Category: Polhukam

Categories
Polhukam

Pemerintah Kutuk Keras dan Buru Pelaku Pembantaian Satu Keluarga di Sigi 

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengutuk keras dan mengejar pelaku pembantaian di Sigi, Sulawesi Tengah. Pemerintah juga menyatakan duka yang mendalam kepada para korban dan keluarganya atas kejadian tersebut.

“Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu pelaku melaui Tim atau Satgas Operasi Tinombala terhadap para pelaku kekejian dan kebengisan terhadap suatu kelurga yang menyebabkan terbunuhnya 4 orang di Sigi. Tentu pemerintah mengutuk keras kepada pelakunya dan menyatakan duka yang mendalam kepada korban dan keluarganya,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan persnya, Minggu (29/11/2020).

Menurut Mahfud, pemerintah sesuai perintah presiden telah melakukan langkah-langkah, melakukan pengejaran serta pengepungan terhadap tempat yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan para pelaku.

“Pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pengejaran, tadi tim Tinombala sudah menyampaikan tahap tahap yang dilakukan untuk mengejar pelaku dan melakukan isolasi serta pengepungan terhadap tempat yang dicurigai ada kaitan dengan para pelaku,” lanjut Mahfud MD.

Adapun pelaku pembantaian tersebut, menurut pemerintah adalah sisa-sisa kelompok Santoso atau biasa dikenal Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

“Memang pelakunya adalah Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini adalah sisa-sisa kelompok Santoso yang sekarang masih tersisa beberapa orang lagi, dan operasi Tinombala, atau Satgas Tinombala sedang mengejar sekarang,” kata Mahfud.

Atas peristiwa ini, pemerintah berharap, para pimpinan umat beragama khususnya di Sulawesi Tengah, tetap jalin silaturrahim agar masyarakat tidak terprovokasi isu-isu sara. Menko Mahfud juga menegaskan, sejatinya agama apapun hadir untuk membangun perdamaian.

“Diharapkan oleh Pemerintah kepada seluruh pimpinan umat beragama di Sulawesi Tengah terutama, terus melakukan silaturahim, untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu sara. Karena sebenarnya yang terjadi bukan disebuah gereja, tetapi memang di sebuah tempat yang selama ini secara tidak rutin menjadi tempat pelayanan umat. Tetapi pelakunya memang Mujahidin Indonesia Timur. Demikian sikap pemerintah, nanti setiap perkembangannya akan diinformasikan,” pungkasnya.

Categories
Ekonomi Polhukam

Hadapi Persaingan, Indonesia Siap Kuasai Geo Politik dan Geo Ekonomi Asia Selatan

Koran Jurnal, Jakarta – Indonesia siap kuasai Geo Politik dan Geo Ekonomi Asia Selatan, berbagai peluang dan tantangan siap dihadapi dengan potensi strategis Indonesia di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Nono menambahkan Indonesia harus bisa menghadapi persaingan dalam perdagangan global yang saat ini mereka kuasai. Karena, 90 persen perdagangan dunia itu melalui laut dan melintasi Indonesia. Untuk bersaing dan merebut perdagangan global itu, kita juga tidak bisa abaikan kekuatan militer. Jadi selain kekuatan ekonomi, pertahanan militer kita juga harus diperkuat.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono saat mengunjungi Markas Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan TNI I Belawan, Sumatera Utara, Sabtu, (28/11/2020).

“Kita sepakat akan membangun Indonesia bagian barat, yakni Sumatera Utara dan Aceh. Kami akan usulkan untuk membangun Sabang sebagai pintu gerbang perairan laut sekaligus membangun markas pertahanannya, saya usulkan ada Lantamal juga di Sabang, maka berarti akan ada Batalyon lagi disana,” ucapnya.

Disisi lain, keberadaan Korps Marinir TNI Angkatan Laut menjadi bagian penting dan dapat diandalkan untuk menjaga kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam upaya mewaspadai perkembangan lingkungan strategi kawasan Asia Pasifik yang berpengaruh terhadap pergeseran Geo Politik, Geo Ekonomi dan Geo Strategi.

“Perkembangan lingkungan strategi kawasan Asia Pasifik pasti akan membawa pengaruh ke Indonesia. Sebagai negara dengan wilayah terluas dan memiliki area yang menjadi penghubung sebagian besar negara di Asia Tenggara, Indonesia harus mengoptimalkan peluang strategis di kawasan tersebut tidak hanya ekspor produk barang maupun jasa, namun juga investasi,” ujarnya.

Senator asal Maluku ini menambahkan komponen TNI harus menjadi kekuatan, maka perlu terus memelihara dan meningkatkan kompetensi, militansi, profesionalitas, dan loyalitas prajurit.

“Hati dan pikiran harus selalu NKRI dan Pancasila. Tidak ada tawar menawar, kalau ada pikiran lain ya lebih baik keluar. Jaga identitas apapun tugas yang kalian lakukan. Jangan sampai orang lain dapat melakukan lebih baik dari kita. Prajurit harus menjadi yang dibanggakan dan dicintai oleh rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan TNI I Belawan, Letkol Marinir Farick, M.Tr.Opsla mengatakan sebagai prajurit, satuan pertahanan pangkalan harus siap mendukung perintah apabila terjadi sesuatu.

“Kami siap pengamanan obyek vital, atas perintah Dantamal, seperti pengamanan Kota Medan. Soliditas TNI/ Polri juga tetap terjaga, kerjasama terjalin dengan baik,” ujarnya.(rls/red)

Categories
Polhukam TNI

Panglima TNI Tatap Muka Dengan Tokoh-Tokoh Penting di Papua

Koran Jurnal, Papua – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Irwasum Polri Komjen. Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., melaksanakan kunjungan kerja Papua, bersilaturahmi dan bertatap muka langsung dengan Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Papua, dengan menerapkan Protokol kesehatan yang cukup ketat, bertempat di Rimba Papua Hotel Timika, Papua Indonesia, Sabtu (28/11/2020).

“Merupakan sebuah kehormatan bagi saya dapat bertatap muka dalam rangka silaturahmi bersama Forkopimda serta para Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Papua dan Papua Barat,” terang Panglima TNI.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan sambutan oleh Tokoh Pemuda Papua Bapak Yanto Eluay. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Panglima TNI dan Irwasum Polri atas kehadiran, perhatian yang tulus bagi masyarakat Papua, Damai Papua, Damai Indonesiaku.

Irwasum Polri menyampaikan sambutan pengantar, bahwa kegiatan ini adalah moment penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tanah Papua, terlebih di tengah Pandemi Covid-19.

Menyikapi tingginya kasus Covid-19 di Papua Panglima TNI menyampaikan agar seluruh elemen masyarakat tidak boleh lengah. Protokol kesehatan harus sudah menjadi kebutuhan dan bagian hidup sehari-hari. Diperlukan kerja sama dan masyarakat yang bersatu dalam melaksanakan protokol kesehatan.

“Slogan, *Saya melindungi saudara dan saudara melindungi saya*, harus menjadi kesadaran semua orang. Kita saling melindungi dengan disiplin melaksanakan 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak),” terang Panglima TNI.

Hal itu berarti persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat dalam melaksanakan 3M sangat penting guna meraih kebebasan dari Pandemi Covid-19.

Terlebih dalam waktu dekat, akan dilaksanakan Pilkada. Tentunya rangkaian penyelenggaraan Pilkada cukup rawan dengan berbagai dinamika, ditambah dengan adanya Pandemi Covid-19. Tentunya perlu kedewasaan dalam berpolitik, berdemokrasi, dan menyampaikan aspirasi, sehingga seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan baik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Papua dan Papua Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Keindahan dan kekayaan alam adalah anugerah dari Tuhan. Wilayah ini memiliki berbagai potensi dan tantangan yang harus dikelola bersama oleh seluruh elemen masyarakat demi kesejahteraan.

Tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat memegang posisi yang sangat penting, karena memiliki pemahaman yang baik terhadap situasi sosial kemasyarakatan dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Tokoh masyarakat adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat luas.

“Kita menyadari, terdapat banyak tantangan yang harus kita selesaikan. Hal tersebut harus kita hadapi bersama-sama, saling bahu-membahu dan berkoordinasi untuk kemajuan Papua, Papua Barat dan Seluruh Indonesia,” ungkap Panglima TNI.

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 29 September 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diketuai oleh Wakil Presiden RI.

Hal tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah untuk mengutamakan pendekatan kesejahteraan sebagai langkah utama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua dan Papua Barat.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa kita bersama harus meningkatkan kualitas masyarakat Papua dan Papua Barat meliputi kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, lapangan kerja dan kualitas kehidupan, agar masyarakat Papua dan Papua Barat lebih berperan dalam membangun daerahnya.

“Saya yakin Papua dan Papua Barat akan semakin sejahtera dan maju, karena Papua dan Papua Barat memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi daerah yang maju. Dengan syarat kita harus bersatu padu untuk meningkatkan kualitas SDM, memastikan kedamaian dan stabilitas, untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” tegas Panglima TNI.

Sambutan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diakhiri dengan “Bersama kita bisa. Bersinergi untuk negeri.”

Turut hadir dalam kegiatan ini segenap Pejabat TNI dan Pejabat Polri, Uskup Agats, Uskup Manokwari, Mewakili Keuskupan Merauke Pastur Amo, Mewakili Keuskupan Timika Pastur Rudolf Kambayong, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Ketua Lemasko, Ketua Lemasa, Kepala Suku Nduga, Kepala Suku Moni, Kepala Suku Mee, Kepala Suku Damal, Kepala Suku Dani, Tokoh Suku Kamoro, Direktur YPMAK, Bapak Yanto Eluay (Tokoh Pemuda), Ibu Maria Florida (Tokoh Perempuan), Sekda Mimika dan Asisten-2 Bupati Nduga.(Pusp/red)

Categories
Polhukam

Otsus Papua Milik Rakyat, Pemerintah Diminta Segera Evaluasi

Koran Jurnal, Jakarta – Desakan melakukan evaluasi terhadap otonomi khusus Papua dan Papua Barat hari ini disuarakan oleh kelompok yang menamakan dirinya Komite Mahasiswa dan Pemuda Papua untuk Indonesia (KOMPPI) dan MPN P2W Indonesia Timur, di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Aksi yang dilakukan oleh kelompok yang berasal dari gabungan mahasiswa Papua dan Papua Barat maupun masyarakat di Jakarta yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut berlangsung di depan kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Koordinator Lapangan, Petrodes Mega Keliduan, S.Sos, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi terhadap otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat.

“Otonomi khusus itu milik rakyat dan otonomi khusus itu tidak pernah salah. Kalau demikian maka siapa yang salah? Karena otonomi khusus itu tidak pernah salah maka kami mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap jalannya otonomi khusus tersebut,” ujar Mega dalam orasi di depan gedung Kemendagri.

Mega mengatakan, selama ini otonomi khusus sudah pernah dievakusi sebanyak dua kali, namun hasilnya tidak pernah diketahui publik. Padahal, otonomi itu, sekali lagi, merupakan milik rakyat dan tidak pernah salah. Tidak pernah ada otonomi khusus tanpa ada masyarakat Papua.

Menurut Mega, sebuah evalusi seharusnya memiliki tolak ukur keberhasilan maupun kesuksesan yang jelas. Berdasarkan evaluasi itulah kemudian diambil kesimpulan bahwa sebuah Otsus dilanjutkan atau malah bisa dibatalkan.

Dikatakannya, otsus tidak pernah salah karena dia dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena itu yang salah adalah birokrat di pusat maupun daerah.

Selama ini dana yang digelontorkan untuk otonomi khusus sudah sangat besar yaitu mencapai Rp129 trilun. Namun dana tersebut seolah menguap tanpa ada kemajuan yang berarti untuk rakyat Papua dan Papua Barat.

“Saya bertanya kepada Anda kalian di sini apakah Anda merasakan manfaat Otsus? Apakah Anda masih tetap merasakan kelaparan dan kemelaratan?” tanya Mega yang langsung dijawab “Iya kami merasakan kelaparan dan kemelaratan” oleh para anggota demonstran.

Karena itu, Mega juga mendesak aparat untuk menindak tegas para birokrat yang telah menyalagunakan dana Otsus untuk kepentingannya sendiri. “Kami minta KPK juga agar turun tangan di Papua, jangan membiarkan penyalahgunaan anggaran terjadi di Papua,” ujarnya.

Orasi yang berlangsung selama 15 menit itu kemudian diterima oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengutus Ottow Awarawi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri.

Putera asali Serui ini mengatakan atas nama Menteri Dalam Negeri pihaknya menerima tuntutan suara dari perwakilan Papua dan Papua Barat tersebut.

“Tapi kita semua harus sadar bahwa pemerintah telah melakukan hal yang baik selama ini dengan memberlakukan Otonomi Khusus. Dan Otsus ini adalah bukti keberpihakan pemerintah pusat terhadap orang Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Terhadap tuntutan untuk memeriksa para oknum pejabat daerah yang menyalahgunakan dana Otsus tersebut Ottow mengatakan hal ini akan diteruskan ke pihak yang bertanggung jawab. Pada prinsipinya, pihaknya juga setuju terhadap aspirasi tersebut.

“Kami juga setuju bahwa siapapun yang menyahgunakan dana Otsus harus diproses,” ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap putera-puteri Papua dan Papua Barat saat ini sangat besar. Hal itu bisa terlihat dari jumlah putera/puteri Papua dan Papua Barat yang bertugas di kementerian/lembaga mencapai 300 orang.

Acara tersebut diakhiri dengan penyerahan butir-butir tuntutan para demonstran yang dilanjutkan dengan foto bersama.

Sebelumnya, demonstrasi dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB namun molor hingga pukul 14.00 WIB.(rls/red)

Categories
Polhukam Ragam

PMI Mei Herianti Disiksa Keji di Malaysia, Kepala BP2MI: Ini Kejahatan sekaligus Penghinaan kepada Negara kita

Koran Jurnal, Depok – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merespon penyiksaan kepada PMI atas Mei Harianti, 26 tahun yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Malaysia.

Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengutuk penyiksaan yang menimpa PMI kelahiran Cirebon yang bekerja pada pelaku penyiksaan selama 13 bulan. Benny meminta agar KBRI kita di Malaysia menggunakan kekuasaan diplomatiknya untuk melakukan pendampingan dan upaya hukum agar korban mendapatkan keadilan. Selain itu, Kepala BP2MI meminta Menaker meninjau ulang MoU dengan Malaysia yang sudah berakhir 2016, bersama-sama BP2MI untuk meninjau penempatan PMI ke Negara penempatan Malaysia. Ini disebabkan karena Malaysia belum secara utuh memberikan pelindungan kepada PMI.

“Adanya kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu penyiksaan kepada seorang PMI di Malaysia oleh sepasang majikan yang mendera secara keji PMI hingga seluruh badan, telah membuktikan bahwa ini adalah pelanggaran berat,” jelas Benny dalam silaturahmi Nasional bersama Perusahan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) di Depok, Kamis (26/11/2020).

Benny mengecam keras dan meminta tidak boleh lagi terjadi kasus-kasus serupa menimpa para PMI. Pesan Presiden sudah sangat jelas, bahwa berikan pelindungan kepada PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki.

“Ini mengandung makna yang sangat dalam, saya selalu katakan PMI adalah pejuang, mereka adalah pahlawan devisa dan pahlawan bagi keluarganya,” pungkasnya.

“Perlakuan keji ini sudah melukai perasaan kita sebagai sebuah bangsa dan merupakan penghinaan bagi negara kita,” tegasnya.

Lebih lanjut BP2MI akan meminta kepada Menteri BUMN akan mengalokasikan pekerja PMI yang ada di Malaysia untuk bekerja di PTPN sektor perkebunan yang selama ini mendominasi Malaysia. Selain itu juga pekerja di sektor konstruksi dapat dimaksimalkan bekerja di perusahaan BUMN sektor konstruksi seperti Wika, PP, Adhikarya dan Hutama Karya dan lain-lain.

Mei Herianti lahir 7 Mei 1994, ia telah bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dengan nomor Passpor AU666196. Mei Herianti diberangkatkan secara prosedural melalui proses di UPT BP3MI Jakarta dan mempunyai Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

November 2020 Polisi diraja Malaysia (PDRM) melakukan operasi penggerebekan sebuah rumah beralamat di Nomor 23 Jalan J Taman Batu 52000 Kuala Lumpur.

Tujuan penggerebekan adalah untuk menyelamatkan seorang PLRT bernama Mei Haryanti yang diduga disiksa oleh majikannya secara keji.

Operasi didasari laporan Tenaganita Petaling yang berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur setelah Tenaganita menerima aduan masyarakat sekitar yang melihat korban dibiarkan tidur di teras oleh majikan di dalam kondisi yang mengenaskan. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Kuala Lumpur karena kondisinya yang cukup memprihatinkan.

“BP2MI dan KBRI akan terus melakukan pendampingan proses hukum kasus ini untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sekaligus perlindungan terhadap korban,” tegas Benny.

Buntut dari kasus tersebut, PDRM telah menangkap dua tersangka majikan suami istri bernama Lim Sore (P) p dan Tuan Ann (L), keduanya tercatat beralamat B 11 7 Blok B Casa Magna Jalan Prima 10 Metro Prima Kepong 52100 Kuala Lumpur.(hum/red)

Categories
Polhukam TNI

Diserang KKB Saat Patroli, 3 Prajurit TNI Alami Luka Tembak

Koran Jurnal, Jakarta – Untuk kesekian kalinya, Pasukan TNI yang sedang melaksanakan kegiatan pengamanan wilayah mendapatkan serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Tim Gabungan TNI yang sedang berpatroli untuk menjamin keamanan wilayah tersebut diserang KKB dari kelompok Egianus Kogoya di sekitar Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, pada hari Kamis 26 November 2020.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kapen Kogabwilhan III) Kolonel Czi IGN Suriastawa di Jakarta, Kamis (26/11/2020).  “Kontak senjata pada hari ini terjadi sekitar pukul 15.15 di sekitar Kampung Kendibam, Distrik Kenyam, Kab. Nduga,” ujarnya.

Selanjutnya Kapen Kogabwilhan mengungkapkan bahwa Pasukan TNI terlibat kontak senjata tersebut merupakan Pasukan Gabungan yang berasal Yonif R 700/WYC yang memiliki tugas rutin mengamankan wilayah Nduga Papua dari gangguan Kelompok Bersenjata seperti ini. Kontak tembak terjadi kurang lebih selama 30 menit. Sampai dengan sore hari, TNI masih tetap melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut.

Dari kejadian ini, terdapat tiga prajurit TNI yang menderita luka tembak dan sudah mendapatkan perawatan pertama di lapangan dan telah di evakuasi sore ini dari lokasi kejadian ke RSUD Mimika dengan aman menggunakan Heli Caracal TNI AU. “Yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan baik-baik saja. Bagaimana pun juga, TNI siap berkorban apa saja demi keselamatan masyarakat Papua dan bangsa Indonesia,” kata Suriastawa.

Sementara informasi dari Prajurit TNI yang terlibat langsung kontak senjata, masyarakat sekitar dan bukti-bukti yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian, kemungkinan  ada KKB yang tertembak dan luka parah, namun seperti biasa, mereka dilarikan dan disembunyikan oleh rekan mereka.

“TNI tidak akan pernah lelah untuk mengamankan wilayah Papua dari gangguan kelompok pengacau seperti KKB ini dan terus akan melakukan pengejaran kepada mereka agar Papua bisa damai dan aman terutama menjelang bulan damai dan kasih dalam rangka menyambut perayaan Natal 2020” ungkap Suriastawa pada akhirnya.(pen/red)

Categories
Ekonomi Hukum

LSM Putra Desa Desak Polri dan Kejagung Usut Dugaan Korupsi Penggunaan Dana APBN 2018 di Badan Ekonomi Kreatif

Koran Jurnal, Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Putra Desa mendesak Polri dan Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi penyimpangan hukum dalam penggunaan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Badan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2018, yang diduga ada keterlibatan pejabat Sestama Kemen Bekraf Tahun 2018-2019 dan Direktur Akses Perbankan Kemen Bekraf Tahun 2017-2018, yaitu saudara Restog Krisna Kusuma.

Direktur Eksekutif LSM Putra Desa R.J Armijaya mengaku, pihaknya telah melaporkan Restog Krisna Kusuma yang saat ini menjabat Inspektur Utama Kementerian Pariwisata ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel).

“Kita mau yang bersangkutan yakni Restog Krisna diperiksa Bareskrim Polri dan pihak Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi penggunaan dana anggaran APBN oleh Badan Ekonomi Kreatif tahun anggaran 2018,” kata Armijaya kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).

Dia juga mengaku memiliki bukti-bukti dari hasil audit BPK terkait proyek fiktif dalam dana anggaran APBN 2018 oleh Badan Ekonomi Kreatif tersebut yang dilakukan RK tersebut.

“Kita ada bukti-bukti yang menjadi bahan untuk pelaporan tersebut,” cetus Armijaya.

Selain ke Bareskrim Polri dan Kejagung, lanjut Armijaya, pihaknya juga telah melaporkan kasus tersebut ke pihak KPK, Presiden RI, dan rencananya ke Komisi X DPR RI. Hal ini dilakukan agar aparatur hukum segera memeriksa RK terkait dugaan penyimpangan dana anggaran 2018 oleh Badan Ekonomi Kreatif Kemenkraf.

“Semua pihak, baik KPK, DPR, Kejagung, Polri dan juga Presiden Jokowi harus tahu dengan persoalan dugaan korupsi ini karena merugikan negara,” tegasnya.

Lanjut Armijaya menuturkan, jangan buat kendor pelaku korupsi di Indonesia, apalagi sampai menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Ia juga mendorong aparat hukum untuk bertindak tegas atas persoalan yang dilaporkan ini karena potensi kerugian mencapai puluhan miliar.

“Harus ada tindakan nyata oleh aparat hukum dalam membongkar kasus yang dilaporkannya ini, karena dengan bukti yang kami ada ini dapat membongkar korupsi yang selama ini belum terungkap,” paparnya.(rls/red)

Categories
Kesehatan Polhukam

Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Kota Serang bersama TNI – Polri Bubarkan Massa Aksi FUIB 

Koran Jurnal, Serang – Walikota Serang H. Syafrudin, S.Sos., M.Si., meminta massa apel Akbar Forum Umat Islam Banten (FUIB) mempercepat kegiatannya dan segera membubarkan diri, agar tidak berlama-lama dalam kerumunan yang bisa menyebabkan penularan Covid-19.

Apel Akbar itu berlangsung di Masjid Ats’Tsaurah, Kota Serang, Banten. Massa apel mulai berdatangan sejak pukul 11.00 wib, yang dilanjutkan dengan Shalat dzuhur berjamaah kemudian apel akbar.

“Setelah deklarasi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, untuk bisa membubarkan diri. Karena kami ingin semuanya warga Kota Serang ini sehat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu sehat semuanya, jangan sampai penyebaran covid-19 hari ini merajalela dengan terjadinya kerumunan,” kata Walikota Serang H. Syafrudin, S.Sos., M.Si., dilokasi apel akbar FUIB, Rabu (25/11/2020).

Syafrudin juga berterima kasih ke peserta apel yang telah mematuhi protokol kesehatan (prokes) covid-19 dengan memakai masker hingga menjaga jarak selama acara berlangsung. Dia berharap usai acara tersebut, tidak terjadi lonjakan kasus positif Corona.

“Saya selaku Walikota Serang dan ketua gugus tugas Kota Serang, mengucapkan terima kasih dan semoga kita semua dalam kondisi sehat semuanya,” jelasnya.

Personil gabungan dari TNI, Polri hingga Satgas covid-19 yang berjaga selama acara berlangsung, terlihat terus mengingatkan masyarakat dan peserta untuk menaati prokes, seperti memakai masker hingga menjaga jarak.

Total, ada sekitar 400 personil gabungan yang ikut berjaga disekitar lokasi apel akbar FUIB. Apel akbar selesai sekitar pukul 16.00 wib dan massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

“Kegiatan hari ini kita sudah lakukan pengamanan, situasinya kondusif dan massa aksi tetap mengedepankan protokol kesehatan menggunakan masker, jaga jarak dan menghindari kerumunan. Sebelum acara dimulai juga sudah kita lakukan himbauan, dari Polres, Satpol PP, BPBD, TNI, agar masyarakat mengedepankan prokes,” kata Kapolres Serang Kota Polda Banten AKBP Yunus Hadith Pranoto, S.IK., M.Si., dilokasi.

Dari pantauan awak media, kegiatan berjalan dengan lancar, aman dan kondusif.(hum/red).

Categories
Hukum TNI

Pushidrosal Kerjasama Dinas Hukum TNI AL Gelar Webinar Rancangan Perpres Survei Pemetaan Hidrografi

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) dan Dinas Hukum TNI Angkatan Laut (Diskumal) menggelar Webinar tentang rancangan Peraturan Presiden (Perpres) survei dan pemetaan hidrografi, Rabu (25/11/2020).

Kegiatan Webinar ini secara resmi dibuka oleh Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksda TNI Agung Prasetiawan, M.A.P. secara daring.

Webinar ini digelar dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari para pakar yang kompeten di bidang hidrografi dan mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan, khususnya aspek regulasi dan arti pentingnya penyusunan rancangan peraturan presiden tentang survei dan pemetaan hidro-oseanografi, guna penyempurnaan pokok-pokok pikiran dan pematangan draft rancangan peraturan presiden tentang survei dan pemetaan hidrografi nasional.

Seminar bertema “Survei Pemetaan Hidrografi Untuk Keselamatan Pelayaran, Perlindungan Lingkungan Laut, dan Pembangunan Kelautan Nasional” ini menghadirkan beberapa pembicara, di antaranya Prof. Henry M. Manik, S.Pi., M.T., Ph.D. (Anggota Dewan Hidrografi Indonesia dan Guru Besar Akustik dan Instrumentasi FPIK IPB), Ir. Henki Angkasawan (Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla Kemenhub), serta Bunyamin, S.H., M.H.(Direktur Harmonisasi PUU I Ditjen PP Kemenkumham).

Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Al (Kapushidrosal) Laksda TNI Agung Prasetiawan, M.A.P. dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa Pushidrosal merupakan Lembaga Hidrografi Nasional Indonesia sekaligus sebagai wakil pemerintah RI di International Hydrographic Organization (IHO) yang mempunyai tugas dan peranan penting dalam menyediakan data dan informasi untuk mendukung keselamataan navigasi pelayaran.

Tugas dan fungsi Pushidrosal kedepan semakin berat, baik berperan di tingkat nasional, regional maupun di tingkat internasional untuk dapat mewujudkan Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi nasional dan pusat informasi geospasial kelautan terbaik di dunia guna mendukung program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sehingga perlu perangkat hukum sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan hidrografi dan oseanografi, dalam rangka penyempurnaan pokok-pokok pikiran dan untuk mematangkan draft rancangan Peraturan Presiden tersebut perlu dilaksanakan seminar untuk mendapatkan masukan dari segala aspek yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan rancangan Perpres tersebut.

Sebelum kegiatan diskusi dimulai, Direktur Operasi Survei dan Pemetaan (Diropssurta) Pushidrosal Kolonel Laut (KH) Dr. Haris Djoko Nugroho, M.Si. memaparkan tentang Pushidrosal secara umum, yang meliputi tugas pokok, pencapaian-pencapaian yang telah diraih, maupun kiprah dan peran Pushidrosal dalam lingkup Nasional, regional, maupun internasional.

Kegiatan secara resmi ditutup oleh Kepala Dinas Hukum TNI AL (Kadiskumal) Laksma TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Wakapushidrosal Laksamana Pertama Budi Purwanto, S.T., M.M., beserta segenap pejabat Utama Pushidrosal, perwakilan Kementerian /Lembaga terkait, organisasi kemaritiman, serta kalangan universitas.(disp/red)

Categories
Polhukam Polisi

Arahan Tegas Kapolri Saat Pimpim Apel Kasatwil 2020: Tegakkan Protokol Kesehatan, Netralitas Harga Mati

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis memimpin apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/11). Kegiatan ini diikuti oleh 34 Kapolda dan 493 Kapolres.

Karena masih Pandemi Covid-19 atau virus corona, beberapa Kapolda dan Kapolres mengikuti acara ini secara virtual. Hal itu dilakukan demi menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa, dalam arahannya Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan beberapa arahan tegas kepada seluruh jajarannya di Indonesia. Diantaranya, terkait dengan penanganan Covid-19.

Kapolri, dikatakan Argo, menginstruksikan untuk para Kasatwil tidak ragu-ragu untuk menegakan protokol kesehatan di masyarakat.

“Jadi kegiatan Apel Kasatwil ini berkaitan dengan beberapa hal. Penanganan Covid-19 bahwa penekanan pada undang-undang yaitu para Kapolda harus menegakkan protokol kesehatan, tidak ada keragu-raguan bersama dengan TNI, Satpol PP dan tokoh masyarakat,” kata Argo.

Kemudian arahan tegas selanjutnya adalah, para Kapolda dan Kapolres diminta untuk netralitas harga mati dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Selain itu, jajaran juga diinstruksikan menjaga keamanan saat pesta demokrasi itu berlangsung.

“Berkaitan dengan Pilkada Serentak 2020, tentunya dengan adanya Pilkada ini mulai dari para Kapolda, Kapolres yang ada Pilkada nya serentak di 270 provinsi, kabupaten/kota akan melakukan pengamanan TPS, mengamankan kotak surat suara, himbauan tentang perhitungan suara dan pentahapan-pentahapan lainnya. Dalam Pilkada penekanannya adalah netralitas harga mati,” ujar Argo.

Argo menekankan, apabila Kasatwil melanggar hal tersebut, maka Kapolri tidak akan segan-segan memberikan sanksi disiplin kepada jajarannya.

“Kemudian apabila ada anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran, ditekankan oleh Bapak Kapolri melalui STR, Vidcon, atau arahan langsung akan ditindak tegas berdasarkan pelanggaran yang dilakukan di lapangan,” ucap Argo.

Selanjutnya, arahan soal UU Cipta Kerja Omnibus Law. Terkait hal itu, Kapolri memperbolehkan masyarakat menggelar aksi namun, para Kasatwil diinstruksikan untuk langsung menindak tegas apabila demonstrasi penolakan berujung anarkis.

“Berkaitan dengan Omnibus Law, tentunya akan dikeluarkan kebijakan, apabila memang dalam menyampaikan pendapat telah diatur dalam amanat undang-undang, apabila terjadi anarkis akan ditindak tegas,” kata Argo.

Sementara terkait pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Polri melakukan pengamanan dengan operasi khusus Kepolisian terpusat dengan sandi Opera Lilin yang diselenggarakan mulai dari tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021.

“Pengamanan Operasi Lilin tersebut ada 191.534 personel yang dilibatkan dalam operasi tersebut, kemudian membuat 4.216 pos pelayanan dan pos pengamanan. Untuk kegiatan tersebut kami mengedepankan kegiatan simpati dan tidak ada represif,” ujar Argo.

Aksi simpati, dikatakan Argo, Kapolri berkeinginan agar jajarannya melakukan aksi simpatik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan apabila ada yang melanggar dengan cara memberikan bantuan sosial berupa sembako, masker serta hand sanitizer.

“Melalui Aslog, Kapolri menyampaikan telah menyediakan 5.000 ton beras yang saat ini berada di Bulog untuk diberikan kepada Polda dan Polres seluruh Indonesia agar dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 terkait pendistribusiannya akan di rumuskan oleh Aslog,” kata Argo.

Dalam Rapim Apel Kasatwil tahun 2020, Kapolri menekankan bahwa, seluruh kegiatan difokuskan kepada giat kemanusiaan/bakti sosial, sinergitas TNI-Polri mengkristal didalam hati seluruh anggota dan pembinaan personel Kepolisian dengan reward and punishment.

Disisi lain, Argo menegaskan, sejak kepemimpinan Kapolri Idham Aziz dan telah dirumuskan oleh ASDM Kapolri bahwa sampai saat ini tidak ada anjak/seluruhnya memiliki jabatan dan sudah ditempatkan.

“Nantinya akan datang lulusan Lemhanas dan Sesko TNI dari Kepolisian yang akan langsung ditempatkan sesuai dengan kompetensinya,” ujar Argo.

“Polri berharap Apel Kasatwil T.A 2020 untuk kemasyarakatan bangsa Indonesia dapat bermanfaat,” tutup Argo.(hum/red)