknya akan mengadakan seminar satu tahun keliling kabupaten/kota seluruh Indonesia.

“Perang melawan narkoba harus kita dengungkan di seluruh pelosok tanah air. Jangan sampai masa depan bangsa ini dirusak oleh barang haram narkoba. Itu tekat kita,” tandasnya.(red)

Categories
Hukum Megapolitan

Awal Februari 2020 Polisi Berlakukan Tilang Elektronik Bagi Pengendara Motor di Jakarta

Koran Jurnal, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mulai memberlakukan tilang elektronik atau E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor per 1 Februari 2020.

“Mulai tanggal 1 Februari 2020 dari jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melaksanan penindakan E-TLE terhadap (pelanggar) pengemudi sepeda motor,” kata Direktur Ditlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf, di Polda Metro Jaya, Senin (27/01).

Kombes Yusuf menjelaskan, penindakan terhadap kendaraan roda dua yang melanggar akan dilakukan di ruas jalan yang sudah terpasang rambu-rambu E-TLE.

Sementara itu, untuk saat ini kegiatan sosialisasi E-TLE roda dua sudah berjalan dan sudah merekam sejumlah pelanggaran. Namun, penindakan dalam bentuk tilang mulai diterapkan per 1 Februari.

“Untuk saat ini pelanggar tetap mendapatkan surat berisi bukti pelanggaran yang dilakukan, hanya saja surat tersebut masih sebatas peringatan,” ujar Yusuf.

Dia mengatakan, tilang elektronik untuk kendaraan roda dua dan roda empat mempunyai prosedur yang sama. Mulai dari tertangkap kamera hingga proses pemblokiran STNK.

“Prosedurnya sama dengan kita melaksanakan E-TLE untuk roda empat kemarin, mulai dari ter’capture”, konfirmasi, kemudian dia harus merespons. Kalau tidak ada respon (14 hari), ya kita lakukan blokir terhadap STNK,” tukasnya.

Sebagai informasi, kendaraan yang terkena pemblokiran STNK tidak akan bisa melakukan pembayaran pajak, pindah alamat dan sebagainya. Pelanggar harus membayar denda tilang dulu sesuai pelanggaran yang dibuat.

Adapun tujuan penerapan E-TLE untuk sepeda motor, adalah untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas, terang Yusuf, berawal dari pelanggaran lalu lintas.

“Supaya masyarakat tertib. Bagaimana supaya tidak melanggar?, Ya (harus) tertib. Bagaimana supaya tertib? Ada kamera. Jadi kalau polisi (ada) hanya beberapa waktu tertentu, kamera ada 24 jam. Sehingga nanti muncul pola pikir (mindset) masyarakat akan tertib karena di sana ada kamera,” tandasnya.(red)

Categories
Daerah Hukum Kriminalitas

4 Oknum Wartawan Ditangkap Polisi, Ngaku Tim KPK dan Peras Kades

Koran Jurnal, Maluku – Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Mohamad Roem Ohoirat menyatakan polisi menangkap empat oknum wartawan yang berpura-pura menyamar sebagai tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) perwakilan Maluku. Keempat oknum wartawan itu, yakni Abraham Sahetapy alias Ampi (53), Onisimus Robibawala alias Oni (27), Yance Frans alias Yance (47), dan Septian Dion Irwanto alias Dion (24).

Mereka berempat yang kini telah diamankan Mapolres Maluku Barat Daya itu diduga telah melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa di Wenwaru, Moa, Maluku Barat Daya. Total hasil pemerasan tersebut mencapai Rp39 juta.

“Sudah diamankan bersama barang bukti uang senilai Rp39 juta di Polres MBD,” kata Ohoirat, Sabtu (26/01/2020) malam.

Dia menerangkan, peristiwa pemerasan terjadi pada Jum’at (25/01). Sejumlah kepala desa, diantaranya, Elias Tenggawna, Kades Wenwaru, Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya berhasil diperas sebesar Rp8 juta.

Berdasarkan pemeriksaan polisi dan pemberitaan online di cnnindonesia, aksi pemerasan itu berkaitan dengan proyek pembangunan jalan beton sepanjang 300 meter dan proyek air bersih di desa Wenwaru, Kecamatan Moa, Maluku Barat Daya yang menggunakan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2018. Namun, proyek tersebut tak kunjung rampung. Kemudian mereka mengancam bahwa hasil ‘temuan’ pada proyek itu terdapat penyimpangan. Elias pun dimintai uang agar tidak masuk penjara.

“Ini temuan, mau tidak mau bapak Elias Tenggawna bisa masuk penjara,” kata Ohoirat meniru ucapan pelaku kepada Elias.

Korban (Elias) awalnya hanya sanggup membayar Rp5 juta, namun pelaku meminta tambahan Rp3 juta dan akhirnya disepakati.

“Korban setuju dan memanggil bendahara desa memberikan uang Rp8 juta,” ujarnya.

Ohoirat menambahkan para pelaku saat beraksi melengkapi diri dengan tanda pengenal dan surat tugas pimpinan KPK pusat yang dicetak sendiri untuk mempermudah aksi mereka memeras kades yang tersandung masalah ADD dan AD di kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Selain memeras Kades Wenwaru (Elias), para pelaku (oknum wartawan) juga memeras kepala desa lain.

“Peras terhadap Kades Kaiwatu Rp10 juta, Kades Tounwawan Rp1 juta, Kades Wakarleli Rp10 juta, dan Kades Moin Rp10 juta,” kata ohoirat.

Atas perbuatan, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Mereka kini ditahan di Rutan Mapolres Maluku Barat Daya. (cnn/red)

Categories
Polhukam

Kementan Terima Penghargaan Atas Partisipasi Program Ketahanan Pangan Lapas

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atas partisipasi pada program ketahanan pangan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) sehingga kinerja tahun 2019 dapat tercapai. Program ini dijalankan melalui penanaman komoditas tanaman pangan yang lakukan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan area lembaga permasyarakatan (LP).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri dalam acara Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan tahun 2020.

“Kementan siap selalu dalam memfasilitasi program ketahanan pangan area LP ini,”katanya berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Narkotika Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (16/01/2020).

Program ini dijalankan Kementan dalam mendorong masyarakat dalam memberdayakan lahan pekarangan agar mampu menyediakan bahan pangan rumah tangganya sendiri, salah satunya area pekarangan LP.

“Kami berharap kedepannya lembaga permasyarakatan kita semakin produktif lagi dan mampu dan mampu memproduksi sendiri kebutuhan di sektor pertanian,” tuturnya.

Menkumham, Yasonna Laoly, menyampaikan terimakasih kepada seluruh kementerian dan lembaga yang telah berperan aktif serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan program Pemasyarakatan. Ia berharap dukungan terus diberikan dari semua pihak sehingga target Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 bisa tercapai.

“Saya mengharapkan dukungan kepada semua pihak untuk mensukseskan pekerjaan besar ini,” kata Yasonna.

Dalam kesempatan itu, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga diantaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dab Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pegentasan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perpustakaan Nasional RI, Polri, Kejaksaan Agung serta Mahkamah Agung.(hum/red)

Categories
Polhukam

Komisi VIII DPR RI Dukung Kolaborasi BNPB dan Kemensos dalam Penanganan Bencana

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendukung kolaborasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial RI dan meminta agar selalu bersinergi dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah daerah rawan bencana melalui peningkatan kapasitas dan edukasi yang baik. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan dalam rapat kerja yang membahas mengenai Penanganan dan Penanggulangan Bencana di Indonesia di Senayan, Selasa (14/01/2020).

“Rasa aman dan nyaman tentunya bagi masyarakat di wilayah rawan bencana perlu diutamakan,” kata Ace.

Menurut Ace, apa yang dilakukan BNPB dalam menjalankan marwah nya sebagai komando, koordinator dan pelaksana baik pada prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana sudah sangat baik. Ace mengambil contoh saat BNPB segera turun merespon atas bencana yang melanda DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten di awal tahun 2020. Atas kehadiran BNPB bersama Kementerian dan Lembaga lain di tengah-tengah bencana tersebut, Komisi VIII DPR RI memberi apresiasi positif.

Selain itu, Komisi VIII yang diketuai oleh Yandri Susanto itu juga meminta agar BNPB selalu memperhatikan daerah lain dan segera mengambil langkah percepatan tanggap darurat dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana agar ke depannya masyarakat lebih merasakan langsung pemerintah hadir di tengah-tengah mereka saat dilanda kesulitan.

Adapun tujuan dari Komisi VIII DPR RI menggabungkan BNPB dan Kemensos dalam satu forum tak lain adalah agar sinergi dalam melayani bangsa dan negara semakin baik lagi. Selain itu, melalui forum tersebut apa yang selama ini menjadi permasalahan dan kerap muncul ke permukaan, terutama dalam kaitan penanggulangan bencana dapat segera diatasi.

“Kami sengaja mengajak BNPB dan Kemensos duduk bersama agar kita semakin solid dan bersinergi,” kata Yandri.

Dalam rapat tersebut didapatkan beberapa poin penting yang disepakati sebagai bagian dari kinerja dan kolaborasi ke depan seperti pengambilan langkah antisipatif menghadapi curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem yang diprakirakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Kemudian Komisi VIII juga meminta agar distribusi logistik bagi warga terdampak bencana agar lebih dapat dipercepat sehingga tidak ada yang ditelantarkan. Dalam hal ini, peran penting pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih maksimal demi keselamatan warga terdampak bencana.

Lebih lanjut BNPB juga diminta agar penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) yang diperuntukkan dalam penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2020 dapat dipercepat sesuai dengan instruksi presiden dan peraturan lainnya. Sementara itu Kemensos diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) tahun 2020.

Anggaran BNPB dan Kemensos Perlu Ditingkatkan

Mengingat semakin banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta anggaran dapat dinaikkan agar program yang dijalankan menjadi maksimal. Yandri menilai alokasi anggaran program perlindungan sosial korban bencana alam Kementerian Sosial tahun 2020 sebesar Rp 272 milliar masih kurang.

“Ketersediaan anggaran untuk program perlindungan sosial korban bencana alam Kemensos tahun 2020 hanya sebesar Rp 272 milliar. Kalau yang saya lihat dari paparan dan lainnya terkait semakin banyaknya bencana di Indonesia ini, wajar saja jika mereka meminta kenaikan anggaran,” papar Yandri.

Yandri mengatakan, kenaikan alokasi anggaran penting dilakukan karena menyangkut terhadap hal-hal penting seperti kesiapsiagaan tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana yang merugikan banyak masyarakat.

“APBN program tersebut masih minim untuk tahap kesiapsiagaan tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana alam yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut legislator dapil Banten II itu memaparkan alokasi anggaran BNPB tahun 2020 sebesar Rp 700 milliar masih kurang, walaupun terdapat dana siap pakai dan alokasi untuk program penanggulangan bencana sebesar Rp 478 milliar.

“Untuk program penanggulangan bencanannya sebesar Rp 478 milliar, makanya nanti kita lihat dulu kelanjutannya gimana,” imbuh Yandri.(hum/red)

Categories
Ekonomi Hukum Polhukam

Mentan Syahrul Minta Penegak Hukum Tangkap Pelaku Konversi Lahan Pertanian

*Rilis Kementan, 12 Januari 2020*
Nomor : 19/R-KEMENTAN/01/2020

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui berbagai perangkat kerjanya terus melakukan upaya pencegahan alih fungsi lahan yang kian memprihatinkan. Pencegahan dilakukan terutama untuk mengurangi beban dan masalah baru bagi sektor pertanian ke depan.

“Saya katakan bahwa lahan merupakan faktor produksi pertanian yang utama untuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keteranganya beberapa waktu lalu.

Secara filosofis, lanjut Syahrul, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi sentral bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Lahan pertanian memiliki nilai ekonomis, juga nilai sosial dan religius.

“Untuk itu kita perlu mengekstensifikasi pembukaan lahan baru yang diperuntukan khusus pada tanaman pangan secara permanen. Saya juga minta kepada penegak hukum (Bapak Kapolres) untuk menangkap mereka yang membuatkan lahan pertanian menjadi non pertanian,” katanya di Pangalengan, Jawa Barat, Sabtu (11/01/2020).

Secara hukum, pengalihfungsian lahan pertanian sudah diatur dalam kitab Undang-undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tidak main-main, aturan ini mengancam siapa aja yang secara tidak langsung melakukan alih fungsi lahan.

Asal tau saja, undang-undang ini masuk ranah tindak pidana dengan ancaman kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp5 miliar.

Syahrul mengatakan, praktek pengalihfungsian lahan sangat merugikan pemerintah dan petani yang kini tengah memiliki semangat bercocok tanam. Lebih dari itu, perilaku tersebut juga dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam.

“Jika ada lahan pertanian yang rusak akibat banjir atau bencana alam lainnya, pemerintah akan memberikan bibit-bibit pertanian untuk dilakukan penanaman kembali. Untuk itu, saya mengingatkan kembali bahwa dalam pengembangan sektor pertanian itu di dalamnya juga ada masyarakat dan pengusaha. Mereka harus saling membantu untuk mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Militer Polhukam

Multilateral Naval Exercise Komodo ke-4 2020 Akan Dihadiri Kapal Perang dari 54 Negara

Koran Jurnal, Pangkal Pinang – Kapal perang dan pesawat tempur dari 54 negara akan mengunjungi Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai rangkaian kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) pada 25 hingga 28 Agustus 2020 di negeri laskar pelangi itu.

“Kami sangat menyambut baik, karena akan hadir kapal perang dan pesawat tempur di Belitung nanti,” kata Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah usai kedatangan Tim Survei MNEK di Pangkalpinang, Rabu (08/01/2020).

Ia mengatakan kegiatan MNEK tahun ini akan dipusatkan di perairan laut dan darat Kabupaten Belitung, sehingga dapat memacu perkembangan dan pertumbuhan pariwisata di Bangka Belitung.

“Pemprov Babel menyambut baik kegiatan ini, karena akan dihadiri 54 negara di dunia. Oleh karena itu, diharapkan nanti OPD Pemprov Bangka Belitung bisa berkoordinasi dengan tim survei agar ajang bergengsi dapat terselenggara dengan baik,” ujarnya.

Menurut dia koordinasi dan rapat internal sangat penting, untuk membahas apa – apa saja yang akan dilakukan pemprov dalam mensukeskan pelaksanaan kegiatan MNEK yang digelar dalam dua tahun sekali.

“Kegiatan ini banyak sekali rangkaiannya, termasuk bakti sosial, pergelaran produk, atraksi atraksi angkatan laut dan kerja sama di bidang kelautan dunia, ini sangat menarik buat wisatawan,” katanya.

Ketua Rombongan Danguspurla (Komandan Gugus Tempur Laut) Dansatgas Multilateral Naval Exercise Komodo 2020, Bambang T menjelaskan, kunjungan ini dalam rangka tindaklajut terkait dengan rencana pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo ke-4 di tahun 2020.

“Untuk pelaksanaan kegiatan MNEK pada Agustus 2020 dipusatkan di Jakarta, dan rangkaian kegiatan MNEK untuk menampilkan pesawat dan kapal dari berbagai negara di dunia pusatkan di Babel, khusunya di Kabupaten Belitung pada 25 Agustus sampai 28 Agustus 2020,” katanya.

“Kegiatan ini, kerja sama antar angkatan laut yang ada di dunia, yaitu kegiatan penanganan kejadian yang membutuhkan kerja sama misalnya bencana alam seperti tsunami,” ujarnya.(ant/red)